Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 502/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Diwakili Oleh : MURYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL MALANG
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
37 — 34
  • Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22adalah tidak SAH pula;Bahwa sehingga lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IIIatas dasar Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan olehTergugat II di Kediri sebagai payung hukum walaupun ada irahirah berdasarkan DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA lelang tetap wajibberdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri;Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang teruS menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
SURATNO
Tergugat:
Sri Jarwati
139 — 72
  • Isi dan materi dalam pasalpasal perjanjian tidakmencantumkan sangsi jika salah satu pihak lalaimelaksanakan kewajibannya;17.3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Gading Resort Residences
Tergugat:
IVONNE ISWORO
280 — 1537
  • terpilin tanggal 10 Nopember 2018 dengan ketua Ferry Hidayatdan Jeffry Karnadi, sehingga oleh karena itu terhadap pengurus terpilin telahdirekomendasikan oleh DPRKP kepada Walikota Administrasi Jakarta Utarauntuk diterbitkan sanksi administrasi dan berdasarkan surat walikota JakartaUtara no. 3945/179671 tertnggal 17 Desember telah menegur Penggugatdengan memberikan kesempatan sampai tanggal 31 desember 2019 untukmelaksanakan implementasi Peraturan Gubernur yang apabila tidakdilaksanakan akan diberikan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
61 — 28
  • yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
    terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 50/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 29 Nopember 2016 — HERWAN Bin MUSTAFA
140 — 150
  • Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016. Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
    Padahal diketahui bahwa tanggalteguran tersebut setelah tanggal dilakukannya PHO.Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016.Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
71 — 55
  • moral,dan Agama serta lemahnya pemahamanterhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkunganKesatuannya sehingga mengabaikan nilainilai luhur serta jati diriseorang Prajurit TNI.Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakimmemperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentinganumum dan kepentingan Militer :1.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiapyang bersalah tentunya harus mendapatkan sangsi
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 73/Pid.B/2019/PN Lmg
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terdakwa:
Hj. LIESWATI Binti KASMIJAN
150 — 28
  • hukum pidana, antara lain : Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan dimana maksudnyaperbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum/bertentangan dengan hokum; Unsur yang kedua bagi pembuat delik atau pelaku itu dapatmempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam arti bahwapelaku itu tidak masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapatbertanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalampasal 44 KUHP; Unsur Ketiga memiliki sebab akibat hokum; Unsur Keempat adanya sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
106 — 25
  • Jamugha Multima Primacy, yang bertentangan denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehingga berdasarketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baikberupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana. Persekongkolan dimaksudterlinat dari bukti petunjuk sebagai berikut : Adanya persesuaian dokumen penawaran yang dibuat oleh PT. JamughaMultima Primacy, dengan penawaran CV.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 12-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018
Tanggal 11 Oktober 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Evander Febrianto Walanda
90 — 56
  • Nur Amalia yang direkam oleh Serma Achmadtidak diketahui oleh orang lain.Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan bersediamenerima sangsi hukum atas perbuatan yang telah Terdakwalakukan, serta Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.Bahwa Terdakwa belum pernah menemui keluarga korbanuntuk meminta maaf, karena sampai dengan sekarangTerdakwa masih dalam penahanan.Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidanamaupun hukuman disiplin.Bahwa barangbarang bukti yang diajukan oleh Oditur
    Nur Amalia yang direkam oleh SermaAchmad tidak diketahui oleh orang lain.Bahwa benar Terdakwa belum pernah menemui keluargaHal. 73 dari 100 hal Putusan Nomor 144K/PM.III12/AD/VII/2018MenimbangMenimbang70.71.korban untuk meminta maaf, karena sampai dengan sekarangTerdakwa masih dalam penahanan.Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidanamaupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal danbersedia menerima sangsi hukum atas perbuatan yangTerdakwa
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 179Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD Alias AMMANG Bin USMAN. DP
31 — 16
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
114 — 40
  • secara moril.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tersebut masih dalam batas kewajaran dalam shalmendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehinggapenerapan SIDANG atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbanganuntuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) TatibSTIP tidak relevan dan tidak =memenuhi unsurunsur indisipliner danpelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau bataldengan sendirinya.Bahwa diberikannya sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
JOKO PURNOMO Kejaksaan Negeri Sidoarjo
68 — 7
  • Mandat ; Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yangmembedakan antara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandatpenerima tidak bertanggung jawab sedangkan kalau penerima Delegasiorang tersebut yang bertanggung jawab; Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desadapat menarik delegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalausetelah diketahui ada kesalahan hal tersebut tidak dilakukan maka pemberidelegasi juga kena sangsi; Bahwa sebagai pemberi delegasi
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/PID.Sus/2013/PN.BB.
Tanggal 13 Februari 2014 — - SUPRIYANTO Bin K. SUKAMTO. - AGUS ZUHDI Bin H. MOHAMMAD ARIF AG.
37 — 4
  • ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : MARIA SELVIANA SOUK TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
49 — 32
  • tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; M E L A W A N : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
119 — 65
  • Tahun1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor2387 yang menjadi salah satu rujukan terbitnyaSurat Keputusan TERGUGAT, justru bertolakbelakang dengan apa dilakukan TERGUGAT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6901572tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksidan Pegawai Perusahaan yang mencantumkan tatacara penegakan sangsi/hukuman bagi pegawai yangdianggap melakukan pelanggaran, justru tidakmenjadi rujukan dalam penerbitan Surat Keputusan.Dimana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkansangsi/
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -1/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 22 Juli 2020 — . Perdata -Penggugat -JHONNY S.PANAMBUNAN -Tergugat -JOUNE J.E.GANDA,SE,DKK
157 — 153
  • ditanda tangani olehNoch Panambunan, Marie Panambunan, Non Panambunan, Imbi KelukerMingko, Panambunan Hermanus, Welly Panambunan, isinya adalah sejaktanggal 7 September 1984 namaanam yang bertanda tangan tersebutmemutuskan Bersama untuik menanggung/menjaga ayah/ibu/orang tua dalamarti melayani kebutuhankebutuhan orang tua yaitu memberi makan, dll danmenjaga orang tua samapi seterusnya pada waktu siang dan malam, apabilaada yang melanggar atau menginkari perjajian/persetujuan ini maka akandikenakan sangsi
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 31-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SANGATTA Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sgt
Tanggal 19 Juli 2016 —
131 — 54
  • Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Hal 53 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan halhal sebagaiberikut: Bahwa untuk bisa menjatuhnkan sanksi pidana terhadap seorangTerdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpaterkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat)unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapatdijatuhnkan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
185 — 44
  • Bahwa PENGGUGAT menyatakan sangsi/ragu dengan kebenaran daribuktibukti yang TERGUGAT II ajukan di forum Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT 1), namun:a. PENGGUGAT TIDAK MENEGASKAN BAHWA IJAZAHPENGGUGAT ASLI.b.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
163 — 107
  • diluar Purusa tidakmelanggar awigawig ; Bahwa di Desa Peliatan juga ada warga lain mengangkat anakdari berbeda Agama, tetapi itu atas dasar suka sama suka (kecocokan)/atas keinginan orang tua angkatnya, dengan terlebih dahulu dibuatkanUpacara Sudi Wadani yaitu Upacara untuk pindah Agama, dari Agamalain masuk menjadi pemeluk Agama Hindu sesuai orang tua angkatnya ; Bahwa di Desa Peliatan ada 10 Banjar Adat dan semua WargaDesa Adat tunduk dan taat terhadap awigawig Desa Adat ; Bahwa yang menjalankan sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
175 — 58
  • terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi