Kodam Jaya/Jayakarta yang dicatatkan dalam buku IKN TNI AD NomorRegistrasi 30501001 dan masuk Simak BMN Kemkeu RI adalahkeliru dan salah;Sebab ternyata tidak ada apapun alasan Kodam Jaya/Jayakartacq. TNI AD/Tergugat mengatakan rumah milik Penggugat yangdibangun Penggugat sendiri dikatakan rumah dinas KodamJaya/Jayakarta cq.

Memerintahkan Tergugat mengusulkan untukmencoret/menghapus tanah seluas + 525 M2 pertapakan rumah milikPenggugat dari dalam Daftar Buku Inventaris Kekayaan Negara NomorRegister 30501001 dan pencoretan dan penghapusan dalam Simak BMNKemkeu RI;12.

Kemudian dalam petitum Penggugat Nomor 8, 10 dan 11 halaman 17berisi tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan cacat hukum,tidak berkekuatan hukum dan mencabut serta membatalkan suratPangdam Jaya kemudian mencoret/menghapus daftar Buku InventarisKekayaan Negara Nomor Register 30501001 dalam Simak BMNMenkeu RI;c.

Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan Kodam Jaya/Jayakarta adalah berupa rumah dinas dengan status milik TNI AD cq.Kodam Jaya/Jayakarta tercatat dalam buku IKN TNI AD Nomor Reg.30501001 dan masuk Simak BMN Kementerian Keuangan RI cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI serta tercatat dalam KartuIdentitas Barang (KIB) Nomor UAKPB 012.22.01.344458.002.KDtertanggal 04122013, sehingga Menteri Keuangan cq.

Kodam Jaya/Jayakarta tercatatdalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) TNI AD Reg. 30501001 danmasuk SIMAK BNN Kementerian Keuangan RI cq.

merupakan Barang Milik Negara yangtidak ada relevansinya sama sekali dengan pihak para Penggugat karenaobyek sengketa Diperoleh Tergugat sejak Tahun 1953 melaluipenguasaan tanah negara yang kemudian dipergunakan untuk RumahJabatan Komandan Peleton Kavaleri dan sejak saat itu pula didaftarkandalam Buku Inventaris Kekayaan Negara Penguasaan TNI AD denganNomor 31405017WILAYAH DENZIBANG 4/XIV Parepare dan telahterdaftar sebagai BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (masuk dalam SIMAK

Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yangmenguasai obyek sengketa yang berasal dari TANAH NEGARA sejaktahun 1953 digunakan sebagai rumah dinas Komandan Peleton Kavaleriterdaftar dalam BUKU INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA NO.REGISTRASI 31405017 WILAYAH DENZIBANG 4/XIV Parepare dan telahterdaftar pula sebagai BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (masuk dalam SIMAK BMNKementerian Keuangan RI) dengan Kartu Inventaris Barang Nomor2.01.01.01.002.

para Penggugatpoint 4, 5, 6, 7 obyek sengketa diperoleh Tergugat sejak tahun 1953Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2018/PN Premelalui penguasaan tanah negara yang kemudian dipergunakan untukrumah jabatan Komandan Peleton Kavaleri dan sejak saat itu puladidaftarkan dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara Penguasaan TNI ADdengan Nomor 31405017 wilayah DENZIBANG 4/XIV Parepare dan telahterdaftar sebagai barang milik negara di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia (masuk dalam SIMAK

Registrasi 31405017Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prewilayah DENZIBANG 4/XIV Parepare dan telah terdaftar pula sebagaibarang milik negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (masukdalam SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI) dengan Kartu InventarisBarang Nomor 2.01.01.01.002. Dengan Nomor Urut Pendaftaran 18 danNo. Kode UAKPB 012.22.19.344322 Luas 806 M?

