Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00076/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 10 June 2020, uang sebesar Rp. 250.000,00, sebagai pembayaran Belanja Spanduk, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa beserta :

Artinya, bahwasetiap jabatan yang melaksanakan fungsifungsi pembuatan danpelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tatausaha negara atau pejabat umum.UndangUndang No. 8/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberiperistilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakandalam Pasal 1 angka 8: Pejabat Umum atau orang yang menjalankanjabatan umum adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

201 1/PN.Jkt.Sel.226061626364intervensi, campur tangan dan ikut campurnya Adnan Buyung Nasution i.cTergugat III terhadap urusan kantor hukumnya ;Bahwa Surat Pembaca Penggugat ternyata dimuat oleh situs media onlinewww.kompas.com pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan judulKebohongan Publik ala Adnan Buyung Nasution, sehingga secara yuridisfakta hukum mengenai keterlibatan, intervensi, campur tangan dan ikutcampumya Tergugat IJ dalam urusan kantor hukumnya sudah menjadikonsumsi publik dan merupakan informasi

publik yang masuk ranah publik dandigunakan untuk kepentingan publik ;Bahwa Surat Pembaca Penggugat berjudul : Kebohongan Publik ala AdnanBuyung Nasution yang dimuat media online www.kompas.com pada tanggal29 Agustus 2008 itu, ternyata sama sekali tidak dibantah, tidak disangkal dantidak disanggah baik oleh Tergugat II sendiri maupun Turut Tergugat I IIIdengan cara berdiam diri ;Bahwa selain Tergugat III dan Turut Tergugat I HI tidak menyangkal, tidakmembantah maupun tidak menyanggah Surat Pembaca

Lebih buruk lagipenyelewengan diikuti dengan Tata kelola lembaga bisnis sosialBPJS berupa ketiadaan transparansi dana yang dikuasai BPUS,sesuai dengan permintaan informasi publik atas dana yang dikelolaselalu tidak diberikan, pengurangan fasilitas Kesehatan denganbiaya yang sama, ketidak tersediaan akses kesehatan di sejumlahdaerah, bonus berlebih pada pejabat BPUS sementara masyarakatpelayanan kesehatan dikurangi aksesnya sebagai mana yangtermuat dalam Pasal 4 (huruf c dan huruf e) UndangUndangRepublik

Informasi sangat p makin terbukapenyelenggaraan negara untuk diawasi publik,penyelenggaraan negara tersebut makin dapatdipertanggungjawabkan, sebagaimana yang diamanatkanoleh Undangundang Nomor 14 4Tahun = 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik. Diharapkan melaluimekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akantercipta kepemerintahan yang baik dan peran sertamasyarakat yang transparan dan akuntabilitas yangtinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkandemokrasi yang hakik1.

Pegawai Negeri Sipil) dengan pangkat III/d dengan jabatan Lektor;Bahwa Saksi menyatakan kedudukan Sekretaris disebut juga sebagaiPerangkat Rektor karena diangkat oleh Rektor;Bahwa Saksi menyatakan Tergugat menjadi Rektor tanggal persisnya lupatapi di Bulan Oktober 2019;Bahwa Saksi menyatakan tugas Sekretaris itu, serta lembagalembaga apayang berada di bawah Sekretaris adalah Saksi bertanggung jawab dalambeberapa hal yang pertama adalah Biro Legislasi dan pelayanan hukum, BiroHumas dan Keterbukaan Informasi

Publik, Biro Tranformasi ManajemenResiko dan Kantor Urusan Nasional, Kantor Urusan Arsip, UPT Satelit, BiroKeselamatan Kerja;Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan itubagian tugas Saksi juga, prosedur operasional yang berlaku apabila ada SKyang dibutuhkan untuk diterbitkan maka ada pengusulan dari unit kerja yangberkaitan kepada Rektor, kemudian Rektor mendisposisikan kepada Saksikemudian akan Saksi disposisikan kepada Kepala BLLH untuk menerbitkanSK yang dimaksud dengan

Bahwa Pengalaman Ahli sebagai bidang hukum pidana dapat di kemukakansecara singkat, sebagai berikut:a.Sebagai ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkatpenyidikan, antara lain:1) Polda Jatim dalam perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan,membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akteautentik, pengerusakan, perbuatan tidak menyenangkan, UUPerumahan, Melarikan perempuan, UU tentang Penataan Ruang, UUKeterbukaan Informasi Publik, UU tentang Karantina dan UU Perikanan,Perkara

., MH menyampaikan bahwa contoh keputusantersebut antara lain dikeluarkan oleh DKPP, Bawaslu, BAPEK dan lainlain.Perlu. disampaikan bahwa secara normatif tidak ada peraturan yangmenegaskan keputusankeputusan hasil dari quasi peradilan bukankewenangan PTUN, semisal putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dankeputusan BAPEK meskipun melalui proses penilaian dan/atau penyelesaianperkara tetapi merupakan wilayah kewenangan peradilan tata usaha negarauntuk menyelesaikannya.

Keterbukaan dan Asas Fair Play, yangmelibatkan masyarakat terkait dengan penerbitan objek sengketa; Menimbang, bahwa terkait dengan asas keterbukaan informasi baiksebelum maupun sesudah penerbitan objek sengketa, oleh Tergugat telahdilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat sertaLembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Lingkungan, sehingga berdasarkanuraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap penerbitan objek sengketasebelum dan sesudahnya telah melakukan asas keterbukaan informasi

publik,khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, hal ini dibuktikandengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah KabupatenRembang, perangkat desa dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pecintalingkungan hidup (vide bukti T.4b,T.4c, T.7a, T.7c,T.10b, T.11, 1.27, T.28,T.ILInt19b, T.L.Int19c,T.1LInt23, T.lllnt24 D dan T.l.Int25.a, saksi TeguhGunawarman, saksi Dwi Joko Suprianto, saksi Achmad Achid) ; Menimbang, bahwa

Direktur (BUMD) PDSumber Daya di Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No. HP081217272009 ;KENDARAANHal. 136 dari 387 hal. Put.

