Ditemukan 2284 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2016/PTUN-KPG Tanggal 31 Mei 2016 — ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)
120 — 59
120 — 59
Indonesia, tempat tinggal di Domloli,RT.006, RW.003, Desa/Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,Kabupaten Alor, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwanama saksi adalah Yusup Sailana ;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala sub bagian Kepegawaian padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;e Bahwa sejak tanggal 1 September 2014 menjabat sebagai Kepala SubBagian
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
92 — 9
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
92 — 9
KEPALA KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA KEDIRI,dalam hal ini memberikan kuasa kepada EkawatiSurjaningsih, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJPJawa Timur, Ardoko Marseno Kepala Sub bagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jawa Timur III, SoetarwoKepala Seksi Penagihan KPP Pratama Kediri, Eko BudiLeksono Jurusita KPP Pratama Kediri, Hari Budi PurwantoJurusita KPP Pratama Kediri, Sabar Widodo Jurusita KPPPratama Madya Malang, Dudy Satriya Widjana Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/PID.PRA/2017/PN Bnt Tanggal 19 April 2017 — - H. HASANUDIN A GANI, S.E
L A W A N
1. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI KALTENG
2. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK
359 — 295
359 — 295
Jika didasarkan pada kalimat yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaanKUHAP, penyelidikan merupakan salah satu metode atau subbagian daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain,yaitu. penindakan berupa penangkapan, penahanan,dll. Jadisebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikanoleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkanbukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan.
Register : 03-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
APRIORITHA, S.Pd., Anak dari RUSTAM EFENDI
132 — 47
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
APRIORITHA, S.Pd., Anak dari RUSTAM EFENDI
132 — 47
pokokkependidikan (DAPODIK) ternyata NUPTK milik saksi tidak ataubelum terdaftar atau tidak valid dalam sistem DAPODIK;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan padasaat mengajukan pembelaan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan padasaat mengajukan pembelaan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiBahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat Kepala SubBagian
Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
112 — 56
112 — 56
Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luas wilayah danjumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No. 260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum(keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus(kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
816 — 241
816 — 241
Pstberhubungan dengan jabatan Pinangki Sirna Malasari selaku Jaksa yangmenurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya denganjabatan Piangki Sirna Malasari selaku Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki JabatanFungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Pinangki Sirna Malasanmemperkenalkan diri sebagai
KEPlI870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan JaksaAgung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan SuratKeputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEPIV636/C.4/10/2016 tanggal
Pinangki Sima Malasari, SH., MH. dalam jabatannya sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, mempunyai tugas dan tanggung jawabyaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisisperencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggarandan pelaporan pada Wilayah Il, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung,Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan TinggiBanten, Kejaksaan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
395 — 285
395 — 285
;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Nama : HARIS SUHARTONO.S.H.:Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 5.
Register : 30-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 14 Maret 2013 — - M.SYAWALUDDIN, SE. MAP
119 — 20
119 — 20
MdnOMembantu Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragamadalam menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatankeagaamaan dan sekolah agama.Memberikan saran yang perlu kepada Kepala Bagian PembinaanKehidupan Beragama yang berkaitan dengan tugas tugaskeagaamaan dan sekolah agama.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BagianPembinaan Kehidupan Beragama sesuai dengan tugas SubBagian Kegiatan Keagamaan.
MdnSurat permohonan Bantuan akan dinotakan oleh Kepala Subbagian dan diteruskan kepada Kepala Bagian dan Kepala bagianmeneruskan kepada kepala Biro.Apabila Kepala Biro menyetujui akan diteruskan ke Sekda Propsuuntuk diambil Keputusan.Setelah mendapat keputusan dari Sekda Surat atau Nota tersebutditeruskan kembali ke kepala Biro.Kepala Biro meneruskan kepala bagian dan selanjutnya ke kepalaSub Bagian untuk melengkapi administrasinya.Setelah administrasi lengkap dan kwitansi diparaf olen KepalaSub
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1069 — 5353
1069 — 5353
., Jabatan Kepala Subbagian Mineraldan Batubara, Biro Hukum;Shanty Octora, S.H., Jabatan Kepala Subbagian AdvokasiKetenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukandan Konservasi Energi, Biro Hukum;Fachri Aryati, S.H., M.T., Jabatan Kasubbag PertimbanganHukum Direktorat Jenderal Mineral danBatubara;Halaman 5 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKT10.11.12.13.14.15.16.17.18.Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Jabatan Analisis HukumDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara;Lidya Rahmawati, S.H., Jabatan
Register : 04-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ROBERTA IKA, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
185 — 72
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
185 — 72
., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan Billy Marsoni selaku Kepala Subbagian (Kasubag)Administrasi dan Keuangan Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bengkayangdan Petugas Penghitung ADD untuk menurunkan persentase penghitunganADD dari jumlan semula sebesar 10 % (Sepuluh persen) menjadi sebesar7,6% (tujuh koma enam persen) dari Dana Perimbangan dikurangi DAK atausemula senilai Rp 60.626.335.300, (enam puluh milyar enam ratus duapuluh
Desa.Bahwa yang menyuruh para kepala desa untuk menandatangani kwitansitanda bukti pembayaran dan ke Bank BPD Bengkayang untukmenandatangani surat pernyataan pemindahan dana bantuan khusus kerekening pribadi kepala desa yaitu ROBERTA IKA selaku bendahara PPKDpada BPKAD Kabupaten Bengkayang dibantu dengan dua orang pegawallainnya.Bahwa BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan BILLY MARSONI selaku Kepala Subbagian
Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm. Tanggal 25 Februari 2016 — REDYA NOOR, SE BIN MISRUDIN NOOR
68 — 18
68 — 18
dipotongpajak PPH 1.5% sebesar Rp 8.880.000 (delapan juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan selama 7 hari sebesar Rp4.144.000 (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan total yangditerima oleh pihak ketiga atau rekanan tahap ke Il Rp 578.976.000 lima ratustujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Bahwa Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) dalam hal ini Kepala SubBagian
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
91 — 15
91 — 15
WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acarakunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acara69kunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
Putus : 04-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 April 2016 — ACHMAD SAIFI bin BAID ;
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
71 — 21
71 — 21
MUHAMMAD CHOZIN, MM,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP di Polres Lumajang;Bahwa saksi sebagai PNS Pemprov Jawa Timur dengan jabatan sebagai kepala Subbagian Evaluasi dan pengendalian APBD sejak tahun 2011,Bahwa tugas dan tangung jawab sebagai kepala Sub bagian Evaluasi danpengendalian APBD adalah melakukan koordinasi pelaporan anggaran APBDSKPD Provinsi Jawa Timur,Bahwa terdakwa ACHMAD SAIFI adalah ketua kelompok masyarakat MangunsariDs. Mangunsari Kec. Tekung Kab.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR Tanggal 10 Nopember 2015 — Nama lengkap : Heni Susanto, S.H., M.Hum. Bin Pardi
Tempat lahir : Tanah GrogotâÃÂÃÂKaltim
Umur/tgl. lahir : 47 Tahun/03 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Muh. Kasim RT 001 Kel. NipahNipah Kec. Penajam
Pekerjaan : PNS (Kabag Hukum)
68 — 55
68 — 55
dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala subbagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.
Putus : 12-01-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2419 K/PID.SUS/2011 Tanggal 12 Januari 2011 — RUSLI ZAENAL, SE. alias UCI
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sewaktuwaktu untukmengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja serta masalahmasalahyang perlu ditindak lanjuti ;17 Rapat pembahasan finalisasi konsep usulan rencana dan program kerja BiroKeuangan bersama Kepala Bagian/Sub Bagian dan pihak terkait lainnya ;18 Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka penyelesaian laporantahunan Biro Keuangan berdasarkan program kerja Biro maupun rencana kerjamasingmasing kepala bagian ;19 Melakukan evaluasi dan pembinaan maupun pengarahan kepada Kepala/SubBagian
Register : 04-06-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 269/Pid.B/2018/PN Sim Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.DONIEL FERDINAND, SH
2.BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
1.AMRI, SH alias ARI
2.NASIB alias MABES
34 — 3
1.DONIEL FERDINAND, SH
2.BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
1.AMRI, SH alias ARI
2.NASIB alias MABES
34 — 3
Sumatera Utara sehingga adanyapenurunan produksi yang terlihat dari data prognosa yang berisikan bahwaadanya rencana tandan buah sawit yang akan dipanen dan realisasinyasehingga dalam melihat laporan pencurian mingguan Tandan Buah SegarKelapa Sawit yang dikelola PTPN IV unit Kebun Tonduhan dan data produksitersebut maka saksi NOFAN HERAWAN, SH Als NOFAN sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Keamanan langsung menindak lanjuti serta melakukankunjungan serta meneliti dibagian blok mana yang selalu terjadi
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt/2017 Tanggal 25 April 2017 — PT HALMAHERA SHIPPING
VS
PT BANK PERMATA, Tbk, DKK
131 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat Intervensi Ill,Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV/Turut TergugatIntervensi IV serta Termohon Kasasi V semula Terbanding V/TergugatV/Turut Tergugat Intervensi V yang termuat jelas pada halaman 81, halaman82 serta halaman 83 putusan perkara a quo di tingkat pertama;Bahwa oleh karenaJudex FactiPengadilan Negeri Tangerang dalam perkaraquo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukunt Pedoman TeknisAdministrasi Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, SubBagian
Register : 15-04-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 24 Agustus 2016 — Tursty Priyo Sambodho,SE.
65 — 37
65 — 37
451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar ;1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Putus : 16-12-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR Tanggal 16 Desember 2014 — Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
110 — 58
110 — 58
Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPUNo. SK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksanateknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluargamiskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1915 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. ACHMAD YUNIS, DKK
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
penawaran yang masuk darirekanan dan memerintahkan saksi Magdalena mencairkan danapengadaan buku TA 2004 tidak terdapat kesalahan Pemohon Kasasiterhadap tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sebab yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamlingkungan unit kerja/proyek tertentu jelaslah bukan tanggung jawabpimpinan dari unit yang bersangkutan (Pemohon Kasasi), tetapi adalahpejabat yang ditunjuk/ditetapbkan kepada pejabat yang dalam hal inidisebut pimpinan proyek/subbagian