MENGADILI

1. Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

1. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.

Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

----------------------------------------------- M E N G A D I L I : ------------------------------------DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------------ Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;----------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Citra SilikaMalwa mengajukan permohonan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Tanggal 10 Maret 2011 ; 5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa telah memenuhi syarat untuk untukdiberikan persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; 6.

Citra Silika Mallawa yang disebabkan karenasebahagianWilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Citra SilikaMallawa dianggap keluar dari wilayah Izin Usaha PertambanganEksplorasi PT. Citra Silika Mallawa sesuai Keputusan Bupati KolakaUtara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan PenyesuaianPerkara 7/G/2019/PTUNKdi halaman 11 dari 82 halamanKuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; 2.

Bahwa surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan penundaanKEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT.

Citra Silika Mallawa ; Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 341, KeputusanBupati Kolaka Utara Nomor 540/341 Tahun 2011 TentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Citra Silika Mallawa; : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 200, KeputusanBupati Kolaka Utara Nomor 540/200 Tahun 2014 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.

Newell Agroindustri Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/120 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Newell Agroindustri Lestari (KW 4 E 003) Tanggal 09 Mei 2012, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Newell Agroindustri Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/120 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan tidak sah Objek Sengketa berupaKeputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupaKeputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;5.

Objek Sengketa :Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015,Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu,Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT Cosmos Inti Persada.( Bukti P1 ) (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).ll. Tenggang Waktu Gugatan :i.

Bahwa Objek Sengketa/ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat,Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentangPer.No.08/G/2016/PTUNPTK dari halaman 2 sampai 58Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos IntiPersada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010,tentang Persetujuaan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos IntiPersada,( Bukti P1 ) diterima oleh Penggugat pada tanggal 11

Usaha Pertambangan Operasi Produksi PTCosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325Per.No.08/G/2016/PTUNPTK dari halaman 3 sampai 58Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan lIzin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT Cosmos Inti Persada( Bukti P1 ); Bahwa, Objek Sengketa bersifat Individual, yaitu hanya ditujukankepada Penggugat, sebagai mana pada bunyi judul keputusan tersebut Pencabutan Zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Kepentingan Penggqugat Yang Dirugikan : Objek Sengketa nyatanyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugatakibat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Penggugat telah menderita kerugianmateriil.

ha, yaitu berdasarkan KeputusanBupati Kapuas Hulu Nomor : 362 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha( Bukti P3) ; Pertambangan Eksplorasi kepada PT Cosmos Inti Persada;Bahwa PT.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Terbanding tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal tindakan Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.009/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

DIEGO 8325 tanggal 11 April 2012 Kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memproses memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.

DIEGO 8325 tanggal 11 April 2012 Kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I untuk menyampaikan Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menyatakan tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan

dari Tergugat I berupa tidak menyampaikan Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat II berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Para Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan:

strong>Dalam Penundaan

• Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 20220405-01-60542, tertanggal 05 April 2022 Tentang Pencabutan Izin

Usaha Pertambangan Nomor : 776/DPMPTSP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Konawe Nikel Nusantara Kode Wilayah : KW 08 DSP 001;

10 Desember 2020, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Konawe Nikel Nusantara Kode Wilayah : KW 08 DSP 001;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Konawe Bakti Pratama berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 338 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Konawe Bakti Pratama Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

Konawe Bakti Pratama berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor: 338 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika

ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

SUMPITMAS DINAMIKA Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan;

Produksi kepada PT.SUMPITMAS DINAMIKA ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 465/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 29 Maret 2023 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Terbanding tidak diterima; Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal tindakan Terbanding yang tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningakatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Jaya Karya Sentosa tanggal 23 Maret 2011, Ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan berupa memproses memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningakatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Jaya Karya Sentosa tanggal 23 Maret 2011, Kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Arsa, Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/029/DESDM/Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Persetujuan

Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

ARSA, Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/029/DESDM/ Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa tidak dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Fajar Prima Sukses ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa dimasukkannya

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Fajar Prima Sukses ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI berupa tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.022/DESDM/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sugico Pendragon Energi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan

di Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI ;

Sugico Pendragon Energi, tanggal 13 Januari 2012 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Pasir Kemuning, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor 545/047/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Pasir Kemuning ke dalam

Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, Sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Desember 2022 Nomor 050/CV.PK-IUP/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Pasir Kemuning Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Bupati Tanah Bumbu, Nomor 545/047/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Pasir Kemuning ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, Sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Desember 2022 Nomor 050/CV.PK-IUP/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Pasir Kemuning Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan Keseluruhan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KONAWE BAKTI PRATAMA Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 337 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

KONAWE BAKTI PRATAMA Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

KONAWE BAKTI PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 337 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.

Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.

Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.

Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pencabutan Izin, Nomor: 20220405-01-38401, dengan Nama Pelaku Usaha: PT Perisai Prima Utama, Nomor Izin Usaha

Pertambangan: 23/1/IUP-PB/PMDN/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 13 Oktober 2017, Penerbit Izin Usaha Pertambangan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pencabutan Izin, Nomor: 20220405-01-38401, dengan Nama Pelaku Usaha: PT Perisai Prima Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 23/1/IUP-PB/PMDN/2017, Tanggal

Izin Usaha Pertambangan: 13 Oktober 2017, Penerbit Izin Usaha Pertambangan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

strong>

• Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 20220302-01-27837, tertanggal 02 Maret 2022 Perihal : Pencabutan Izin

   Usaha Pertambangan Nomor : 214.3/KPTS/MU/2016, tanggal 15 Maret 2016 tentang Persetujuan Penciutan dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel Kepada PT Bela Kencana

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 20220302-01-27837, tertanggal 02 Maret 2022 Perihal : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor : 214.3/KPTS/MU/2016, tanggal 15

   Maret 2016 tentang Persetujuan Penciutan dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel Kepada PT Bela Kencana

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah);

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Konawe Bakti Pratama berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 336 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Konawe Bakti Pratama Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

Konawe Bakti Pratama berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor: 336 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.