Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL.
Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
  • Bahwa pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebutdiatas, menegaskan bahwa; tuntutan tambahan yangdi bolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi danhanya dalam sengketa kepegawaian saja, sertatuntutan tambahan lainnya yang dibolehkan berupatuntutan rehabilitasi; Berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan hukum diatas,sangatlah tidak beralasan bila Penggugat menambahkantuntutan berupa sangsi administratif dan di umumkan dimedia massa setempat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
110 — 36
  • secara moril.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tersebut masih dalam batas kewajaran dalam shalmendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehinggapenerapan SIDANG atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbanganuntuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) TatibSTIP tidak relevan dan tidak =memenuhi unsurunsur indisipliner danpelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau bataldengan sendirinya.Bahwa diberikannya sangsi
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 179Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD Alias AMMANG Bin USMAN. DP
30 — 14
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
118 — 70
  • tersebut, Saksi di bawa oleh pihakyang berwajio untuk menunjukkan kepada siapa Saksi menyerahkan danatersebut lalu selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Kota Sorong serta di mintalketerangan terkait Saksi menyerahkan dana taktis tersebut, Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut, Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi
    HermansyahYusuf sebesar + Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus riburupiah), apabila tidak membayar dana taktis, tidak ada sangsi tetapi Saksitakut kalau berkas tidak diproses dan akan merugikan/mengecewakan klien.Bahwa Saksi Hermansyah M. Yusuf, menerangkan pernah mendapatkantagihan dana taktis melalui Grup WA yang disampaikan Ibu Mulyati dari Sdri.Niken Nurhalida Ramadhanti, nilai taginan bulan terakhir tepatnya tanggal 3April 2018 yang Saksi ingat dan bayarkan kepada Sdri.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
621 — 811
  • usahaPenggugat dinyatakan Tergugat melanggar Pasal 33 dan pasal 48 Perda KotaBlitar, Nomor 1 Tahun 2017;Bahwa Pasal 33 yang dimaksudkan oleh Tergugat diatas, berbunyi: (1) setiaporang, badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa seijinpemerintah daerah. (2) setiap penyelenggara tempat hiburan yang telahmendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang melaksanakankegiatan lain yang menyimpang dari ijin yang dimiliki.Bahwa Pasal 48, Apabila orang, badan melanggar Pasal 33 dikenakan sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PRIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
52 — 10
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/PID.Sus/2013/PN.BB.
Tanggal 13 Februari 2014 — - SUPRIYANTO Bin K. SUKAMTO. - AGUS ZUHDI Bin H. MOHAMMAD ARIF AG.
35 — 4
  • ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; M E L A W A N : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
118 — 65
  • Tahun1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor2387 yang menjadi salah satu rujukan terbitnyaSurat Keputusan TERGUGAT, justru bertolakbelakang dengan apa dilakukan TERGUGAT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6901572tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksidan Pegawai Perusahaan yang mencantumkan tatacara penegakan sangsi/hukuman bagi pegawai yangdianggap melakukan pelanggaran, justru tidakmenjadi rujukan dalam penerbitan Surat Keputusan.Dimana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkansangsi/
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
JOKO PURNOMO Kejaksaan Negeri Sidoarjo
67 — 7
  • Mandat ; Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yangmembedakan antara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandatpenerima tidak bertanggung jawab sedangkan kalau penerima Delegasiorang tersebut yang bertanggung jawab; Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desadapat menarik delegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalausetelah diketahui ada kesalahan hal tersebut tidak dilakukan maka pemberidelegasi juga kena sangsi; Bahwa sebagai pemberi delegasi
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -1/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 22 Juli 2020 — . Perdata -Penggugat -JHONNY S.PANAMBUNAN -Tergugat -JOUNE J.E.GANDA,SE,DKK
155 — 151
  • ditanda tangani olehNoch Panambunan, Marie Panambunan, Non Panambunan, Imbi KelukerMingko, Panambunan Hermanus, Welly Panambunan, isinya adalah sejaktanggal 7 September 1984 namaanam yang bertanda tangan tersebutmemutuskan Bersama untuik menanggung/menjaga ayah/ibu/orang tua dalamarti melayani kebutuhankebutuhan orang tua yaitu memberi makan, dll danmenjaga orang tua samapi seterusnya pada waktu siang dan malam, apabilaada yang melanggar atau menginkari perjajian/persetujuan ini maka akandikenakan sangsi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : MARIA SELVIANA SOUK TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
48 — 32
  • tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 25-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
HAFID
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.ANWAR
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Otoritas Jasa Keuangan
68 — 53
  • berkekuatan hukum tetap,apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlahyang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktupelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidakboleh memuat suatu perjanjian atau syaratsyarat lain selain kewajibanpembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debiturkepada kreditur.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. ATEP, DKK VS CV SUNGAI INDAH
254 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja;Dikarenakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sesuai denganPasal 140 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal 145UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah dalam halpekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukantuntutan hak normative yang sungguhsungguh dilanggar oleh pengusaha,pekerja/ourun
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Februari 2017 — Ns. RENI, S.Kep, M.Kep lawan PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA
89 — 58
  • Dan gaji bulan februari, maret, april 2016diberikan dikarenakan adanya peraturan kampus bahwa sangsi bagi yang tidakhadir maka gaji tersebut menjadi habis (0), sedangkan aturan tesebut sudahdisuruh hapuskan oleh pihak sosnaker.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,dengan alasan :e Bahwa memang benar STIKes Ceria Buana memanggil Penggugat,malahan pemanggilan ini telah untuk ke2 (dua) kalinya terhadapPenggugat;e Bahwa terhitung awal Februari 2016 sampai saat
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
UMI KALSUM
Tergugat:
1.PT BCA FINANCE
2.PT BUANA ARGA
Turut Tergugat:
OJK SUMSEL
72 — 17
  • Penggugat patut untukditolak dan dikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatanpenggugat dalam butir 14 (empat belas) yang menyebutkan ParaTergugat telah melanggar aturan berdasarkan yang tertuang dalamUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998Pasal 18, Pasal 4 huruf (g) adalah warga negara Republik Indonesiayang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukanatau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif olehpelaku usaha, serta Pasal 62 yang sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 September 2013 — WAHID KHASAN, SE Bin DALHAR
78 — 55
  • Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksud diantaranyamengatur mengenai sangsi dan penyelesaian perselisihan sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasamatersebut, menunjukan fakta yuridis adanya dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa bukanlah perkara pidana, melainkan termasuk kwalifikasi perkaraperdata, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:Pasal 9 menyebutkan: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melasanakanpemanftaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 422/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Bank Indonesia Cq Kepala Bank Indonesia jawa Barat Cq Kepala Bank indonesia Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor OJK Pusat Cq Kepala Kantor OJK jawa Barat Cq Kepala Kantor OJK Tasikmalaya
249 — 212
  • Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AatasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimanatermuat dalam Pasal 49 dengan sangsi Pidana diancam dengan pidanapenjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah);5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 April 2013 — ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
136 — 27
  • (dua) tahun dan ayat(3) menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikanpaling lama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis.Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga diwilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak.Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — HARYONO
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Karyawan Kekar menampun bahanbakar alternatif dari para pemasok baru selanjutnya untuk pembayarannyadilakukan melalui Koperasi Kekar ke para pemasok sehingga banyak makelarbahan bakar alternatif dari Karyawan PG Tasikmadu yang bertindak sebagaipemasok, pengepul, sub pemasok yang berlindung di bawah Koperasi Kakar PGTasikmadu, adanya selisih pembayaran PG Tasikmadu ke Koperasi dan Koperasike para pemasok yang terlalu besar yang merugikan perusahaan berdasarkanhasil pemeriksaan SPI memberikan sangsi
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2009 — Putus : 18-11-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 129_Pid_B_2009_PN_Dmk_HUKUM_18112009_KORUPSI.rtf
Tanggal 18 Nopember 2009 — ANTOKO
148 — 21
  • jabatanKepala Desa dan Perangkat Desa di WilayahKabupaten Demak :Bahwa untuk mendapat garapan tanah bondo~ desaharusmelalui mekanisme lelangan, untuk desa Donorejo memilikitanah bondo desa luasnya saksi tidak tahu sedangkan untukbengkok kosong saksi tidak tahu, demikian juga mengenaisudah atau belum melaksanakan lelangan saksi juga tidaktahu karena kami bukan membidangi bagian lelangan =;Bahwa saksi tidak tahu untuk masa lelangan tahun 2008desa Donorejo membuat laporan atau tidak dan jika tidakmelaporkan sangsi