Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul20.05 Terdakwa sedang berada di rumahnya dirumahnya yang terletak dekatRSU Nene Mallomo Jalan Wolter Mogonsidi Kelurahan Rijang Pittu KabupatenSidenreng Rappang, pada saat itu Terdakwa menulis atau memposting tulisanatau status dalam Akun FacebookGhofur Mun Fariddi dalam group PilkadaSidenreng Rappang 2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicaratentang tutur kata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi saya kawan....coba simak

Terdakwa agar keluar dari grup Pilkada Sidenreng Rappang 2018karena FARID US GALIB khawatir perobuatan Terdakwa tersebut akandiketahui oleh pihak FATMA ;Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2018 pukul 20.05 Wita Terdakwapernah menuliskan komentar di facebook dengan menggunakan akun GhofurMun Farid dalam grup Pilkada Sidenreng Rappang yang salah satunyabertuliskan Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tutur kata yangbaik itu. mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi sayakawan....coba simak

Penggugat pada nomor (1)yang mengemukakan penggugat mempunyai hak atas tanah yang terletak di desaTanjung Pinang kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, bahwa di lokasitersebut adalah merupakan aset tanah negara milik Pemerintah RI Cq KementrianPertahanan RI Cq TNI AU dengan dasar kepemilikan :1 Skep KSAP No 23/Ksap/1950, tanggal 25 Mei 1950.2 Surat Edaran Mendagri No H.20/5/7/1950, tanggal 9 Mei 1950.5 Surat Edaran Mendagri No 40/25/13/1953, tanggal 13 Mei1953.4 Inventaris Kekayaan Negara dan SIMAK

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai alamatlokasi tanah objek gugatan di dalam somasi / surat peringatan, dengan inidisampaikan bahwa dengan Jawaban ini Tergugat menegaskan bahwa asettanah Negara milik Pemerintah RI Cq Kementrian Pertahanan RI CqTNI AU adalah lahan / tanah eks Lapangan Terbang Tanjung Batu,Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir seluas + 400 Hektarsesuai dengan penyebutan resmi di IKN (Inventaris Kekayaan Negara)dan SIMAK BMN nomor registrasi 50309000000003

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

;3) Peruntukan =: Lapangan Tembak ;4) Status : Milik TNI AD Terdaftar pada Simak BMN dengan Kodebarang 2.01.03.01.013 NUP 8 dan buku Inventaris BTB TNI AD No.Reg : 31605006; dan5) Dikuasai : Tahun 1950 (penyerahan dari KNIL).b.

Milik TNI AD yangsebelumnya bekas lapangan tembak Kodim 1605/Belu, sudah terdaftardalam Simak BMN dengan Kode barang 2.01.03.01.013 NUP 8 dan bukuInventaris BTB TNI AD No. Reg : 31605006.d. Bahwa Kodim 1605/Belu hanyalah selaku pihak pengawas, pengguna danpihak yang memanfaatkan serta mengelola Barang Milik Negara.

Reg : 31605006 Terdaftarpada Simak BMNdengan Kode barang 2.01.03.01.013 NUP 8, sehingga dengan demikianasset tersebut sudah masuk dan tercatat sebagai Aset Barang MilikNegara.4.

Reg :31605006 Terdaftar pada Simak BMN dengan Kode harang 2.01.03.01.013Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN AtbNUP 8, sehingga dengan demikian asset tersebut sudah masuk dantercatat sebagai aset Barang Milik Negara.d.

Reg :31605006 Terdaftar pada Simak BMN dengan Kode barang 2.01.03.01.013NUP 8, sehingga dengan demikian aset tersebut sudah masuk dan tercatatsebagai aset Barang Milik Negara.

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

saksi Zaenal menerangkan bahwa ia menjabat selakuKepala Desa hingga dengan masa berakhir pada tanhun 1991, sedangkandari bukti Para Tergugat dan keterangan para saksi telah menerangkanbahwa pada tahun 1990 telah terjadi jual beli, sedangkan yang tanda tangandisitu bukannya saudara Zaenal melaikan orang lain atau pengganti darisaudara Zaenal:Bahwa di dalam keterangan saksi Para Tergugat telah jelas yang manamenerangkan yang tanda tangan adalah selaku Kepala Desa yang baru,akan tetapi apabila kita simak

