UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroanharus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS.

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGATdan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. ModularAlkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitumengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadiDirektur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karenapada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai DirekturUtama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatasadalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagimenjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

No.1041 K/Pid/2017.berkata Ibu... you can use those document including akta RUPS fosupport your argument for Nadine claim at the court to close PT. CastawayLife, yang artinya Ibu... kamu bisa pakai dokumendokumen termasukakta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine diPengadilan untuk menutup PT. Castaway Life.

CastawayLife berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT.Castaway Life dengan alasan hukum:a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79Ayat (1) sampai dengan (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007;b.

Queen tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014;Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017. Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dariTerdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuanTerdakwa;Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie McQueen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalukeberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPStidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadapHal.19 dari 26 hal. Put.

LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

sebagaiberikut:Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melaluimusyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu adalahperbuatan mengubah Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dankarena itu maka RUPS dengn acara perubahan anggaran dasarharus memenuhi syarat kuor'um RUPS menurut UndangUndang dananggaran dasar perseroan, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlahsaham yang telah dikeluarkan, sedang kuorum RUPS tanggal 6Oktober 2006 itu hanya sebesar 250 saham sehingga tidakmemenuhi syarat yang ditentukan

Karena itu maka penyelenggaraan RUPS ituHal. 9 dari 90 Hal.

Masalah keabsahan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6Oktober 2006;2. Masalah ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan RUPS PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;. Bahwaselanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda memberikanpertimbangan hukum mengenai poin 4.1 yaitu mengenai: Masalahkeabsahan RUPS PT.

Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;.

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 55;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Akta Kuasa RUPS Nomor 53;d. Akta Gadai Saham Nomor 54;e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;g. Akta Gadai Saham Nomor 57;h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;. Akta Personal Guarantee Nomor 65;m.

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 5;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;Akta Personal Guarantee Nomor 63;sa * 29 29 oF Dk.

Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Bahwa atas Permohonan Kepada Direksi Perseroan tersebut, Direksi Perseroan tidakdapat melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan(RUPS), dikarenakan masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;4.

Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

Bahwa atas Permohonan Kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut, DewanKomisaris Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (7), dikarenakan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir;6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamPerseroan agar diadakannya RUPS;7. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;8.

Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agardapat kiranya menetapkan :a. pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Perseroandengan agenda Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan,b. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan Pemohon, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat;Cc. mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS.3.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratandiadakannya RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yangmenetukan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 harisebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPStidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusanHalaman 22 dari 24 him. Penetapan Nomor.439/Pdt.P/2017/PN. Jkt.

Upper Right Sistematika; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Upper Right Sistematika gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

; Bahwa, dalam RUPS LB kedua juga tidak gourum, dan oleh karena ituberdasarkan Pasal 86 Ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohonmengajukan Permohonan Penetapan gourum untuk RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Utara, agar Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin danmenetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan RUPSLB ketiga dengan Agenda menetapkan Ir.

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e.

dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

API Indonesia Nomor 58, tanggal 17 Januari2011 dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan kewajibandan kewenangannya sebagai personifikasi perusahaan, Direktur ditunjuk oleh parapemegang saham dalam wadah RUPS, Bahwasannya Direktur diberi gaji dantunjangan berdasarkan keputusan RUPS sehingga RUPS menjadi bukti kesepakatanantarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu: Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suarapemegang saham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atauketiga sesuai Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (berlaku waktu itu). Namun demikian dengan hasilRUPS LB pertama tersebut yang hanya dihadiri sekitar 11,58%pemegang saham telah memilih pengurus PT.

Putusan No. 1473 K/Pdt/2015ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang berlakuwaktu itu/diperbarui dengan Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Oktober 2005 juga tidak sahkarena RUPS dilaksanakan kurang dari 14 hari sejak tanggal panggilandan juga tidak diketahui berapa peserta rapat yang hadir.Penyelenggaraan RUPS LB waktu itu dipaksakan karena sdr. ArnoldGultom selaku Dirut PT.

President Taksi dan melanggar Pasal 73 UndangUndang Nomor 1Tahun 1995 yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 86);Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena:Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

Putusan No. 1473 K/Pdt/20156.2.6.3.6.4. bahwa RUPS dibawah tanggal 28 Juni 2003 yang risalahnya dipakaisebagai dasar pembuatan Akte PKR tersebut merupakan RUPSpertama adalah tidak sah penyelenggaraannya karena jumlahpemegang saham yang hadir atau yang diwakili dengan sah hanya11,58% angka itu jauh dibawah kuorum (1/2 + 1); bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semuahasilkeputusannya termasuk perubahan direksi dan Dewan Komisarisadalah tidak sah;Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005:

bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengajauntuk disamarkan; bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 harisejak tanggal panggilan; bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasilkeputusannya termasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaristidak sah;Bahwa Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005: bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 10 JUNI2013 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU1.PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II S/D Vill MENOLAKSELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PELAKSANAANRUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXIKARENA:a. RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI 2013 DANRUPS LUAR BIASA PT.

Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelPENCATATAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN MEMINTADIADAKANNYA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA.. Bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PT.Blue Bird Taxi juga menerima permintaan RUPS dari Para PemegangSaham lainnya dan untuk tujuan mengadakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa tersebut Dr. H.

Purnomo Prawiro Mangkusudjonomengirim surat nomor 157/Dir/lV/2013 tanggal 22 April 2013 PerihalPersiapan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa..

Bahwa sangat tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT yang awalnyamenggagas untuk dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,JUSTRU KEMUDIAN DENGAN LICIK INGIN MENGGAGALKAN DANMENGHALANGI DIADAKAN RUPS= YAITU DENGAN CARAMENGIRIMKAN SURAT RESMI MELALUI KUASA HUKUMNYA DENGANSURAT NOMOR 146/EXT/JDDSM/IV/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013YANG INTINYA MENOLAK MENGADAKAN RUPS..

BUKTI TT0O3 : UNDANGAN RUPS TAHUNAN 7 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.4. BUKTI TT04 : UNDANGAN RUPS LUAR BIASA 10 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa5. BUKTI TT05 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tertanggal 29 Juli 1971,di hadapan Djojo Muljadi,SH., notaris di Jakarta6. BUKTITTO6 : Akta Pendirian PT. Sewindu Taxi no. 45, tertanggal 13Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo,SH., notaris di Jakarta7.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat danatau dengan iklan dalam Surat Kabar;(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secaraCumacuma jika diminta;(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat;(4).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5);a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atauHalaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 k/Pdt/2015b.

Eco Environmental Energy Indonesia:Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan apabila kKuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam undang undang tentang perseroan terbatas telahdipenuhi;Ayat (4)"RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang undang;Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Bahwa Penggugat faktanya telah menandatangani dokumen notulensi(minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinya secara hukumPengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPS tersebut, Pemberiantanda tangan dan cap jempol adalah merupakan bukti yang kuat dancukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujui dokumen RUPS dan hasilRUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kKemukakan dalam eksepsidan dalam pokok perkara di atas,

secara lengkap sebagai berikut;RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

., LLM.) yang memberi pendapatnya di bawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut : RUPS diatur dalam rezim undangundang perseroan/perusahaan. Organ perseroan adalah Direksi, Komisari dan RUPS, dimana RUPS adalahOrgan Tertinggi dalam perseroan/perusahaan. Komisaris dapat (memiliki kKewenangan) memberhentikan sementara Direksi(jangka waktu 30 hari) dan harus dilaksanakan RUPS untuk memastikanapakah pemberhentiannya tetap atau dibatalkan.

Tidak ada hubungan hukum antara Direksi yang telah diberhentikan denganNotaris dalam pembuatan Akta RUPS. Yang wajib mendaftarkan Hasil RUPS pada Kementerian Hukum dan HAM RIadalah Perusahaan, Notaris adalah sebagai Kuasa saja.

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan