Ditemukan 3065 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 30 /PID.SUS /2018/ PT PLK
Tanggal 3 Juli 2018 — AGUSTINUS Bin HERY
10059
  • kena cukai yang tidak dikemas untukpenjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhitanda pelunasan cukai lainnya.Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:Halaman 2dari 25Putusan Nomor 30/PID.SUS/2018/PT PLK Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pkl 16.00 wib saksiRaditya Ramadhanbersama saksi Teguh Sumantoro (AnggotaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai / KPPBCSampit) dan tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
    kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:Halaman 6dari 25Putusan Nomor 30/PID.SUS/2018/PT PLK Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pkl 16.00 wib saksiRaditya Ramadhanbersama saksi Teguh Sumantoro (AnggotaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai / KPPBCSampit) dan tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
    Pada berkas perkara tidak ditemukan satupun surat yangmenunjukkan adanya koordinasi antara Penyidik Bea danCukai Sampit dengan Penyidik Polri,2.
    Penuntut Umum tidak dengan sungguhsungguh menelitiberkas perkara yang diajukan oleh penyidik (PPNS) Bea danCukai Sampit kepada dirinya,Penuntut Umum menerimabegitu saja berkas perkara dari penyidik (PPNS) Bea danCukai Sampit, selanjutnya merumuskan surat dakwaannya ;Dari alasanalasan hukum di atas, dalam kaitannya satu samalain, Pembanding berpendapat bahwa dengan tidaktergambarnya suatu mekanisme koordinasi kerja yang baik danterpadu, maka tindakan Penuntut Umum menurut hukumbertentangan dengan
Putus : 13-05-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 74/PID/2011/PT.BTN.
Tanggal 13 Mei 2011 — HE JIE
3929
  • kepemilikannya diakuiadalah milik terdakwa dengan maksud menyimpanhandpone handpone tersebut dengan menggunakandecker menghindari pemeriksaan petugas bandaraSoekarno Hatta sehingga terhadap handpone tersebuttidak dikenaipajak ;Bahwa terdakwa HE JIE menyembunyikan barangimport berupa 28 (dua puluh delapan) buah handponemerk Balckberry berbagai type dengan caradilekatkan pada pinggang, tangan dan kaki denganmenggunakan korset berkantong dan karet deckerserta tidak memberitahukan kepada pejabat Bea danCukai
    kepemilikannyadiakui adalah milik terdakwa dengan maksudmenyimpan handhpone handphone tersebut denganmenggunakan decker menghindari pemeriksaan petugasBandara Soekarno Hatta sehingga terhadap handphonetersebut tidak dikenaipajak ;Bahwa terdakwa He Jie menyembunyikan barangimpor berupa 28 (dua puluh delapan) buah handphonemerek Balckberry berbagai type dengan caradilekatkan pada pinggang, tangan dan kaki dengan10menggunakan korset berkantong dan karet deckerserta tidak memberitahukan kepada pejabat Bea danCukai
    2011 telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdihadapan persidangan berupa keterangan saksi saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barangbukti dalam perkara ini, Bahwa ia terdakwa He Jiepada hari Rabu tanggal O01 Desember 2010 sekira jam20.00 Wib bertempat diterminal kedatanganInternasional 2D Bandara Soekarno Hatta TangerangPropinsi Banten, awalnya saksi Cahyadi Yusuf MHidayatdan saksi Favy Hutagalung (keduanya petugas bea dancukai
Register : 08-03-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49287/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
17514
  • Surat Keberatan Nomor: 080/SSS/IMP/III/12/XII tanggal 12 Desember 2012.Pemeriksaan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding yang dikuatkan oleh Terbandingdengan K2013eputusan Terbanding nomor KEP848/KPU.01/2013 tanggal 08 Februaribahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkasbanding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
    Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea danCukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalampemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.2.
    diatas tidak memuat data nilai pabean yangditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumenpenetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
Register : 15-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I VS PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI;
7334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 581 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR I, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Nomor39 Semambung, Gedangan, Sidoarjo 61254;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). Dr. Indra Surya, S.H. LL.M.,2). Dr. Hana S.J. Kartika, S.H. LL.M., 3). Sugeng Apriyanto, 4).
    Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kepabeanan dancukai ; danf.
    Pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;Bahwa selain itu menyatakan suatu perusahaan mempunyai hubunganketerkaitan sebagaimana tersebut dalam surat keputusan objek sengketaadalah bukan merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea danCukai sebagaimana telah diatur dalam ketentuanketentuan tersebut dalamposita gugatan angka 22 di atas, oleh karena itu menjadi nyata jika suratkeputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 atau Peraturan
    Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.011/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentangPenetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau TerhadapPengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan(selanjutnya disebut PMK Hubungan Keterkaitan), dalam menerbitkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai Nomor KEP213/WBC.10/2014
    Putusan Nomor 581 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat
Putus : 10-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 PK/Pdt/2019
Tanggal 10 September 2019 — DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG lawan GANESHA PUTERA PERKASA, PR dan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
12692 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3Desember 2012 yang didasarkan pada PMK Nomor167/PMK.01112011 yang sudah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor46 P/HUM/2011 tanggal 7 Agustus 2012 sehingga perbuatanTergugat tersebut bukanlah termasuk sengketa pajak melainkanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANCUKAI
    Nomor 589 PK/Pdt/2019MENGADILI:z Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI CQ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DANPELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG,tersebut;E Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr.
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAMLESTARI;
3725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai:3. MZ. Firmansyah, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai:4. Rusdianto K. Mardani, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksapada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanandan Cukai:5. Riksi A.
    bahwasecara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebuttelah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerahpabean;Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo dapat disampaikan sebagaiberikut:e PEB dalam perkara a quo adalah Nomor 000409 tanggal 31 Januari2011 dengan tanggal perkiraan ekspor O/ Februari 2011(sebagaimana tertera dalam PEB a quo);e Selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut (realisasi ekspor)adalah tanggal 10 Februari 2011 (Sesuai catatan petugas Bea danCukai
    2011;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbandingsendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasarperhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, haltersebut tidak terjadi adalah pertimbangan hukum yang sangat kelirudan menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajakterkait mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea danCukai
    2) UU 17/2006 besertapenjelasannya);Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggalperkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabeanberdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (5) PMK214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, dan Termohon PeninjauanKembali wajid mengajukan PEB baru apabila tetap ingin melakukan ekspornamun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinyatelah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea danCukai
    Bahwa terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembaliyang diberitahukan melalui PEB Nomor 000409 tanggal 31 Januari 2011berupa CPO sebanyak 2000 MT dengan Tarif Bea Keluar 20% HargaEkspor USD 1.112/MT (Kurs 1 USD = Rp9.041,00), ditetapbkan kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali (in casu Direktur Jendeal Bea danCukai) dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT(Kurs 1 USD = Rp9.030,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayarsebesar Rp5.390.910.000,00 (USD 1.194 x 25% x 2000
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
5827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sudah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Direktorat Jenderal Bea danCukai nomor : LHA22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwapemakaian pita
    sebesar304.834.400 batang rokok = 19.416.400 pak, sedangkan pemakaianpita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebanyak 19.416.200 keping dan masih ada sisa barang dalam proses200 pak;bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan alasan penyerahan BKP yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai denganLaporan Audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai
    Bahwa audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai selesai pada tanggal 23 Juni 2009 sedangkan pemeriksaanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dilakukanberdasarkan laporan pengaduan Masyarakat diinstruksikan olehKepala Kanwil DJP Jawa Tengah II pada tanggal 23 November 2009sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan audit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada aduan darimasyarakat terkait dengan penggunaan cukai palsu;7.