Sehingga gugatan inisemakinh tidak jelas dan kabur, dengan menggabungkan dua kepentinganyaitu Pribadi dan mengenyampingkan Kewajiban yang harus dilakukan olehPenggugat.sebagai PNS Aktif yang masih menerima Tunjangan, dan GajiPokok, dan seharusnya Penggugat Malu karena Kewajiban terhadap Negaratidak pernah dilakukan atau melakukan Pekerjaan sebagaimana Tugas danWewenang sebagai PNS.Dan apabnila kita simak gugatan aquo ini sangat tidak jelas , dari berbagaisudut pandang.Bahwa gugatan Penggugat Kontradiktif

dilakukan oleh Tergugatadalah salah dan Penggugatlah yang benar, sehingga gugatan ini semakintidak jelas dan kabur, dengan menggabungkan dua kepentingan yaitu pribadidan mengesampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil aktif yang masih menerima tunjangan, dan gajipokok dan seharusnya Penggugat malu karena kewajibannya terhadapNegara tidak pernah dilakukan atau melakukan pekerjaan sebagaimanatugas dan wewenang sebagai Pegawai Negeri Sipil;Dan apabila kita simak

Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Kartu TandaPenduduk NIK. 167 1086309660001 atas nama : SIMAK yang dikeluarkan olehCamat Sako.Kota Pelmbang Tanggal 28 Maret 2012 ( bukti P.1)2. Fotokopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK16710830126330010 atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Camat Sako, KotaPalembang, tanggal 28 Maret 2012,( bukti P.2)3.

Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005berdasarkan penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.d.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara.DALAM PROVISI.Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.DALAM POKOK PERKARA.1.Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.2.Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum.3.Menyatakan Sah menurut hukum dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25Juli 1950 dan tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor :30505005.4.Menyatakan sah menurut hukum Surat Peringatan ke1Nomor : B/ 2741/XV/2014 tanggal 13

I AD sebagai rumah dinas prajurit TNIHalaman 66 dari 107 hal putusan Nomor 631/Pdt/2017/PT.DKIAD, dan obyek sengketa sudah tercatat dalam barang milikNegara yang telah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMNNomor : 30505005 yang diperoleh dari Penyerahan KNILtanggal 25 Juli 1950.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatanPara Penggugat adalah tidak mendasar dan harus ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).f.

Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonpensi adalahsebagai berikut :a.Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD danobyek sengketa sudah tercatat dalam Barang Milik Negarayang telah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor :30505005 yang diperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagaiberikut :a)Lokasi : Ji.

Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli1950 dan tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor30505005.5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Peringatan ke1 Nomor :B/2741/ XV2014 tanggal 13 Nopember 2014, Surat Peringatan ke2Nomor : B/2946/ XIV/2014 tanggal 3 Desember 2014 dan SuratPeringatan ke3 Nomor : B/3179/ XIV2014 tanggal 30 Desember 2014perihal dilarang mendirikan bangunan apapun dan segeramengosongkan lokasi bekas kebakaran di Asrama KPAD Cililitan VBSJaktim.6.

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;. Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun2013:Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;Spesifikasi Peralatan:Hal. 5 dari 22 hal.

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa saksi menjabat sebagai Staff bagian Keuangan danOperator SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)pada Politeknik Negeri Ambon ;Bahwa tugas saksi adalah Membuat daftar honor, membuatlaporan keuangan, menginput data Surat Perintah Membayar (SPM)dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta melakukanrekonsiliasi data dengan SIMAK BMN dan pihak KantorPerbendaharaan Negara (

Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi padatahun 2009 yang dibuat di bulan Desember 2009, ditandatanganioleh terdakwa ketika berada di dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) Waiheru, pada saat itu adalah petugas SIMAK BMN Sadr.John Kermitte yang membawa laporan tersebut ke Rutan untukditandatangani oleh terdakwa ;9.

BMN 363.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02551/ESDM/PPBMN/2013 denganjumlah total Rp. 84.275.000, dan Perincian daftar pembayaran Tim Penatausahaan AsetPKP2B 364.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02581/ESDM/PPBMN/2013 denganjumlah total Rp. 72.025.000, dan Perincian daftar pembayaran Tim PenyusunanKlasifikasi dan Kodesikasi Simak BMN yang berasal dari KKKS dilingkunganKementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 365.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02567

Beserta copy lampirannya. 588.1 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi dan implementasi SIMAK BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.Beserta copy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangka penyusunanlaporan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan BarangMilik Negara.

