, dan saksi memberikan uangsejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada salah satu oknumanggota Satpol PP tersebut lalu oknum tersebut mengatakan kepadasaksi uang yang saksi berikan kurang karena saksi dianggap melanggarPeraturan Dearah Pasal 80 tentang Hubungan tanpa status atau kumpulkebo yang dendanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena uangyang saksi berikan kurang oknum anggota Satpol PP tersebut memintaHP saksi untuk dijadikan jaminan dan akan dikembalikan apabila saksimemberikan

AMMAR dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit umum Dearah Banyuasin dengankesimpulan tidak ditemukan adanya selaput dara yang utuh (ketika divisum saksi korbandalam keadaan menstruasi).Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa saksi korban adalahanak muridnya yang masih tergolong dalam kategori anakanak dan belum pernah menikahbaik dengan orang lain maupun dengan terdakwa dan seharusnya saksi korban menjaditanggung jawab terdakwa untuk menjaga dan membimbingnya, dengan demikian MajelisHakim

Bahwa mengenai bukti T4 yaitu Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) dimana dalam persidangan PARA TERGUGATdapat menunjukkan surat asli dari bukti T4 ini sehinggaMajelis Hakim mempertimbangkan bukti T4 bahwa Suratsetoran Pajak Dearah bukanlah sebagai bukti kepemilikanatas sebuah tanah namun hanyalah bukti bahwa orang yangdisebut namanya dalam surat tersebut yaitu Wajib Pajakadalah orang yang menggarap/mengelolah/menguasai atastanah tersebut namun belum dapat dipastikan bahwa WajibPajak tersebut adalah

Semangga 40 dekat APMS atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam dearah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan korban Stevanus Diri Weking meninggaldunia , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat yang telah terurai di atas.

Semangga 40 dekat APMS atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam dearah hukum Pengadilan Negeri Merauke,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas dengan korban (saksi Bambang Irianto) luka ringan dankerusakan kendaraan (sepeda motor Yamaha mio warna merah hitamdengan No.Pol DS 5606 GM No. Rangka MH3SE8810GJ580190, No.

tentang adanya kejadian adalah jam 12 .00 Wita ,saat saksi didatangi olen Kanit Pam yang bernama Pak Budi kebetulan saksisedang jaga di Pos 5 Devisi 4 Intan Estate dan Pak Budi memerintakan untukikut bersama Pak Budi ke Divisi 4 Intan Estate untuk mencegat atau mencarimobil pick Up warna putih yang telah membawa sawit milik perusahaan ;Bahwa yang saksi lakukan adalah langsung ikut Pak Budi menggunakan mbilpatroli perusahaan , tujuan saksi dan Pak Budi adalah mencegat mobil Pick Upwarna putih di dearah

Gubernur Kepala Dearah,memberikan keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah negara, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha tetapitidak melebihi 50 Ha.Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR2. Bupati / Walikota Kepala Daerah, memberikan keputusan mengenaiijin untuk membuka tanah negara, jika luas tanahnya lebih dari 2 Ha,tetapi tidak melebihi 10 Ha.3.

Blora atau setidaktidaknya pada waktu lain antara bulanOktober 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam dearah hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukankekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama FINA AL KUSNIATIuntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perouatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut

disebutkan : kegiatan Administratif tentang Distribusi Surat menyurat sampaidilakukan Penyerahan SPS merupakan lingkup tugas tanggung jawab PanitiaLelang/Sakretariat TIM, sehingga penagihan dan pembayaran atas Kurang BayarPajak Retribusi titik Reklame Tahun 2006/2007 dan 2007/2008 atas nama PT.Duta Senamuda Perkasa di titik Reklame P.8A, P.9A dan U.8B, menjadi tanggungjawab Panitia Lelang/Sekretariat TIM, setelah menerima Surat Perintah Stor (SPS)dari Biro Perlengkapan sekarang Badan Pangelola Keuangan Dearah

selamapemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkaraBerdasarkan uraian tersebut diatas, cukupberalasan/berdasarkan hukum pula kiranya apabilaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta/Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk member i putusan sebagai berikutDALAM PENUNDAAN :Mewajiobkan Tergugat untuk menunda berlakunya SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan Dan GedungPemerintah Dearah

1 Undang UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;wonnnn nnn == Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Atau;Kedua :wonnennnn Bahwa ia terdakwa Fendi Erlianto alias Pendeng Bin Abdul Sohibpada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatuHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bltwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 , bertempat di Dearah

FREDY TJONG setiap bulannya. 1 (Satu) bundleSurat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulanJanuari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017.1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan RetribusiDearah Kebayoran Baru;1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:935/1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak danRetribusi Dearah Kebayoran Baru;1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum

