• menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaanpola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;= Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengantujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajibdilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini ;= Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakanHarta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau= Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

  Bahwa benar berdasarkan Pasal 23 UU TPPU yang menyatakan bahwa Penyediajasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:= Transaksi Keuangan Mencurigakan;= Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukanbaik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) harikerja; dan/atau= Transaksi Keuangan

  Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa Pejabatatau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukanlaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepadaPPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasaatau pihak lain. e Bahwa benar mencermati kasus posisi tersebut di atas, sebaiknya Penyidikmempunyai keyakinan yang didukung dengan buktibukti yang cukup atas tindak pidanaasal (predicate crime

  Sehingga ketentuan atau dasar hukum terkait penyitaan tetap merujuk kepadaketentuan umum di dalam KUHAP. e Bahwa sebagaimana Ahli telah sampaikan pada poin 7 terkait tugas dan fungsiPPATK serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU TPPU tentang kewenangan PPATK,PPATK tidak berkewajiban untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telah diblokir (disita) oleh penyidik.

  Namun, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapatmemberikan informasi terkait rekening tersebut kepada PPATK, misalnya bahwa telahdiblokir/disitanya suatu rekening, telah dilakukan buka blokir oleh penyidik, atau tindakanlainnya terkait rekening tersebut.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikantanggapannya bahwa terdakwa tidak tahu/tidak mengetahui mengenai keterangan saksitersebut ; Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikute Bahwa

• Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.Bahwa seorang nasabah bisa diketahui bahwa ia telah dinyatakanmelakukan tindak pidana jika pihak bank mendapatkan laporan dariPolisi, PPATK, BNN.Bahwa dalam ketentuan BI bahwa seseorang yang sudah dinayatakanTersangka maka tanpa ijin lagi dari BI data rekening Terdakwa bisadibuka atau diberikan informasi kepada penyidik.Bahwa benar dalam slip kolom keterangan seseorang yangmentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keatas harus menyebutkan

  token.Bahwa rekening atas nama Terdakwa tercatat di BCA Pekanbaru.Bahwa mentransfer diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)menggunakan token.Bahwa Terdakwa dalam satu hari pernah melakukan transaksi sebesarRp. 700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka menurut saksi halitu perlu dicurigai asal usul uang dari mana.Bahwa nasabah atas nama Gunawan AMinah telah mentransfer uangke rekening Leo Hun sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).Bahwa transaksi yang harus dilaporkan ke PPATK

  ,LLM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di PPATK sejak bulan Januari 2012 sampaidengan sekarang.Bahwa tugas pokok saksi antara lain melakukan analisa hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khusus dibidangTindak pldana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik di ti8ngkat penyidik KepolisianKejaksaan dan Pengadilan Negeri.Bahwa mekanisme pencucian

  Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN.Cbn.uang sekitar Rp. 2.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00 dari rekeningtersebut;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM dari PPATK (Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan) disebutkan bahwa mekanisme pencucian uang secarasempurna dilakukan dalam tiga tahap yaitu :d.

  Dengan tujuan =menyembunyikan atau menyamarkan asal usuk harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan ( PPATK ) memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjamatau. mempergunakan rekening orang lain untuk menampung,menempatkan, mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandangsebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan

• (keterangan Ahli Pidana atau petunjuk /arahan dari PPATK) ataskejanggalan serta pemaksaan tersebut, Pemohon menyatakan dalamBAP tidak menerima adanya pemeriksaan itu karena dianggapmerupakan suatu pengulangan terhadap proses penjatuhan pidana untukyang ke2 (dua) kalinya terhadap kasus yang sama, dan atas nilai/obyekkerugian yang sama.Bahwa proses penyidikan Tindak Pidana Pasal 374 KUHP tepatnyapada bulan Mei 2015, Pemohon masih menjalani Proses Penyidikan diUnit Jatanras Ditreskrimum yang seharusnya

  Polisi NomorLP/352/V/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 11 Mei 2015 menjadi cacatdan batal demi hukum karena telah melanggar aturan hukum Pasal 75UU No 8 Tahun 2010 yang Menyatakan : "Dalamhalpenyidikmenemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidanapencucian uang dan tindak pidanaasal, maka penyidik wajibHal. 5 dari57 Putusan No. 03/Pid.Prap /2016/PN.JKT.Sel.17.18.19.mengqgabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK

  Selainberdasarkan Surat Bukti Kredit tersebut di atas masih adabarang perhiasan emas berlian milik nasabah ANDRI yangbelum ditebus dan saat ini masih berada di kantor Pegadaiancabang Blok A Jakarta Selatan.Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, Sesuaisurat Kapolda Metro Jaya NomorR/8051/X1I/2015/Ditreskrimum, tanggal 04 Desember 2015yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) perihal Permohonan AbhiPPATK selanjutnya saksi ditugaskan oleh Ka PPATKmemberikan

  PERDANACUNDA yang dilakukandengan cara menyuruh pembantunya Sdr.ANDRI untukmenggadaikan hasil kejahatan Tindak Pidana Penggelapanke berbagai Kantor Pegadaian di wilayah Jakarta Selatanyang mana uangnya disimpan di rekening pribadi TersangkaIBRAHIM PERDANACUNDA;Penetapan status Tersangka terhadap IBRAHIMPERDANACUNDA sebagai pelaku tindak pidana pencucianuang telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaituadanya alat bukti yang sah diantaranya keterangan 8(delapan) orang saksi, keterangan ahli dari PPATK

• antara lain:Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengaadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporantransaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  antara lain :Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengaadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

• MH.menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empat puluh enamjuta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebutdipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank Indonesia,selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yang mana terdakwamengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uang tersebut akan cairdalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelah semuanya beres uangakan dikembalikan, selanjutnya saksi SRI SULASTRI menjaminkanrumahnya yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan

  MH. menyerahkan uang sebesar Rp.146.000.000, (Seratus empat puluh enam juta rupiah), dimana terdakwamengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mengurus uangnyadi PPATK dan Bank Indonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRISULASTRI yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRIbahwa uang tersebut akan cair dalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dansetelah semuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan rumahnya yang terletak di Desa BulusariKecamatan

  MH. dengan maksud agar saksi PUJI HARYATI, SH.MH. menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empatpuluh enam juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebut dipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan BankIndonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yangmana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uangtersebut akan cair dalam wakitu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelahsemuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan

  MH. dan saksi NURAENISALEH, SE mengatakan mau meminjam uang yang terakhir kalinyauntuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank BI sebesarRp.146.000.000, ( Seratus empat puluh enam juta rupiah )Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN Bbs Bahwa terdakwa pernah memberikan jaminan barang kepada saksi PUJIHARYATI, SH.

• Bahwa soal transparansi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CalonAnggota KPI Pusat Periode 20192022 dalam proses seleksi(terutama pada tahap seleksi wawancara), termasuk tahapan kerjadan hasil pleno 5 Maret 2019; terutama sekali adanya dugaan hasilpenelusuran yang telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) terhadap aliran dana mencurigakanyang melibatkan para petahana.

  Tugas tim kecil tersebut untuk meneliti jejak rekamsemua peserta yang ikut wawancara dari sisi tracking PPATK. Timkecil tersebut juga dikabarkan telan mengundang beberapakelompok industri penyiaran untuk dimintai pendapat terkait daftarnama yang akan diloloskan ke DPR RI.

  Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya pada tanggal 5Maret pelaksanaan seleksi masih berlangsung, dimana 48(empat puluh delapan) peserta seleksi yang mengikutiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum, dan rekam jejak digital di media sosial,sehingga Panitia Seleksi belum dapat menentukan pesertayang dapat mengikuti proses seleksi berikutnya karena masihmenunggu hasil rekam jejak dari instansi terkait dimaksud;c.

  Prosesseleksi pada saat itu masih berlangsung karena seluruh 48(empat puluh delapan) peserta yang mengikuti seleksiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum dan rekam jejak digital di media sosial.Selain itu, tidak ada intervensi dari pihak manapun selamaproses seleksi berlangsung.

