Ditemukan 205121 data
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
19 — 0
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
478 — 439
M E N G A D I L I Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai
PENGGUGAT : BADARUDIN LAWAN TERGUGAT : KEPALA DESA SUNGAI ULAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT,
Ular Kecamatan Secanggang Nomor : 15 tahun2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Sungai UlarKec.
Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor:15 tahun 2017 Sah;3.
.Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, Nomor : 14103/SK/SU/2013, tentangPengangkatan Kaur Kesra Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, atas nama MUNAH, S.Pd.l tertanggal 27 Pebruari2017 (Bukti P 15);16.Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nompor : 10, Tahun2016, Tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Sungai Ular, tahun anggaran 2016 (Bukti P 16) ;17.Foto copy Surat Pernyataan
A MIL, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/tanggallahir, Sungai Ular 15 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal Dusun V Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangketerangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangantanggal 16 Oktober 2017;2.
ZUBAIDAH, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan ,Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular 28 Desember 1990, Agama Islam, PekerjaanPerangkat Desa, Tempat tinggal Dusun Il Sungai Ular, Desa Sungai Ular,Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalamBerita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2017;3.
327 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Afrijol bin Ali Sabar; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
37 — 5
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Sungai KunyitLAWANDRS.Hairuddin
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sungai Kunyit,beralamat di Jalan Raya Pasar Semudun KecamatanSungai Kunyit, dalam hal ini diwakili oleh Aryo Patriyanto,SH, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3, Hadian ArtaLaksajuta, SH, Legal Officer Kantor Wilayah PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 3, Freddy A.Manurung, SH, Associate Legal Officer Kantor WilayahPT.
Drs.Hairuddin, lahir di Pontianak, Tanggal Lahir 21 Desember 1965, lakilaki, tempat tinggal di Dusun Tani Desa Sungai LimauRt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Limau, KecamatanSungai Kunyit, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebutSCDAQAL .0.eeeeeeecececeeeeeee eee eteeeeeeeeeeeeeeeeneeaaaaaaeeeeeees Tergugat ;2.
Endang Suryana, lahir di Pontianak, Tanggal Lahir 8 Nopember 1969,Perempuan, tempat tinggal di Dusun Tani Desa SungaiLimau Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Limau,Kecamatan Sungai Kunyit, pekerjaan Mengurus rumahtangga, selanjutnya disebut sebagaieee eee eee eee e eee ease aan aa aaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenea Tergugat Il;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah membaca surat gugatan Pengugat tertanggal 11 Agustus 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal
87 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; JALUT Bin KARI TAHER;
Sungai Penuh pada tanggal 8 Juni 2009;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Mei 2009 dan PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan PengadilanNegeri Sungai Penuh pada tanggal 8 Juni 2009, dengan demikian permohonankasasi beserta alasanalasannya
Salah menafsirkan hukum yang diatur dalam UndangUndang.Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalammemberikan putusan salah menafsirkan hukum yang diatur dalamundangundang.
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yangmembebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umumadalah pembebasan yang tidak murni karena Pembebasan tersebutHal. 13dari 16hal.
Padahal bila Majelis Hakimmencermati fakta fakta juridis maka Majelis Hakim tidak akanmembebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaituPasal 284 KUHP, Karena dengan dikeluarkannya ltsbat Bikah dariPengadilan Agama Sungai Penuh merupakan bukti adanya pengakuandari Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang sahnya pernikahanantara terdakwa dengan saksi MIANA, dan antara terdakwa dengansaksi MIANA Binti H.
No. 1471 K/Pid/2009juga dalam hal apabila ada unsurunsur non yuridis turut dipertimbangkandalam putusan pengadilan itu,Berdasarkan uraianuraian di atas kami jaksa penuntut umum berpendapatbahwa Majelis hakim pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melampauibatas wewenangnya karena unsurunsur non yuridis turut dipertimbangkandalam putusan pengadilan itu.Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmelakukan kekeliruan
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
60 — 27
Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYARaya, Kecamatan Siempat NempuHulu, Kabupaten Dairi, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya: IHWAN BANCIN, S.H; RAMBO PUTRA HARTANTA, S.H;Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat Law OfficeIHWAN BACIN, SH & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Sunggal No. 262Kecamatan Medan Sunggal Kota MedanSumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Mei 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 1Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNLAW AN KEPALA DESA SUNGAI
RAYA, berkedudukan di Desa Sungai RayaKecamatan Siempat Nempu Hulu KabupatenSiempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 163/PENDIS/2019/PTUNMDN tanggal 14 Mei 2019 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor163/G/Pen.MH/2019/PTUNMDN, tanggal 14 Mei
;Halaman 2Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNTENTANG DUDUK PERKARA ~=="= Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 13 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, pada tanggal 14 Mei 2019, dengan nomor Register perkara :163/G/2019/PTUNMDN, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Desa Sungai
43 — 5
EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan
,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur
(ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya
tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
90 — 54
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
109 — 0
BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
47 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. H. FAUZI SI
No.2571 K/Pid.Sus/2011meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun hausada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah diBank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008 ;
Terdakwa lalu memerintahkan Drs.SYAMSURIWAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harusada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di BankBNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cairpada tanggal5 November 2008;Kemudian
Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ; Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan melakukan pinjaman ke BNI46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuhuntuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak dianggarkan dalamDPASKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengandana APBDP tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkanSP2D fiktif adalah bertentangan dengan :1.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tergugat:
Abdul Khair
152 — 29
Penggugat:
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tergugat:
Abdul Khair
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
32 — 11
DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUNGAI SUNGKAI
Tergugat:
YASMAINI
34 — 6
Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUNGAI SUNGKAI
Tergugat:
YASMAINI
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
59 — 40
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
79 — 27
BIMA PUTRA BANGSA;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
BB. 1 Pontianak ,Kalimantan Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT /PEMBANDING;MELAWANWILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad SoodNo. 6 Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1.TITI KARTIKA SARI, SH. M. Kn.2. HIKMAD BATARA REZA, SH. MH.3. MILA KAYANTHI, SH.4. DEWI NUR ASTUTI, SH.5. ARIEF BUDI YULIANTO, SH. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca : 6.
YUYUN SIMALUNGA, Amd. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IKalimantan Barat, beralamat di Jalan Achmad Sood No. 06Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 695 / HK.0202 / BESK. I / 2011 tanggal 23 September 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; 1.
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
92 — 26
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
38 — 47
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi