• INTI1 KARYA AGROSATRIA, Pailitdengan segala akibatRURKUIMIYS, 5~=n nner nnn nnn nmnnnmnemnnamnnmnmnnnmaHalaman 1 dari7 Putusan Pencabutan Kepailitan No.46/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Menunjuk Sdr. JUPRIYADI, SH.MHum, Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai HakimP@NQEWAS jassnenssecmsceceecrseenetecnncrscemeneeneniss. Mengangkat Sdr. Manulang, SH.MH dari Kantor Hukum Id Right sebagaiFOUIRETEGI? gpmsisenrsee ees rcnets naire eencmteirn neni mF RS MS.

  tersebut diatas, maka sesuai denganketentuan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yangberbunyi :"Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biayakepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelahmendengar panitia kreditor sementara (jika ada), serta setelah memanggildengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutanputusan pernyataan palilit ;Halaman 3 dari7 Putusan Pencabutan Kepailitan No.46/PKPU

  Inti Karya Agrosatria (Debitor Pailit)sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran hutanghutangnyakepada Para Kreditur, bahkan untuk membayar biayabiaya kepailitan yang telahdikeluarkan oleh Kurator atau dengan kata lain tidak mungkin dapat membayarhutanghutang/tagihantagihan yang diajukan oleh Para Kreditor dari hasilSRA MearTSL Pea NL Sneath art ehHalaman 5 dari7 Putusan Pencabutan Kepailitan No.46/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 28Desember

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

  139/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst

• M E N E TA P KA N

  • Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU tentang pencabutan Permohonan; -------------------------------------------------------------------------------------
  • Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn. dicabut;
  • Memerintahkan Panitera Muda Niaga untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn., dalam register yang sedang berjalan; -------------------

  ------------------------------------------

• Membebankan biaya perkara Jumlah kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 2.766.000.- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ------------------

9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn

• /2015/PN.NIAGA.JKT.PST;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (untuk selanjutnya disebut UUKepailitan) yang menyatakan :Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.

  Dengan demikian terbukti, bahwa tindakan TERGUGAT V selaku KuratorHarry Suganda (Dalam Pailit/TERGUGAT yang memasukkan objeksengketa ke dalam daftar boedel pailit merupakan perintah UU Kepalitan &PKPU;56.

  Bahwa selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, menentukan: (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1),KURATOR HARUS MEMULAIpemberesan dan MENJUAL SEMUAHARTA PAILIT tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuanDebitor.Jo. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang mengatur:Hal 31 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.

  Dengan demikian terbukti, bahwa tindakan TERGUGAT V selaku KuratorHarry Suganda (Dalam Pailit/TERGUGAT yang memasukkan objeksengketa ke dalam daftar boedel pailit merupakan perintah UU Kepalitan &PKPU;21.

  Bahwa selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, menentukan:(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1),KURATOR HARUS MEMULAlpemberesan dan MENJUALSEMUAHARTA PAILIT tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuanDebitor.Jo. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang mengatur:(1) SEMUA BENDA HARUS DIJUAL DI MUKA UMUM SESUAIDENGAN TATA CARA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURANPERUNDANGUNDANGAN.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo.

• 1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon PKPU ;
  2. Menyatakan Permohonan PKPU yang terdaftar dibawah Register Perkara No24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby., dicabut dan dihentikan ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara No24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, pada Buku Register Perdata Niaga yang sedang

  24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

• MENGADILI:

  1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon PKPU/PT. Bintang Prima Lestari Utama tersebut;
  2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

  14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

• M E N E T A P K A N :

  • Mengabulkan pencabutan perkara permohonan PKPU tersebut;

  • Menyatakan perkara PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 8 Oktober 2021 Register Nomor: 414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst , dicabut;

  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan Perkara

  Nomor 414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tersebut, dari daftar yang disediakan untuk itu;

• Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

• No. 564 K/Pdt.Sus/2012yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenanmenunjuk dan mengangkat Saudara Sumarso, S.H., M.H., Kurator danPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. : AHU.AH.04.0341,tanggal 28 Oktober 2010, beralamat di Jalan Joyoboyo No. 18Surabaya sebagai Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailitatau selaku Pengurus apabila masuk dalam proses PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU);2.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah terbukti Sdr.

