• -Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

  usaha pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi dalam dakwaan kedua;.

  Anwar, Map: e Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas yangdapat melakukan kegiatan usaha hilir adalah: BUMN, BUMD, Koperasi danusaha kecil , badan usaha swasta, sedangkan syarat yang harus dipenuhiuntuk memperolah izin usaha adalah:nama penyelenggara, jenis usahayang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan syaratsayarat teknis;e Bahwa berdasarkan pasal 30 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas dan PPNo 36 tahun 2004 pasal 13 dan 14 tentang kegiatan usaha hilir minyak

  Usaha Pengangkutan; Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelahmendapat Izin Usaha dari pemerintah, selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2)disebutkan Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ataukegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :11a).

  Izin Usaha Pengolahan, b). Izin Usaha Pengangkutan, c). Izin UsahaPenyimpanan, d).

  Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hiliradalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usahaPengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga, selanjutnya dalamPasal 1 Angka 12 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerjaatau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan

• Menyatakan tindakan Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tidak memproses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

  Menyatakan batal tindakan Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tidak memproses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013;

  4.

  Mewajibkan Terbanding untuk melakukan proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013;

  5.

• Tanpa hak melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

  Menyatakan Terdakwa MANSUR Als TUMPANG Bin ASAT secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutansebagaimana dimaksud dalam 23 tanpa izin usaha pengangkutan", yang diaturdan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UndangUndang RI No.22 Tahun2001 tentang minyak dan gas bumi;2.

  Karimun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah Melakukan PengangkutanBahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :+ Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 15.00 WIB terdakwaberangkat dari Sawang Kecamatan Kundur Barat dengan menggunakan 1 (satu)unit Kapal Kayu KM.

  Badan Usaha Swasta (BUS);Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 32 UU No. 22 tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir Migasdapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha daripemerintah, yaitu :a. Izin usaha Pengolahan;Halaman 11 dani 22 Putusan Nomor: 28/ PidSus/2016/ PN Tbk.b. lzin Usaha Pengangkutan;c. Izin Usaha Penyimpanan, dand.

  Unsur Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud pengertian Pengangkutanadalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutanGas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

  Menyatakan Terdakwa MANSUR Als TUMPANG Bin SAAT telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak melakukanpengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;2.

• Dalam Pokok Sengketa:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  Mandala Jayakarta Kode wilayah KW 07 OKP 067;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 771/DPMPTSP/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

• DALAM PENUNDAAN : ---------------- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015.II. DALAM EKSEPSI : -------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat.III. DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Bumi Agro Makmur tanggal 9 Januari 2015;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

  BUMI AGRO MAKMUR.Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :Menetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. BUMI AGROMAKMUR.Dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan, makaPerusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannyadengan penuh tanggung jawab serta menyerahkansegala fasilitas milik Pemerintah kepada PemerintahKabupaten Barito Selatan.Hal. 5 dari 64. hal.

  Perkebunan yang dimiliki PENGGUGATyang telah diurus cukup lama dan memerlukan biaya yang sangat mahaltersebut kemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT berdasarkan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha PerkebunanPT.

  usaha perkebunan; danc. pencabutan Hak Guna Usaha.Hal. 18 dari 64. hal.

  Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLKBahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat KeputusanBupati Barito Selatan Nomor 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

  Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor. 7 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 TentangPencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO MAKMUR ;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanBupati Barito Selatan Nomor. 7 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI AGRO4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan pelayanankepada PENGGUGAT dalam proses perizinan selanjutnya; 5.

• DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015;------------II. DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; ---------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.180.000,-(Lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

  Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :MEMUTUSKANMenetapkan: == === = + 2 22 nnn eenKESATU: Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGATtersebut kemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT berdasarkan SuratHalaman 10 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLKKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.GOLDEN AGRO SEJAHTERA: Bahwa, pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukanTERGUGAT secara sewenangwenang dan tanpa prosedur hukum yangberlaku, karena sebelum melakukan pencabutan atas obyek gugatantersebut

  AONdAj n woo nnn nnn nnn ron nnn nnn nnn ren en nnn nnn nnn nee nee nnn ere ee neeb. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan /aaa ec Cmc. pencabutan izin usaha perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata carapengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamP@raturan PEMEHINIEN pee nse senses eeneeeneneneenmeenet8.

  usaha perkebunan; dan c. pencabutan Hak Guna Usaha. ++ ===(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 18ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupateguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masingmasing dalamtenggang waktu 4 bulan. 00 ono nnn nono(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat(3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP,IUPBatau IUPP), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkankepada instansi yang berwenang

  Usaha Perkebunan (IUP) masihtetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum..Asas Keterbukaan (Fair Play) ===

