Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy semua samu setu sempu
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 15
  • bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam halnafkah madliyah, iddah dan mutah harus dipaksakan pemenuhannyasebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;halaman 27 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.4.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-11-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 58/PDT/2013/PT.PR
Tanggal 5 Mei 2014 — Hj. LIDA HERMAWATIE Binti LIWIS LAMIN (Alm), dkk Melawan PT. MENTENG KENCANA MAS, dk
148 — 57
  • ;Bahwa secara implisist dapat diteliti secara keseluruhan bahwa maksudPenggugat Konvensi melakukan kasasi semu yang membenturkan satuputusan pengadildengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (in Kracht van gewijsde) dengan putusan pengadilan lain yang juga yangtelah berkekuatan hukum tetap. Hal mana seharusnya keberatan penggugatkonvensi terhadap hakim dan isi putusan pengadilan hanya dapat diajukankepada hakim di Mahkamah Agung atau hakim di Komisi Yudisial.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus Anak
Register : 28-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SPG
Tanggal 14 September 2015 — NH
132 — 28
  • dalam Dakwaan Penuntut Umum telah disebutkanIdentitas seorang Terdakwa Anak bernama NH sebagai Anak yang berkonilikdengan Hukum dengan menyebutkan masih berusia 17 Tahun, dimana Usiatersebut menunjukkan Terdakwa termasuk dalam batasan usia Anak menurutUndangUndang R.I No.11 Tahun 2014 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakyang dikategorikan Anak sehingga sesuai pendapat M.Hoyles (1979) dalambukunya Changing Childhood, London hal 09 menyebutkan kedewasan seoranganak merupakan sesuatu yang bersifat semu
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-11-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 942/Pid.B/2012/PN.Bwi
Tanggal 28 Februari 2013 — - SITI KHOTIJAH Als. EZZA Binti MASKUR ;
166 — 54
  • ) ;aDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013, oleh SITYOTO, SH,MH, selakuKetua Majelis, AFRIZAL HADY, SH,MH dan TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota, diharitu oleh LILIK ASTUTI, SH, Panitera Pengganti serta dihadirioleh SEMU
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-09-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 1 Nopember 2013 — CV. Padang Mas, dkk lawan KPPU
136 — 37
  • Secara terangterangan maupun diamdiam melakukantindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;0 2 9Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;.Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu, dan;g.
    Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender ataupihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelakuusaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan atau punsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalam memenangkantender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak PenyelanggaraTender
    pada nomor urut 1 danseterusnya ke bawah menunjukkan adanya kerjasama;Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan harga penawaran dariterlapor Il, Ill, dan IV dengan mematok harga penawaranmendekati HPS sebesar 99% menunjukkan adanya kerjasama;Bahwa Majelis Komisi menilai dari harga satuan yang sama antaraterlapor Il, terlapor Ill telah terjadi kerjasama di antara terlapor IIdan terlapor Ill mengenai harga satuan buku tersebutBahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu antaraterlapor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — 1. PT SUBUR LADANG ANDALAN, 2. PT BANGUN MAYA INDAH, 3. PT DUTA SUMBER NABATI, 4. PT ANTAR MUSTIKA SEGARA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT Bank Pembangunan Indonesia
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirnyabersifat hukum publik yang nota bene mengandung unsur paksaan.Disamping itu, kedudukan PUNP/BPUPLN ini diberi sifat sebagaipengadilan semu. Lembaga ini mempunyai dua karakter yaitu sebagaiwakil dari kreditur dan sekaligus Pengadilan;22.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 08-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat I : SITI GEMPITA
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Pembanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Terbanding/Penggugat : DISER U. NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : SITI NURLARA
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat IV : S
103 — 40
  • Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (Semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1252 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — Pak RAHMAT HIDAYATULLAH, DKK VS H. MOHAMMAD JAPI
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebabgugatan hak milik itu adalah sesuatu yang semu/tidak jelas serta tidakmemiliki dasar hukum sehingga Pasal mana yang akan diterapkan untukmemutus perkara ini juga tidak ada.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
29 — 17
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 60/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 April 2015 — R. SUDARMONO P.A, dkk melawan SLAMET WIDODO
68 — 44
  • Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Putus : 25-07-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Kraks.
Tanggal 25 Juli 2012 — RUDI ANDRIANTO, S.H., dkk. Melawan AHMAD BAIDHOWI, dkk.
97 — 26
  • itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2010
Tanggal 21 April 2011 — TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
264 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 29-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA BANYUMAS Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Bms
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • No. 0903/Pdt.G/2020/PA.BmsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mutah dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terjadisetelah perceraian, namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kot
Tanggal 12 Januari 2021 — - KHODARI Melawan SAAT BIN UMAR, DKK
123 — 68
  • YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI;
200 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persekongkolan dalamtender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melaluitindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakanpersaingan semu atau menyetujui dan memfasilitasi;Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat praktek menyebutkan persaingan usaha tidaksehat pada persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila memenuhiunsurunsur yaitu:a. Unsur pelaku usaha ;b. Unsur bersekongkol ;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
110 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ;Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat darihukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakanperaturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagaiPeraturan Perundang undangan semu adalah salah dansangat keliru karena;a.
    Putusan Nomor 451 K/TUN/2016menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat jugadikatakan sebagai Peraturan Perundang undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena; a. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut; Pasal 7;(1)(2)Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiriatas:a. Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 26-03-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1415/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
  • Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena semu Termohonpulang kantor minta dijemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau,lalu bertengkar, kemudian paginya Termohon diantar kekantor dn tidakmenyuruh pulang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti ketemu dirumah orangttuamu Saja.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 83/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2017 — - NAOMI KORE LUDJI, Cs. vs - Drs. Andreas Sinyo Langoday
178 — 114
  • Put No 83/PDT/2017/PT KPGsetelah membeli tanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang olehkarenanya penggugat intervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap SONY CHANDRA, sehingga perbuatan Penggugatintervensi yang menggugat SONY CHANDRA setelah menerimapembayaran harga tanah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta) adalah perbuatan yang didasari etikad tidak baik daripenggugat intervensi dan secara semu telah menempatkan obyeksengketa yang sudah diakui kepemilikannya sebagai
    /PT KPGselanjutnya Tergugat II Intervensi Sony Chandra melanjutkan pagar temboksampai selesai dan tidak ada keberatan luas sebelum dan setelah membelitanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang oleh karenanya PenggugatIntervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap Sony Chandrasehingga perbuatan Penggugat Intervensi yang menggugat Sony Chandrasetelah menerima pembayaran harga tanah Rp. 250.000.000 adalah perbuatanyang didasari etikat tidak baik dari Penggugat Intervensi dan secara semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2439 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — AHMAD RIDWAN, SE, vs RICO ARIEF, dkk
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herlin Budiaono, berpandapat, kekhilafan atau kekeliruan ataukesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat bersifat semu. Kekeliruanyang sebenamya terjadi dalam hal antara kehendak dan pernyataan parapihak yang saling berkesesuaian, namun kehendak salah satu pihak ataukedua belah pihak terbentuk secara cacat.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 02-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA CIBINONG Nomor 7184/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 125
  • Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang danmengungkap fakta kebenaran bahwa Tergugat dan Penggugatmemang sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, kasin mengasihidan sayang menyayangi satu sama lain sebagai suami isteri, yangmana perkawinan Tergugat dan Penggugat cenderung merupakanperkawinan semu tanpa makna;Halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 7184/Pdt.G/2021/PA.Cbn4.