BdgBahwa terdakwa AGUS MAHMUDIN, SKM, MMbaik selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/19BKD/Kep/2010 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasitanggal 11 Januari 2010 maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/717/Dinkes tentangPenetapan

Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian umum yangHIm 226 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saudaraBeben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai penyedia dalamkegiatan pengadaan mesin Incenerator yaitu adanya dokumen surat Undangankepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen;Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian

KPTS. 10 / UP/ IV /2007 tanggal 19 April 2007 dan selanjutnya di perintahkan sebagaiPLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab.Lingga berdasarkan Surat Perintah No. 029/SP/2007 tanggal 20April 2007 ;Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah menyelenggarakandan melaksanakan di sub bagian umum dan keuangan dan subbagian program dan perencanaan kepegawaian serta memberikanpelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasidalam Lingkungan Dinas PU dan Perhubungan ;Bahwa yang

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

Yang bersangkutan tidakmenyerahkan rekapitulasipembayaran ULP&ULStersebut kepada subbagian verifikasi untukdiverifikasi, namun yangbersangkutan langsungmeminta tanda tanganPPK1, Bendahara danPenandatangan SPMdengan tergesagesa danwaktu. yang terdesak,sehingga PPK1,Bendahara danPenandatangan SPMtidak memiliki waktuuntuk mengecek kembalisecara detail terhadaprekapitulasi tersebut;.

SIT ROSLIAH, .BSc identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala SubBagian Keuangan dan Perencanaan Sekretriat Bapelitoang Kab.Takalar dan ditunjuk selaku PPKSKPD (Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelolaBapelitoang Kab. Takalar di Tahun 2017, yang mempunyai tugasdiantaranya :a.

Takalar bertugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkup Sekreyariat yangmempunyai Tugas :a) Membantu) bagian umum dan kepagawaian untuk membuatrekapitulasi abSen manual harian pegawai, apel pagi dan apel sore.b) Pengarsipan surat masuk dan keluar di Kantor Bapelitbang.c) Mencetak ebilling penyetoran pajak atas kegiatan di Sekretariat.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. karena selaku Kepala BidangFispra dan Ekonomi di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 dansaksi kenal dengan Sdr.

Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakanPaket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakan Paket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi JakartaTimur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha. Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37Tahun 2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34ayat (3), sebagai berikut : Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK; Meneliti Kelengkapan SPP/ UP, SPP/ GU dan SPP/ PU, serta SPP/ LSgaji

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan lKeuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut :Hal. 295 dari 788 hal. PUTUSAN Nomor: 16/PID.SUS/TPK/2017/ PN. JKT. PST. a 2e.f.g.Meneliti Kelengkapan SPP/ LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK..

AHMADSYARWANI,Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha sejak tanggal 13 Januari 2011, Tugas saksiberdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I.

Kepala Balai KIPM hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas para kepala subbagian dan kepala seksiyang berada dibawahnya, sesuai Peraturan Organisasi dan Tata Kerja UPTKarantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;g dengan demikian secara hukum Kepala Balai tidak dapat dimintai ataudianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan penyidikan yangdilaksanakan oleh PPNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Entikong;h. berdasarkan hal tersebut di

di SubBagian Pemasaran agar menjadi efesien dan efektif;Halaman 77 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BagianHubungan langganan;b. Tanggung Jawab:1. Menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan atasproduk dan kegiatan PDAM kepada calon pelanggan;2. Menjamin keakuratan pemasukan data calon pelanggan sertapenyelesaian permasalahan calon pelanggan;3.

Melakukan pembinaan, motivasi sumber daya manusia di subbagian pemasaran;5. Membuat laporan mingguan pelaksanaan tugas kepada atasanlangsung;c. Wewenang:1. Memberikan keterangan/informasi tentang kegiatan pelayananPDAM kepada pelanggan;2. Memberikan rekomendasi/penilaian atas kinerja staf pegawai disub bagian pemasaran;Bahwa Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., selaku Pelaksana CV.ALDY KARYA MANDIRI memiliki tugas dan kewenangan : menjalankandan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV.

INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

Anmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada SubBagian Umum tanpa SK penugasan.c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh IIditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah AcehNomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:(1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.(2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selakuSekretaris.(3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.(4) Chairul Nizar, SE,M,Si NIP 197907212006041005

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Tata UsahaPimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Sandi danTelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.Bahwa terdakwa UUS RUSLAN, SE.

FOFIED selaku bendahara pengeluaran padaSekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulanDesember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansitanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmatseluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan SubBagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU danbuktipertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat

01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selakuKepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.13BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama YudiantoMochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalianpada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;25.Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian

Cirebon : mulaitanggal 19 januari 2009 s/d 30 Nopember 2009.3) Kepala Subbagian Pemberitaan, Bagian Humas Setda Kab. Cirebon :mulai tanggal 30 Nopember 2009 s/d 01 Nopember 2011.4) Kepala Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, BidangPembangunan dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan, BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon : mulaitanggal 01 Nopember 2011 s/d sekarang.5) Kepala Sub bagian social dan Agama pada bagian kesejahteraan rakyatSetda Kab.

No 2152 K/Pid.Sus/2014114443.444.445.446.447.perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala BagianSekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagiantata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober

No 2152 K/Pid.Sus/20142802010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor :400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011

2010beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas443.444.445.446.447.Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian

penyelenggaraan rapat dan ataupersidangan, data rancangan produk hukum dari DPRDdan mengolah perbaikan / Revisi Produk hukum sertaprotokol.Mempunyai Wewenang :e Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Rapat dan Protokol.e Pengumpulan bahan dan Data pelaksanaanpenyelenggaraan rapat dan atau persidangan sertaprotokol.e Pengumpulan bahan dan data rancangan produk hukumdari DPRD serta pengolahan perbaikan / Revisi produkhukum.e Penyeliaan bawahan dilingkungannya.e Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbagian

tahun Anggaran adalah rencana Kerja Tahunan yangdibuat oleh Panmus (Panitia Musyawarah) berdasarkan Kinerja tahunsebelumnya, masukan~ dari pihak OEksekutif dan Aspirasimasyarakat121yang di tampung oleh Komisi dan fraksifraksi di DPRD untuk dijadikanacuan / pedoman, adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan olehDPRD tiap bulan merupakan penjabaran dari kinerja Tahunan yangmeliputi kegiatan Rapat Pripurna dan Rapatrapat diluar Paripurna ;e Bahwa kegiatan pelaksanaan Rapat Paripurna difasilitasi oleh SubBagian

URBANUS' BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah

URBANUS BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah

Membantu menyiapkan data dalam rangka pembinaan pada SubBagian Badan Usaha Milik daerah;c. Membantu menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian;Bahwa, yang menjadi Tugas selaku Kasubag Koordinasi PenanamanModal dan BUMD yaitu:a. Menyiapkan rencana dan program kerja Subbag BUMD sebagaipedoman pelaksanaan tugas;b. Pengumpulan data dan pembinaan dibidang BUMD;c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang BUMD;d. Menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis yang berkaitandengan BUMD;e.

PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan diwilayah Ashmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautandiantaranya, mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5Halaman 16 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI(lima) orang atau lebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958), yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistandan Iran, dan dengan tidak memperdulikan akan