FREDY TJONG setiap bulannya.= 1 (Satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYAasli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017" 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan RetribusiDearah Kebayoran Baru;" 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:935/1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak danRetribusi Dearah Kebayoran Baru;= 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan

dilakukan tapi kalau masalahnya sama berarti nebisin idem;Bahwa masalah dalam organisasi dilaporkan pada Kepolisian tidak pantaskarena daerah organisasi;Bahwa Pengaduan yang tidak mencabut tidak ada larangan untuk diperiksa;Bahwa Organisasi Dewan Kehormatan tidak bisa dipersalahkan sebagaiperbuatan melawan hukum karena dia hanya menjalankan kode etik;Bahwa tidak bisa keputusannya tidak boleh diganggu gugat sekalipun olehMunas Pasal 19 (3) kode etik Advokat,Bahwa Pengaduan disampaikan pada cabang atau dearah

bersamaSaksi GILANG SAPUTRA Als GILANG Bin SUKARMIN dan Saksi RIZKYTRI MAULANA Als KIKI Bin SUROSO juga melakukan pencurian di rumahsaksi AHDI SEPRIYANTO Als DIDIT Bin SURATMIN.Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SglBahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 22.00 wib Anakmendatangi rumah Saksi RIZKY TRI MAULANA Ala KIKI Bin SUROSO diGang Raya Sungailiat saat itu sudah ada Saksi GILANG SAPUTRA AlsGILANG Bin SUKARMIN kemudian mereka berepakat untuk melakukanpencurian di dearah

seharusnyadikeluarkan oleh perusahaan, dan atau bahkan dianggap sebagaitransfer profit (dividen terselubung), maka menurut Pemohon dalamhal ini telah terjadi kKelebihan pembayaran pajak atas sesuatu yangseharusnya tidak dibayarkan oleh Pemohon atau atas sesuatu yangbukan merupakan objek PPN, disamping sesuai dengan Pasal 9ayat 8 UU PPN Nomor 18/2000 mengenai kriteria Pajak Masukanyang tidak dapat dikreditkan, tidak ada satu kriteriapun yangmenyebutkan bahwa pembayaran atas pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Dearah

.2.6 Bahwa atas peristiwa tersebut guna menghidari halhal yang tidakdiinginkan, maka Pelawan (semula Tergugat) selaku warga negarayang patuh dan taat pada hukum yang hidup pada negara yangberdasarkan hukum, serta untuk mencari keadilan dan kepastianHalaman 12 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG2.7hukum karena merasa hakhaknya telah dilanggar, selanjutnyaPelawan (Semula Tergugat) menempuh jalur hukum dangan caramembuat Laporan Polisi melaporkan Terlawan (semula Tergugat)pada Kepolisian Dearah

Gugatan Penggugat Error In Persona,:1)2)Bahwa objek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga seharusnya tidak termasuk perkara yangdiperiksa atau diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo karena Objek Sengketaadalah merupakan bagian dari Peraturan Daerah Provinsi BantenNomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Dearah

Dinas Pendidikan Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Banten) serta Objek sengketa merupakan bagian dariPeraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun 2020;. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai UpayaAdministratif, pada halaman 3, halaman 4 dan halaman 5, menurutTergugat;a.

Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara denganNomor: SR2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 april 2011 tentang KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalampelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulanMei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten DeliHal. 58 dari 73 hal. Put.

standart Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yangdalam angka 1010 menyebutkan Auditur diharuskan untuk menyatakandalam setiap laporan bahwa kegiatankegiatannya dilaksanakan sesuaidengan standar kenyataannya dalam Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Sumatera Utara dengan Nomor: SR2241/Pw02/5/2011tanggal 19 April 2011 tentang Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Setoran Pajak RestoranTahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas PengelolaanKeuangan Dearah

Inhu namun yang dapat menjelaskan secara rinci termasukkedalam wilayah administratif mana lokasi pengrusakan sesuai dengan titikkoordinat tersebut diatas adalah pihak Pemerintahan Dearah Kab.Inhu dalamhal ini Bagian Tata Pemerintahan.Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, paraTerdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwamenyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipunmengenai

Bahwa Saksi menjemput narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senintanggal 19 November 2018 Sekira pukul 11.30 Wib didepan pom bensindi dearah Pekan Baru Provinsi Riau, Saksi tidak mengetahui pasti namadaerah tempat Saksi menerima 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabupada saat itu dan Saksi pada saat itu juga menggunakan alat bantu GogleMap untuk mengetahui lokasi yang telah ditentukan untuk serah terimanarkotika jenis shabu.e Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;4

T.8, T.9, T.10, T.14, T.21, 1.24, T.25, T.27, T.28, T.30 dan diberitanda T.1 s/d T.30 adalah sebagai berikut:T.1T.2T.3T.4Foto copy Surat Keputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor: 6 tahun 1977 tentangPenetapan 53 Desa Persiapan Eks UPT di Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, KabupatenDaerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau dan Kabupaten Tingkat IIBulungan dan 5 Desa Persiapan Eks Resetlement Penduduk di Kabupaten DaerahTinggkat II Kutai serta 6 Desa Persiapan hasil pemecahan di Dearah