dalam rangka kedinasan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 51Ayat (2) KUHP tentang adanya alasan pemaaf ;Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dan pengertian pejabatatau mempunyai kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangatterang dan jelas, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai jabatan ataukedudukan, Terdakwa bukan seorang pejabat yang mempunyaikewenangan, melainkan Terdakwa hanya sebagai Staf Pelaksana pada SubBagian

Kemudian KabagKeuangan di bawahnya ada 3 Sub yakni Sub Bagian Anggaran, SubBagian Pembukuan dan Sub Bagian Evaluasi dan verifikasi, sedangkanterdakwa di bawah Sub. bagian anggaran yang bertanggungjawablangsung kepada pengguna anggaran; Bahwa saksi tahu masalah ini dari media massa dan setelah ada temuandari BPK bahwa terdakwa terdakwa tidak menyetorkan uang PPh sejaktahun 20092012 lebih kurang sebesar Rp. 1,5 M dan penyalahgunaan UPtahun 2013 lebih kurang sebesar Rp. 301.000.000, lebih.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan para saksi yang didengarketerangannya di Persidangan serta berdasarkan Alat Bukti surat dalam Perkara ini telahterbukti bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur padasaat pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, Alat Laboratorium untukSekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Jemberyang bersumber

KOMITMENT pada saatPelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, Alat Laboratoriumuntuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah KabupatenJember yang bersumber dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) yang ditampung dalamAPBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sehingga Terdakwamemenuhi kualifikasi sebagai seorang yang mempunyai Jabatan atau kedudukan karenawadah tugas atau pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian

atau seorang yang menjalankan suatu Jabatan umum sehingga Terdakwa memungkinkanjuga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena Jabatan atau kedudukan tersebutuntuk melakukan pemalsuan Bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan para saksi yang didengarketerangannya di Persidangan serta berdasarkan Alat Bukti surat dalam Perkara ini telahterbukti bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian

., Kepala Subbagian Advokasi Ill Bpada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan ;Andri Dwinanto, Kepala Seksi Bantuan Hukum Ill pada DirektoratHukum Dan Hubungan Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) ;Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Nely Hidayati, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;Daryono, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan

M GandiFasya.S.STP yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengeluaran Kas Daerah Biro Keuangan SekretariatDaerah Provinsi Lampung telah menghubungi' Terdakwa MIIDesyanti, SE yang saat itu sebagai staf Biro KeuanganSekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk memfoto copyproposal permohonan bantuan sosial dari masyarakat yangtidak disetujui Gubernur yang saat itu disimpan digudang; Bahwa foto copy permohonan proposal tersebut akandipergunakan oleh Terdakwa I sebagai contoh untuk membuatproposal

telekomunikasi;c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariatdaerah serta sandi dan telekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkuptata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi;1 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan: Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian

PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan di wilayahAshmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautan diantaranya,mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5 (lima) orang ataulebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958),yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistan dan Iran, dan dengan tidakmemperdulikan akan bahaya apakah mereka memiliki izin secara hukumberhak

di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Bahwa Riwayat jabatan Saksi:>Mei 2002 Mei 2004 sebagai Kordinator Pelaksana Keberatan danBanding PPN dan PTLL III Kanwil VI DUP Jakarta Raya III;Mei 2004 Agustus 2004 sebagai Kordinator Pelaksana PPh Badan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua;Agustus 2004 Agustus 2006 sebagai Account Representative diKPP Madya Jakarta Pusat ;Agustus 2006 Oktober 2007 sebagai Account Representative diKPP Penanaman Modal Asing Lima;Oktober 2007 Juni 2011 sebagai Kepala Subbagian

Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.

dan Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NomorHal 150 dari 257 Put.No.09/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.

Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian

Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 003 Tahun 2016tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016, bersamasama dengan dengan saksi HASAN BASRI Bin

Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatHal 34 dari 241 hal Putusan No. 48/PID.SUSTPK/2018/PN.

Atik Cahyawati MSi, Subbagian PerencanaanProgram yaitu sdr.

SubBagian Keuangan;e Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan padaDinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalahsebagai berikut :1.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Komprehensif(PONEK) di seksi Rumah Sakit sebanyak 7 (tujuh)paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 64 Myang didistribusikan ke Rumah Sakit se Jawa Baratdalam bentuk Belanja Langsung dalam bentukHibah Barang;2.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Dasar( PONED) sebanyak

Menyusun laporan seluruh kegiatan penyusunandokumen mutu sistem penjaminan mutu internal.Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai staf pusat penjaminan mutu danpengembangan pembelajaran, saksi pernah menjabat sebagai kepala subbagian keuangan ;Bahwa saksi sebagai Sub Bag.Keuangan sejak 15 Juni 2007 sampai denganMei 2015;Bahwa yang menjabat sebagai pelaksana PNBP di STMM MMTC Yogyakartayaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yaitu lou RAKMAWATI;Bahwa yang dimaksud LOOK BOOK adalah Buku Pembantu

kepala Sub bagianProgram dan Pelaporan di STMM MMTC Yogyakarta;Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu setahu saksiadalah ada dugaan dengan pajak sewa kamar dan exstrabed di STMMMMTC;Bahwa saksi kenal dengan RAKHMAWATI tetapi tidak ada hubungankeluarga, kalau dengan ARJUZAMAN TAMADJO saksi kenal karena saksiadalah anak menantunya;Bahwa tugas saksi secara garis besarnya yaitu menyusun rencana kerja danpelaporan kinerja di STMM MMTC ;Bahwa jabatan saksi sebelum menjadi Kepala Subbagian

,M.Pd, dan beritahukannya juga kepada Kepala SubBagian Keuangan IVONE YARIKO MONE YAMLEAN, S.E.

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KantorDistrik Mimika Baru, dan sebagai Mantan Kepala Sub Bagian Keuangan padaDinas Pendidikan Dasar dan Kebudyaan Kabupaten Mimika; Bahwa saksipernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sejak bulan Maret2015,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika, untuk menggantikan Sadr.BUNYAMINsebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Mimika yang lama dan ada serah terima jabatan dengan SubBagian

Nana Supriatna (Kepala SubBagian Produk DPRD dan PerundangUndangan Pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat Dan PerundangUndangan Sekretaris DPRD Kota Cimahi)sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi PeraturanPerundanganundangan; serta saksi Erlis Ekafitriana, S.Sos (Kepala SubBagian Persidangan, Risalah Rapat Dan PerundangUndangan Pada PadaBagian Persidangan, Risalah Rapat Dan PerundangUndangan SekretarisDPRD Kota Cimahi) sebagai

NANA SUPRIATNA e Bahwa, saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai PPIK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) sejak menjabat sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada BagianPersidangan, Risalah Rapat dan Perundangundangan SekretariatDPRD Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor: 11/Kep.Setwan/III/2011 tentang Perubahan Atas Surat KeputusanSekretariat

saksi membenarkan barang bukti berupa dokumenperjalanan dinas kegiatan Raperdatahun 2011 serta bukti kwitansipenyerahan uang perjalanan dinas kepada terdakwa serta buktiBerita Acara pertemuan September 2011 ;Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.4) Saksi ERLIS EKAFITRIANA, S.Bahwa, saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai PPIK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) sejak menjabat sebagai Kepala SubBagian

Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.

Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secarakeseluruhan. Karena mungkin pada tahapEksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisajadi pada tahap Eksploitasi menimbulkanBahwa yang Saksi katakan adalah jika hanya310 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.Ekpslorasi saja tidak ada kegiatan lainyaseperti. Eksploitasi memang tidak perlu Amdal,kalau hanya untuk Eksplorasi Sajamenurut ????..

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan