Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0660/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 29
25 — 29
Bahwa perikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus PErawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satuanak yaitu Lailin Farida, umur 6 tahun;5.
Upload : 18-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Ghofur bin Muhammad Djajadi
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelummemberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yang padapokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai prosedurtanpa ada penekanan maupun paksaan dan alat bukti Surat, yaitu BeritaAcara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA15) yang pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkanbahwa Terdakwa mengakui bahwa sabusabu tersebut adalah milikTerdakwa dan disimpan di lemari baju dalam
Putus : 16-04-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 97/PID.B/2014/PN.CBN Tanggal 16 April 2014 —
14 — 7
14 — 7
Kainsarung warna kombinasi merah hijau, motif garis, bahan katun.Benda samping mayat : tidak ditemukan.Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan.Lembam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merahkeunguan dan silang pada penekanan.7.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 344/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
86 — 8
86 — 8
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898 K/PID/2011 Terdakwa; M. Iksan Tohir, dk
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ParaTerdakwa dengan fakta kejadiannya perkara adalah tidak dapatdisetujui oleh Para Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karenasematamata didasari adanya janji dan permintaan sertapembicaraan yang cukup panjang dan damai antara saksi Soewajidengan Para Terdakwa dan saksi Indarto yang cukup kental denganpenyelesaian utang tanoa adanya paksaan atau penekanan dankeributan yang berlebihan. Jadi sama sekali Para Terdakwa tidakHal. 5 dari 10 hal. Put.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 461/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
22 — 12
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Blk Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 14
11 — 14
Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 272/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di RT/RW 006/002Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnyaberpisah;4.
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 425/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 28 Agustus 2014 — Slamet Suwandi Bin P. Jamin
31 — 6
31 — 6
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SLAMET SUWANDI BIN P.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 633/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 286/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-02-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.Mks Tanggal 7 Oktober 2014 — P VS T
89 — 35
89 — 35
., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulah penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danKuasa Hukum Tergugat/Penggugat pada saat Peninjauan Lokasi, dantawaran Tergugat tersebut melalui Ketua Majelis menurut PenggugatHal.11 dari 81 hal. Put.
Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mulia dan terhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 554/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
22 — 7
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 288/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 12
21 — 12
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 659/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 11
26 — 11
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2314/Pid.B/2018/PN Tng Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DESI MARJANTI, SH
Terdakwa:
STEVAN RONALDO Als STEVAN Ad. HERSON WURAGA
116 — 14
DESI MARJANTI, SH
Terdakwa:
STEVAN RONALDO Als STEVAN Ad. HERSON WURAGA
116 — 14
Luka berwarna kemerahan dantidak ada perdarahan yang aktif serta dirasakan nyeri pada saatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2314/Pid.B/2018/PN Tng t penekanan;Kesimpulan:Pada pemeriksaan korban seorang lakilaki berumur dua puluh tujuhtahun terdapat luka lecet pada daerah leher kanan. Luka tersebut akibatkekerasan tumpul.
Putus : 19-08-2009 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN MARISA Nomor 43/Pid.B/2009/PN.Mrs Tanggal 19 Agustus 2009 — YAMAN ISHAK
65 — 28
65 — 28
BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan
Register : 12-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Tnk Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.