• Menampung Bahan Mineral Tanpa Dilengkapi Izin Usaha Pertambangan;

  penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016sekira jam 19.30 wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulanNopember tahun 2016 bertempat di Perairan Pulau Tulang Kabupaten Karimunkoordinat 0055558 N10324695E atau setidaktidaknya di dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya telah Menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu barayang bukan dari Pemegang Izin

  Usaha Pertambangan (IUP) OperasionalHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN TbkProduksi atau Izin Usaha Produksi Khusus (IUPK), yang dilakukan olehterdakwadengan caracara sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa BAYU ARIZONA Bin ZAINAL SUKARNI padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika sedang menahkodai 1(satu) unit boat pancung tanpa nama warna biru bermesin temple merekYAMAHA 2 x 15 PK menuju ke Tanjung Balai Karimun bersamasama dengansaksi MOHAMAD AGUS Bin ANTONG sambil membawa

  MIAN mendapatkan pasit timah dengan cara mengambilpasir timah dari limbah pembersihan JIK (saringan pasir timah) pada KIP(kapal Isap Produksi) timah yang sedang DOK di Pantai Teluk Salak;Bahwa Terdakwa mengangkut pasir timah menggunakan boat pancungtanopa nama ke gudang penyimpanan milik Saksi Muhammad Agus(terdakwa dalam berkas terpisah) di Pulau Tulang tidak ada memilikidokumen IUP (izin usaha pertambangan) ataupun IUPK (izin UsahaPertambangan Khusus) dari pemerintah;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor

  Desa Gemuruh Kecamatan Kundur BaratKabupaten Karimun, harga 1 (satu) kilogram sebesar Rp. 65.000, (enampuluh lima ribu rupiah), 2 karung pasir timah tersebut lebih kurang seberat 56Kg seharga Rp. 3.640.000, (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa benar Terdakwa mengangkut pasir timah menggunakan boat pancungtanpa nama ke gudang penyimpanan milik Saksi Muhammad Agus (terdakwadalam berkas terpisah) di Pulau Tulang tidak ada memiliki dokumen IUP (izinusaha pertambangan) ataupun IUPK (izin

  Usaha Pertambangan Khusus) daripemerintah; Bahwa benar pemilik boat pancung tanopa nama bermesin tempel Yamaha2x15 PK yang Terdakwa nakhodai adalah milik Terdakwa, boat pancungdipergunakan untuk mencari penjual pasir timah dan mengangkut pasir timahyang di beli ke gudang penyimpangan milik Saksi Muhammad Agus(terdakwa dalam berkas terpisah); Bahwa benar gudang penyimpanan milik Saksi Muhammad Agus (terdakwadalam berkas terpisah) berupa rumah pondok/bertiang yang berada di PantaiPulau Tulang yang

• DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; III. DALAM POKOK PERKARA :1.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; 3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; 4.

  Wira Usahatama Lestari, padatanggal 15 Maret 2013 dan terbitnya objek gugatan yaitu : SURATKEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 82/DISBUNHUT/TAHUN2016 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT.

  Tergugat Nomor: 82/DIGBUNHUT/Tahun2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari,tanggal 29 Januari 2016, dengan Surat Rekomendasi Gubernur Nomor :525/1050/ PTSP, dimana dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat telahmemberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT.

  Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Wira Usahatama Lestari berdasarkanSK Bupati Kapuas No. 82/DISBUNHUT TAHUN 2016 tertanggal 29 Januari 2016;7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB) Sementara An. PT. WiraUsahatama Lestari tanggal 22 Maret 2013 ; 5.

  Menyatakan sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/Disbunhut Tahun 2016tertanggal 29 Januari 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usahatama Lestari ;5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

• DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.143.500,- (Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

  Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yangditerbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut ;2. MEMUTUSKANMenetapkan :KESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT: Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta SawitKalimantan ; : Dengan dicabutnya izin usaha perkebunan, makaperusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannyadengan penuh tanggungjawab serta menyerahkansegala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;: Dengan berlakunya Keputusan ini.

  PLKPencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

  Usaha Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 011/IUP/PT.DSK/K2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atasHdaman Oo dari 74ha.

  PLK2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT.

  PLKyang diperlukan guna mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, dan apabilaTergugat hendak mengkoreksi kesalahannya tersebut maka yang sepatutnyadilakukan oleh Tergugat cukup dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunanbaru untuk menggantikan Izin Usaha Perkebunan lama yang isinya samadengan Izin Usaha Perkebunan yang lama dan penggantian Izin UsahaPerkebunan tersebut selambatlambatnya harus dilakukan oleh Tergugat diTahun 2013 bukan secara serta merta menerbitkan Surat KeputusanPencabutan Izin Usaha Perkebunan

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 20220218-01-88972, tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin

   Usaha Pertambangan Nomor: 42/DPM-PTSP/I/2017, tanggal 12 Januari 2017, dengan ketentuan Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Modern Sinar Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 20220218-01-88972, tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor : 42/DPM-PTSP/I/2017, tanggal 12 Januari 2017, dengan

   ketentuan Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Modern Sinar Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.500,- (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

• Eksepsi:

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin

  Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan

• Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT.

  Berkah Taruli Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor : 540/036/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 7 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Berkah Taruli Jaya ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor : 005/SP/ LGL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, tentang Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Berkah Taruli Jaya Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ;4.

• Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan dari Terbanding yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memasukkan Izin Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 26 Februari 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Tiga Cahaya Sejahtera, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;3.

  Mewajibkan Terbanding melakukan tindakan administrasi pemerintahan dari Terbanding untuk melakukan perbuatan konkret berupa memproses memasukkan Izin Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 26Februari 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT.Tiga Cahaya Sejahtera, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;4.

• MENGADILI :

  Dalam Penundaan

  • Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

  Dalam Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditolak;

  Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Izin

  Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  Tritunggal Sentra Buana ;

• Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tritunggal Sentra Buana; Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara Yang Baru mengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  Tritunggal Sentra Buana sepanjang yang tidak bertumpangtindih dengan areal di bagian selatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Bumi Paramasari Indo (Penggugat);

• Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.885.500,- (Enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

dahulu atau sudah melakukan penanaman;Bahwa dari uraian tersebut Izin Usaha Perkebunan kepada PT.

Izin Usaha Perkebunan kepada PT.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut yaitu Nomor525.26 / 009 / IUP.BID. / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober 2015Tentang Izin usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.

Tritunggal Sentra Buana bertanggal 3September 2015 sebagaimana termuat dalam bukti T.l7, T.l8, T.I9, T.ll7,T.II8, T.Il9, setelah Majelis Hakim cermati buktibukti tersebut ternyata hanyapengumuman permohonan izin usaha perkebunan bukan pengumumanterbitnya izin usaha perkebunan kelapa sawit PT.

Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara Nomor :525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober 2015Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tritunggal Sentra Buana ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2TTanggal 13 Oktober 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Tritunggal Sentra Buana;Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara Yang Barumengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

• Menyatakan Terdakwa SUDIANTO als YANTO Bin MAT SARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);2.

  Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Ad. 1.

  Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 6 UU RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan usaha Pertambangan adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan1011penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;Menimbang,

  bahwa berdasarkan Pasal angka 19 UU RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagainkegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineralikutannya;Menimbang, bahwa bentuk Perizinan dalam usaha pertambangan ada 5 (lima) macamyaitu IUP Ekplorasi, UP Operasi Produksi, IPR, UPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksidan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang berwenang mengeluarkan adalahMenteri ESDM, Gubernur

  Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 7 UU RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 10 UU RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan IPR (Izin PertambanganRakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan

  Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha PertambanganRakyat (IUPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan

• MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN, DAN NIAGA.

  Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atasnama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral) yaitu : lzin usahapengolahan; Izin usaha pengangkutan;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk lzin usaha Penyimpanan; Izin usaha Niaga.

  usaha atau izinPengangkutan.Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 danpasal 32 dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan Usahaatau. masyarakat yang mau melakukan kegiatan niaga danpengangkutan atau penyimpanan dapat melaksanakan kegiatannyasetelah mendapat izin usaha dari pemerintah (Cq.

  Direktur JenderalMinyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber dayaMineral) yaitu : lzin usahapengolahan; Izin usaha pengangkutan; lzin usaha Penyimpanan; Izin usaha Niaga.Bahwa benar ahli menerangkan mengacu UU dari No. 22 Tahun 2001Tentang MIGAS, Badan usaha atau masyarakat tidak boleh melakukanHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbkkegiatan niaga dan atau penyimpanan jenis bahan bakar minyak terten tutanpa adanyaizin usaha niaga dan / atau izin penyimpanan.Menimbang,

  usaha atau izinPengangkutan.Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 danpasal 32 dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan Usahaatau masyarakat yang mau melakukan kegiatan niaga danpengangkutan atau penyimpanan dapat melaksanakan kegiatannyasetelah mendapat izin usaha dari pemerintah (Cq.

  Direktur JenderalMinyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber dayaMineral) yaitu : lzin usahapengolahan; Izin usaha pengangkutan; lzin usaha Penyimpanan; Izin usaha Niaga.Bahwa benar ahli menerangkan mengacu UU dari No. 22 Tahun 2001Tentang MIGAS, Badan usaha atau masyarakat tidak boleh melakukankegiatan niaga dan atau penyimpanan jenis bahan bakar minyak tertentutanpa adanyaizin usaha niaga dan / atau izin penyimpanan.Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapengangkutan

• Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan Tergugat I yang tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah diajukan oleh Penggugat pertama kali pada tanggal 7 November 2016 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2017 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 30 Januari

  Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan Tergugat II yang tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Pendaftaran dan Pengaktifan data-data Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab.

