300.773.71/III/ 2015 TANGGAL 23 MARET 2015HAL : PERMINTAAN MENYERAHKAN SERTIPIKAT.Dengan Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/TUN/2016 tanggal 1Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Sertipikat Hak Milik No. 2/Sawerigading atas nama NyonyaMARGARETHA TJANDRA tidak dibatalkan dan tetap sah secara hukum.Hal. 126 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKS(Putusan Mahkamah Agung a quo telah dipublikasikanpada website resmi Kepaniteraan Mahkamah Agunghttp:/kepaniteraan.mahkamahagung.go.id sebagai informasi

publik)(Vide : Bukti tambahan TERBANDING/PENGGUGAT dalam tingkatbanding ini bertanda P 24)Maka menjadi semakin terbukti kebenaran Putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 19 September 2016 No. 67/Pdt.G/2016/PN.Mks.sehingga putusan a quo haruslah dikuatkan dalam tingkat bandingPengadilan Tinggi Makassar.Berdasarkan hal dan fakta di atas, TERBANDING/PENGGUGAT mohondengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini untukberkenan memutuskan

., dalam situsugm.ac.id, sudah diterbitkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lampau danmerupakan informasi publik, dan diliput oleh beberapa media nasionalmaupun lokal dan bahkan disertasi beliau telah dicetak menjadi bukusebagai literatur bagi mahasiswa fakultas hukum di beberapa universitas diIndonesia.Bahwa sebaliknya, bagaimana dengan penunjukan Saksi Ahli DR.

pemberitaan berbagai media, Penggugat jugamenanyakan langsung kepada Tergugat mengenai kebenaran terbitnyaobjek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini kepada Tergugatmelalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (PPID Kemenkumham), dengan suratNomor 152/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 dan suratnomor 153/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020;Bahwa PPID Kemenkumham melalui surat Nomor AHU.1.UM.01.011337Perihal Pemenuhan Permintaan Informasi

Publik PPID tertanggal 4September 2020, pada pokoknya telah membenarkan jika Tergugat telahmenerbitkan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini;Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara.

kegiatan usahaTERGUGATI adalah di bidang pembiayaan dan bukan di bidang pemilikan danpenyewaan alatalat berat.Bahwa sejak awal perjanjian Sewa Guna Usaha tertanggal 4 Oktober 2012,sesungguhnya TERGUGATI dan TERGUGATII dengan sengaja dan tanpaitikad baik telah menyembunyikan informasi kepada PENGGUGAT bahwa skemapembiayaan peralatan baru sebagaimana yang dibeli oleh PENGGUGAT bolehmemilih jangka waktu pembiayaan untuk 36 bulan sampai dengan 60 bulan (3tahun s/d 5 tahun), sebagaimana jelas dalam informasi

publik yang dinyatakansendiri oleh TERGUGATI melalui website: .Bahwa faktanya TERGUGATI hanya memberikan kesempatan pembiayaankepada PENGGUGAT untuk jangka waktu yang paling minimal, yaitu 36 bulan.Sehingga beban angsuran yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT menjadicukup besar dan berat.

No. 418/Pdt.G/2020/PA.Clg hal. 123 hal. 230Bahwa oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrarwakaf merupakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, secara hirarki melaporan data kondisi Tanah Wakafdan dicacat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KantorUrusan Agama dan terkoneksi ke Kementerian Agama RI danke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengandiberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi

Publik, Sistem Informasi Wakaf(SIWAK) dapat diakses keberadaan data tanah wakaf yangtelah terdaftar oleh publik atau masyarakat.Bawa sesuai yang ditegaskan pada Jo Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut "Perpu Wakaf),berbunyi sebagai berikut:*Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanahdilaksanakan berdasarkan Akte

informasi tentang penetapan Pemohon sebagaiTersangka mengenai publikasi atau konferensi pers adalah dalamrangka melaksanakan asas keterbukaan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 5 huruf b UU KPK, yang dalam penjelasannyamenyatakan, keterbukaan adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankantugas dan fungsinya.Selain itu upaya publikasi merupakan pemenuhan hak masyarakatuntuk memperoleh informasi

publik yang dijamin dalam UU incasuUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Pemberian informasi tersebut tidak dilandasi dengan maksud untukmempengaruhi opini publik karena segala sesuatu yangdisampaikan kepada publik adalah sematamata demi menjagamartabat Termohon sebagai lembaga negara yang menjunjungtinggi keterbukaan informasi kepada publik, dan tidak ada tendensiatau pretensi apapun untuk sekedar beropini di depan publik.Bahwa setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutanyang

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf.

informasi tentang penetapan Pemohon sebagaiTersangka mengenai publikasi atau konferensi pers adalah dalamrangka melaksanakan asas keterbukaan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 5 huruf b UU KPK, yang dalam penjelasannyamenyatakan, keterbukaan adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankantugas dan fungsinya.Selain itu upaya publikasi merupakan pemenuhan hak masyarakatuntuk memperoleh informasi

publik yang dijamin dalam UU incasuUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Pemberian informasi tersebut tidak dilandasi dengan maksud untukmempengaruhi opini publik karena segala sesuatu. yangdisampaikan kepada publik adalah sematamata demi menjagamartabat Termohon sebagai lembaga negara yang menjunjungtinggi keterbukaan informasi kepada publik, dan tidak ada tendensiatau pretensi apapun untuk sekedar beropini di depan publik.Bahwa setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan

4195 danObjek Gugatan 4 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesiatanggal 23 Januari 2009 Nomor 7 Tambahan Nomor 1945.Halaman 97 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.45.46.Maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam waktu 90(sembilanpuluh) hari sesudah tanggal 30 April 2002 (untuk Objek Gugatan 2) dan 90(sembilan puluh) hari sesudah tanggal 23 Januari 2009 (untuk ObjekGugatan 4).Bahwa Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia bersifat otentikdan memberikan informasi

publik kepada masyarakat secara luas, bertujuanagar diketahui oleh setiap masyarakat, sebagaimana telah dinormakandalam Pasal 81 dan Pasal 83 Undangundang Nomor : 12 Tahun 2011tentang Peraturan Perundangundangan berikut penjelasannya yang dikutipsebagai berikut :Pasal 81Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harusdiundangkan dengan menempatkannya dalam :Lembaran Negara Republik Indonesia.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Berita Negara Republik Indonesia.Tambahan Berita

jabatan tahun 1950 sampai dengan periodejabatan saat ini, menyebutkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan pada periodejabatan tahun 1974 s/d 1979 adalah Baginda Syarif Hasibuan (Urutan 10),telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda bukti P39.55.Photo copy Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 430/Kpts/Org/7/1978Tentang Susuan Organisasi dan tata kerja Balai Planologi Kehutanan,menyebutkan bahwa Balai Planologi Kehutanan terbentuk sejak 10 Juli 1978(Print out dari Biro Informasi

Publik Departemen Pertanian Jakarta), telahdiberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda buktiP40.56.Photo copy Peraturan Pemerintah RI No 44 Tahun 2004 TentangPerencanaan Kehutanan Pada intinya adalah tentang Tata CaraPengukuhan Kawasan Hutan harus dilakukan melalui 4 (empat) tahapanproses (pada halaman 6, Bagian Ketiga Pengukuhan Hutan) dan jugaberdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimanaditegaskan hukum dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU/IX

Pada Tahun2017 dimutasikan ke bidang Informasi publik dan hukum, Tahun 2018sebagai Asisten Perencanaan Satker PJN Wilayah II hingga sekarang;Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut dan Saksi terlibatselaku sekertaris Panitia Pengadaan;Halaman 58 dari 197 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN AMBBahwa Dasar pengangkatan Saksi selaku Sekretaris Kelompok KerjaPengadaan Barang speed Boat pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IXMaluku dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SuratKeputusan

Saksi KRISANDI ARDIAN, SE;:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun semenda;Bahwa saksi membenarkan ia pernah diperiksa oleh Penyidik Polda MetroJaya dan membenarkan BAP yang ditandatangani dan diparaf olehnya.Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagaiKasubbag Informasi Publik Bagian Hukum dan Pelaporan Set DitjenPerdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan RI.Bahwa saksi sama sekali belum pernah melakukan peminjam apapun

LippoCikarang untuk menyusun kajian rencana pembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalin sertatransparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual kKhususnya terkaitpemasaran (iklan) kepada masyarakat. Meminta kepada Pemprop Jabar untuksegera menerbitkan rekomendasi dengan catatan Gubernur Jabar KepadaBupati Bekasi terkait percepatan pembangunan proyek Meikarta tahap seluas84,6 Ha.

