Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-10-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 1414
184 — 1414
Menjatuhkan sangsi :a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatantercela;b. Direkomendasikan dipindah tugaskan ke wilayahberbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;C. Direkomendasikan diberhentikan Tidak denganHormat (PTDH) sebagai anggotaPolri; Halaman 7 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPRd.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg Tanggal 26 Februari 2015 —
87 — 25
87 — 25
., maka penghadap bisa diminta pertanggung jawabannyaterhadap lampiran yang dibawa penghadap namun apabila ternyatalampiran tersebut adalah sama dengan hasil rapat menjadi tidak bisadimasukan dalam pasal 266 KUHP ;e Bahwa sehingga menurut pendapat saksi Ahli apabila ternyata NotulenHasil Rapat yang dilampirkan itu tidak benar dan tidak sesuai hasil darirapat itu secara rill , maka semua yang tanda tangan dalam BeritaAcara Rapat itu bisa dikenai sangsi pidana ; 61Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon
Register : 27-10-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PDT/2017/PT.PLG Tanggal 17 Januari 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
350 — 98
350 — 98
Bahwa selain itu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor:01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 diduga juga melanggarpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undangundang nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah), selain itu juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 22.Halaman
Register : 01-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 38/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
342 — 296
Khairil Anwar
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
342 — 296
Kepala TataUsaha;Bahwa saksi menyatakan mengetahul permasaalahan Penggugatkarena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil KabupatenPadang Pariaman tahun 2018;Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan dari PegawalNegeri Sipil Karena terjerat kasus korupsi tahun 2007;Bahwa saksi menyatakan Penggugat dinyatakan bersalah dikasuskorupsi tersebut dan dihukum 1 tahun penjara dan sudah selesai;Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah menjalani hukuman 1tahun, Penggugat tidak pernah dikenakan sangsi
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
86 — 27
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
86 — 27
PENGGUGAT menuntut ganti rugi secara tanggung renteng padaTERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill,dan TERGUGAT IV sebesar Rp2.000.000.000,(dua miliar rupiah) secara materiil dan Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) secara Inmateriil dan tuntutan ganti rugi sebagaimana di maksudadalah sesuai dengan apa yang diatur dalam UndangUndang No.8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tanpa adanya sangsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 26 September 2013 — WAHID KHASAN, SE Bin DALHAR
76 — 14
76 — 14
Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksuddiantaranya mengatur mengenai sangsi dan penyelesaian perselisihan sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut,menunjukan fakta yuridis adanya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlahperkara pidana, melainkan termasuk kwalifikasi perkara perdata, hal ini dapat dibuktikansebagai berikut:Pasal 9 menyebutkan: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melasanakan pemanfaatandana bantuan sosial sesuai dengan Pasal
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 24
80 — 24
danTergugat II yang demikian dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untuk penerbitan Sertifikat HakTanggungan yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan Perjanjian yangBatal Demi Hukum. sehingga Perbuatan Tergugat III yang demikiandikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Register : 09-10-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 191-K/PM.II-09/AD/X/2014 Tanggal 6 Nopember 2014 — SERTU IWAN GUNAWAN DKK 6 (ENAM) ORANG
107 — 62
107 — 62
Bahwa agar peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi lagi dan memberikanefek jera bagi para Terdakwa serta memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yanglain, maka MajelisHakim....MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang45Hakim perlu memberikan sangsi yang tepat sesuai kadar kesalahan dan akibat yangditimbulkan masingmasing para Terdakwa, walaupun sulit menentukan ketepatanhukuman dan rasa keadilan dalam perkara ini, karena seluruh Terdakwa cenderungtidak ksatria dan melindungi dirinya dengan
Register : 13-09-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 2292/Pid.Sus/2015/PN.Tng Tanggal 4 Mei 2016 — NG KA FUNG ALS ROGER
118 — 11
118 — 11
Bahwa saksi tetap membawa shabu ke Indoneisa meskipun dilarangkarena saksi tidak mengetahui isi koper itu; Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya; Bahwa saksi menyesal atas kejadian ini; Bahwa saksi tidak mengetahui sangsi atas kejadian dan perbuatansaksi ini;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;4.
Register : 04-07-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 24-01-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 110-K/PM.II-09/AD/VII/2017 Tanggal 7 Desember 2017 — Nama lengkap : dr. Budi Yuliono.
Pangkat / Nrp : Kapten Ckm / 11080092400782.
Jabatan : Pama Puskesad.
Kesatuan : Puskesad.
476 — 283
476 — 283
seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajidb memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteridan anakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikanMenimbang :MenimbangMenimbang38antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sangsi
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — EX. SERTU RISDAN
190 — 122
190 — 122
statusTerdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswasta sejauh ini tidakada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yangtelah bekerja sama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupunPT MSE yng mengklaim telah dirugikan oleh terdakwa.Hal 13 dari 121 hal Putusan Nomor : 162K/PM I04/AD/X/2012Menimbang :2) Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnissebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004tentang TNI tidak mengatur sangsi
pidana yang dapat dijatunkanlebih bersifat administrasi sehingga sangsi yang diberikan jugabersifat administrasi.3) Bahwareplik oditur berandaiandai jika terjadi kebakaran akibatkorsleting listrik dan bencana alam hal ini tentunya tidak adakaitannya dengan penggunaan Akta yang dilakukan oleh terdakwa.Kebakaran dan bencana alam lebih bersifat kelalaian manusia ataumusibah.4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti meresahkanmasyarakat hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporanmasyarakat
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 5 Oktober 2017 — SULAIMAN AHMADY, S.P, Bin
97 — 25
97 — 25
Aceh Tenctidak mengandung unsur tindak pidana;Penyampaian temuan dan laporan kepada KAceh Tenggara;Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukeKewenangannya kepada Instansi yang berwenMenyampaikan Laporan Kepada Bawaslu sebuntuk mengeluarkan Rekomendasi Basa'berkaitan dengan adanya dugaan tindalberakibat terganggunya tahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut RelBawaslu tentang Penanganan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemiliharKab.