    Pemohon Banding)berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST164/WBC.09/2009 tanggal 19Januari 2009, Tim Audit Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dit.Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan audit atas nama TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk periode 1Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009;Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 801 /B/PK/PJK/2015bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai
    tersebut sesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil AuditNomor : LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalahuntuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Cukai serta mengamankan hakhak negara;bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea danCukai telah melakukan Pencacahan Fisik Sediaan Barang (StockOpname) yaitu untuk : Hasil Tembakau yang telah dilekati PitaCukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku produksi, hasil dariPencacahan Fisik Sediaan
Register : 13-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Made Putriningsih, SH
Terdakwa:
Frank Zeidler
2213
  • Bahwa saat itu saksi bertugas bersama YAKUP HERIAWAN, sedangkanyang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku petugas Bea danCukai Bandara Gusti Ngurah Rai Tuban, BadungBali adalah melakukanpengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barangbawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal KedatanganInternasional Bandara Gusti Ngurah Rai; Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal dengan terdakwaFRANK ZEIDLER dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga denganyang bersangkutan
    hari Sabtu tanggal 08Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita kemudian langsung kamilakukan penangkapan;Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwaFRANK ZEIDLER terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal KedatanganInternasional Bandara Ngurah Rai, TubanDenpasar, beberapasaat setelah pesawat Airways TG 431 rute Bangkok DenpasarBali yang ditumpangi oleh tersangka tiba di bandara;Bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh petugas bea dancukai
    dibawanya itu, tersangka tidak dapatmenunjukkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmengimpor atau memasukkan narkotika jenis Hasis tersebut keBaliIndonesia ;Ahli YAN T.F.SITORUS.Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejakbulan Oktober 2017 dan jabatan ahli sekarang ini adalah sebagaiKepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Beadan Cukai Ngurah Rai TubanDenpasar dimana tugas tangggungjawab ahli adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dancukai
    diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan jenisHasis, kemudian diambil sedikit dan ditanyakan kepada saya ini apa,saya jawab tidak tahu, kemudian benda tersebut di cek oleh petugasBea dan Cukai dengan menggunakan teskit dan petugas Bea danCukai menjelaskan kepada tersangka sesuai dengan hasil teskitbahwa benda tersebut positip hasis, sambil menunjukan hasil teskittersebut kepada terdakwa, kemudian tersangka dibawa ke ruanganBea dan Cukai yang masih ada di areal Bea dan Cukai, kemudianbadan saya
    Bahwa terdakwa sudah tahu membawa masuk (impor) hasis dilarangoleh peraturan atau UndangUndang Indonesia; Bahwa pada saat terdakwa menuju ke areal pemeriksaan Bea danCukai, terdakwa ada menulis Custom Declaration BC. 22 tertanggal 8Desember 2018 yang sudah terdakwa tanda tangani sendiri danformulis Custom Declaration BC 22, terdakwatulis Tidak, artinyaterdakwa tidak membawa Narkotika; Bahwa terdakwa n tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45180/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10819
  • hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanyakekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan olehkesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderalmembuat penetapan kembali.bahwa tentang ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 10 ayat (1),ayat (la), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea DanCukai
    Atau Pejabat Bea Dan Cukai yang telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 122/PMK. 04/2011tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea DanCukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai yang menyatakan : (1Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeat) waktu 2 (dua) tahun sejak
Putus : 06-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X7 Nomor 6, Plaza 89, Lt. 5, Setia Budi,Jakarta Selatan, Jakarta, yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemeriksa Bea danCukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008242.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP99/WBC.20/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPPBK Nomor:000041 tanggal 26 April 2018 dan menyetujui banhwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 11.312.740.000;3.
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. UNZA VITALIS;
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 774/B/PK/Pjk/2019Bahwa dapat disimpulkan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk untukSprayers dengan Pos Tarif 9616.10.10.00, Negara asal China oleh KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean TanjungEmas sesuai SPTNP004367 yang dikuatkan Keputusan Pejabat Bea danCukai Nomor KEP207/WBC.09/2014 tanggal 22 Desember 2014 tidakdapat dipertahankan dan harus digugurkan dan maka dari itu PemohonBanding mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat unutuk meninjaukembali dan membatalkan
    , bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Mei 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut68667/PP/M.IVB/19/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP207/WBC.09/2014 tanggal 22 Desember 2014, tentang PenetapanAtas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea danCukai
Register : 20-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3577 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said Kav.X7, Nomor 6, Jakarta, yangdiwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU456/BC.06/2019, tanggal 3 Desember 2019;Termohon
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 005191.40 terkait pemeriksaansidang sengketa banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP40/WBC.20/2018, tanggal 7 Mei 2018, tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000005, tanggal 11 Januari 2018, dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluar yangsebelumnya telah dibayar sebesar Rp9.544.147.000;3.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — MARY JANE FIESTA VELOSO
515353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit Narkoba Polda DIY untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima NarkotikaGolongan (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah taskopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yangberwajib;Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkusan aluminium foil yangdibalut dengan
    Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit. Narkoba Polda DIY untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima NarkotikaGolongan (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tasHal. 4 dari 21 hal. Put.
    Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit.
    Petugas Bea danCukai Yogyakarta menyobek travel bag tersebut dan di dalamnyadiketemukan sebuah bungkusan kertas aluminium foil yang berisi serbukberwarna coklat muda kekuningan yang menurut petugas setelah ditestadalah barang terlarang berupa Heroin, setelah ditimbang Heroin ituberatnya 2611 gram. Bahwa Terdakwa mau membawa travel bag itu dariKualalumpur ke Yogyakarta karena Sdri.
Putus : 08-07-2010 — Upload : 09-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300/C/PK/PJK/2009
Tanggal 8 Juli 2010 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI PASA DJATIROTO vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
80130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesalahan pada Pasal 3 ayat (2) angka 2 Keputusan DirektoratJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP11/BC/1996 tanggal 1 April1996 yang semula tertulis Kerosin (Minyak Tanah).....diralatmenjadi ....Minyak tanah distillaat ;Bahwa berdasarkan Surat Terbanding Nomor 167/BC/1998 tanggal 14Februari 1998, juncto Surat Kepala kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea danCukai Probolinggo dengan Nomor S182/WBC.07/KI.13/1998 tertanggal 25Februari 1998 juncto Surat Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea danCukai dengan
    Surat Keberatan :Dalam Surat Keberatan yang kami ajukan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai melalui Surat Nomor HODJBDC/08.003 tanggal 7 April 2008dikemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa kami tidak menyetujui/keberatan atas keputusankeputusan KPPBea dan Cukai Nomor S430/WBC.11/KPP.08/2008 tanggal 19 Maret2008 tentang Penagihan Kekurangan Pembayaran Cukai dan SanksiAdministrasi berupa denda seluruhnya Rp. 115.117.792.500.
    Surat Keputusan Keberatan :Atas Surat Permohonan Keberatan tersebut, Direktur Jenderal Bea danCukai telah menolak permohonan yang diajukan melalui Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008 denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.
    No. 300/C/PK/PJK/20093.3.dimaksud, Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Bea danCukai dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3)UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007, sehingga KeputusanKeberatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang baru diterima olehPemohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Juni 2008, menjadi cacathukum dan batal demi hukum (vernitiegbaar) ;Mengenai pengertian batal di dalam Kamus Hukum yang disusunoleh Prof.
    Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;Seperti ditulis dalam butir (2) Surat Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor S167/BC/1998 disebutkan bahwa ketentuan bahanpencampur berupa minyak tanah dalam perusahaan etil alkoholmenjadi spiritus bakar tersebut sejak berlakunya Besluit van denDirecteur van Financien Nomor DA 44/1/2 tanggal 24 Februari1941 (Kennisgeving Nomor 62 Tahun 1941) juncto G.V.V.
Register : 12-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Putu Oka Surya Atmaja, SH.
Terdakwa:
Ngir Man Gurung
4465
  • GURUNG, sehingga dilakukan pemeriksaan lebihmendalam terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa namun tidakdiketemukan barang terlarang apapun, oleh karenanya pemeriksaan kembalidilanjutkan terhadap rongga pencernaan Terdakwa, dengan cara melakukanrontgen di Rumah Sakit BIMC jalan Bay Pas Ngurah Rai Kuta Badung,kemudian berdasarkan hasil Rontgen diindikasikan terdapat bendamencurigakan di saluran pencernaan Terdakwa NGIR MAN GURUNG sehinggaTerdakwa NGIR MAN GURUNG kembali dibawa menuju ke kantor Bea danCukai
    Bandara Gusti Ngurah Rai, selanjutnya terhadap diri Terdakwa NGIRMAN GURUNG dilakukan penindakan lebih lanjut dengan cara interograsi danmemberikan makanan kepada Terdakwa agar dapat melakukan prosespencernan dan mengeluarkan benda yang tersimpan dalam ronggaHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Dpspencernaanya yang ditangani olen Saksi REZA BAHY AUFA di Kantor Bea danCukai Bandara Gusti Ngurah Rai Bali hingga akhirnya Terdakwa berhasilmengeluarkan benda berupa 63 (enam puluh) tiga
    Bandara Gusti Ngurah Rai, selanjutnya terhadap diri Terdakwa NGIRMAN GURUNG dilakukan penindakan lebih lanjut dengan cara interograsi danmemberikan makanan kepada Terdakwa agar dapat melakukan prosespencernan dan mengeluarkan benda yang tersimpan dalam ronggapencernaanya yang ditangani olen Saksi REZA BAHY AUFA di Kantor Bea danCukai Bandara Gusti Ngurah Rai Bali hingga akhirnya Terdakwa berhasilmengeluarkan benda berupa 63 (enam puluh) tiga buntalan plastik menyerupaikapsul warna putih yang di
    di Terminal kedatanganInternasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta Badung, sesaat setelahpesawat Air Asia FD 398 rute Don MueangDenpasar yang ditumpangioleh Terdakwa NGIR MAN GURUNG mendarat diBandara InternasionalNgurah Rai Tuban Kuta Badung; Bahwa karena pemeriksaan dan atau penegahan tersebut merupakanrutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang manasetiap penumpang yang baru tiba di Terminal kedatangan Internasionalbandara Gusti Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea danCukai
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1308 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. FREEPORT INDONESIA;
12225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1308/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, JakartaTimur 13230;Dalam hal ini diwakili oleh Rahmat Subagio,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan,Banding dan Peraturan, pada Direktorat Jendeal Bea danCukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU268/BC.06/2019
    Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor KEP12/WBC.20/2018, tanggal 6 Februari 2018: Mengadili Sendiri:4. Menetapkan bahwa ~~ Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991, untukmenundukkan diri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan KhususOperasi Produksi (IUPK OP) dan membayar bea keluar:5.