  Tergugat I untuk melakukan yakni penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Maruwai Bara Abadi in casu Penggugat atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah;b. Tergugat II untuk mendaftarkan dan mengaktifkan data-data PT.

  Maruwai Bara Abadi sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Mineral One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;4.

• DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; ----------------------------------------------------------II. DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ; -------------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; --------------------------------------- 4.

  Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalamperkara ini adalah Surat Keputusan BupatiBarito Selatan Nomor 4TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha PerkebunanPT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015. 2. Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut : MEMUTUSKANMenetapkan: 2 20 20 non on nnn nn none nee nnn one nnn ene nnnKESATU : Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  Bahwa, terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT tersebutkemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2015,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

  Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLKc. pencabutan izin usaha perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata carapengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Pemerintah. 9.

  Usaha Perkebunan PENGGUGAT. d.

  Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK2013 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. MataAndau Sawit Kahuripan Nomor 500/3866/Ekbang tanggal 19 Maret2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Mata AndauSawit Kahuripan.Hal ini memperjelas bahwa sejak terbitnya IUP baru 1 (satu) tahunkemudian izin lingkungan dibuat oleh PT.

• MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN ;

  Menyatakan Terdakwa MANGGALA Als MANG Bin ARIFIN bersalah melakukantindak pidana MELAKUKAN PENGANGKUTAN dan NIAGA SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a dan huruf bUndangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi ;2.

  Unsur Niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;Ad. 1.

  Usaha dariPemerintah menurut Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. sedangkan Izin Usaha yang diperlukan untukkegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas lzin Usaha Pengolahan, Izin UsahaPengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, alat bukti surat

  Unsur Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke3 tersebut di atas yaitu NiagaSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, alat bukti surat maupun keteranganTerdakwa dipersidangan telah didapati fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal

  Menyatakan Terdakwa MANGGALA ALS MANG BIN ARIFIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MELAKUKANPENGANGKUTAN DAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN? ;2.

• Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Nomor : 522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pembatalan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B); 3.Memerintahkan kepada Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Nomor : 522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pembatalan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B); 4.

  Memerintahkan Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tentang pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 522/01/D.4/BU/2009 tanggal 26 Juni 2009; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; 6.Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SuratNomor : 522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni 2010tentang : Pembatalan Izin Usaha Perkebunan UntukHal 5 dari 24 hal Putusan Nomor :2/G/201 1/PTUN BLBudidaya (LUP B) 35 wee ecceeceesseceesseeeeeeeeecseeeeseeeesaeeeeneeeenaeeeeaeeees3.

  Menyatakan sah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Lampung Tengah yang mencabut izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUP B) berdasarkanPembatalan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Nomor522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni3. Menguatkan Pembatalan Izin Usaha Perkebunan untukBudidaya (IUP B) Kepala Dinas Kehutanan DanPerkebunan Nomor : 522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni4.

  Surat Pembatalan Izin Usaha Perkebunan untukBudidaya (IUP B) Nomor 522/124.3/D.4/2010Tanggal 24 Juni 2010 ( Photo copy dari PhotoBUKTI P2) : we. Surat Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya(IUP B) Nomor 522/01/D.4/BU/2009 Tanggal 26 Juni2009 ( Sesuai aSliMya )3 weeeceeeseceesecssececsseecstececsteeecsteeeeeseeesBUKTI P3 ?

  Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) No : 522/01/ D.4/BU/ 2009 tertanggal 26 Juni2009 tentang (Sesuai aslinya) 3;..........BuUkti Te 2 ieee cecesecscesseessessecesecsaecseeeneeseessecaecsaecsaesaecsessseesaesseesaecsaecaeeeaeeseesseeeaeenaes :..Pembatalan Izin Usaha Perkebunan untuk BudidayaNo : 522/124.3/D.4 /2010 tertanggal 24 Juni 2010(Sesuai aslinya) ;Bukti T3 :...Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 28 Tahun2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas PemerintahKabupaten Lampung Tengah (SesuaiSaliman

  Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor522/124.3/D.4/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentangPembatalan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya(IUPB) (obyek sengketa a quo), yang berisiHal 21 dari 24 hal Putusan Nomor :2/G/201 1/PTUN BLpencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya(IUP B) Nomor : 522/01/D.4/BU/2009 milikPenggugat, yang mana obyek sengketa tersebutditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan DanPerkebunan Lampung Tengah atas nama (a.n)/untukbeliau (u.b) Bupati Lampung Tengah (Tergugat