Namun didalam petitumnya tidak ada permohonansebagai ahli waris dari almarhumah lbu Sawi, oleh karenannya sangatlahHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Kwgtidak beralasan secara hukum dari Penggugat, untuk menyatakan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan hukum antara Penggugatdengan almarhumah ibu Sawi, maka dengan sangat jelas juga gugatanPenggugat tidak dapat dimengerti alias kabur;Bahwa kalau kita simak dengan teliti, gugatan

Namun didalam petitumnya tidak ada permohonansebagai ahli waris dari almarhumah lbu Sawi, oleh karenannya sangatlahtidak beralasan secara hukum dari Penggugat, untuk menyatakan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan hukum antara Penggugatdengan almarhumah ibu Sawi, maka dengan sangat jelas juga gugatanPenggugat tidak dapat dimengerti alias kabur;Bahwa kalau kita simak dengan teliti, gugatan penggugat, antara positadengan petitum saling bertentangan

ARCE.e Bahwa hasil dari Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut masihterdapat kekurangan itemitem pekerjaan yang dituangkan dalamBerita Acara Nomor 03/PBLSB/PHO/X2017 kesimpulan yaitu :** Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dapat diterima sesuai daftar SIMAK+ Menyelesaikan pekerjaan yang belum rapi sesuai dengan catatanfisik+ Lampiran dibuat 3 rangkap+ Dapat diproses sesuai denga aturan yang bernaku berdasarkankontrake Bahwa berdasarkan lembar checklist pemeriksaan di lapangan,berikut adalah data kekurangan

ARCE.e Bahwa hasil dari Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut masihterdapat kekurangan itemitem pekerjaan yang dituangkan dalamBerita Acara Nomor 03/PBLSB/PHO/X2017 kesimpulan yaitu :+ Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dapat diterima sesuai daftar SIMAK+ Menyelesaikan pekerjaan yang belum rapi sesuai dengan catatanfisik+ Lampiran dibuat 3 rangkap+ Dapat diproses sesuai denga aturan yang bernaku berdasarkankontrake Bahwa berdasarkan lembar checklist pemeriksaan di lapangan,berikut adalah data kekurangan

ARCE, KontraktorPellaksana PT MEKAR JAYA PRATAMA.10.Mutual Check O (MCO) Satker Penataan Bangunan DanLingkungan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Penataan KawasanPengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau KabupatenDharmasraya, Kontraktor Pellaksana PT MEKAR JAYA PRATAMA.11.Foto Dokumentasi Penataan Kawasan Pengembangan Kota HijauRTH Smpang Silago Kabupaten Dharmasraya, Konsultan PengawasCV.ARCE.12.Dokumen Daftar Simak Data Laporan Adminitrasi Kontraktor DalamRangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO

) yang dilaksanakanhari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 beserta lampiran lembar CheckList Pemeriksaan Di Lapangan.13.Dokumen Daftar Simak Data Laporan Adminitrasi Kontraktor DalamRangka Serah Terima Pekernjaan Kedua (FHO) yang dilaksankan hariSelasa tanggal 17 April 2018.14.Rekapitulasi Biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kosong/BOQ pada Pekerjaan Penataan Kawasan Pengembangan KotaHijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya15.Dokumen Pembayaran Pekerjaan PT.

KementerianKehutanan Republik Indonesia pada Balai Pengelolaan DAS Brantastelah masuk dalam pelaporan Sistem Informasi Manajemen AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan nomor Kartu IndentitasHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pat.G/2017/PN SDAbarang (KIB): 2.01.01.04.001.KIB7 dan tanah seluas 1289 m2berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.10/Desa Buduran atas namaPemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia pada Balai Pengelolaan DAS Brantas telah masuk dalampelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) dengan nomor Kartu Indentitas barang (KIB):2.01.01.04.001.KIB8, telah ditetapkan status penggunaan BMN olehpengelola barang (Kementerian Keuangan) nomor: KEP01/KM.06/WKN.10/2014 tanggal 8 Januari 2014.d.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawabarangbarang inventaris kesatuan, dan kesatuan berusahamencari Terdakwa ketempattempat yang biasa di datangiTerdakwa namun tidak diketemukan.Saksi2 :Nama Lengkap : Nirwan Tri Hadi Sudarwanto, S.SosPangkat/NRP : Sertu/21100235000691Jabatan : Baur Simak BMN Siwat RaimaKesatuan : Yonarmed 18/KompositTempat, tgl.

AlviChomariyati, dokter pada Klinik unum "DANDER MEDICAL CENTER"Bojonegoro.beteeeeeeees Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 80 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut PenasehatHukum Terdakwa II mengajukan keberatan sebagai berikut:Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntutumum yang telah bersusah payah menguraikan surat dakwaan yang kami bacadan simak

Saya baca dan simak apa isi gugatan Penggugat sehinggagugatannya dikabulkan ternyata banyak sekali kebohongan yang dilaporkanpenggugat tidak sesuai dengan fakta ataukah penggugat telah tidak sadar atauhilang ingatan dan mungkin juga desakan tertentu pada dirinya, itu sebabnyapada kesempatan yang diberikan kepada saya yaitu Memori Banding saya akanjawab dan bantah apa yang dia permasalahkan Penggugat.1. Pada mediasi pertama dia (Penggugat) langsung menyatakan ingin cerai;2.

Putusan Nomor: 330/Pdt.G/201 7/PA.TTDMenimbang, bahwa tujuan perkawinan antara lain adalah untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, berlandaskan mawaddahdan rahmah (vide al Quran surat alRum ayat 21.Jas5 Lgill IgiStuid L515 3 ASwdil Se ai ab al sOg 38855 esoly U3 9 ul aa> 55 6Dan tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan simak ite isteriisteridari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasa tenteramkepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada

Bahwa jika di simak dan diteliti buktipukti surat dan keterangan saksikeseluruhan bukti dan keterangan saksisaksi tersebut secara hukumtidaklah membuktikan kebenaran dalildalil gugatan PenggugatTerbanding, sebab surat bukti bertanda P.1, vaitu berupa surat kuasadari ahli waris Hawa Binti Daramang dengan Mustang Dg Serang danSurat bukti bertanda P,2 berupa surat keterangan warisan, bahwa buktiP.1 dan P.2, diatas sama sekali bukanlah bukti kepemilikan tanahsengketa, sebab tanah sengketa tersebut telah

keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 bulan atau lebihsecara berturutturut;Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat dan Tergugat II melakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumah yang dijadikanjaminan hutang Penggugat karena Penggugat mengalami keterlambatanpembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut maka haltersebut harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugattelah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diri Tergugat ;Bahwa apabila kita simak

Dan selanjutnya yang akan kami uraikan lebih jauhdalam eksepsi kami adalah tentang eksepsi kompetensi absolute;Marilah kita simak yang tersebut dalam Pasal 134 HIR " Jika suatu perselisihanitu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka padasetiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakimHalaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Padt/2015menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinyakarena jabatannya".

BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPNIndramayu);Marilah kita pahami bersama perihal tersebut di atas;Kita simak pendapat berikut:H. Ujang Abdullah,SH.,M.si.

Bahwa yang dimaksud Surat dakwaan disusun secara cermat, didalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tidak dijelaskan pengertian cermat tersebut, namun sebagai acuan pengertian cermat marilah kita simak beberapa petunjuk untuk mengartikan pengertiancermat tersebut yaitu :Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak BMN LPP RRI NunukangBerdasarkan SK Nomor B001/RRINNK/SK/2016 tanggal 1 April 2016 Bulan Juli2016 yang dikeluaran oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai Kemudian Ketua Majelis memberikode P.78.

dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.5Fotokopi Daftar Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan LPP RRINunukan Berdasarkan SK Nomor B001/RRINNK/SK/2016 tanggal 8 januari 2016Bulan Juli 2016 yang dikeluaran oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yangtelah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberikode P. 6Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak

atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?

