MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS);melawanBUPATI KUTAI TIMUR;

Sudirman Komplek Bandara BalikpapanBlok G No. 7 Balikpapan;Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/S.Kuasa/HK/VII/2013tertanggal 8 Juli 2013;Dalam hal ini memberikan tugas kepada :1.NORA RAMADANI, SH, MH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt.Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;ELIN AGVANISFIYANTI, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub.

Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;M.FATHURAHMAN, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/02/S.Tugas/HK/VI/2013 tertanggal8 Juli 2013 ;Kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor Jl.Jend.

selaku KepalaDaerah, sebagaimana dinyatakan dalam :e Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261 Tahun 2002 tentangPedoman Perizinan Usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur :Pasal 4 ayat (1) :Usaha Budidaya Perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih wajib memilikiTUP :Pasal 6 ayat (1) :TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)diberikan oleh Bupati Kutai Timur setelah mendapat pertimbangan tekhnis dariTim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah DiKabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011 ;Bukti T13: Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No.165 Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atas namaPT.

Timur No. 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan di KabupatenKutai Timur dan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 261 Tahun 2002 Tentang PedomanPerizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang bersifat konkrit, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PT.

KUTAI TIMUR;

PITER PALINGGI;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR;

Merpati, RT.18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupatern Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum.RUSDIONO, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang tergabung pada Kantor AdvokatHENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum. AndPARTNERS, beralamat di Jl.

PusatPemerintahan, Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :BERNANDE MANALJU, SHPRIMA YULIAN RIULY GULTOM, SH.NURSAIDA SIREGAR, SHKetiganya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum BernandeManalu, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo No. 38, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13November 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai ..............0 TERGUGAT ;Pengadilan

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timur;Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyeksengketa karena seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketamempertimbagkan dengan cermat semua fakta yang relevan pada saatmenerbitkan obyek sengketa;Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu Undangundang Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi, yangdikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 35/PersDPRD/SKD/IX/2013, tertanggal 11 September 2013, perihal Usulan PergantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;4.

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi, yang dikeluarkanoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok persengketaan yangterjadi diantara para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang harusdipertimbangkan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai apakah Obyek Sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negarayang dapat digugat di peradilan tata usaha negara atau tidak

DAVID RANTE, S.Th;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kutai Timur atas nama David Rante, $.Th dan PengusulanPengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab.

Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 30/PersDPRD/SKD/VIU/2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur hanyalah merupakan usulandan bukan obyek sengketa karena bukan merupakan suatu keputusan Tata UsahaNegara yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai denganpengertian pada Pasal 2 huruf c Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara No.51 Tahun 2009.

Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti T.2.: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Pelaksanaan Peradilan TataUsaha Negara dalam sistem Pemerintahan Indonesia, oleh Dr. La Sina, S.H.

Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti P.2. : + Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Komisi PemilihanUmum Kab.

(sesuai Bukti P.1=T.1);DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalahKetua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Usulan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 30/PersDPRD/SKD/VII/2013,tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, hanyalahmerupakan usulan dan bukan merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuaidengan

., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Waluyo Heryawan, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/5/S.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai TimurNomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang PenolakanPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri InvestamaSeluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan DanPenguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020,tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang KelimaPT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil MonitoringPerolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar DiDesa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29April 2020;4.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2021Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3. Memerintahkan Termohon Kasasi/ Tergugat dengan kewajiban untukmencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kutai Timur Nomor503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan LahanAdalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;4.

TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

ANIK ISTIYANDARI, M.P.H VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

- PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMURmelawan- KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA;- KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG;- KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.

Kutai Timur Energi ; 4.

Kutai Timur Energi ; d. Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pihak yang berhak mewakili PT. KutaiTimur Energi di dalam Pengadilan adalah Direksi (Direktur). Namun mengingatsaat in, PT. Kutai Timur Energi di bawah pengurusan Tim Likuidator karenatelah dibubarkan oleh Organ PT. Kutai Timur Energi, maka pihak yang berhakmewakili PT. Kutai Timur Energi untuk mengajukan gugatan a quo adalah TimLikuidator PT. Kutai Timur Energi ; e.

