Ditemukan 17963 data
287 — 177
Penggugat II sebagai pihak yangmelakukan pembangunan pendidikan tanpa izin dari Nazhir wakaf membangunSekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot,Kabupaten Paser di atas tanah wakaf, dalam mana UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:a. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d.
wakaf tersebut untuk keperluan umum.
Yae L dkk yang ada dan hadir pada saat terjadinya peristiwaikrar wakaf tersebut selaku nadzir penerima tanah wakaf;Menimbang, bahwa perubahan peruntukan benda wakaf tersebutdiperbolehkan tetapi harus dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia ( pasal 49huruf c UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam hal initidak ada bukti tentang adanya persetujuan Badan Wakaf Indonesia untukmerubah peruntukan tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa surat pernyataan H.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak BerupaTanah jo.
harta wakaf tersebut.
139 — 69
XXXXXXXXxX XXXxX, Sebagaimana Akte Ikrar Wakaf yang dibuat olehPPAIW Kecamatan Pallangga Kab. Gowa tanggal 11 Desember 2013, danAkte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir( Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag,M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd.
Hasan Bisri, melakukanpenyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui BadanWakaf Indonesia berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertamabelum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaftanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga,XXXXXXXXX XXXX,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1.
Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si danNazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1. Nazlir meninggal dunia;2. Apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapat digantiHal. 4 dari 9 Hal.
Tanah Wakaf tersebut terlantar di urus oleh BWI;9.
Gowa untuk mencoretTERGUGAT 3 sebagai Nazlir dalam sertifikat Tanah Wakaf No.00001 Tahun2018;6. Menyatakan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera atau Pewagaiyang ditunjuk sah dan berharga;7.
166 — 99
TmkPada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidanganPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Tanah Wakaf padatingkat pertama, telah datang menghadap :1.MASDUKI bin H.
/Mediator Hakim PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juli2018 sebagai berikut :Bahwa PARA PIHAK dalam Perkara Perdata mengenai GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk, terlebihdahulu mengemukakan latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersamaini, sebagai berikut :1.Bahwa PARA PIHAK saat ini sedang dalam sengketa di PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dalam Perkara Perdata mengenai
GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk;Bahwa dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARAPENGGUGAT menggugat TERGUGAT karena TERGUGAT telahmenguasai, mengalihkan hak dan mensertifikatkan Tanah Wakafuntuk Pemakaman Umum menjadi Hak Pakai atas nama PemerintahKota Tasikmalaya seluas 3.035 m?
Tmk(2)(3)(1)(2)untuk Pemakaman Umum sesuai dengan status dan peruntukan awalsebagai Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum dan tidak akandialihfungsikan, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentinganlain.Apabila dikemudian hari PARA PENGGUGAT mengalihfungsikantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) baik sebagianmaupun seluruhnya untuk kepentingan lain, maka PARAPENGGUGAT bersedia untuk menyerahkan kembali tanah tersebutkepada TERGUGAT.PARA PENGGUGAT tidak akan menuntut kompensasi apapun,
baikmateril maupun immateril sebagai akibat dari KesepakatanPerdamaian ini.Pasal 3Dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAKsepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satusama lain dari segala tuntutan hukum.Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliPerkara Perdata mengenai Gugatan Tanah Wakaf dengan RegisterNomor : 0813/Pdt.G/2018
26 — 11
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf/APAIW atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
223 — 156
Mentepakan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2/ 238/ 02/ Tahun2013, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.
Bahwa dalam petitum angka 1, Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf,Akte Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yangbertentangan dengan Syariat hukum islam.
Selain itu. apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Bary dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXX, TurutHalaman 44 dari 106. Put.
Selain itu apabila diperhatikan ketentuanPasal 3 Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapatdibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Baru dan Sertipikat tanah wakaf No.
Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Tergugat Illdengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (XXXXXXXXXXXXxX) danTergugat Il selaku XXXXXXX wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebutselanjutnya dibuat sertifikat tanah wakaf di kantor Turut Tergugat .
