Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapat izin perceraian dariBupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianDaerah (BKD) dengan Nomor : 474.2/IV.I940/BKD/2011, tanggal 24 Mei 2011;Hal. 1 dari 6 Put. No. 421/Pdt.G/2011/PA Tor.4.

dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwaupaya mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetapberusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah suratgugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmenyerahkan surat dari atasan Penggugat tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan

Put.No.391/Pdt.G/2018/PA.Pkp.berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telan memenuhi syarat formilsuatu gugatan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan dihadapan persidangan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 13 September 2018 Nomor188/563/DKP/2018, maka pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat telah sesualdengan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyaHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smryang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

Informasi publik yang apabila dibuka dapatmengungkapkan isi akta Otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir dan wasiat seseorang.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan pasal 44 yaitu ayat 1 huruf H:Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLK(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umumdapat :h.

perusahaan itu disatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umumtentang kinerja suatu perusahaanBahwa menurut salah satu ahli yakni IKATAN AKUNTANINDONESIA Laporan Keuangan merupakan rangkaian yangmenunjukan posisi keuangan serta kinerja Keuangan dalamsuatu entitas.Bahwa salah satu dokumen yang diminta yakni SuratPerintah Kerja merupakan Informasi yang dikecualikanmenurut undangundang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi pasal 17 huruf G kemudian Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Sesuai dengan asli);12 Bukti T12 : Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor: 220/279/Kesbangpol/X/2020, Tanggal 19Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKOktober 2020 (fotokopi berstempel basah);13 Bukti T13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor:0066/SPMK/DPUPRBM/1.03.01.01/2019,Tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);14 Bukti T14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Bahwa semasa hidupnya, Andarias bin Ita (Ghaib) bekerja sebagaiSupir, sedangkan Busrah binti Badaruddin (Almarhumah) bekerjasebagai PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mamuju;. Bahwa setelah Orang tua Anak tersebut meninggal dunia, yang di bawahumur dan belum cakap secara hukum berada dibawah asuhan Pemohonsebagai Tantenya (Saudara kandung Ibunya);Hal. 2 dari 11 Put. No. 43/Pdt.P/2019/PA.Mmj7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kedua anak dibawahumur tersebut;8.

Dan karena buku akte nikah Penggugat dan Tergugathilang sementara Penggugat sudah menanyakan kearsipan suratmenyurat pernikahan Penggugat pada KUA Kecamatan PandiBatu, ternyata juga tidak ada atau hilang dan mengingatpasal 7 ayat 2, 3 huruf a, b Kompilasi Hukum Islam danpasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan selainitu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggallebih dari 10 tahun ;Bahwa, mengingat apa yang terurai pada point 2 dan 3 positapermohonan ini maka beralasan hukum

(Pasal 167, 266, 385 KUHP)Menyetujui Tergugat dan Il mengajukan GUGATAN REKONPENSI DEMITEGAKNYA Hukum dan Keadilan. bahwa Peradilandilakukan DemiKeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " (UU nomor 48 th.2009tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2) GUGATAN REKONPENSISehubungan dengan gugatan Penggugat , maka Tergugat dan Il , Mohonmengajukan Gugatan REKONPENSI untuk itu mohon berkenan Bapak MajelisHakim mengijinkan, sesuai dengan dasar UU dan peraturan berlaku :tl,UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :Tindakan Lurah Gunung Lingai dan

ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :Jerry Mangolo bin Adrie Mangolo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta PT Sukses Mapan Abadi, Tempat tinggal diJalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, KecamatanHulontalangi, Kota Gorontalo sebagai "Pemohon I"Nurlina Lakoro binti Atje lakoro, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pada Dinas Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

hanyaberupa sketsa tanpa diberikan ukuran yang akurat dan benar.Bahwa setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalahtanah.KESIMPULAN :1.

Bahwa in cassu Penggugat telah berulang kali memohon secara baikbaikpengembalian "asset" a quo kepada Tergugat sejak tahun 2002 ketika itumelalui BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan (TKAAK) hingga terakhir pada tahun 2009melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan NegaraLainLain Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semuapermohonan Penggugat a quo diabaikan oleh Tergugat :Bukti:P4a : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II yang

Internasional Cabang Ujung Pandang;P4c: Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 035/NTR Eks/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal MohonPengembalian 3 Asset Koperasi Nutrama;P4d : Suratsurat dari Penggugat kepada Tim Pemberesan BPPNNomor 01/NTREks/I/05 tanggal 12 Januari 2005, Nomor017/NTREks/IV/05 tanggal 25 April 2005, Nomor 040/NTREks/XII/05 tanggal masingmasing perihalnya mengenaiPengembalian Asset Koperasi Nutrama;P4e : Suratsurat dari Penggugat kepada Ketua Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk kepentingan pribadinya ;Bahwa gaji ke8 (delapan) pegawai yang telah mutasi dan gajinya telahdipindahkan serta seorang pegawai yang telah pensiun yang masihdimintakan gajinya di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu :Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan BatangDua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadibeberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke Instansi lainbeberapa pegawai yang mutasi tersebut diantaranya adalah saksi SARNAWIARASID yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi

Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009= 7 binHal 16dari 34 halPts No:09/Pid.

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,bertempat kediaman di Jalan KH. 1, Kelurahan Dembe Jaya,Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon";LawanTermohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $2, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara yang diajukan oleh :XXXXXXXXXXXXXX, UMur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda, PendidikanS2, bertempat tinggal di Desa Boroko Utara, KecamatanKaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan

PUTUSANNomor 1096/Pdt.G/2019/PA.ME.x a 26 pe SoN aweDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, NIK 12345, lahir di A tanggal 9 Juli 1992, agama Islam,pendidikan terakhir D4 Kearsipan, pekerjaan karyawan swasta,tempat kediaman di Dusun B, Desa A, Kecamatan Rambang Niru,Kabupaten Muara Enim, sebagai Penggugat

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Karyawan Assorcing di Bank BI tempat tinggal di KotaPadang Propinsi Sumatera Barat , sebagai Pemohon;melawan :Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III,pekerjaan PNS di Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;