  S80/M.KOMINFO/ OT.02.03/02/2019, perihalPermohonan Informasi Rekam Jejak KeuanganPeserta Seleksi Calon Anggota KPI Pusat, tanggal 14Februari2019, yang ditujukan kepada Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),(fotokopi dari fotokopi);Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota KomisiPenyiaran Indonesia Pusat Periode 20192022tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara CalonAnggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode20192022 tanggal 12 Februari 2019, yangdikeluarkan oleh Ketua Panitia

• Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RI dan/dimana perlu.......2.

  tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikan bahwa Terdakwa1.selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atas nama Pemberi Kuasauntuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK

  berdasarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDIN (selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)BHAKTI NUSA Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan Surat Kuasa dari51Sdr Misrun Nurdin, dkk untuk mendampingi/ mewakili Pemberi kuasa guna berurusankepada Kantor/ instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak mapunBPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,Instansi Penegak hukum, Komnas Ham, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK,PPATK

• Dana yang cukup besar itu sudahterlacak oleh PPATK dan sudah disampaikan kepada KPK.

  Ia juga memilikisimpanan di salah satu bank di Spore sebesar Rp.20M.Dan yg cukup besaritu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpd KPK. Irwandi jugaditengarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan berita ini agarrakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.Ttd: PejuangTiro.saleum,8.

  Dari Let Bugeh sebesar Rp7M. dari 25kontraktor pd thn 2008 s/2009 sebesar Rp12M dan dari dana tidak jelas selama 3 thnterakhir ini Rp4,5 M. ia juga memiliki simpanan di salah satu bank di Spore sebesarRp20M. dan yg cukup besar itu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpdKPK. Irwandi juga ditenggarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan beritaini agar rakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.

• Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD. Didi Gunadi bin RD.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV PilarPerdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8Agustus 2011 yang bergerak dibidang :Peternakan Ayam;Perdagangan Umum;Produksi Air Mineral dalam kemasan;Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;Usaha Real Estate;Pemberian Jasa;Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;ONO AF wWwN >Peternakan dan Perikanan

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih,S.H yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebutdinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidikberkedudukan sebagai Direktur dan saksi H.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD Didi Gunadi bin RD.

• ,MH yang juga pegawai PPATK, meliputi pola:a. Penempatan (placement);b. Pelapisan (layering);c. Integrasi (integration).Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahappenempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan hartakekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan;Pola ini tidak terlinat dalam suatu kegiatan Terdakwa H.

  ,MH Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, AlamatPPATK di Jalan Ir. H.

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H.

  No.2041 K/Pid.Sus/2017bukanlah uang yang didapat dari hasil Korupsi dan/ atau dari tindakpidana (Kejahatan);Tidak dan Bukan Yang dimaksud tindak pidana Pencucian uang dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU;Lembaga Pusat pelaporan dan analisis transaksi kKeuangan (PPATK)akan lebih dulu mengetahui apabila ada transaksi keuangan yang patutdicurigai dan pengguna jasa keuangan berhak dan mempunyaikewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK bahwa telah terjaditransaksi kKeuangan yang mencurigakan

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depansidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahlimenjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uangpada Intinya mempermasalahkan pelaku yang menyembunyikan,menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalamsuatu. kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harusHal. 102 dari 131 hal. Put.

• BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan berkantorantara lain di Bank Indonesia Cabang Surabaya, JalanPahlawan Nomor 105, Surabaya;3.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda 35, Jakarta 10210;Halaman 1 dari 38 hal. Put.

  telah dilakukannya tersebut telah dijatuhipidana dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu sebagai majikan Tergugat Il, Tergugat berdasarkanketentuan pasal 1367 BW juga harus bertanggung jawab penuh atas kerugianyang diderita Penggugat sebagai akibat melawan hukum Tergugat II;Bahwa karenanya menurut hukum Tergugat dan Tergugat II bertanggungjawab renteng terhadap kerugian yang diderita Penggugat;Bahwa Bank Indonesia (Turut Tergugat I) dan PPATK

  Penggugat kepada turut Tergugat II hanya bisadimungkinkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum berupapelanggaran terkait kerahasiaan dalam hal pelaporan TransaksiKeuangan Mencurigakan yang diatur berdasarkan UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut "UU TPPU) dalamPasal 83 (2) yang menyebutkan secara limitatif bahwa Pelanggaranterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (dalam hal iniPejabat dan Pegawai PPATK

• sudah ada,system juga dapat menghasilkan sebuah normal ratio untuk kombinasiwaktu yang diinginkan setiap harinya, semua data pada system inidisimpan pada database local yang bernama cjcampaign;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidakmerasa keberatan:;AHLI : MUHAMMAD NOVIAN : dipersidangan pada pokoknya menerangkandibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa, Ahli bekerja dibagian Analis Hukum, Direktorat Hukum danRegulasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

  ) Jakartadari sejak September 2007 sampai dengan sekarang; Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di PPATK melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tinda PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidangtindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh Penegak Hukum ditingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa, tugas dan kewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 38 UU RI No.8tahun

  PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwa, fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;d.

• Bahwa sebidang tanah tersebut akan di akan di balik nama olehPemohon dari nama ibu kandung Pemohon ke nama Pemohon dan adikkandung Pemohon di Notaris PPATK Bustan,S.H., MKn Namun pihakNotaris mensyaratkan untuk mengajukan Permohonan wali Pengampu diPengadilan Agama dikarenakan ada ahli waris yang memiliki penyakitGanguan Retardasi Mental.7.

• Sidoarjo;

• 1 (satu) Kwitansi yang dikeluarkan DIMAS RENT CAR;
• 1 (satu) Salinan Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat no. 14 tertanggal 17 Juni 2020, dari Notaris PPATK YUDI PRATAMA TARMANTO, S.H., M.Kn milik dari Sdri. WINARTI;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI;

1. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

• SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai AhliTindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun disidang pengadilan.Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor

  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain.Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secaraumum dapatdidefinisikan sebagai suatu

  Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini, Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindakpidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak

• Putusan Nomor 31 P/HUM/2018pemangku kepentingan (Kementerian Hukumdan HAM, KPK, PPATK, Bawaslu, DKPP danjuga dihadiri oleh DPD RI) untuk membahasisuisu. strategis terkait dengan PeraturanKPU (Bukti T1);7) Bahwa setelah dilakukan tahapan uji publik,ada pertemuan antara Termohon denganDPD RI terkait dengan Peraturan KPU NomorNomor 14 Tahun 2018;8) Termohon melakukan Rapat DengarPendapat dengan DPR dan Pemerintahterkait rumusan Peraturan KPU yang telahdisiapkan guna dilakukan pembahasan;9) Bahwa setelah

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System (IFES),dan LembagaLembaga SwadayaMasyarakat (LSM) lainnya yang fokusterhadap pelaksanaan Pemilihan Umum(Pemilu), untuk membahas RancanganPeraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018yang telah dibuat dan dalam uji publiktersebut, aspek ffilosofis, sosiologis,maupun yuridis telah dibahas dalamkegiatan tersebut, dan saransaran telahdituangkan dalam

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018yang lebih jelas dan menghindari adanyamultitafsir dalam menghitung = batasminimal usia 21 tahun untuk menjadi bakalcalon anggota DPD;e Asas Keterbukaan;Pembentukan Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018 telah melewati tahapan ujipublik yang melibatkan pihakpihak di luarlembaga KPU, seperti Partai Politik, mediamassa cetak dan elektronik, DPD RI,DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System

• antara lain:Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Berlanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  lain: Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito; Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yangberlakuDan berdasarkan Job Description Bagian

• menyelesaikansegala tanggung jawab saksi setelah saksi menjalani pidana;36Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbahwa yang menjadi tanggungan PT IORO yang pernah disetorkan terdakwabukan hanya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) tetapi lebih dari Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakantetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Jaksa Penuntut Umumjuga telah menghadirkan seorang AHLI Pegawai PPATK

  Integration (Integrasi) yaitu upaya untuk menggunakan hartakekayaan dari hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan ataudilakukan pelapisan, untuk kegiatan Bisnis yang halal, dibelanjakanatau untuk pembelian;Bahwa dalam system di PPATK tidak tampak transaksi yang dilakukanoleh terdakwa;Bahwa Transaksi suatu rekening Nasabah bersifat rahasia disini PPATKakan melacak apabila ada laporan dari penyidik sehingga PPATK bisamenemukan aliran Transaksi;Bahwa mengenai Pelaku Tindak pidana Pencucian uang

  dilaksanakan karena dalam hal ini IQRO Management telahkeburu tutup;Bahwa sebagai ahli saksi tidak melakukan investigasi Data tetapi hanyaberdasarkan data yang diberikan oleh Penyidik;Bahwa mengenai datadata pendukung berkaitan dengan perkara iniAhli hanya membaca berdasarkan berita acara penyidikan;Bahwa Ahli tidak melakukan investigasi aliran dana dari terdakwakepada PT IQRO karena mengenai hal tersebut ditangani oleh PPATKbagian Audit yang sifatnya rahasia;38 Bahwa Data Penyidik berasal dari PPATK

  atas dasar permintaanpenyidik lalu dari PPATK Data tersebut dikembalikan kepada Penyidiksedangkan saksi dalam hal ini tidak dapat mengakses informasi PPATKhanya mendapatkan informasi dari penyidik saja; Bahwa setelah mendapatkan datadata dari penyidik, saksi kemudianmempelajari apakah dari datadata tersebut terdapat unsur dari tindakpidana ataukah tidak; Bahwa Data yang diterima dari penyidik antara lain berupa datanominal uang yang disetorkan; Bahwa Ahli tidak melakukan analisa Data karena bidang

• terhadap nomorrekening 339901002679508 setelah diambil sample, pada tanggal 5Maret 2016 telah terjadi 240 (dua ratus empat puluh) transaksi;Bahwa saksi Nita Irene dan saksi Oktavia Hevy Kristiana mengatakanmereka pernah mendengar kabar kalau uang yang dikumpulkan darimember Trading Gold Communityternyata dipergunakan oleh Terdakwauntuk kepentingan pribadinya sendiri, diantara membeli sebuah mobilHonda Jazz, rumah di Kabupaten Purbalingga dan tanah di KabupatenKaranganyar;Bahwa menurut Ahli dari PPATK

  Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanpihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana;Bahwa ketentuan pidana terhadap pelaku transaksi kKeuangan yangmencurigakan terdapat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, dimana dalam peraturan tersebut ada pelakuaktif dan ada pelaku pasif.

  disita, Hakim memerintahkan Jaksa PenuntutUmum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan apabilamemang masih ada harta kekayaan yang belum disita; Bahwaterkait dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Ahli menilaiada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari penipuan ataupenggelapan, dan pihak penyidik juga sudah melaporkan resumepenyelidikan awal dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atasnama Terdakwa kepada PPATK

  sehingga PPATK langsung mengadakanpenyelidikan atas dugaan tersebut dengan dasar resume dari penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Pengadilan NegenBoyolali perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl tertaanggal 31 Agustus 2018, MajelisHakim Tingkat Banding mempertimbangakan sebagai dibawah ini : Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan kombinasi:KESATU:Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

• dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbitkan Obligasi Travel Cektersebut. kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SYUKRIANIYUNUS, lain Terdakwa mengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" ObligasiTravel Cek tersebut.Bahwa setelah Obligasi diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi CONNIE SUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cektersebut memerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah)dengan alasan untuk membayar PPATK

  dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbitkan Obligasi Travel Cektersebut, kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SYUKRIANIYUNUS, lain Terdakwa mengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri " ObligasiTravel Cek tersebut.Bahwa setelah Obligasi diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi CONNIE SUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cektersebut memerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah)dengan alasan untuk membayar PPATK

  saat 2 lembar Obligasi Travel Check Bank Korea masingmasingsenilai USD 500.000 dicairkan di Bank Korea di Gedung GKBI SudirmanJakarta Selatan oleh saksi bersama dengan ENCE SUHENDAR dan IKHSANYUNUS, ternyata travel tersebut ditolak karena Bank Korea tidak pernahmenerbitkan obligasi travel check tersebut ;Bahwa travel check tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa yangakan mencairkannya sendiri dan menurut saksi untuk mencairkannyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 600.000.000 untuk membayar PPATK

  ternyata oleh pihakBank Korea ditolak dengan alasan Bank Korea tidak pernah menerbilkan ObligasiTravel Cek tersebut ;kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" Obligasi Travel Cek tersebut.Setelah Obligasi diterima, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi CONNIESUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cek tersebutmemerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) denganalasan untuk membayar PPATK

  ternyata oleh pihak Bank Korea ditolak denganalasan Bank Korea tidak pernah menerbilkan Obligasi Travel Cek tersebut,kemudian Obligasi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa "Saya akan mencairkan sendiri" Obligasi Travel Cek tersebut.Setelah Obligasi diterima, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi CONNIESUTEDJA untuk mengeluarkan uang yang ada di Obligasi Travel Cek tersebutmemerlukan biaya kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) denganalasan untuk membayar PPATK