Kutai Timur Energi ; . Berdasarkan halhal tersebut di atas, idealnya bahwa pihak yang berhakmewakili PT. Kutai Timur Energi di dalam Pengadilan adalah Direksi(Direktur). Namun mengingat saat in, PT. Kutai Timur Energi di bawahpengurusan Tim Likuidator karena telah dibubarkan oleh Organ PT. KutaiTimur Energi, maka pihak yang berhak mewakili PT. Kutai Timur Energi untukmengajukan gugatan a quo adalah Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi ; .

Kutai Timur Energi kepada PT.

Kutai Timur Energimerupakan objek pajak penghasilan ; 6.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAITIMUR vs. GEREJA BETHANY INDONESIA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Timur yang dibuktikan dengan persetujuan dari DPRDKabupaten Kutai Timur melalui surat Nomor 175/167/849/T UUM/II/2019tanggal 12 Februari 2019 Perihal Penyampaian Rekomendasi.

Dalamsurat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyatakan ...atasHalaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2019nama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuandan merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mewakillPemerintahan Daerah mengajukan yudicial review (uji mater) keMahkamah Agung Republik Indonesia ....

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten KutaiTimur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten Kutai Timur, tidak terlibat atau ikut serta bersamasamadengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mengajukan permohonanHak Uji materiil dalam permohonan hak uji materiil aquo ;2.

Bahwa kalau hanya dikatakan DPRD Kabupaten Kutai Timur telahmemberikan persetujuan melalui Surat Nomor175/167/849/TUUMI/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihalPenyampaian Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan afasnama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuanHalaman 57 dari 78 halaman.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019dan merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mewakiliPemerintahan Daerah mengajukan yudicia review (uji materi) keMahkamah Agung Republik Indonesia, lalu. dianggap Bupatibersamasama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur telahmewakili Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung RI.

(BUPATI KUTAI TIMUR VS MENTERI ENERGI DAN SMD;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. YAYASAN SANGATTA BARU;

PUTUSANNomor 497 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LUDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, Gang Bone Nomor 77 RT 013,Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Japri, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia,

,jabatan Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/K.K/64.08/V1I/2019, tanggal 28 Juni 2019;ll. YAYASAN SANGATTA BARU, tempat kedudukan diJalan Dr. Sutomo S12, Desa Swarga Bara, KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakilioleh Louse Gerda Pessireron selaku Ketua danSyarifuddin Noor selaku Sekretaris:Halaman 1 dari 6 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., 2. GEREJA BETHANY INDONESIA;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. PT. GUNTA SAMBA JAYA;;

SAFARNAH JAYA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;

BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM VS PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS;

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan BukitPelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Waluyo Heryawan,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, beralamat di Kabupaten KutaiTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/02/S.Kuasa/HK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;lll.PT CIPTA HIJAU BUMI ETAM, beralamat di Jalan RayaGerbang Dayaku RT.014 RW 05, Bakungan, Loa Janan

Timur Nomor:Halaman 2 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019925.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang PerpanjanganIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang Terletak Di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan: Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:925.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit Kepada PT.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/ HK/III/2015tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta HijauBumi Etam Seluas + 13.600 Hektar yang terletak di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. AMIRULLAH SIAHAAN, S.H., DKK VS PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS diwakili oleh FX. HARI WITONO;;

ARTHA JAYA ENERGI DAN Turut Termohon : BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR;;

BUPATI KUTAI TIMUR; DIDIK. A;

WALUYO HERYAW , Jabatan Kepala BagianKabupaten Kutai Timur ;LIN AGVANISFIYANTI, S.H., Jabatan KasubbagDokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur ;.

., Jabatan KasubbagPerundangundangan Bagian MHukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai Timur,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, PusatPerkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, KabupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkanHal. 1 dari 13 hal. Put.

ABDUL KAR Advokat Magang ) ;ewarganegaraan Indonesia, PekerjaanLingga, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 02 Februari 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;2022noene ennPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1.

Timur ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 141.1/K.886/2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang PenetapanPenundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long NoranKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 601.000, (enam ratus satu ribu rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put.