BMN 363.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02551/ESDM/PPBMN/2013dengan jumlah total Rp. 84.275.000, dan Perincian daftar pembayaran TimPenatausahaan Aset PKP2B 364.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02581/ESDM/PPBMN/2013dengan jumlah total Rp. 72.025.000, dan Perincian daftar pembayaran TimPenyusunan Klasifikasi dan Kodesikasi Simak BMN yang berasal dari KKKSdilingkungan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 365,1 (satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02567

Beserta copy lampirannya. 588.1 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi dan implementasi SIMAK BMNdi lingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan Barang MilikNegara. Beserta copy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangkapenyusunan laporan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. BidangPenatausahaan Barang Milik Negara.

Hal inidapat simak dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan :Bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI .......... menurutpendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggitelah salahmenerapkan hukum . ( vide Putusan Hakim Kasasthal.29alineake 2 ).Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut keliru / tidak benar olehkarena:a.

Dimana lahan tersebut secara fisik dikuasai Unesa dantercatat pada daftar inventaris simak BMN, Penggugat adalah Pemilikobyek sengketa yang saat ini terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00010/Kel.Pacarkeling tanggal 21 Juni 2019, SuratUkurtanggal 24/05/2019 No.108/PACARKELING/2019 seluas 11.720 m2 atas nama pemegang hakPEMERINTAH KOTA SURABAYA, bahwa Penggugat memperoleh hakatas obyek tanah tersebut berdasarkan : 1.

Telah tercatat dalam SIMAK BMN sejak tahun 2006 di KementerianPendidikan Nasional, dan beralih status tahun 2015 ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingg! ; . Rapat koordinasi antara Kanwil C DJKN Surabaya denganUniversitas Negeri Surabaya pada Hari Senin tangga 11 Maret 2013,di Kanwil X DJKN Surabaya. Dengan Kesimpulan sebagaimanatercatum dalam Hasil Rapat ; Halamani14dari130, Put. Perkara No. : 35/G/2020/PTUN.SBY2.

TNI AD dan dimasukkan dalam status milik TNI AD / KPADserta dimasukkan dalam status milik TNI AD Cq.Kodam Jaya / Jayakarta yang dicatatkan dalam Buku IKN TNI AD Nomor Registrasi : 30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMKEU RI adalah KELIRU dan SALAH.Sebab ternyata tidak adaapapun alasan Kodam Jaya /Jayakarta Cq. TNI AD / Tergugat mengatakan rumah milikPengqugatyang dibangun Penggugat sendiri dikatakanRumah Dinas Kodam Jaya / Jayakarta Cq.

TNI AD dandimaksud TERGUGAT dalam Buku IKN TNI AD denganNomor Register : 30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMKEU RIOleh karena itu) perbuatan Tergugat tersebut adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar HakSubjektif Penggugat dan melanggar hukum perundangHal 16 dari 112 Putusan No.50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST23.undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata.c.

Kodam Jaya/Jayakartatercatat dalam buku IKN TNI AD Nomor Reg. 30501001dan masuk SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI serta tercatatdalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB :012.22.01 .344458.002.KD tertanggal 04122013,sehingga Menteri Keuangan c.g.

Kodam Jaya / Jayakartatercatat dalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) TNIFAD Reg.30501001 dan masuk SIMAK BMN Kementrian Keuangan RI Cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mencoret/menghapus tanahseluas + 525 M2 pertapakan rumah milik Penggugat dari dalam Daftar BukuInventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 30501001 dan pencoretan danpenghapusan dalam SIMAK BMN Kementrian Keuangan RI;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis HakimPenggugat selain menggugat Tergugat dan Turut Tergugat harus pulamengikut sertakan pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara a quo,yaitu : 1). Ny. Yohanna De Meyyer ; 2).

Bahwa jika kita simak bunyi ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor : 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut "SetiapOrang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau) membiarkan dilakukanperbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah

tanggal 14 Juli 2014 atas nama TERGUGAT merupakan barang milik negara yang telah tercatat dalam SIMAK BMNNo. 2010101002 nup 1, UAKPB No. 024.12.02.632221.012. KD.Pendaftaran rumah negara kepada Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (in casuTURUT TERGUGAT V) bertujuan untuk menginventarisasi rumahnegara yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga.

Faktanya tanah tersebut merupakan tanah bekas adatyang masih tercatat atas nama TURUT TERGUGAT sebagaimanaLetter C 1633 seluas 2.950 m2 yang hingga saat ini dalam catatan dibuku besar pada TERGUGAT III belum pernah dialihkan oleh TURUTTERGUGAT I, dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:Bahwa secara fisik objek perkara telah dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 1982 dan telah tercatat dalam SIMAK BMN TERGUGAT I.Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, terbitnya SertifikatHak Pakai No. 4 Tahun 2014

KEMENTERIAN KesehatanRepublik Indonesia yang menyatakan bahwa tanah yang dimohontelah tercatat dalam daftar inventaris aset (Simak BMN) dan tanahyang dimohon tidak dalam kedaan sengketa baik batas maupunpenguasaan/Kepemilikannya;2) Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan Campaka No.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai olehKEMENTERIAN Kesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanahtersebut tidak dalam keadaan sengketa;Halaman 40

Kementerian KesehatanRepublik Indonesia yang menyatakan bahwa tanah yang dimohontelah tercatat dalam daftar inventaris asset (Simak BMN) dantanah yang dimohon tidak dalam keadaan sengketa baik batasmaupun penguasaan/kepemilikan;2) Surat pernyataan dari Kepala Kelurahan Campaka NomorTU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah benar fisiknyadikuasai oleh Kementerian Kesehatan Bandung sejak tahun 1982dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;3)

Bahwa selain itu juga tanah objek sengketa merupakan barang milik Negarayang telah tercatat dalam SIMAK BMN No. 2010101002 nup 1, UAKPB No.024.12.02.632221.012. KD.5.

Bahwa tanah sudah tercatat ke dalam SIMAK BMN dengan NUP 1,dan telah dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Kd. Barang :2.01.01.04.001.1..

Bahwa tanah tersebutHalaman22dari33 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Kdi.kemudian sudah tercatat ke dalam SIMAK BMN dengan NUP 1 dan telahdimasukkan dalam daftar Inventaris Barang Kd.Barang 2.01.01 .04.001.1Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugatdan Tergugat serta Turut Tergugatmaka yang menjadi pokok sengketadalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat seluas 4674 M?

sesuai dengan apa yang terdapat dalam Sertifikat hak Pakai Nomor 00010atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan tanah obyeksengketa tersebut telah tercatat ke dalam SIMAK BMN dengan NUP 1 danHalaman25dari33 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Kdi.telah dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Ko.Barang2.01.01.04.001.1 vide bukti surat T.2;Menimbang, bahwa saksi Tergugat H.Anton menerangkan bahwasaksi melihat Syahrir dan Marhali pernah melakukan pengukuran tanah,saksi mengetahui Syahrir

Djumudiah bintiPandjia, produk bukti PI perkara No: 166/Pdt.G/2008/PA.Mks, mereka telahmelaksanakannya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh mengintervensiPerdamaian sebagaimana keinginan mereka, untuk itu mohon "simak" SuratPerdamaian Penentuan Hak/Milik Hasil Bersama antara lain: Pihak Suami (H. Talibo bin Samasi) menyatakan setuju menetapkanbahagian Isterinya (HJ.

Djumudiah Binti Pandjia dan H.Talibobin Samasi masingmasing berhak separoh dari Harta Bersama;Bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama Makassar tersebut di atas adalahkeliru;Alasannya:Bahwa mohon simak lsi Perdamaian, tidak diperkenankan Ahli Warismenuntut harta yang didapat baik pada H. Talibo bin Samasi maupun hartayang ada pada Hj. Djumudiah binti Pandjia, lebih jauh harta yang ada padaPemohon Kasasi/Pelawan tersebut adalah dari Hj.

atasnama Tergugat II Intervensi fakta ini secara yuridis tidakdapat dihindari ataupun tidak dapat dibantah oleh pihakTergugat, oleh karena itu terjadi dualisme kepemilikansehingga telah terjadi ketidakpastian hukum = olehnyaPutusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat ; Bahwa selanjutnya dalil Pembanding/Tergugat II Intervensihalaman 2 poin 2, Pembanding telah keliru) dalam memahamiPutusan Pengadilan Tingkat pertama, dan Pembanding jugatelah keliru dalam dalil Memorinya mengenai letak,selanjutnya kita simak