  ., M.H. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PemohonPailit atau Termohon Pailit dan tidak sedang menangani lebihdari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU, sehingga sangatberdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan permohonan penunjukan danpengangkatan Kurator dalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepadaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai berikut :1.Menerima

  Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Surabayauntuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;4.Menunjuk dan mengangkat Sumarso, S.H., M.H., Kurator danPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. : AHU.AH.04.0341, tanggal 28 Oktober 2010, beralamat di Jalan Joyoboyo No. 18Surabaya sebagai Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailitatau selaku Pengurus apabila masuk dalam proses PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU

  Hal ini sesuai dengan asas kelangsungan usahasebagaimana menjadi dasar UndangUndang No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU); Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karenapertimbangan dan putusan perkara No.37/Pailit/2011/PN.Niaga Sby.telah dilaksanakan sesuai aturan hukum kepailitan;Hal. 11 dari 13 hal. Put.

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2021 antara PT Tebo Indah (dalam PKPU

  ) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam PKPU) PKPU) dengan Para Kreditornya;

• Menghukum Para Termohon PKPU/PT Tebo Indah (dalam PKPU) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2021;
• Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.JKT.PST demi hukum berakhir;
• Menetapkan biaya lmbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan

  ditetapkan diluar Putusan ini;

• Menghukum Para Termohon PKPU/ PT Tebo Indah (dalam PKPU) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.071.000,- ( delapan juta tujuh puluh satu ribu Rupiah)

251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst

• Kelurahan Selapajang Jaya,Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157,158, 159, 196, 160, 197, 161, 198, adalah asset (harta/boedel) pailit PT MetroBatavia (Dalam Pailit);Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan (satu) tahunsebelum PT Metro Batavia yang Direktur Utamanya Tergugat I, yang berdasarkanPasal 42, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan Pasal 41, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentangKepailitan dan PKPU

  pailit yang merugikankepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailitdiucapkan;2 Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabiladapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor danpihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkankerugian bagi Kreditor.Bahwa bersandarkan pada Pasal 41, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentangKepailitan dan PKPU

  No. 388 K/Pdt.SusPailit/201417181920perbuatan Tergugat II kepada Tergugat III (yang merupakan orang kepercayaanTergugat I) dapat diklasifikasi sebagai perbuatan dengan iktikad tidak baik dan wajibdibatalkan;Berdasarkan Pasal 42, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitandan PKPU, yang berbunyi:Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatantersebut tidak wajib dilakukan Debitor,

  Pasal 42 Undang Undang Kepailitan dan PKPU karena Tergugat Imasih mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan telah ditagih oleh Krediturlain, namun tidak dibayar";Catatan: garis bawah dibuat oleh Pemohon Kasasi;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan tidak memperhatikanfaktafakta hukum yang terungkapkan dikaitkan dengan I ketentuan Pasal 41ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menerangkan bahwadikecualikan dari ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) adalah perbuatan hukumdebitor

  Pasal 42 UndangUndang Kepailitan dan PKPU tidak ada kepentingan Kreditor yang dirugikan;Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diungkapkan di atas, jelas JudexFacti terbukti melanggar Pasal 41 jo.

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU; ----------------------------------------------------------
  2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / drh. Hartono dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; ---------------------------
  3. Menunjuk sdr.

  Cempaka Putih Tengah 23 No. 4, RT. 019/RW.004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; ----------------------------

• selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU / Debitor dinyatakan Pailit; -----------
1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; ----------------------------------------------------------

   -------------------

2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; --------------------

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU; ----------------------------------------------------------
2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara

   -------------------

3. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; --------------------

49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I:

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
  2. Menyatakan TERMOHON PKPU PT.

  MEGAKARYA MAJU SENTOSA dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

• Menunjuk ABDUL KOHAR, SH,MH sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
• Mengangkat :
  1. Heribertus Hera Soekardjo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM

     Pebruari 2020, jam 10.00 WIB Bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat Jalan Bugur Raya Besar No 26,28 jakarta Pusat ;

• Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
• Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU

  ) berakhir ;

• Menetapkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai

282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I :

  1. Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

  50/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.14.587.000.- (empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

  426/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

  198/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp.3.417.000.- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

  6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

• Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuanketentuan lainyang bersangkutan;

  MENGADILI:

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
  2. Membebankan kepada Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.380.000,00

  115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
  2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst dicabut;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh

  292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• MENGADILI :

  1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU ;
  2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000.- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);.

  7/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I:

  1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

  26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst