Ditemukan 1927 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peninjauan penunjukan penentuan pengajuan peniupuan paninjauan peninjauam penipuan peninjoan peninjaun penianjuan penunjuan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
150 — 166
  • Pid.SusTPK/2016/PN.Sbycukup relevan dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menghitungkerugian keuangan NegaraBahwa saksi data atau dokumen yang diperoleh ahli dari penyidik berupalaporan di halaman 30 s/d 32 sebanyak 18 item dan termasuk sebagian BAPcopy dan dokumen Amdal dan KA Andal tidak = penyidik memberikanringkasannya sajaBahwa saksi ahli telah melakukan konfirmasi saat audit terutama kepada yangterkait waktu itu terdakawa LCS , Gafur dan sdr Ninis , Vita dari PT IMMS ,kemudian saat audit peninjuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
430 — 1205
  • Tanggal 27 Juni 2010, peninjuan lapangan di Desa kupang Baru atapermohonan izin lokasiPT SGP, tim terpadu menuju KecamatanMuarakaman, sesampai di pelabuhan disambut masyarakatpendukung PT SGP menggunakan kaos biru putih berlogo partaidemokrat dan PT MIS tanpa pakaian seharaihari dan membawaplafet dukungan.Kemudian pertemuan dilakukan di Balai PertemuanDesa, dimana paerwakilan PT SGP Timothy dan Alex WijayaKusuma menunggu diluar balai pertemuan, tugas tim terpadu hanyamelihat dukungan masyarakat dimana
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2019 —
154 — 48
  • Ke 40 (empat puluh) debitur tersebut menempatiagunan pada Blok E1, E11, E12, E12A, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22,E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10,F11, F12, F12A, 11, 12, 18, 14, 15, 16, dan 17;e Blok rumah yang terdapat pada site plan tidak sesuai dengan kondisi blok yangada di lokasi proper saat peninjuan lokasi tanggal 17 Juni 2015;e Terdapat indikasi upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak developer karenayang bersangkutan sengaja mengacak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
254 — 75
  • AndiAlifian Malarangeng dihadiri antara lain : Deddy Kusdinar,Deddi Rosadi, dr Bayu, Lisa, Wiyanto dll;e Bahwa pemaparan di ruang pak menteri (Andi AlifianMalarangeng), arifin, bowo, dewi, ida;Hal 125 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST126Bahwa pemaparan yang yang dilaksanakan terlebihdahulu yang dilaksanakan di rumah;Bahwa konten/substansi pemaparan hampir sama hanyabeberapa perubahan saja jika dilihat dari gambar tidakterlalu significant perubahannya;Bahwa saksi pernah melakukan peninjuan
    untuk memeriksa kebenaran antara volume yangdipasang karena sebagian peralatan terpasang sebagiantidak;Karena ada sifat pekerjaan/barangbarang yang ada itu sifatnyaequipment yang belum terinstal ada instalasi yang sudah terpasang.Tidak ada satupun yang sudah sempurna terpasang dan berfungsidengan baik sehingga, Ahli berpendapat nilai satu sistem itu kalau diaberfungsi dengan baik, dimana harga cost yang ditetapkan berdasarkandia bekerja dengan baik;Akan tetapi pada waktu TIM AHLI ITB melakukan peninjuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Gubernur DKI Jakarta No. 82 Tahun 2008 tentang PembentukanPanitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium bebanAPBO di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta; Bahwa Terdakwa kesulitan untuk membedakan antara tugasTerdakwa sebagai PPK dengan tugas Terdakwa selaku Ketua TimPengendali Teknis, karena tugas Terdakwa selaku PPK maupunselaku KPA memang harus mengendalikan kegiatan pengadaanBusway Paket dan Paket Il tahun 2012, begitu juga untukpelaksanaan peninjuan lapangan dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
153 — 97
  • ;Bahwa pembahasan anggaran dilakukan antara eksekutif danlegislatif dalam hal ini adalah Banggar DPRD;Bahwa pembahasan LPJP 2012 di bahas pada tahun 2013 setelahselesai audit dari BPK, waktu itu BPK menyampaikan di depansidang paripurna istimewa DPRD Sumut dengan dasar laporan BPKtersebut dimulai pembahasan LPJP 2012 yang dimulai sekitar Juli s.dSeptember 2013, jadi setelan saksi sampaikan lalu Gubernurmenyampaikan LPJ dalam sidang paripurna DPRD Provinsi lalu adatahapantahapan berikutnya yaitu peninjuan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 278
  • Pdt/2019/PT MDNMenimbang, bukti surat bertanda P10, P11 dan P12 padapokoknya membuktikan tentang pemberian Hak Guna Usaha KepadaPenggugat atas lahan seluas 1.900 Ha yang terletak di Desa Belunkut danDesa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilan Hilir, KabupatenLabuhanbatu"Menimbang, bukti surat bertanda P13 dan P14 pada pokoknyamembuktikan tentang domisili dan kegiatan usaha pokok Penggugat sebagaiperkebunan kelapa sawit"Menimbang, bukti Surat P16 A, P16 B dan P16 C pada pokoknyamembuktikan tentang peninjuan