Aceh Ten Meneruskan Temuan dan Lagbukan menjadi KewenangannInstansi yang berwenang;Menyamnpaikan LaporanBawaslu sebagai dasamengeluarkan Rekomendasiyang berkaitan dengan adan'tindakan yang berakibat terctahapan pemilu; Mengawasi pelaksanaan tinRekomendasi Bawaslupengenaan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaanpemilihan umum di KaTenggara; Memberikan pengarahanmasyarakat Panwas KPanwas Desa tentang Bahwa Kepala Sekretariat adalah SULAIMAN AHMSedangkan Bendahara dijabat olen Sdr.
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MASâÂÂUD
69 — 18
69 — 18
ABDUL MAJID adalah merupakan perbuatanpelanggaran perjanjian (breach of contract) sehingga sangsi yang diberikankepada Terdakwa H. ABDUL MAJID merupakan sangsi perdata atau sangsiadministrasi, bukan sangsi atas perbuatan tindak pidana. Maka dari itu, sangatlahberalasan hukum sekiranya terhadap Terdakwa H. ABDUL MAJID lepas darituntutan hukum sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR (ontslag van allerechtvervolging). Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :1. Terdakwa H.
Register : 09-08-2011 — Putus : 20-10-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 7/PID.B/TPK/2011.PN PDG Tanggal 20 Oktober 2011 — BUSTANUL ARIFIN, SE.MM
88 — 18
88 — 18
(Keterangan Ahli)bahwa Ahli menerangkan pengembalian uang hasil korupsiterhadap sangsi pidana yang dijatuhkan dijelaskan dalamPasal 4 UU. No.31 tahun 1999.
Register : 04-04-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 4 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
270 — 100
270 — 100
Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa: Penggantianbiaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap
Register : 15-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 7 Juli 2017 — I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib
II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah
III. Mursada Bin M. Daud
IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi
105 — 213
105 — 213
menerapkan dua ajaran sifat melawan hukum materilbaik dalam fungsi positf maupun dalam pungsi negatif.Bahwa menurut Ahli sifat melawan hukum materil dalam fungsi positifsebagai mana putusan makahmah RI Nomor 003/PPU/IV/2006 unsurmelawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehinggatidak jelas rumusannya maka itu menjadi tugas hakim merumuskan,Bahwa menurut Ahli azas legalitas hukum pidana materil yang palingpundamental dan menggandung unsur perlindungan dikarenakan sanksipidana merupakan sangsi
Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi kepada pelaku akan tetapimeminimalisir kerugian negara. Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian Negara akibat tidak dilakukanpenyetoran pajak bukanlah pidana korupsi tetapi itu adalah pelanggaranadimitrasi. Bahwa menurut Ahli tidak menyetor pajak ada upaya hukum tersendiri untukmelakukan upaya paksa.
dan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum tidakterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut diataspenasihat hukum telan menghadirkan satu orang ahli dipersidangan yaitu : Dr,Dahlan Ali SH.M.Hum.M.Kn pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan : Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 31 Januari 2012 — IMRON, SE Bin (Alm) MUSANA
61 — 19
61 — 19
tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki, Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
Register : 02-11-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 85
178 — 85
Sedangkan terhadap pelanggaranlainnya selain berkaitan dengan syarat dan rukun adalah pelanggaran yangseharusnya ada sangsi tersendiri. Dengan memperhatikan Penetapan Nomor ;0095/Padt.P/2017/PA.Tgrs. tertanggal 30 Maret 2017, majelis hakim pemeriksaperkara a quo telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat, oleh karenaitu Gugatan Para Pengggugat patut untuk ditolak.
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb Tanggal 23 Februari 2017 — ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP
149 — 20
149 — 20
POSINDONESIA (Persero) telah menjatuhnkan sangsi hukuman disiplin berupaSurat Peringatan Kedua kepada Terdakwa, berdasarkan Surat KeputusanDireksi PT.
POS INDONESIA (Persero) telahmenjatuhkan sangsi hukuman disiplin berupa Surat Peringatan Kedua kepadaTerdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
100 — 32
100 — 32
Aceh Tengtidak mengandung unsur tindak pidana;Penyampaian temuan dan laporan kepada KIAceh Tenggara;Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukaKewenangannya kepada Instansi yang berwenaiMenyampaikan Laporan Kepada Bawaslu sebuntuk mengeluarkan Rekomendasi Basavberkaitan dengan adanya dugaan tindakan yancterganggunya tahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut RelBawaslu tentang Penanganan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilihanKab.
Aceh Teng, Meneruskan Temuan dan Lapbukan menjadi KewenangannInstansi yang berwenang; Menyamnpaikan LaporanBawaslu sebagai dasarmengeluarkan Rekomendasiyang berkaitan dengan adanytindakan yang berakibat tertahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tincRekomendasi Bawaslupengenaan sangsi kepada KIPTenggara;Mengawasi pelaksanaanpemilihan umum di Kab. Aceh 1 Aamherikan nengarahan5.Bahwa Kepala Sekretariat adalah SULAIMAN AHM,Sedangkan Bendahara dijabat oleh Sdr.