200 — 82
Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.
157 — 98
Bahwa setelah terjadi penyerahan wakaf tersebut antara pewakifdengan Nazlir, maka Drs. Abd.
HasanBisri dan anaknya bernama Ibu Mif melakukan pengurusan perobahanNazlir dengan melakukan penyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PBNU Jakarta melalui Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Jakartasementara Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat olehPPAIW Kec.
Gowa;12.Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H. Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, Kemudian oleh PB NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat tanah wakaf yang semula An. Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, Msi.
HasanBisri, dan Miftahur Rohmah adalah masuk kategori perbuatan melawanhukum dengan melakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyektanah wakaf yang sama dengan Nazlir yang berbeda dengan 'tikat burukdan i'tikat tidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangan tentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruhdokumendokumen dibuat oleh PB NU Jakarta Pusat dan Badan WakafIndonesia dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat danharus dibatalkan termasuk Surat Tugas No
bertentangan dengan Pasal 45Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang berbunyisebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.
113 — 0
Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;Menyatakan Mahkamah Syariyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalahAfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf
Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :AfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain
Yahya A (Alm) AHmadTergugat:1.Syibran Malawy2.Kantor Urusab Agama (KUA)3.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh
144 — 23
116 — 96
Pembanding/Penggugat II : Mutia Dewi Diwakili Oleh : Zuhril Amal, SH, S.Pd
Terbanding/Tergugat I : Drs. Masrul
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru
Terbanding/Tergugat III : Hudaya Alfaz
Terbanding/Tergugat IV : Nasrun Naib
192 — 0
Turut Terbanding/Penggugat II : BAHARRUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : EDDY SURYA RAZALI
Turut Terbanding/Penggugat IV : JEMARI
Turut Terbanding/Penggugat V : AHMAD SENTOSA
Turut Terbanding/Penggugat VI : R A W I
Turut Terbanding/Penggugat VII : JOKO TRIONA
Turut Terbanding/Penggugat VIII : N I W A N
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOFJAN SORI, DRS
Turut Terbanding/Penggugat X : SYUKUR IRWAN
Turut Terbanding/Penggugat XI : SYAFARUDDIN SUPOMO P
Turut Terbanding/Penggugat XII : NURDIN GAPI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ABDULLAH
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SUHARDI
Turut Terbanding/Penggugat XV : AZHARI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : WIJAYANTO DAMANIK
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SURIADI
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : SUBAKTI
Turut Terbanding/Penggugat XIX : MUHAMMAD AVIV EFENDI
Turut Terbanding/Penggugat XX : AGUNG ANDITA SRG
Turut Terbanding/Penggugat XXI : SAIPUL ANWAR
Turut Terbanding/P
237 — 138
MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Gugatan Wakaf pada tingkat banding dengan persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:Zainal M, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Tuasan No. 20 Lk.
Nazhir wakaf Jalan Tuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan Tembung Luas 3600 M?, yang berkedudukan JalanTuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan MedanTembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., Padian Adi S.Siregar, S.H., M.H., Fajaruddin, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H.
Badan Wakaf Indonesia c.q Badan Wakaf Kota Medan, yangkedudukannya dan berkantor di Jalan A. H.
142 — 29
213 — 229
Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat,Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV,Mengajukan Permohonanpenerbitan konversi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yangberasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,dari girik(Letter C) No. 1197/1754,kepada Turut Tergugat Ill,yang di dalamnyamenyebutkan luas wakaf 94.340 M2 (Sembilan puluh
Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat, Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV,menegaskan SertifikatTanahWakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,berasal dari akta Ikrar Wakaf PenggantiNomor : W.3a/K.18 /Kp.103/90 tanggal 16111990.Namun fakta pertama : berdasarkan dataSertifikat Tanah Wakaf No. 1Desa XxXxxXxxxxx
,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366Putusan Perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PA.
