Ditemukan 752 data
Terbanding/Terdakwa : Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS
85 — 31
40,00 M Rp 1.415.000,00 Rp 56.600.000,004 GorongGorong Diameter 60 cm (4,5m*) 30,00 M Rp 943.000,00 Rp 28.290.000,005 Jembatan Kayu 0,00 M Rp 7.787.000,00 Rp 0,00Sub Total B Rp 624.290.000,00Il BANGUNAN PERMUKIMAN1 Rumah Transmigran dan jamban 25,00 Unit Rp 32.532.276,14 Rp 813.306.903,44Keluarga T36Sub Total C Rp 813.306.903,44IV BANGUNAN FASILITAS UMUM1 Rumah Ibadah (Masjid) 0,00 Unit Rp 155.956.000,00 Rp 0,002 Gudang Unit 0,00 Unit Rp 89.594.000,00 Rp 0,003 Rumah Petugas 0,00 Unit Rp 147.800.000,00
30,00 M Rp 943.000,00 Rp 28.290.000,005 Jembatan Kayu 0,00 M Rp 7.787.000,00 Rp 0,00Sub Total B Rp 624.290.000,00Iil BANGUNAN PERMUKIMAN1 Rumah Transmigran dan jamban Keluarga T36 25,00 Unit Rp 32.532.276,14 Rp 813.306.903,44Sub Total C Rp 813.306.903,44IV BANGUNAN FASILITAS UMUM1 Rumah Ibadah (Masjid) 0,00 Unit Rp 155.956.000,00 Rp 0,002 Gudang Unit 0,00 Unit Rp 89.594.000,00 Rp 0,003 Rumah Petugas 0,00 Unit Rp 147.800.000,00 Rp 0,004 Balai Desa 0,00 Unit Rp 157.845.000,00 Rp 0,00Sub Total D Rp
116 — 32
PT ADITYA WIGUNAKENCANA menandatangani kontrak pada tanggal 19 Nopember 2012 dengankontrak nomor : 800.215/PPKRSUD/2012 untuk pelaksanaan pengadaan alatkedokteran Umum RSUD Gunungtua sebesar Rp.9.988.000.000 denganterdakwa RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM selaku Pejabat PembuatKomitmen.Bahwa sesuai dengan kontrak nomor : 800.215/PPKRSUD/2012 tanggal 19Nopember 2012, alatalat kedokteran yang harus disediakan oleh PT ADITYAWIGUNA KENCANA adalah sebagai berikut: NO NAMA BARANG JUMLAH01 02 03Poliklinik Umum1
ADITYA WIGUNAKENCANA adalah sebagai berikut : NO NAMA BARANG JUMLAH01 02 03Poliklinik Umum1 Examination Lamp 2 Unit2 Diagnostic Set 4 Set3 Tensimeter 1 Unit4 Sthethoscope Dewasa 1 UnitPoliklinik Gigi1 Autoclave 1 Unit2 Dental Diagnostic Set 3 Set3 Light Curing 2 Unit4 Exodonsy Set 1 Set5 Cito Jack 3 Unit6 Scaller Set 3 Unit7 Hand Piece 3 UnitPoliklinik Bedah1 Electro Counter Treatment 1 Unit2 Instrument Trolley 1 Unit3 Mobile Operating Lamp 1 Unit4 UV Room Sterilizer 1 Unit5 Diagnostic Set 1 Set6
ADITYA WIGUNAKENCANA sesuai dengan kontrak nomor : 800.215/PPKRSUD/2012 tanggal 19Nopember 2012 adalah sebagai berikut : NO NAMA BARANG JUMLAH01 02 03Poliklinik Umum1 Examination Lamp 2 Unit2 Diagnostic Set 4 Set3 Tensimeter 1 Unit4 Sthethoscope Dewasa 1 UnitPoliklinik Gigi1 Autoclave 1 Unit2 Dental Diagnostic Set 3 Set3 Light Curing 2 Unit4 Exodonsy Set 1 Set5 Cito Jack 3 Unit6 Scaller Set 3 Unit7 Hand Piece 3 UnitPoliklinik Bedah1 Electro Counter Treatment 1 Unit2 Instrument Trolley 1 Unit3 Mobile
68 — 12
Pid.Sus/2016/PN.Mettanggal 15 Agustus 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membacaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor98/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Met tanggal 9 Agustus 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Met tanggal 9Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Umum1
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat TagihanPajak menyatakan bahwa :Surat Ketetapan Pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak;2.
81 — 23
Bahwa atas pertimbangan dan penyampaian faktafakta terhadap perkaraini haruslah dapat dipertanggungjawabkan bersama sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan sebagai bahan pertimbangan lebihlanjut dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarangdalam menentukan putusannya sehingga dapat dirasakan keadilan dankepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap aturan UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM1.
36 — 19
Umum1. Bahwa Terlawan membantah dan menolak seluruh dalildalilPelawan dalam Surat Perlawanan, kecuali yang secara tegasdan nyata diakui kebenarannya oleh Terlawan.2. Bahwa Surat Perlawanan, Dalam Konepnsi, Dalam Eksepsi,Pelawan pada intinya mempersoalkan :a. Tentang seolaholah Pengadilan tidak berwenang memeriksaperkara; danb. Tentang seolaholah gugatan Terlawan kabur dan tidak jelas.B. Tentang Perubahan Perlawanan3.
Umum1.Bahwa Terlawan mohon agar seluruh dalil yang dikemukakanoleh Terlawan DALAM KONPENSI, baik dalam Eksepsi maupunDalam Pokok Perkara dianggap diiulang kembali dan merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalilTerlawan DALAM REKONPENSL ini.Hal. 62 Putusan Nomor: 562/PDT/2017/PT.DK:B. Tentang Perlawanan Telah Diajukan Lampau Waktu2.
