Ali Syaifudin, SH,MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Ery Kustriyah, SH, Muchlis, SH,Rachmat Sumantri, SH dan Triana Nurhasanah, SH Para PengurusOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.1Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang Berkantor di JI.

Kendari terakreditasi Menteri Hukumdan HAM RI Nomor M.MH02.HN.03.03 tahun 2013 berkantor di Pos BantuanHukum Advokat Indonesia PN. Kendari ( POSBANKUM ADIN PN. KENDARI)beralamat di jalan Ir.

Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemilinan Nomor: 08.11/PPDPP/2021tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, TergugatMendasarkan pada Adendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor:03.03/ADD/PPDPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk PengadaanPekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM, tetapi faktanyaTergugat tidak melaksanakannya dengan benar amanah peraturandimaksud.

Penetapan Tergugat, itu diterbitkan dengan cara melanggarAdendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor: 03.03/ADD/PPDPP/2021tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan KonstruksiPembangunan Sentra IKM yang disusun sendiri Terguggat. AkibatnyaPenggugat yang berada di Urutan 4 (empat) berdasarkan hasil koreksiaritmatik dari penawaran terendah tidak diluluskan dengan alasan yangdibuatbuat. Atas tindakan Tergugat itu Penggugat merasa dirugikan;c.

Bahwa Tergugat juga tidak profesional selama proses klarifikasi.Tergugat dengan terang benderang bertindak sewenangwenangdengan tibatiba membuat aturan baru yang tidak diatur di AdendumDokumen Pemilihan Nomor : 03.03/ADD/PPDPP/2021 tanggal 2 Juni2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SentraIKM.

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding palingkurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggahbanding sebagaimana tercantum dalam LDP akan tetapi hal ini tidakdilakukan oleh Penggugat. artinya penggugat tidak mengikuti sebagaimanaketentuan yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03.03/PPDPP/2021 Tertanggal 27 Mei 2021;Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan PresidenNo 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan DanPeraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil PadangNomor KP 01.01.04/II/20/2011 tanggal 2 Januari 2012, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda P7;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.67/Pdt.G/2016/PN Pdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Surat Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP Dr M Djamil Padang Nomor KP.03.03/II/123/2012, tanggal14 Maret 2012, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy Harian Haluan terbitan Kamis tanggal 19 Juli 2012, sesuai

Djamil Padang NoDokoumen 01.05.41 tanggal 1 November 2010, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.2;Fotocopy Surat Mentri Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP DR M Djamil Padang No.Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14Maret 2012,Hal Bebes sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasiensesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara RSUP.Dr. M.

Djamil Padang No.Kp.03.03/II/325/2012 tanggal08 Maret 2012, fotokopy dari copy copy, selanjutnya diberi tanda T.22;Fotocopy Surat Direktur Utama RSUP. Dr. M. Djamil PadangNo.KP.02.07/II/113/2012 tanggal 10 Maret 2012, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.23;Fotocopy Surat Direktur Utama RSUP. Dr. M.

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : M.HH-444.KU.03.03 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.

Asli Surat Nomor : M.HH-196.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013, Hal : Perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : M.HH-444.KU.03.03 tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.

Bambang Rantam Sariwanto, beserta lampiran ralat/ revisi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-196.KU.03.03 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr. Bambang Rantam Sariwanto.162.

Asli Surat Nomor : M-HH-218.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013, hal perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 November 2012 Nomor : M-HH-444.KU.03.03 Tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.

Asli Surat Nomor : M.HH-322.KU.03.03 Tahun 2013 tanggal 06 September 2013, hal : perbaikan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2013 Nomor M.HH-218.KU.03.03 Tahun 2013 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr. Bambang Rantam Sariwanto.

Tpg161.Hak Asasi Manusia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : M.HH444.KU.03.03 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris JenderalKementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiayaitu Dr.

Asli Surat Nomor : MHH218.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 07 Juni 2013,hal perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tanggal 13 November 2012 Nomor : MHH444.KU.03.03 Tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yangditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.

Asli Surat Nomor : M.HH322.KU.03.03 Tahun 2013 tanggal 06September 2013, hal : perbaikan surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2013 NomorM.HH218.KU.03.03 Tahun 2013 pada Kantor Wilayah KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.

Tpg161,162.163.164.2012 Nomor : M.HH444.KU.03.03 Tahun 2012 yang ditandatanganioleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia yaitu Dr.

I (V/b;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH28.KP.03.03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tergugat ditempatkan sebagai Kepala PusatPenelitian Hakhak Sipil dan Politik pada Badan Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia;Bahwa terhadap Keputusan yang dibuat oleh Tergugat a quo, maka Penggugat telahmengajukan gugatan di Pengadilan

Nomor M.HH28.KP.03.03 Tahun2013, tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di LingkunganKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atasnama Samuel Purba, S.H.,M.Hum. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);3 Bukti P3 : Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 217/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Juni 2014.

Struktural eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyeliadi lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No.179/G/2014/PTUNJKTMenimbang, bahwa dari bukti P 2 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.28.KP.03.03 Tahun 2013 tanggal 27Agustus 2013 tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan darijabatan struktural eselon HI di lingkungan

Menkumham M.HN.03.03 Tahun 2016,beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor : 911, Jalan Sunter BonlevardRaya, Jakarta 14350, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 089/SK/LBH.MS/VII/2018 tanggal06 Juli 2018;HAL .2 PUTUSAN NO. 402/PID/2018/PT.DKI.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 September2018Nomor 1193/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

Desa Mekar Sari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor BAMBANG IRAWAN, S.H,dan RUSMANA, S.H. keduanya advokat pada KantorYAYASAN LEMBAGA BANTUAN = HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta Perubahan No. 2Tanggal 24 Februari 2014 , SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 AkreditasiSK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

,adalah anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantorsekretariat berkedudukan di JI.

Puri Indah mengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (Surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar duaratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUDkepada pihak ketiga atau CV.

PURI INDAHmengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuai dengan suratNo. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkan SPM(Surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyar duaratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUDkepada pihak ketiga atau CV.

BA77/STPI/SPK.BOPP/DSDA.AS/DAKTBH/XII/2016 tanggal 21 Desember2016; dane SPM (surat perintah membayar) Nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan Pengguna AnggaranDinas Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan tahun 2016 kepadaCV. PURI INDAH.Bahwa pembayaran angsuran termint 100% kepada kontraktor pelaksanaCV. PURI INDAH sepengetahuannya sudah sesuai dengan prestasipekerjaan rill di lagangan berdasarkan dokumen yang dilihat dan terimayaitu.

Aceh Selatan dan berdasarkandokumen PHO sudah menyatakan sesuai dan juga sebelumnya telahditerbikan SPM 100% Nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 oleh pengguna anggaran Dinas Sumber Daya AirKab.

PURI INDAH mengajukan permohonan Pembayaran 100%sesuai dengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, danberdasarkan SPM (surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyardua ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepadapihak ketiga atau CV.

HARI RUSMAN, S.H. keduanyaAdvokat dan Penasehat Hukum (Lawyer & Solicitor) padaKantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta Perubahan No. 2Tanggal 24 Februari 2014, SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014,Akreditasi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun2013 Tanggal 31 Mei 2013, Alamat : JI.

Surat Keterangan Pernikahan Tidak Terdaftar atas nama Pemohon I danPemohon II nomor KK.03.03/6/Pw.00/294/2010 tanggal 08 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.III;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orangsaksi ke muka persidangan untuk didengar keterangannya masingmasing bernama :1.

AliSyaifudin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, RahmatSumantri, SH, Ery Kustriyah, SH dan Triana Nurhasanah, SHPara Pengurus Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAMR.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 yang berkantor diPOSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl.

Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon IInomor KK.03.03/6/Pw.00/307/2010 tanggal 14 Desember 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG,selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.I.2;3.

No : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 Tgl. 31 Mei 2013, beralamat di JI.Guntur Sari (Komp.

Kopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.03.03/2/Pw.00/274/2008 antara Suhaimi dengan Susfirmawati, sesuaidengan aslinya;: Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 861/01/Tk.2005 atas namaIlham Perdana Putra, sesuai dengan aslinya;: Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 595 yang terletak diKelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan TanjungHarapan Kota Solok, atas nama Susfirmawati, FakticiaSuhaimi, Dilla Sepri Susanti, Utari Suhaimi dan IlhamPerdana Putra, sesuai dengan aslinya;: Foto Kopi Akta Kematian Nomor 1372KM150520150002atas

anak Pemohon ANAK PEMOHON BinBUDI, Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun1974 adalah sebagai pihak Pemohon sah atas permohonannya dan permohonantersebut masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen ; Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalildalilnya pada pokoknya mohondispenasasi nikah anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON Bin BUDI, Tanggallahir tanggal 08 Agustus 1996 dengan calon istri dengan Calon istrin, lahir 18 tahun,Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Pladen RT.03.03

. 10 DesaCibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yang dalam halini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor BAMBANG IRAWAN, S.H, dan RUSMANA, S.H.keduanya advokat pada Kantor YAYASAN LEMBAGABANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT,Akta Perubahan No. 2 Tanggal 24 Februari 2014, SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014Akreditasi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

SRI HARTINI,SH, KANDIAWAN SS, SH dan KUSWARINI PUJI ASTUTI, SH, MM,Advokat dan Paralegal terdaftar di Yayasan Bantuan Hukum ADILINDONESIAN AGENCY Berdasar UU No 16 Tahun 2013, Tentang BantuanHukum, seSuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, dengan Nomor 33.0045, berkantor di JL. WRSupratman No. 216 Cangkrep Lor Purworejo, berdasar Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Oktober 2013 terdaftar dalam Regester Kuasa KhususPengadilan Agama Purworejo Nomor 391/AVK/13.

., anggotaOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTAUTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan HAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013,kantor sekretariat di JI.