139.462.500,00Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 199.950.000,00Sekretaris Daerah 3.363.319.800,00Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset 15.096.146.480,00Sekretariat DPRD 135.562.450,00Inspektorat Daerah 60.700.000,00Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 749.355.000,00Kecamatan Singkawang Tengah 39.050.000,00Kecamatan Singkawang Utara 97.300.000,00Kecamatan Singkawang Selatan 76.282.000,00Kecamatan Singkawang Timur 90.980.000,00Kecamatan Singkawang Barat 22.500.000,00Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

ANDI MUSAKKIR, MM Bin ANDIKASENG.Bahwa tugas lain tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat(2) huruf e dan ayat (3) huruf e peraturan Bupati a quo, maka Terdakwamempunyai tugas mengelola urusan kearsipan dan surat menyurat.Hal mana tugas mengelola secara tanggung jawab Terdakwa sebagai tugaslain yang diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKab.

Luwu dalam hubungannya dengan urusan kearsipan dan persuratanadalah hanya dalam konteks administrasi yaitu hanya menyusuntingkatantingkatannya saja yaitu didasarkan pada datadata yang telahdibuat, disusun dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kab.

Luwu a quo adalah mengelola urusan kearsipan dan suratmenyurat dalam hal ini keterkaitannya dengan tugas lain sebagai tugastambahan yakni : membuat daftar nama guruguru non sertifikasi untukpenerimaan tunjangan fungsional guru Pegawai Negeri Sipil DaerahDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.

Nurling, M.Pd. menegaskan sesuai uraian tugasnya(Tupoksi) adalah pengelola urusan kearsipan dan suratmenyurat;2. Bahwa bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangannya mengecek danmemfalidasi ulang data guru non sertifikasi, karena Terdakwa hanya menjalankanperintah dan tugas yang bukan tupoksinya, tetapi Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga.

Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;

3.5 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan

tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;---------------

4.5 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan

137.610.000,00e Biaya Makan dan Minum Tamu Rp. 327.600.000,00e Biaya Pakaian Dinas:e Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp. 30.000.000,00e Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 105.000.000,00e Biaya Penunjang Operasional:e Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. 277.000.000,00e Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000,00e Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00e Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00e Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00e Biaya Pengelolaan Kearsipan

Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000,00e Biaya Pembahasan & SosialisasiRASK & DASK 2004 Rp. 300.000.000,00e Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp. 300.000.000,00e Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000,00e Biaya Penunjang Operasional:e Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. 277.000.000,00e Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000,00e Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00e Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00e Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00e Biaya Pengelolaan Kearsipan

Nomor 1889 K/PID.SUS/2012Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp.105.000.000,00Biaya Penunjang Operasional ;Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp.2/7.000.000,00Biaya Pengantar Surat Undangan Rp.3.600.000,00Biaya Revisi Surat Edaran Rp.9.000.000,00Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp.6.000.000,00Biaya OperasionalSekretariat Rp. 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp.5000.000,00Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 2009 Rp. 30.000.000,00Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dan

.303.000.000,00Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp.56.000.000,00Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK &DASK 2004 Rp. 300.000.000,00Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp.300.000.000,00Biaya Reses DPRD Rp.900.000.000,00Biaya Penunjang Operasional:Penunjang operasional dinas, badan, kantor Rp.2/7.000.000,00Biaya pengantar surat undangan Rp.3.600.000,00Biaya revisi Surat Edaran Rp.9.000.000,00Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp.6.000.000,00Biaya OperasionalSekretariat Rp. 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan

berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, kearsipan

Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian Tata Usaha sebagaiman dimasksud dalam Pasal 25ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolahan,rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraanurusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan,pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran,ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,kearsipan

lapangan Pembangunan EmbungPilangbango Kota Madiun; 89Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan EmbungPilangbango Kota Madiun; 901 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala PelaksanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor :188.55401.206/12/2012 tanggal O2 Juli 2012 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55401.206/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PembantuBendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan

,Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun TahunAnggaran 2014; 911 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala PelaksanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor :188.55401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55401.206/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PembantuBendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan,Petugas

No. 2817 K/PID.SUS/201691929394959697Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PembantuBendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan,Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun TahunAnggaran 2014;1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala PelaksanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor :188.55401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55401.206/01/2014 tentang Penunjukan

Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PembantuBendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan,Petugas Administrasi dan Pengawas Lapangan Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun TahunAnggaran 2014;1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1074/LS/2012 tanggal 26122012, dari Bendahara UmumDaerah (BUD) tahun anggaran 2012;1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor :188.55.401.101/2038/2011 tentang Penunjukkan bendaharapada

, Petugas Administrasi dan TimMonitoring Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaMadiun Tahun Anggaran 2014; 911 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55401.206/01/2014tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas

Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan Makanan;Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No mor 250/Pid.Sus/2020/PN Ttec.d.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tuga BPOM;Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiataninstansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksana,kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian

Nomor 8 tahun 2009 Tentang Tata Naskah DinasDan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalR.I., Bab IV huruf B angka 5.c, jangka waktu untukmenjawab surat yang masuk ke Kantor di LingkunganBadan Pertanahan Nasional R.I. dengan sifat suratbiasa, batas waktu maksimum adalah 5 hari kerja. Hal. 27 dari 92 Hal, Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN. YKb.

Bukti P 17Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Taman Martani,Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI) Nomor3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan; : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI)Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas danTata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI;: Foto copy sesuai dengan

aslinya Lampiran I PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI)Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas danTata Kearsipan di Lingkungan Badan PertanahanNasional RI BAB IV TATA SURAT DINAS huruf B angka 5.c.;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataanatas nama Edi Kumara, Sm.

Coyo adalah sebuah perusahaan yangberbentuk badan hukum dengan kearsipan yang jelas;2. Surat Panggilan Il tidak ditandatangani oleh pimpinan yang sah dariPO. Coyo, yaitu H. BUDI WINOTO tetapi ditandatangani olehSUSILOWATI HELEN SAPUTRA (istri H. BUDI WINOTO) yang tidaktercantum dalam susunan kepengurusan PO. Coyo (vide keterangansaksi Tergugat/Termohon Kasasi BENNY SUWARSO);3.

Merencanakan dan melakukan sampling pembacaan KWH meter ;esMengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan BacaMeter) ;Mengevaluasi kinerja baca meter outsourcing ;Mengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal ;Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi staf ;Memverifikasi laporan TUL Fungsi , Il, Ill, IV ;oN ooMenyusun Sistem kearsipan ; Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan tenaga listrik dan pelayananpelanggan, terutama dalam hal Jual Beli Tenaga Listrik Secara

Mengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan BacaMeter) ;Mengevaluasi kinerja baca meter outsourcing ;Mengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal ;Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi staf ;Memverifikasi laporan TUL Fungsi , Il, Ill, IV ;an oo oSMenyusun Sistem kearsipan ; Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan tenaga listrik dan pelayananpelanggan, terutama dalam hal Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas(JBST) telah diatur di dalam Keppres Nomor

Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

SuratKeputusan inlitis cenderung mempertimbangkan semata surat pribaai" adalah hal yang kelirudan tanpa dasar, Penggugat tanoa dasar menyatakan bahwa Surat Keputusan inlitis dibuatPutusan perkara No.36/G/2016/PTUN.Msk.Halaman 16 dari 35 halamantanpa menggunakan kop resmi, sedangkan sangat jelas terlinat bahwa Surat Keputusan inlitistersebut menggunakan kop resmi dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala badanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Tata NaskahDinas dan Tata Kearsipan

bahwa sepeda motor Merk yamaha Mio warna biru No Pol AG 6937 EE an.Ernawati oleh saksi diserahkan ke Polresta Kediri dan menjadi barang bukti ;bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;1 SUCIATI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:bahwa saksi bekerja di PT Bess Multifinance Kediri sebagai Head Operasional yaitubagian keuangan, administrasi dan kearsipan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
4.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
5.KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
6.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Turut Tergugat:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD

Mengevaluasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan Pelanggan serta penerimaanpendapatan lain (CMS) Merencanakan dan melakukan sampling pembacaan KWH meter Mengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter)Mengevaluasi kinerja baca meter outsurcingMengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi stafMenverifikasi laporan TUL Fungsi I, II, Il, 1VSeta Mh eS & hbMenyusun Sistem kearsipan Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan

Mengevaluasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan Pelanggan serta penerimaanpendapatan lain (CMS) Merencanakan dan melakukan sampling pembacaan KWH meter Mengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter)Mengevaluasi kinerja baca meter outsurcingMengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi stafMenverifikasi laporan TUL Fungsi I, II, I, VSa aM FS YS hbMenyusun Sistem kearsipan Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan

Pasal 1angka 10 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik serta Pasal 1 angka 19, Pasal 44 ayat (1) huruf (h) UndangUndang Nomor43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Vide Bukti P.25) dan telah dikeluarkanPenetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah KotaSurabaya Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, yang menetapkanKlasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (Vide bukti P.24);Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 huruf (h) angka 3 dan Pasal 1 angka 10UndangUndang

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi (angka 3)kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.Pasal 1 angka 10 Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badanhukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangini.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Pencipta arsip adalahpihak yang mempunyai kemandirian

mediasi maupun dalam kesimpulan hanya sanggupmemberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Alvino Panandabin Novlizar Dwi Pananda sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil atau alasannya hanyasanggup memberikan nafkah untuk anaknya Alvino Pananda bin Novlizar DwiPananda telah menyampaikan bukti T1, T2.1,T2.2 dan T2.3 serta bukti T3;Menimbang, bukti T1 adalah bukti penghasilan Tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Melaksanaan surat menyurat, kearsipan, dan laporan ruman tangga Desab. Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapanc. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Melaksanaan surat menyurat, kearsipan, dan laporan ruman tangga Desab. Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapanc.

Ag Menimbang, bahwa bahwa terdakwa IRFAN YUDIANTO, S.Pd sebagai SekertarisDesa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006tentang Organisasi Pemerintah Desa pasal 41 mempunyai tugas : Melaksanaan surat menyurat, kearsipan, dan laporan ruman tangga Desa ; Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapan ; Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.Menimbang, bahwa benar

PK/Pid.Sus/2014 Biaya Makan dan Minum Tamu Rp 327.600.000,00 ; Biaya Pakaian Dinas : Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp 30.000.000,00 ; Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp 105.000.000,00 ; Biaya Penunjang Operasional : Penunjang Operasional Dinas, Badan,Kantor Rp 277.000.000,00 ; Biaya Pengantar Surat Undangan Rp 3.600.000,00 ; Biaya Revisi Surat Edaran Rp 9.000.000,00 ; Biaya Pembuatan Penyusunan RisalahDPRD Rp 6.000.000,00 ; Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00 ; Biaya Pengelolaan Kearsipan

Mobilitas Fraksi Rp 56.000.000,00 ; Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK &DASK Rp 300.000.000,00 ; Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp 300.000.000,00 ; Biaya Reses DPRD Rp 900.000.000,00 ; Biaya Penunjang Operasional : Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp 277.000.000,00 ; Biaya Pengantar Surat Undangan Rp 3.600.000,00 ; Biaya Revisi Surat Edaran Rp 9.000.000,00 ; Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp 6.000.000,00 ; Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00 ; Biaya Pengelolaan Kearsipan

137.610.000,00 ; Biaya Makan dan Minum Tamu Rp 327.600.000,00 ; Biaya Pakaian Dinas : Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp 30.000.000,00 ; Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp 105.000.000,00 ; Biaya Penunjang Operasional : Penunjang Operasional Dinas, Badan,Kantor Rp 277.000.000,00 ; Biaya Pengantar Surat Undangan Rp 3.600.000,00 ; Biaya Revisi Surat Edaran Rp 9.000.000,00 ; Biaya Pembuatan Penyusunan RisalahDPRD Rp 6.000.000,00 ; Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00 ; Biaya Pengelolaan Kearsipan

Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp 56.000.000,00 ; Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK& DASK Rp 300.000.000. ; Biaya Bantuan Hukum APBD th.2001 Rp 300.000.000. ; Biaya Reses DPRD Rp 900.000.000. ; Biaya Penunjang Operasional : Penunjang Operasional Dinas, Badan,Kantor Rp 277.000.000,00 ; Biaya Pengantar Surat Undangan Rp 3.600.000,00 ; Biaya Revisi Surat Edaran Rp 9.000.000,00 ; Biaya Pembuatan Penyusunan RisalahDPRD Rp 6.000.000,00 ; Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00 ; Biaya Pengelolaan Kearsipan

Cabang Syariahe Menyetujui kegiatan otorisasi/persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuaidengan batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah.e Menyetujui otorisasi /persetujuan mutasimutasi baik tunai maupun nontunaisesuai batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariahe Mengesahkan warkat/berkas kliring & RTGS Mengesahkan warkat/berkas transfer Mengesahkan nota/warkat transaksi pelayananeMenetapkan penyimpanan dan pengkinian dokumen pembiayaan KantorCabang Syariah sesuai tata kearsipan