Register : 14-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45954/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11626
  • ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPEdisampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Beadan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatanke Sarana Pengangkut.Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlahCPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya LaporanSurveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea danCukai
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; ataub. telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yangbersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalambentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yangseharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea danCukai
    ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai
    tidakdikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskanmengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor PabeanPemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalampelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secarakhusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
Register : 24-07-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 365/Pid.Sus/2015/PN Tjb
Tanggal 27 Oktober 2015 — - ZULHAM SITORUS
6316
  • tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa ia terdakwa ZULHAM SITORUS, pada hari Senin tanggal 25 Mei2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Mei 2015 bertempat di perairan Tanjung Siapi api Kabupaten Asahanyang merupakan wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan Bea danCukai
    muatan kapal,oleh karena kapal KM.SERINA GT.15 bermuatan pakaian bekas danbawang merah yang merupakan barang larangan dan dibatasipemasukannya dan tanpa dilengkapi dengan Manifes muatan kapal,maka kapal KM.SERINA bersama terdakwa dan 5 (lima) orang ABKdiamankan oleh petugas Bea dan cukai, sementara kapal KM.SERINA GT.15 tidak dapat di kemudikan karena mengalami kerusakan,selanjutnya kapal KM.SERINA GT.15 ditarik berdampingan oleh KapalPatroli BC 9004 menuju Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai
    UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa ZULHAM SITORUS, pada hari Senin tanggal 25 Mei2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Mei 2015 bertempat di perairan Tanjung Siapi api Kabupaten Asahanyang merupakan wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan Bea danCukai
    500 (lima ratus) karung bawang merah asal Birma denganberat 10 (Sepuluh) kilo gram dan pakaian bekas/Balpress sebanyak 290(dua ratus Sembilan puluh) bal yang tidak terdaftar dalam manifestbarang bawaan kapal;Bahwa saat dilakukan penindakan terhadap kapal KM.SERINA GT.15No.215/PPb terdakwa hanya menunjukkan surat berupa Invoice, DeliveryOrder, serta dokumen kapal lainnya;Bahwa ketika kapal KM.SERINA GT.15 No.215/PPb tersebut ditarikmenuju dermaga pangkalan patroli Kanwil Direktorat Jenderal Bea danCukai
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT NAGAMAS PALMOIL LESTARI
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Seksi Bantuan Hukumpada Direktorat Peneriamaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;3. LULUS HADI P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai , DirektoratJenderal Bea dan Cukai;4. M.Z. FIRMANSYAH, S.H., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai ,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. RUSDIANTO K.
    Bahwa Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat 1) huruf c Peraturan MenteriKeuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluarbertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan TempatPenimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor P401BC12008 tentang Tata Laksana Kepabeanan diBidang
Putus : 31-01-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/C/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — PT. GUPTA SAKTI JAYA UTAMA >< DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mentransfer Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusHalaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 526/C/PK/PJK/2010.ribu rupiah) ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI kepada Bank BNI Syariahdengan Nomor rekening : 179179175 pada tanggal 01 Pebruari 2010 (terlampir).Putusan Pengadilan PajakPutusan Pengadilan Pajak No.Put.20312/PP/M.XIV/19/2009 diputus tanggal 18Agustus 2009 diucapkan tanggal 27 Oktober 2009 yang berbunyi : MenyatakanPermohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai
    Nilai Pabean (CIF) : SGD 325.125,00 Dalam Putusannya, Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok, menetapkan Nilai Pabean kami menjadi : SGD578.072,25 dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran BeaMasuk No. S037499/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2008 tanggal 12 Desember 2008,dengan perincian kekurangan sebagai berikut :a. Bea Masuk : Rp. 252.304.447,00b. PPN Impor : Rp. 227.074.003,00c. PPh Pasal 22 Impor :Rp. 56.768.501,00d.