Bahwa tidak terbantahkan Yayasan Wiranata yang sekarang diwakili Tergugat I,Tergugat Il,Tergugat III dan Tergugat IV,yang di catatdalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dariSertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/ Desa Xxxxxxxxx sebagai Pemohon,berdasarkan surat Kemenkumham pada tanggal 23 Oktober 2018 NomorAHU.2.UM.01.01.3990,tidak pernah tercatat pendirian nya.( LampiranBukti P11)8.
Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.3/K.18/Kp.103/90Tanggal 16111990.b. Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/K. 18/103/1990 tanggal 17Nopember 1990.C. Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx Jo. SertifikatTanah Wakaf No.1 Desa Xxxxxxxxx.d. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001, tanggal2 Juli 2001.e.
262 — 148
Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.
Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;5.
Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Timur : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Selatan
AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat WAKIF; 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
PUTUSANNomor 145/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAAHIRRAHM AANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Wakaf antara:IMAM GHOZALI, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat,bertempat tinggal di Dusun Ngembak Kulon, RT 06 RW 01,Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, semulaTergugat sekarang Pembanding;melawan.
84 — 83
- Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2.a/01/24/26-1 Tahun 2021, tanggal 26 Januari 2021 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.5.a/01/24/26-1 Tahun 2021, tanggal 26 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun , Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 6 tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan
hukum
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2.a/01/24/26-1 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 dalam keadaan seperti semula, milik Penggugat;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menghapus atau mencoret dari daftar register objek wakaf dimaksud yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat
253 — 95
Ariefdan Toko Milik Burhan ( 20,95 m + 6 m = 26,95 m );
Selatan dengan Taman Kota ( 39,2 m );
Timur dengan jalan Tgk Imeum Lueng Bata( 42,65 m );
Barat dengan Tgk Rasyid/Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh ( 29,12 m + 7,20 m +3,3 m )
adalah sah sebagai tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menyatakan tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai tanah milik adat Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat V, VI, VII dan VIII yang telah melakukan ganti rugi terhadap tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan mendirikan Kantor DPD Partai Demokrat Pronvinsi Aceh dan menjadikan tanah objek perkara
sebagai taman kota/fasilitas umum adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana tersebut pada poin 2. di atas, seperti sedia kala dalam keadaan kosong;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman tanggal 18 Juni 2012, surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2012 tentang Tergugat I persetujuan menerima uang ganti rugi tanah
Bahwa para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukangugatan pengesahan tanah wakaf tersebut, karena para Penggugatbukanlah merupakan Nazir wakaf atau pengurus tanah Wakaf atau pengurustanah wakaf pada Gampong Lung Bata, maka sebaliknya para Penggugattidak perlu terlalu berambisi untuk menyatakan seolaholah objek perkaratersebut adalah kewenangan /milik dari para Penggugat dengan menyatakanuntuk dan atas nama Masyarakat Gampong Lung Bata;3.
Bahwa apa yang para Penggugat sampaikan pada poin 3 halaman 5tidaklan benar, Jika tanah tersebut dianggap tanah wakaf makaseharusnya disertai dengan akta ikrar wakaf antara pemberi wakaf denganpenerima wakaf (nazir) dan disaksikan oleh saksisaksi. Tidak cukuphanya dengan surat keterangan impentaris Desa sebagaimana disebutkanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/MS.Bnaoleh Para Penggugat.
tersebutpernah ada spanduk dengan redaksi tanah wakaf direbut oleh Pemkot BandaAceh; Bahwa sepengetahuan Ahli , tanah wakaf tersebut belum bersertifikat,karena pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono,sertifikat tanah wakaf sangat minim diberikan, hanya diberikan untuk 1300persil tanah wakaf, dan objek tanah tersebut hanya diketahui saja olehmasyarakat Gampong sebagai tanah wakaf; Bahwa setahu Ahli , pada masa almarhum Mawardi Nurdin menjabatsebagai Walikota Banda Aceh, pernah meminta
Nomor 0194/Pdt.G/2016/MS.Bna Bahwa prosedur tukar guling tanah wakaf yang ditukar dengan tanah lainharus mendapat izin dari Menteri Agama dengan rekomendasi dari KepalaZakat dan Wakaf Daerah; Bahwa tanah wakaf gampong yang belum bersertifikat, dapat diakuisebagai tanah wakaf kalau sudah ada dokumen AIWAP AIW sebagaidokumen wakaf yang belum bersertifikat; Bahwa sepengetahuan Ahli , tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, danjuga tidak boleh dibebaskan karena melanggar ketentuan perundangundangan
Bahwa Ahli pernah diundang oleh pemerintah kota Banda Aceh untukmengikuti rapat dengan agenda pembebasan tanah wakaf dan salah satutopik yang dibicarakan adalah tentang tanah wakaf yang tidak bolehdiperjualbelikan dan tidak boleh dibebaskan karena melanggar ketentuanUndangundang;6. Bahwa menurut Ahli, tanah wakaf Gampong yang belum bersertifikat,dapat diakui sebagai tanah wakaf, kalau sudah ada dokumen AIWAP AIWsebagai dokumen wakaf yang belum bersertifikat;7.
265 — 93
MENGADILI
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal ikrar wakaf tanggal 14 Desember 2014, antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap harta benda berupa Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Pasarkliwon seluas 213 m2 Dengan Batas-batas :
- Menetapkan Akta lkrar
Wakaf No.
233 — 58
Bahwa Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabudi adalah Masjidwakaf seluas 488 M2 dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)Nomor , yang terletak di Setiabudi, Jakarta Selatan;Bahwa lokasi Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabud!seluas 488 M2 yang terletak di Setiabudi dengan batasbatas, sebagaiberikut:Sebeleh Timur : berbatasan dengan lahan PT. SuperwishPerkasaSebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan PedurenanSebelahUtara : berbatasan dengan lahan PT.
(Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi dengan Masjid pengganti di Depok.Akan tetapi karena adanya penolakan dari warga sekitar lokasi MasjidPengganti, rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) tersebutdibatalkan dan tidak berlanjut;Bahwa selaku salah satu tokoh agama dan Ketua Nazhir Masjid AlAwwabin, Karet, Setia budi, Penggugat pada tanggal 13 September 2018lalu menerima undangan dari Yayasan Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadhterkait Sosialisasi Ruislag dengan agenda Penjelasan
Ruislag oleh KetuaBWI Provinsi DKI Jakarta;Bahwa Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) dilakukan dengan HartaBenda Wakaf Penukar yang terletak di Jakarta Selatan, seluas 3000 M2,dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor , tanggal 25 Aagustus2017;Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 3339/Pdt.G/2018/PA.JS10.11.12.13.Bahwa Harta Benda Wakaf Penukar telah dinilai oleh Kantor Jasa PenilaiPublik dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 18.951.863.400.
Dansaat ini Harta Benda Wakaf Penukar berupa Masjid sedang dalam tahappembangunan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 UU ayat 1 dan 2 NO. 41 Tahun2004 tentang Wakaf menyatakan:Ayat 1 : penyelesaian sengketaperwakafan ditempuh melalui msyawarah untuk mencapai mufakat.Ayat 2 :Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidakberhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupengadilan;Bahwa rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen
oleh Kepala Kantor Wilayahkementerian Agama DKI Jakarta belum dilakukan, dan Masjid Penggantitelah dibangun, Rekomendasi Untuk Melakukan Tukar Menukar HartaBenda wakaf (Ruislag) hingga saat ini belumlah ada (melanggar ketentuanpasal 51 ayat 2 huruf c) ;Bahwa Izin Tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta terkait rencana tukar menukar harta benda wakaf (Ruislag) MasjidJamie Ar Riyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi juga belum ada.
236 — 76