Direktur (BUMD) PDSumber Daya di Tempat Perihal Permohonan Informasi Publik tanggal8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MATHUR HUSYAIRI No.

Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahuihukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 TentangJaringan Dokumentasi dan Informasi

menyelesaikan permasalahan mengenaiuang pensiun tersebut kepada Para Penggugat, namun surat keduaTergugat V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat (bukti P 171);Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari Tergugat danTergugat Il, Para Penggugat kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi Informasi Pusat RI sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankanamanah dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik;Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor019/XII/KIPRLS/2010, Perihal: Panggilan Mediasi, yang isinyamemberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk dapathadir dalam pertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010bertempat di Ruang Mediasi Komisi Informasi Pusat sehubunganHalaman 35 dari 456 hal.

Nomor 528 PK/Pdt/201552.53.54.55.dengan adanya masalah Sengketa Informasi Publik Nomor 024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun (bukti P 172);Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 Desember 2010 tersebut, diperolehkesepakatan perdamaian tentang penyampaian informasi antara ParaPenggugat dengan Tergugat mengenai penjelasan hakhak uangpensiun pegawai/karyawan, dimana Tergugat sepakat akanmemberikan penjelasan secara tertulis kepada Para Penggugatselambatlambatnya pada tanggal 30 Desember 2010 (bukti P 173

Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahuiHalaman 99 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbyhukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden

Selain itu upaya publikasi merupakanpemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasipublik yang dijamin dalam UU incasu UU Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberianinformasi tersebut tidak dilandasi dengan maksud untukmempengaruhi opini publik karena segala sesuatu yangdisampaikan kepada publik adalah sematamata demi menjagaHal.69 dari 155 hal.

dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang PerubahanKedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Para Penggugat baru mengetahui diatas tanah Para Penggugat telahditerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada tanggal 17Juni 2015, yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut :Pada Tanggal 31 Mei 2015 Para Penggugat (yang pada saat itu diwakili olehSaudara Syamsul Huda dan Andi) datang ke Kantor Pertanahan Kota BandarLampung hendak mengajukan permintaan Informasi

Publik kepada Tergugat IIIuntuk mengetahui pihak lain yang menguasai hak atas tanah dari Para Penggugat,lalu oleh Bapak Syaiful yang merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kota BandarLampung Saudara Syamsul Huda dan Andi diminta untuk ke bagian Cek Plot gunamemasukkan berkas dan dokumen yang terkait dengan tanah milik Para Penggugat;Pada Tanggal 9 Juni 2015 petugas pada Kantor Pertanahan Kota BandarLampung melakukan pengecekan di lokasi hak atas tanah Para Penggugattersebut;Pada tanggal 17 Juni 2015

Lippo Cikarang untuk menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDALlalin serta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktualkhususnya terkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprop Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jabar Kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha.3.

Lippo Cikarang untuk menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprop Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jabar Kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha.3.

Pondok Indah Land berdasarkanHalaman 4 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2020/PTUNJKTSurat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi tertanggal 10 Desember 2019,namun Tergugat dalam Surat Nomor : HP.01.02/176 31.73/I/2020 tanggal14 Januari 2020, perihal : permohonan dan Klarifikasi tidak memberikaninformasi dan klarifikasi apapun terkait Objek Sengketa sebagaimanadimohonkan Penggugat dengan alasan permohonan yang diajukanPenggugat termasuk informasi publik yang dikecualikan.Bahwa berdasarkan Perma

300.773.71/III/ 2015 TANGGAL 23 MARET 2015HAL : PERMINTAAN MENYERAHKAN SERTIPIKAT.Dengan Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/TUN/2016 tanggal 1Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading atas nama NyonyaMARGARETHA TJANDRA tidak dibatalkan dan tetap sah secara hukum.Hal. 126 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKS(Putusan Mahkamah Agung a quo telah dipublikasikanpada website resmi Kepaniteraan Mahkamah Agunghttp:/kepaniteraan.mahkamahagung.go.id sebagai informasi

publik)(Vide : Bukti tambahan TERBANDING/PENGGUGAT dalam tingkatbanding ini bertanda P 24)Maka menjadi semakin terbukti kebenaran Putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 19 September 2016 No. 67/Pdt.G/2016/PN.Mks.sehingga putusan a quo haruslah dikuatkan dalam tingkat bandingPengadilan Tinggi Makassar.Berdasarkan hal dan fakta di atas, TERBANDING/PENGGUGAT mohondengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini untukberkenan memutuskan

Deviden dan lain lain;Bahwa tujuan dibuatnya suatu Prospektus adalah untuk pihak ketigamembeli saham;Bahwa Prospektus memuat Profil perusahaan tersebut juga termasuk didalamnya termuat tentang Akuisisi dan lain lain, tentang pemegangsaham untuk informasi publik;Bahwa perubahan nama perusahaan terjadi karena adanya Take Overatau Akuisis!

Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.dapat kita lihat dari beritaberita yang beredar, baik di media onlinedalam negeri maupun media online) mancanegara sepertihttos:/Awww.dailystar.co.uk/ pada tanggal 23 Februari 2020 denganjudul Woman can get pregnant from swimming in a pool with men,Child Official claims.Bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan Penggugat, tidakterdapat keraguan bahwa Penggugat adalah Pejabat Publik, sebabjika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, Pejabat Publik adalah orangyang ditunjuk dan diberi tugas menduduki posisi atau jabatan tertentupada badan publik.