Ditemukan 2445 data
107 — 29
Jakart Pusat, Dilingkungan Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan pengadaan UPS untukSMAN/SMAKN di Sudin Dikmen Jakarta Pusat dalam anggran APBD murniPemrov DKI Jakarta maupun di APBDP tahun anggaran 2014 ; pelaksanaanlelang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2014 ; terdakwa mengajukanpermohonan lelang kepada Kepala ULP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengansurat Permohonan lelang Nomor : 2242/077 tanggal 28 Oktober 2014 denganbesar Pagu Anggaran
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
194 — 43
Kes;Bahwa untuk pengadaan peralatan Kesehatan Kabupaten Kubu Rayatahun anggran 2013 menggunakan anggaran bersumber dari APBNMurni TA. 2013;Bahwa saat pembahasan Desh Anggaran di Jakarta Terdakwabersama ANDI SUMADI, ZULLUTHFI, Titus Nursiwan, ada bertemudengan ZULKARNAIN dan Terdakwa Hansen di Jakarta, saat itubelum ada pembicaraan mengenai pengadaan alatalat kesehatan;Bahwa yang dimaksud Terdakwa dengan ZULKARNAIN adalahDirektur PT.
2913 — 29
ditelahdisepakati bersama;Bahwa paket pekerjaan pemeliharaan/pelengkap Jalan Delima pada DinasPekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015, kamitidak memperhitungkan keuntungan pihak rekanan, keuntungan diberikankepada penyedia jasa apabila seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan sesuaiKontrak/Addendum/RAB/ Gambar;Bahwa ahli turun melakukan pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2018, denganmetode pemeriksaan yakni kami klarifikasi ke Penyidik;Bahwa dokumen yang dipegang oleh ahli adalah Dipa Anggran
169 — 44
Berdasarkan Perda No.3 tahun 2004 tanggal 12Januari 2004 tentang penetapan APBD KotaCirebon anggran DPRDdan Sekterarian DPRDKota Cirebon adalah sebagaimana anggaransebelum perubahan tersebut.eBahwa anggaran APBD awal untuk DPRD Kota Cirebon tahun 2004sebagaimana terdapat dalam Perda No. 3 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:a.
107 — 29
Rp.51.310.624.Rp.546.416.450,> Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahuiPPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) meneliti kelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untuk ditandatanganiPengguna Anggaran dan dikirimkan ke Kepala DPPKADselaku Bendahara Umum Daerah.Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKAD mengeluarkanSP2D
1.YUSUF SUMALONG, SH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.PUTU SUDARSANA, SH
4.WINARKO, SH
Terdakwa:
IR . J.E SENDJAJA, MBA
425 — 350
VAELENTINUS ADHI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir print out Gmail dari Vaelentinus Adhi, tanggal 20 Desember 2016 tentang Anggaran KTA 15 M Pembayaran via BRI, beserta 1 (satu) lembar foto copy nama supplier/subkon;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir print out Gmail dari Vaelentinus Adhi, tanggal 14 Februari 2017 tentang Detail pengajuan anggaran 88 M beserta lampiran berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy print out anggran final 88 M;
- 1 (satu) lembar foto
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
BUN SI FAT Alias ALUT
131 — 52
48. 6 (enam) lembar fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 109/SETDA/Tahun 2019 Tanggal 7 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggran 2019.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana ALokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
237 — 447
Bangka Tahun Anggran 2016diantaranya mulai dari awal yaitu : Setelah menerima SK sayamelakukan survey lapangan bersama Pengawas Lapangan,kemudian melakukan Pre Kontrak Meeting bersama rekanan danPPK.
68 — 21
Aceh Timur, yangditunjuk berdasarkan SK Tahun 2009 yag dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Aceh Muhammad Ilyas, SE;Bahwa didalam SK tersebut tugas saksi yaitu mengawasi/memantauproses pelaksanaan pembagunan gedung dan rumah dinas guru terpencildikabupaten daerahnya, menyetujui/mengesahkan progres/kemajuanpelaksanaan pembagunan rumah guru terpencil di daerah Aceh Timur;Bahwa berdasarkan SK tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepalaDinas melalui Kuasa Pengguna Anggran dan PPTK;Bahwa pekerjaan
152 — 40
ANUGERAHNUSANTARA dalam jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan37.38.39.40.41.42.43.44.PR.01.05/3/1344/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal : penggunaanPAGU dalam APBNP tahun anggran 2008 dari bagian anggaran 069di Departemen Kesehatan kepada Dirjen Anggaran Ill DJA Departemen Keuangan.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Surat No.PR.01.04/1.1/2632/2008 tanggal 17 September 2008 perihalpenyampaian draft RKA KL APBNP TA 2008 dari bagian Anggaran069 kepada Kepala Biro Perencanaan dan
85 — 35
bergantung pada DPA (Dokumen PelaksanaanAnggaran) pada SKPD yang bersangkutan Pada prinsipnya hal itubisa dilakukan kelanjutan apabila proyek tersebut multi years ;Bahwa, sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri No.13tahun 2006 judul bisa saja dirubah apabila kegiatan itu masukpada pembiayaan investasi jangka panjang, namun dalamkegiatan perkara ini menurut saksi tidak sinkron antara kegiatanyang dilaksanakan dengan jumlah anggaran biaya yangdikeluarkan ;Bahwa untuk proyek dana bergulir tahun anggran
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
MAX A. BEAY
127 — 44
- Asli Kwitansi nomor 0883 tanggal April 2017 sejumlah Rp.5.550.000,-untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakasanakan realisasi anggran pilkada PPK/PPS Kec. Huamual belakang, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
173 — 68
Wahyudin Alias Yudi yang memberitahu kepada Saksi bahwa diayang mengurus anggran pengadaan alat fitness untuk tahun 2014 ini keAnggota DPRD DKI Jakarta (sdr. Fahmi Zulfikar HASIBUAN).
132 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
intern instansi.Selanjutnya dalam proses seleksi ulang pekerjaan Pemetaan DanPendataan Pendidikan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dalamrangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan TahunAnggaran 2010, Terdakwa Suhenda melakukan perbuatan melawan hukum,sebagai berikut:1) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSP Balitbang Kemdiknasmenerbitkan Pengumuman Nomor 10982/G4/PSP/2010 tanggal 29September 2010 tentang Pengumuman Prakualifikasi Ulang PekerjaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Tahun Anggran
161 — 42
nilai sebesar Rp.49.144.656.000 (empat puluh Sembilan milyar seratus empat puluh empatjJuta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang hanya didasarkanpada Pagu Anggaran tanpa melalui mekanisme penyusunan dokumenpengadaan dan HPS, merekayasa proses pengadaan dengan caramengatur penilaian dalam evaluasi administrasi dan teknis serta evaluasiharga pelelangan dalam proses pengadaan tersebut akhirnya PT GMPditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan PembangunanDermaga Trestle Kubangsari Tahun Anggran
93 — 19
EDI JUNAEDI selakuSkretaris Dewan Kota Cimahi dan pelaksana dalamkegiatan tersebut sesuai dengan Surat Perintah.Bahwa benar menandatngani bukti pertanggungjawaban uang harian, biaya akomodasi dan uangtransportasi yang diberikan oleh terdakwa ERLISEKA FITRIANA, S.Sos.Bahwa benar saksi ketika melaksanakan perjalanandinas didalamnya 1 kamar terdapat 2 (dua) orangbegitu juga dengan Anggota DPRD Kota Cimahi.Bahwa benar saksi tidak pernah ditegur olehPengguna Anggran maupun Kuasa PenggunaAnggran ketika
91 — 20
. ; Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahuiPPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) meneliti kelengkapannya ;Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) menyiapkan SPMLS untuk ditandatangani PenggunaAnggaran dan dikirimkan ke Kepala DPPKAD selaku BendaharaUmum Daerah ;Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKAD mengeluarkanSP2D yang dikirim ke Bank
65 — 33
Terdakwamemberikan uang kepada saksi AFRIZAL dan saksi JULIDAR untukdibayarkan kepada para penyedia jasa.Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padaTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwamenyetujui pertanggungjawaban yang di buat oleh saksi RuslanAuhasba, saksi Asnawati, SE dan saksi Afrizal yang tidak sesuai denganHalaman 19 dari 402 PutusanNomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran
Terbanding/Terdakwa : AFRIZAL
99 — 36
Bahwa dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa yang membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yangsebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggran 2015 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan,dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi IWAN KURNIA, SE,saksi RUSLAN AUHASBA, SE dan
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
154 — 383
Gunawan, Nurul Hasmi, S.Kom dan Muhammad Nawir, S.E.)yang memfasilitasi dengan menggunakan Event Organizer yang telah menerimauang/anggran Bimtek dan menggunakan uang yang telah diterima tersebutuntuk kegiatan Bimtek dimaksud yang penyelenggaraannya di laksanakan dibeberapa tempat, uang tersebut tetaplah suatu keuntungan, yang dalam hal iniakan dikaitkan dengan akibat dari unsur penyalah gunaan wewenang dalampertimbangan berikutnya;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut