dikaitkan dengan Frase "Wajib" dalam ketentuan Pasal 22ayat (7) Anggaran Dasar Partai Demokrat, maka melalui kalimatPutusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Termohon Kasasi selakuDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, berimplikasi kepadakewajiban hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokratuntuk menjalankan isi putusan Turut Termohon Kasasi selakuMahkamah Partai Demokrat dalam perkara Nomor 62/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014, yang apabila tidak dijalankanakan mengakibatkan kerugian subtantif

Adanya Permohonan Kepada Badan dan/atau Pejabat PemerintahanMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang UndangNomor 30 Tahun 2014, permohonan dimaksud haruslah berbentuk tertulis dansecara subtantif berisi suatu permohonan, baik yang secara tegas dinyatakandalam surat permohonan, ataupun dianggap diketahui berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Tahun2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara,atau dalam subsidernya memohon agar Termohon diwajibkan untuk menerbitkanSurat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) KabupatenPenajam Paser Utara tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 pada 91(sembilan puluh satu) tempat pemungutan suara (TPS) kepada Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara;Menimbang, bahwa secara subtantif

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakahtindakan tersebut secara subtantif merupakan pelanggaran pertaturan perundangundangan, khususnya apabila dikaitkan dengan penyimpangan yang bersifat pokok,atau setidaktidaknya kelalaian yang signifikan, yang ditentukan dalam DokumenLelang Bagian . Instruksi Kepada Peserta (IKP/ITB) Huruf E. Evaluasi danPembandingan Penawaran, No. 29 Penentuan Penawaran Yang Memenuhi Syarat(Responsif), Point 29.2?

Karya Mulia Nugraha secara subtantif tidakmelanggar hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa klausul dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP/ITB) HurufC. Penyiapan Penawaran Nomor 14 Harga Penawaran dan Diskon, Point 14.7merupakan klausul Sumir yang berpotensi menjadikan hasil evaluasi harga menjaditidak kompetitif dan tidak adil. Oleh karena itu klausul tersebut harusdikesampingkan dengan berpedoman pada ketentuan Bagian VIII.

mendudukkan para pihak sama dimuka hukum dankeadilan, artinya asas keadilan sosial (sosial justice) bisa ditegakkan ketika tidakbertentangan dengan keadilan prosedural (law justice);Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran atas suatu persengketaanhakim seharusnya berusaha mengungkapkan realitas yang tersembunyi di balikperistiwa, dengan jalan menggali sedalam mungkin hakikat daripada perkara yangdiajukan kepadanya, hingga mampu menyentuh hakikat yang paling mendasar gunamenguak tabir keadilan subtantif

Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang mendalilkanpada pokoknya Tergugat salah memberikan kode nomor Berita Acara yaituterdapat angka romawi XI yang seharusnya menurut Penggugat adalahangka romawi X adalah merupakan dalil yang tidak subtantif karena tidakmempengaruhi pokok persoalan sehingga oleh karenanya sudah sepatutnyadinyatakan ditolak;8.

Memahami perspektif azasazas pemerintah yang baikdan berwibawa maka sebelum Tergugat mengeluarkankeputusan selaku Pejabat TUN Tergugat telah mengutamakanpula azas kecermatan (zorgvuldigheid) dan azas kepastianhukum (rechtszekerheid), sehingga benar bahwa KTUN itu,benar memiliki unsurunsur subtantif dalam TUN yakni :a).b).KTUN itu. merupakan penetapan tertulis yang tidakdiskriminatif tetapi berwibawa; KTUN memang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat(Tergugat) sebagai Pejabat Administrasi Negara (

Bahwa setelah membaca dan memahami secara seksama jawaban dariTergugat tersebut sama sekali tidak ada halhal yang sangat subtantif yangdapat dikemukakan, sangat standar tidak memiliki dalildalil dan dasarhukum yang memadai hanya sekedar mengajukan jawaban menolak tanpamenguraikan penjelasan lebih lanjut atas gugatan Penggugat dalamperkara aguo.

pengadilan Negeri maupun PengadilanTinggi;SUBSIDER :Mohon Putusan seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat atas Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat,pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalildalilkeberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGATdalam Memori Banding, karena dalildalil yang disampaikan dalam MemoriBanding tersebut secara subtantif

melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dankontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, sertamemberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migas berupadiklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yang memuatmateri subtantif

TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat

Keberatan danBanding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh,dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai SAKSI mempunyai tugas dantanggung jawab melakukan penelitian atas keberatan terhadappenetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasiurusan banding;Bahwa dalam memberi keterangan, AHLI telah mengikuti pendidikankeahlian seperti Diklat Teknis Subtantif

akanmempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tersebut di atas,apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibatditerbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 9 Tahun 2004jis Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti Kepentingan, olehkarena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

M.Si. selaku Pemohon kasasi dalam Nomor Perkara aquo.KEBERATAN KEENAM :Bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pembuktian mengenai caratim ahli membuat rincian perhitungan kerugian Negara dari sumber data perhitunganyang tidak diketahui identitasnya tetapi hanya sebatas pendapat ahli dan tidak diketahuisiapa yang memberikan informasi yang dianggap relevan tersebut oleh Tim ahli.Berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, secara subtantif

Disamping itu, dalileksepsi yang demikian jelas telah bertentangan dengan makna dan hakikatsuatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan di luar pokokperkara, sedangkan eksepsi Kuasa Tergugat secara subtantif masuk dalampokok perkara karena dalam bagian pokok perkara didasarkan buktibukti yangdiajukan para pihak nanti disimpulkan faktafakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan diadili kebenaran dalidalil gugatan Penggugat dan ataupunsangkalan Tergugat.

(dua puluh ribu meter persegi) sebagai bahagian tidak terpisahkandari tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat maka secara yuridis formil dan subtantif pada satu sisi Tergugat tidak bisamembuktkan dalildalil sangkalannya sementara pada sisi lain justru Penggugat telahberhasil membuktikan dalildalil gugatannya yang membuktikan tanah objek perkaraadalah milik Penggugat;Putusan

rasa keadilan dan kemanfaatan sertakemampuan Terdakwa.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara36MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

Inilah yangdisebut dengan keadilan subtantif bukan normatiflegalistik formalistik (HarianKOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).5. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, ProfesorIndriyanto Seno Aji, berpendapat dalam kasus ini: korban tak layak dan takbisa dijadikan terdakwa. "la justru korban.

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7tahun lamanya, dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan agarmereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa saksi selalumenyarankan kepada Pemohon agar rukjun kembali dengan Termohon, bahkankedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

karena substasi persoalan berkaitandengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifatperkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikatpihakpihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditanganiMahkamah Partai a guo adalah berdimensi hukum tata negara yang bersifatdinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang bersengketa saja(erga omnes), maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yangbersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran subtantif

Sudah menjadi prinsip universal dari lembaga penyelesaian sengketadengan nama atau bentuk apapun bahwa lembaga tersebut tidak bolehbertindak melebihi kewenangan atau kompetensinya, terlepas bentuktindakannya adalah berupa diskresi, perintah atau putusan.Demikian pula dalil Penggugat bahwa diskresi itu diperlukan untuk menegakkankeadilan subtantif demi kemaslahatan mencari solusi konflik PPP, maka dapatdikatakan bahwa dalil Penggugat ini seperti peribahasa jauh panggang daripada api, oleh karena faktanya

Makauntuk menegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluardari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.

pengadilannegeri Ihoksukon nomor : 09/Pdt.G/2018/PN Lsk, yang seolaholah MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak mempertimbangkan samasekaliapa yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Banding, adalah sangat keliru,karena justru Majelis Hakim melakukan pertimbangan terlebih dahulu barukemudian memutuskan berdasarkan alatalat bukti yang meyakinkan agarputusan tersebut memiliki daya hukum, bukan sebagaimana yangdiasumsikan oleh Penggugat/ Pemohon banding sebagai asumsi yang tidakmemiliki dasar subtantif