tercantum dalamSimak tanah eks.bukti surat Tergugat asal/Terlawan II in casu) namuntidak menyebutkan alas hak hukum (Recht Title) Pelawan yang terkaitdengan cara penguasaan dan pemilikan tanah terperkara in casu, jugatidak terdapat perincian yang jelas tentang kerugian nyata pihak pelawanin casu, akibat pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya, sedangkanpihak Pelawan in casu pun justru telah membenarkan jika pihak TerlawanlI/tersita in casu juga mempunyai hubungan semata dengan namapemegang Rincik/Simak

Bupati Bengkulu Utara untukmembantu penyelesaian masalah tanah Objek Sengketa dengantembusan surat kepada Dandim 0423 Bengkulu Utara dan Kepala KantorPertanahan Bengkulu Utara;Hal 5 dari 13 Halaman Put.No.14/PDT/2018/PT.BGL13.Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2017, Penggugat menerimasurat dari Dandim 0423 Bengkulu Utara No.B/99/II.2017 perihal LaporanPermasalahan tanah Kodim 0423/BU yang pada intinya memberitahuanbahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Kodim 0423/BU yang terdaftarpada asset SIMAK

HOSCokroaminoto No. 4141A Menteng Jakarta Pusat tersebut, dimiliki olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilinat dari pencatatandan pembukuannya serta input di Aplikasi SIMAK BMN (Barang MilikNegara) pada tahun 2012;Bahwa buktinya adalah terekam didalam bukti laporan milik Negara (idalam system);Bahwa pelaporan Barang Milik Negara dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1 sudahbenar;Bahwa pihak Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1

HOS CokroaminotoNo. 41 Menteng Jakarta Pusat sudah di daftarkan atau di catatkan dalamDaftar milik Negara yang saat ini di sebut Simak BMN yang dijadikan AsetSurat Berharga Syariah Negara dengan dasar Akta Jual Beli danPelepasan Hak No. 32 tanggal 17 Mei 1963 yang di buat di hadapanAtmadireja pengganti dari Soetrono Prawiroatmojo Notaris di Jakarta danrumah, tanah bangunan tersebut dijadikan Jaminan Surat Utang Negara(SBSN) berdasrkan Keputusan Kementrian Keuangan No. 06/KM.08/2010tanggal 01 Januari

di Jalan HOS Cokroaminoto No. 41 dan 41A Menteng Jakarta masukdalam program SBSN Tahun 2011, tetapi tidak ditemukan dalam SIMAKBMN;Bahwa terhadap surat Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan LelangJakarta Nomor S318/WKN.7/KNL.01/2012 tanggal 14 Nopember 2012,Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan telah menjawab dengan surat Nomor 138527/A1.3/LK/2012,yang pada pokoknya pada pelaksanaan IP oleh KPKNL Jakarta I, asetberupa tanah dan bangunan tidak tercatat dalam SIMAK

BMN SetjenKemendikbud oleh karenannya, aset telah dicatatkan ke dalam SIMAKSetjen Kemendikbud pada Semester II Tahun 2012;Bahwa diketahui kemudian terdapat surat palsu Kepala Biro UmumSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor138527/A1.3/LK/2012, yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunanyang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto 41 dan No. 41A di MentengJakarta Pusat tidak terdaftar atau tercatat dalam SIMAK BMN (bukanmerupakan aset) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidiakan

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggapsebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkepersonen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rech personen) tidakdapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan

Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negarayang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m? (tiga jutatujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektarare)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK3): Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m?

Apabila dalam jangka waktu selama 5tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yangmengajukan gugatan hukum dan membatalkannya bedasarkan suatuputusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti hak yangsempurna dan sebagai bukti autentik atas pemilikan dan penguasaan objektanah;Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalamDokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan

Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) ;a.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketamerupakan Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan KerjaKementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI AngkatanDarat cq.

sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor KIB 1Kode Barang 2.01.01.04.001.12 dalam Laporan Barang Milik Negara padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq Tergugat Il;Bahwa Kementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNIAngkatan Darat cq.