Kesimpulan rapat tersebut yaitu :1.PT LIPPO CIKARANG menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek ME IKARTA tahap seluas 84,6 Ha.3.

yang berjudul PrinsipPrinsipPerlindungan Data Pribadi NasabahHal. 214 dari 265 hal Put Permohonan Pembatalan Arbitrase No.513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel.Kartu Kredit Dikaitkan Dengan UndangUndang No. 11 Tahun 200 Tentang ITEDan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005127 Bukti T90A : Artikel Berita Perlindungan Data Pribadidi Indonesia, diperoleh dari situs:httos:/Awww.kombinasi.net/perlindungandatapribadidiindonesia/128 Bukti T90B : Artikel Berita Ahli dari FH Unpad: NotaPemeriksaan Pegawai Bukan Informasi

Publik diperolehdarisitus:http://www.hukumonline.com/berita/129 Bukti T90 C : Artikel Berita Tak Ada Aturan DataPribadi, Indonesia Rugi Rp 500 Miliar,diperolehdarisitus:https://www.indotelko.com/kanal130 Bukti T 90 D : Artikel Berita Perlindungan Hukum TIKLemah, Indonesia Potensi Rugi Rp 500Miliar/Tahun,diperolehdarisitus:http://www.majalahict.com/category/berita/Bahwa buktibukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,kecuali suratsurat bukti : T8, T9,T10.T20, T21,T22,T23

Pst.Perkebunan sebagai informasi publik yang sedia setiap saat kepadamasyarakat;10.Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk meminta maafsecara tertulis kepada SELURUH RAKYAT INDONESIA yangdiumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiunradio dan 5 (lima) media cetak nasional selama tiga hari berturutturutyang isinya berbunyi sebagai berikut:Kami, Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan HidupRI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia RI; Gubernur Riau; GubernurJambi

LippoCikarang untuk menyusun kajian rencana pembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalin sertatransparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnya terkaitpemasaran (iklan) kepada masyarakat. Meminta kepada Pemprop Jabar untukHalaman 194 dari 498 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.SusTPK/2018/PN.

Kesimpulan rapat tersebut yaitu :1.PT LIPPO CIKARANG menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek MEIKARTA tahap seluas 84,6 Ha.3.

Bdgbaku dan AMDAL lalin serta transparansi informasi publik sesuai dengankondisi faktual khususnya terkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.Meminta kepada Pemprop Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jabar Kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha.

melihat warkah, yangselanjutnya diberi tanda bukti P17 ;Surat No. 1678/18.33.600/IX/2015 Semarang tgl 15Oktober 2015 mohon ijin melihat warkah SHGB No.02024/Kranggan, yang selanjutnya diberi tanda buktiP18 ;Surat No. 618/600.33.74/II/2018 Semarang 6 Pebruari2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P19 ;Surat No.49/RST/ORISmg/II/2018 Semarang 2018Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan JawaTengah surat mengajukan permohonan sengketadengan mengacu UndangUndang No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi

Publik, yangselanjutnya diberi tanda bukti P20 ;Bahwa sSuratsurat bukti tersebut masingmasing telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti P1,P4, P5, P8, P9, P10 yang hanya ditunjukkan foto copynya tanpaditunjukkan surat aslinya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan alatbukti surat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang masingmasingdalam persidangan telah memberikan keterangan dengan terlebih dulumengangkat sumpah yang pada

Umum (Perum) Jasa Tirta li MenteriBadan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintahan Sebagai PemilikModal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IiHalaman 194 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.1 (Satu) bendel print out yang memuat tentang Penghargaan Silver WinnerDari Bumn Track Sebagai The Best Leader Revolusi Mental Etos KerjaTerbaik (April 2018) Dan Penghargaan Dari Komisi Informasi Pusat SebagaiPeringkat IV Kategori Bumn Dalam Keterbukaan Informasi

Publik Tahun2017 (21 Desember 2017)1 (satu) bendel print out yang memuat tentang ASPEK KEUANGAN,CAPITAL EXPENDITURE, LABA SEBELUM PAJAK & BEBAN PAJAK,LABA BERSIH, TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN, KINERJAOPERASIONAL, dan MATURITAS SCORE PKU milik Perum Jasa Tirta IIFotocopy 1 (satu) bendel MEMO DINAS Nomor : 1/DIR/38/MD/2016 dariDirektur Utama kepada Kepala SPI, sekretaris Perusahaan, Para KepalaDivisi/GM, Manajer Pelayanan Pengadaan, Perihal Penyamapaian HasilRumusan Akhir Rapat Kerja Perum Jasa Tirta

Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahulhukum (teori fiksi hukum (rechtfictie)) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi