Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 24
  • danTergugat II yang demikian dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untuk penerbitan Sertifikat HakTanggungan yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan Perjanjian yangBatal Demi Hukum. sehingga Perbuatan Tergugat III yang demikiandikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan PN MALANG
Putus : 26-02-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg
Tanggal 26 Februari 2015 —
89 — 25
  • ., maka penghadap bisa diminta pertanggung jawabannyaterhadap lampiran yang dibawa penghadap namun apabila ternyatalampiran tersebut adalah sama dengan hasil rapat menjadi tidak bisadimasukan dalam pasal 266 KUHP ;e Bahwa sehingga menurut pendapat saksi Ahli apabila ternyata NotulenHasil Rapat yang dilampirkan itu tidak benar dan tidak sesuai hasil darirapat itu secara rill , maka semua yang tanda tangan dalam BeritaAcara Rapat itu bisa dikenai sangsi pidana ; 61Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
86 — 27
  • PENGGUGAT menuntut ganti rugi secara tanggung renteng padaTERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill,dan TERGUGAT IV sebesar Rp2.000.000.000,(dua miliar rupiah) secara materiil dan Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) secara Inmateriil dan tuntutan ganti rugi sebagaimana di maksudadalah sesuai dengan apa yang diatur dalam UndangUndang No.8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-09-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 2292/Pid.Sus/2015/PN.Tng
Tanggal 4 Mei 2016 — NG KA FUNG ALS ROGER
118 — 11
  • Bahwa saksi tetap membawa shabu ke Indoneisa meskipun dilarangkarena saksi tidak mengetahui isi koper itu; Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya; Bahwa saksi menyesal atas kejadian ini; Bahwa saksi tidak mengetahui sangsi atas kejadian dan perbuatansaksi ini;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;4.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 01-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 38/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
342 — 297
  • Kepala TataUsaha;Bahwa saksi menyatakan mengetahul permasaalahan Penggugatkarena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil KabupatenPadang Pariaman tahun 2018;Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan dari PegawalNegeri Sipil Karena terjerat kasus korupsi tahun 2007;Bahwa saksi menyatakan Penggugat dinyatakan bersalah dikasuskorupsi tersebut dan dihukum 1 tahun penjara dan sudah selesai;Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah menjalani hukuman 1tahun, Penggugat tidak pernah dikenakan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda.
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM) PT KEMBAR JAYA ABADI melawan 1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2. PT TANJUNG NUSA PERSADA 3. PT YALA PERSADA ANGKASA 4. PT PAGAR SIRING GROUP 5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
202 — 39
  • 2009 tersebut maka pengenaan denda pada perkara aquo pun telah melalui pertimbangan dan perhitungan yang layak dan berdasarkanhukum sebagaimana lampiran tabel perhitungan yang ada di bagian belakang memoripenjelasan ini ;Menimbang bahwa dalam peraturan KPPU / Perkom No. 4 Tahun 2009 telahdiatur mengenai mekanisme perhitungan pengenaan denda dan didalam lampiran telahdirinci besarannya ;78Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 undang undang no :5tahun 1999 , KPPU berwenang untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
273 — 119
  • dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahhwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak adatapi dokter membawa sendiri direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi
    PbrAtasBahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi, dan Rumah Sakittidak bisa menyediakan alat, untuk tindakan dokter dan RSUD untukmenyelamatkan Pasien hal teserbut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa apabila seorang dokter melakukan perbuatan telah dituangkandalam undangundang tetapi tidak dilakukan dua pilihan yang berbeda kitakembali pada 2 azas kepatutan ;Bahwa mengenai ada aturan pidana ada alasan pembenar Ahli tidak bisajawab ;
    yangmengadakan suatu perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa ;Bahwa la bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa harus memenuhiPersyaratan persyaratan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa syarat sebagai Penyedia barang dan jasa tersebut dituangkan dalamkontrak, kalau tidak memenuhi otomatis ditolak dan tidak diterima ;Bahwa Pasal 19 (3) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi
    apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk
    dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan kalau tidakmelakukan dapat sangsi
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 31
  • September 2019, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 837/AD/1192/G/19tanggal 18 September 2019, telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (KartuTanda Pengenal Advokat) dari PERADI yang masih berlaku hingga 31Desember 2021 serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dariPengadilan Tinggi Surabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpahseorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak adapencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — IMAM PADHISAN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PERUM PERUMNAS, DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) DKK
134 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut ketentuanyang berlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan olehpemiliknya, maka pemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnyadengan sengaja dan perbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisadianggap perbuatan melawan hukum, yang sebagai konsekuensi pelakunyabisa dikenakan sangsi yuridis;Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunandan hak guna usaha akan terhapus jika tanahnya ditelantarkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MAS’UD
70 — 18
  • ABDUL MAJID adalah merupakan perbuatanpelanggaran perjanjian (breach of contract) sehingga sangsi yang diberikankepada Terdakwa H. ABDUL MAJID merupakan sangsi perdata atau sangsiadministrasi, bukan sangsi atas perbuatan tindak pidana. Maka dari itu, sangatlahberalasan hukum sekiranya terhadap Terdakwa H. ABDUL MAJID lepas darituntutan hukum sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR (ontslag van allerechtvervolging). Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :1. Terdakwa H.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/V/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — EX. SERTU RISDAN
194 — 128
  • statusTerdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswasta sejauh ini tidakada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yangtelah bekerja sama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupunPT MSE yng mengklaim telah dirugikan oleh terdakwa.Hal 13 dari 121 hal Putusan Nomor : 162K/PM I04/AD/X/2012Menimbang :2) Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnissebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004tentang TNI tidak mengatur sangsi
    pidana yang dapat dijatunkanlebih bersifat administrasi sehingga sangsi yang diberikan jugabersifat administrasi.3) Bahwareplik oditur berandaiandai jika terjadi kebakaran akibatkorsleting listrik dan bencana alam hal ini tentunya tidak adakaitannya dengan penggunaan Akta yang dilakukan oleh terdakwa.Kebakaran dan bencana alam lebih bersifat kelalaian manusia ataumusibah.4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti meresahkanmasyarakat hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporanmasyarakat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
101 — 32
  • Aceh Tengtidak mengandung unsur tindak pidana;Penyampaian temuan dan laporan kepada KIAceh Tenggara;Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukaKewenangannya kepada Instansi yang berwenaiMenyampaikan Laporan Kepada Bawaslu sebuntuk mengeluarkan Rekomendasi Basavberkaitan dengan adanya dugaan tindakan yancterganggunya tahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut RelBawaslu tentang Penanganan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilihanKab.
    Aceh Teng, Meneruskan Temuan dan Lapbukan menjadi KewenangannInstansi yang berwenang; Menyamnpaikan LaporanBawaslu sebagai dasarmengeluarkan Rekomendasiyang berkaitan dengan adanytindakan yang berakibat tertahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tincRekomendasi Bawaslupengenaan sangsi kepada KIPTenggara;Mengawasi pelaksanaanpemilihan umum di Kab. Aceh 1 Aamherikan nengarahan5.Bahwa Kepala Sekretariat adalah SULAIMAN AHM,Sedangkan Bendahara dijabat oleh Sdr.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 23 Februari 2017 — ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP
151 — 20
  • POSINDONESIA (Persero) telah menjatuhnkan sangsi hukuman disiplin berupaSurat Peringatan Kedua kepada Terdakwa, berdasarkan Surat KeputusanDireksi PT.
    POS INDONESIA (Persero) telahmenjatuhkan sangsi hukuman disiplin berupa Surat Peringatan Kedua kepadaTerdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 31-07-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 120/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 31 Juli 2012 — Dra. NOES SOEDIONO ; Ny. ANDARA LUKITASARI,dkk vs . AGUNG HARI PURNOMO, ; ADIL PRANADJAJA, SH.,dkk
362 — 333
  • oleh ketentuan pasal 1868 KUHPerdata suatu akta utentik atauakta Notaris adalah suatu akta didalammya bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai yang berkuasauntuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;Bahwa kegunaan akta autentik atau akta Notaris yang dibuat oleh Notaris itudigunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari parapihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila kemudian hari ada salahsatu pihak yang melanggarnya maka akan dikenakan sangsi
    54 ayat 1 dimana PPAT wajib melakukanpemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lainnya pada KantorPertanahan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya;Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaranterhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan yaitu keharusan adanyasuatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian pasal 1332 sampai1334 KUHPerdata;Bahwa cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu aktaNotaris, dan apabila ditinjau dari sangsi
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Pbg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • Perihal pernah melakukan pelanggaran disiplin,Pemohon telah menerima sangsi tersebut mengapaPemohon tidak menyebutkan pelanggaran apa yang telahdilakukan? apakah Pemohon tidak berani menyebutkan apasebenarnya yang membuat Pemohon terkena sanksipelanggaran disiplin. 2? =Mengapa Pemohon tidakmenguraikannya?.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
270 — 79
  • Sehingga PerbuatanTergugat II dan Tergugat IIIyang demikian dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.BahwaTergugat V dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hokum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbuny/i:1.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 37
  • Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal18 juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebihnan apabila PENGGUGAT menuntut gantirugi pada TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)secara materiil dan kerugian akibat beban Psikologis PENGGUGATtidakpula berlebihan apabila PENGGUGAT menuntut ganti
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag
Tanggal 2 Agustus 2017 — Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo
2488 — 1870
  • tentunya dalam kapasitas ini tidak bisa ditemukan dalamrumusan pasal karena ini secara teori Majelis Hakimlah yang dapatmenilai apakah perbuatan itu termasuk sengaja sebagai kepastian, sengajasebagai kemungkinan atau sengaja sebagai tujuan masingmasing berbedadalam taraf atau kadar pemidanaannya haruslah berbarengan terhadapsangsi atau ancaman sengaja sebagai kemungkinan atau sengaja sebagaitujuan haruslah lebih ringan sebagai kemungkinan dari pada sengajansebagai tujuan dalam hal kapasitas tertentu sangsi
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 30-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 8 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.ACI JAYA SAPUTRA, SH
2.AGRIN NICO REVAL, S.H
Terdakwa:
NUR AZMI, ST Alias EMI Bin HASYIM AR
118 — 61
  • /PN BIs.Bahwa ahli menerangkan Kalau yang bersangkutan mau kampanye iaharus melepaskan jabatannya terlebih dahulu, karena dalam perkara initelah mencampurkan adukan antara reses dengan kampanye.Bahwa ahli menerangkan itu sudah termasuk kompanye.Bahwa ahli menerangkan Ada dalam pasal 74 sampai dengan pasal 80,disana sudah dijelaskan ada sangsi pidana, ada teguran tertulis, adapenghentian kampanye daln lainlain melalui prosedur yang ada diBawaslu.Bahwa ahli menerangkan Siapa saja yang melakukan pelanggaran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
79 — 9
  • Mandat ;Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yang membedakanantara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandat penerima tidak bertanggung jawabsedangkan kalau penerima Delegasi orang tersebut yang bertanggung jawab;Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desa dapat menarikdelegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalau setelah diketahui ada kesalahan haltersebut tidak dilakukan maka pemberi delegasi juga kena sangsi;Bahwa sebagai pemberi delegasi