Ditemukan 1134 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 31-10-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 65/G/2014/PTUN.Mdo Tanggal 15 April 2015 — Penggugat: Prof. Dr. J. RONALD MAWUNTU, S.H.,M.H
Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Tergugat II Intervensi: DR. RALFIE PINASANG, S.H.,M.H
190 — 99
190 — 99
Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi padadasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanHalaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDOPasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 902/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 31
32 — 31
Titik singgung ini jikadihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka belum cukup alat buktiuntuk mengatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyuz, sehinggapenggugat rekonvensi tidak terhalang untuk menerima hakhaknya sebagaiakibat cerai talak;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan kewajiban tergugat rekonvensi terhadap penggugatrekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugatrekonvensi, sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan
Putus : 25-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 39/PDT/2014/PT BJM. Tanggal 25 Nopember 2014 — PT. TERMINAL LOGISTIK MAKMUR INDONESIA
Melawan :
NOORLINA WIDJAYA, MARIANI MULJATNO, SUPRAPTO MULJATNO, NOOR HENDRATNO MULJATNO, MARIATI MULJATNO, 7. PT. BANK PERMATA, Tbk, dan ENDANG SRI KARTI HANDAYANI, SH., M.Hum.
SAFITRI HARIANI, SH., MH.,
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,
MOCH. ARIEF MW, SE.,
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Banjarmasin, PT. HENDRATNA PLYWOOD (Dalam Pailit), LINDA KENARI, SH.
57 — 97
57 — 97
SAMA denganPenggugat perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA denganPenggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Pihak Turut Tergugat Il yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmasalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkaratersebut.
Upload : 01-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 581/Pdt/2018/PT SMG MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI lawan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL MABRUR dkk
224 — 141
224 — 141
Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Padt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanAgama tentang kepemilikan obyek sengketa ( deden
Register : 29-05-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 40/PDT/2017/PT BJM Tanggal 29 Agustus 2017 — AWAD ABDAT
Melawan
KEPALA BP KOTA BANJARBARU - dkk
82 — 33
82 — 33
Bahwa seluruh eksepsi Terbanding III telah teroantahkan dengan pertimbanganMajelis Hakim, khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut dariTerbanding Ill, yaitu :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluasyakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan dimana kewenangan ini bertitik singgung dengankewenangan peradilan umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Sby Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
ALVIANTO WIJAYA
Tergugat:
KENNY HARSOJO
75 — 15
ALVIANTO WIJAYA
Tergugat:
KENNY HARSOJO
75 — 15
./2021/RESKRIM/SPKT PolrestabesSurabaya sebagaimana telah Kami singgung diatas;9. Bahwa, dalam perkara aqguo PENGGUGAT sama sekali tidak pernahmelakukan teguran/somasi kepada TERGUGAT terkait perobuatan TERGUGATyang diduga telah melakukan wanprestasi.
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
126 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada kenyatannya dalam perkara ini telah terjadi titik singgung antaraPengadilan TUN dan Pengadilan Negeri terkait dengan sengketakepemilikan tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 2882/Kel.Sidenreng,Tanggal 16 Januari 2013, Surat Ukur No. 494/Sidenreng/2012/Tanggal 02112012, Luas 10.312 m?, atas nama H. Joto, yang berasal dari H.
Register : 15-09-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/PLW/2016/PTUN-JKT Tanggal 9 Nopember 2016 — KOLONEL CHK PURN. O.U. BAHUDIN, S.H ; PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA
85 — 30
85 — 30
Jakarta tersebut diatas, apakah sudah tepat menurut hukumataukah tidak, dan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkarasebagaimana didalilkan Pelawan dalam gugatan awal serta gugatan perlawanana quo;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan yang dikutip oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa kompetensi absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara danPeradilan Militer tidak mengandung konitroversi, multitafsir atau bahkan tidakterdapat titik singgung
Register : 17-12-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Kejaksaan RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
358 — 241
Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Kejaksaan RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
358 — 241
alasanalasan mengapa meminta perpanjangan waktusedemikian rupa melalui penegak hukum di Indonesia;Bahwa kita melihat keterkaitan antara pasal 34 dan pasal 35 UndangUndang Ekstradisi bahwa kecuali diperpanjang oleh pengadilan ataspermintaan Jaksa yang dimaksud di pasal 34 butir b itu harus dilihatjuga dalam rangka pola pikir yang ditentukan di pasal 35, yaitu bahwaperpanjangan itu juga atas permintaan Negara yang meminta karenakalau kita linat kembali kepada prinsip tentang jangka waktu yang tadisudah Ahli singgung
Jadi kalau kita melihat penjelasan umum UndangUndang ini sebetulnya tenggang waktu yang sudah ditentukan didalam pasalpasal tadi mulai pasal 25, 26, 27, itu jelas bahwasecepatnya Kepolisian dan Kejaksaan melimpahkan perkara itu kepengadilan untuk kemudian meminta penetapan pengadilan terhadapapakah ekstradisi tersebut dikabulkan atau tidak;Bahwa berkaitan dengan politik hukum yang Ahli singgung tadimemang UndangUndang ini lahir sebelum KUHAP ada, di dalampenjelasan umumnya memang tidak dapat dipaksakan
Jkt.Sel.Bahwa di dalam azas Lex spesialis derogat lex generalis tadi sudahAhli singgung bahwa ketika berkaitan dengan halhal yang sifatnyakhusus atau special maka apa yang diatur dalam UndangUndangpidana khusus itulah yang diterapkan sehingga dapat saja terjadipenyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAPmeskipun UndangUndang ekstradisi ini sendiri bisa dikatakanbersikap ambigo, sebab bersifat ambigo karena kemudian dikatakanmengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum AcaraPidana
Register : 01-01-1970 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 45/G /2010/PTUN.PTK Tanggal 1 Januari 1970 — MUHAMMAD ISHAK, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di J1. Padat Karya No. 12 Rt. 005/Rw.003, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT
MELAWAN
I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di J1. Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: 1. NURZIMAN, A.Ptnh., 2. MAWARDI, S.Sos., dan 3. H. GUSTI IDRIS, SH., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 19/ST-61.02/1/2011, Tanggal 06 Januari 2011. Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT
II. LEMBAGA PEMASYARAICATAN KLAS II A PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini diwakili oleh G. EDY SUYANTO, Bc.IP selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak memberikan kuasa kepada 1. MARMIN, 2. AKHMAD YANUAR, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : W11.PAS.A.PL.04.01-362.a Tanggal 22 Maret 2011. Selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT II INTERVENSI
103 — 43
103 — 43
Yusuf Abdullah ;Menimbang, bahwa Apakah Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tersebut beralasan hukum, Majelis Hakim = akanmempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Tanah memiliki sisiganda yakni disatu sisi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara(Beschikking) dan disisiy lainnya sebagai suatutanda bukti HakKeperdataan atau Hak kepemilikan seseorang atas tanah sehinggadalam pemeriksaannya sering terjadi persoalan titik singgung antarakewenangan Hakim Peradilan
Register : 13-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK Tanggal 17 September 2015 — R. Landung Wiyana Bin R. Gunadi
64 — 28
64 — 28
Gunadi tentang surat dakwaan yang disusun secarasubsidaritas oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak35Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartamenyatakan surat dakwaan Pununtut Umum yang disusun secarasusidaritas adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan subsidaritasdisusun berdasarkan adanya perbuatan pidana yang didakwa diatur dalambeberapa peraturan atau pasal, dimana antara peraturan atau pasal yangsatu dengan yang lain mempunyai titik singgung atau mempunyai
Sehinggadakwaan subsidaritas yang disusun Pununtut Umum terhadap Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambaholeh UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, karena mempunyai titik singgung atau persamaan akibat sebagaitujuan adalah yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara ataukerugian ekonomi negara. ; 222 nnn nnn
Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 09 / G / 2017 /PTUN-MDN Tanggal 6 Juni 2017 —
47 — 15
47 — 15
Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagian b) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu sendiri adalah untuk membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara CV. Pangan Indo denganPPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnya masukatau teroplosing dalam ruang lingkup keperdataan ;2.
Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi singgung pada bagianeksepsi diatas, yakni mengenai Dokumen Pengadaan adalah jugamemuat syarat syarat kelengkapan adminsitrasi dan teknis yang harusdipenuhi oleh peserta tender dan salah satunya persyaratan teknisdimaksud adalah setiap peserta tender diwajibkan melampirkansuratbukti kepemilikan atas kendaraan roda empat, dalam hal ini Penggugattidak melampirkan BPKB kendaraan roda empat sebagai buktikepemilikan Penggugat, syarat ini tidak dapat dipenuhi
Register : 04-04-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 30 Juni 2011 — SOEYITNO TRIPOETRO; LAWAN; PIMPINAN PT. TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA;
72 — 16
72 — 16
Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014 Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara tegas oleh Penggugat/Terbanding sebagaimanadiuraikan secara berulangulang dalam surat gugatannya (vide gugatan point 13dan 19) memperkuat bantahan Tergugat Il Intervensi dan bersesuai dengan dalildan bukti surat (T.Il Intv8,9 dan 10), membuktikan bahwa eksepsi berkenaantelah daluarsanya gugatan Penggugat adalah terbukti adanya;ALASAN KEBERATAN KASASI KEDUA :Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :Putusan Judex Facti sangat keliru karena melanggar ketentuan hukum acaramengenai titik singgung
Register : 01-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/PLW/2014/PTUN-JKT Tanggal 27 Agustus 2014 — 1.EDWARD ALFONS THEORUPUN, SH,2.Ir. TONIN TACHTA SINGARIMBUN, SH;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT
89 — 30
89 — 30
menerbitkan keputusan ;e Bahwa, menurut pendapat ahli, jika terjadi pelanggaran proses pendaftaran calonPresiden dan Wakil Presiden, kemudian diajukan laporannya ke Bawaslu makadilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke PTUN agar ada penyelesaiannya secarakonkret ;e Bahwa, menurut ahli, walaupun PTUN memiliki 3 (tiga) tingkatan prosespenyelesaian perkara, namun tetap saja masalah penyelesaian pelanggaran pemiludapat diselesaikan oleh PTUN ;e Bahwa, ahli tidak mengetahui secara jelas mengenai titik singgung
Register : 25-02-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Kdi Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
1.YUNINGSIH
2.SUKARNO
Tergugat:
1.LEONARD MARAMIS
2.ABDUL RASYID
58 — 40
1.YUNINGSIH
2.SUKARNO
Tergugat:
1.LEONARD MARAMIS
2.ABDUL RASYID
58 — 40
Pengadilan Negeri Kendari karena obyeksengketa milik para pelawan akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan NegeriKendariMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsiyang diajukan oleh Terlawan telah memasuki Materi Pokok Perkara, olehkarenanya memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokokperkara apakah memang benar obyek sengketa berada dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Andoolo ataukah dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kendari;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung
Putus : 07-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2011 Tanggal 7 September 2011 — SRI TRISNAWATI ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 98 K/TUN/20111414Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa danposita gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda disatusisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagaitanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atastanah maka dalam gugatan yang berkaitan dengansertipikat sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannyaantara kKewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan HakimPeradilan
Register : 05-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 49/Pid.B/2019/PN Wkb Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ALAN DHARMASAPUTRA SILALAHI, SH
Terdakwa:
LEISU JAGA REPI alias AMA RAHEL
67 — 30
ALAN DHARMASAPUTRA SILALAHI, SH
Terdakwa:
LEISU JAGA REPI alias AMA RAHEL
67 — 30
peci,pada saat sedang bercerita datanglah saksi Benaka Bulu Lida AliasAma Lida ke kios, pada saat yang bersamaan saksi Dominikus LedeAlias Lede meminta Terdakwa untuk membaca tulisan dari stiker yangtertempel di dinding kios sehingga Terdakwa mengatakan kepadasaksi Dominikus Lede Alias Lede saya tidak tau baca hanya tau hurufS saja, tidak lama kemudian saksi Benaka Bulu Lida Alias Ama Lidamengatakan kau berhenti sudah kau punya omong disitu, danTerdakwa menjawab kenapa saya berhenti bukan saya singgung
Register : 19-10-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5057/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 26 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 40
54 — 40
Pondok Aren, KabupatenTangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagaiCluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16; Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013,warna putih metalik, Nomor Polisi B170 MAM atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa diantara pokok sengketa tersebut Penggugat jugamendalilkan dalam posita tentang biaya Pendidikan anakanak, perbutan tidakterpuji dari Tergugat, tetapi karena dibantah oleh Tergugat dan dalam petitumtidak di singgung
Putus : 06-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/TUN/2014 Tanggal 6 Januari 2015 — MUSHERTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,dk
80 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Absolut ;Alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yangsecara substansial, materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat, akan tetapi secara yuridistelah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, Surat