Terbanding/Penuntut Umum : PURKON ROHIYAT
39 — 14
Mengenai Penyidikan dan Mengenai Dakwaan Penuntut Umum1. Bahwa Terdakwa dalam penyidikan tidak pernah didampingiPenasihat Hukum, padahal Terdakwa disangkakan melanggarPasal 340 KUHP. Penasihat Hukum Terdakwa baru ditunjuk tanggal5 Januari 2019 dan setelah itu tidak ada lagi pemeriksaan lanjutanatau pemeriksaan tambahan, Terdakwa baru didamping PenasihatHukumnya pada persidangan pertama tanggal 1 April 2019.2.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
23 — 9
UMUM1.Bahwa Terbanding berketetapan pada seluruh Fakta, Dalil, dan Buktiyang telah dikemukakan Terbanding di dalam seluruh Dokumen Hukumyang telah diajukan oleh Terbanding kepada Judex Factie yangmemeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2016/PN.Bon,selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Pengadilan NegeriBontang.Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan tuntutan yang telahdikemukakan oleh Pembanding di dalam yang telah diajukan olehPembanding kepada Judex Factie yang memeriksa dan
68 — 8
Pemeriksaan umum1. Pengamatan Umum : Jelek2. Pemeriksaan pakaian : 3.
JOHANIS AGUSTHINUS TETERISSA
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
95 — 18
UMUM1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Penggugatsebagaimana disampaikan dalam:a. Surat Gugatan Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial/Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 21 April 2021;b. Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KoperasiUsaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin No.412/165/Diskopumker/PHIJS/202 1tertanggal 1 Maret 2021khususnya bagian Keterangan dan Pendapat Pekerja;c.
FAHZI
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
120 — 22
UMUM1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Penggugatsebagaimana disampaikan dalam:a. Surat Gugatan Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial/Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 20 April 2021;b. Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KoperasiUsaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin No.412/1071/Diskopumker/PHIJS/2020 tertanggal 16 Desember 2020khususnya bagian Keterangan dan Pendapat Pekerja;c.
96 — 37
Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen diatur dalam BAB X PENYELESAIANSENGKETA Bagian Pertama Umum1).2).Pasal 45 di sebutkan dalam ayat(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melaluipengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihansukarela
GUGATAN PENGGUGAT HANYA UNTUK MENGAKOMODIR KEPETINGANPERSONAL INDIVIDUAL DEBITUR SANDRA BONITA SEMATA DANBUKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM1.Bahwa Penggugat telah secara tegas mengakui didalam PositaPenggugat angka 1 halaman 7 dengan bahwasanya hubungan hukumantara Penggugat dengan Debitur Sandra Bonita timbul karena adanyaPerjanjian Kredit, sehingga dengan demikian maka jelas dan teranghubungan hukum antara Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
100 — 43
Put.No.3/PID.SUSTPK/2018/PT.PBR1 (Satu) Set daftar nama kepala bagian dan struktur organisasi PTPerkebunan Nusantara V Tahun 2009 dan Tahun 2016.1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian umum1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian PengembanganUsaha1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Pengelolaan1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Teknik1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Tanaman.1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian SatuanPengawasan
Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) Set daftar nama kepala bagian dan struktur organisasi PTPerkebunan Nusantara V Tahun 2009 dan Tahun 2016.1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian umum1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian PengembanganUsaha1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Pengelolaan1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Teknik1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian Tanaman.1 (Satu) set Fotocopy uraian jabatan kepala bagian SatuanPengawasan
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pakbagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBDPerubahan dengan nilaiRp2 M sekian dan panitia (sdri RUKMINI IPA,ST) sambil memperlihatkandaftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambiloleh MAHMUD SYAFRUDIN dan dijawabnya Susun dan hitung berdasarkanPekerjaan yang telah dikerjakan tahun 2008 selanjutnya SAFIUDDINBUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb: NO URAIAN VOLUME KONTRAKHARGA JUMLAHVOLSATUAN SATUAN HARGA(Rp) (Rp)PEKERJAANPERSIAPAN/UMUM1
Pakbagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBDPerubahan dengan nilaiRp2 M sekian dan panitia (sdri RUKMINI IPA,ST) sambil memperlihatkandaftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambiloleh MAHMUD SYAFRUDIN dan dijawabnya Susun dan hitung berdasarkanPekerjaan yang telah dikerjakan tahun 2008 selanjutnya SAFIUDDINBUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb: NO URAIAN VOLUME KONTRAKHARGA JUMLAHVOLSATUAN SATUAN HARGA(Rp) (Rp)i PEKERJAANPERSIAPAN/UMUM1
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum1:Bahwa sesuai dengan SPUH No.
102 — 23
Ditahan di Rutan Polres Pasaman Barat berdasarkan surat perpanjangan olehKepala Kejaksaan Negeri Nomor : B.30/N.3.23.3/Euh.1/09/2015 sejak tanggal08 September 2015 s/d tanggal 17 Okober 2015.Penuntut Umum1. Ditahan di RUTAN Talu, berdasarkan surat perintah penahanan penuntutumum Nomor : PRIN1018/N.3.23.3/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 01 Oktober2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015. Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.PsbHalaman 1 dari 32 HalamanHakim Pengadilan Negeri1.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
24 — 8
UMUM1.Bahwa Terbanding berketetapan pada seluruh Fakta, Dalil, dan Buktiyang telah dikemukakan Terbanding di dalam seluruh DokumenHukum yang telah diajukan oleh Terbanding kepada Judex Factieyang memeriksa dan mengadili Perkara PerdataNo.34/Pdt.G/2016/PN.Bon, selama berlangsungnya prosespemeriksaan di Pengadilan Negeri Bontang.Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan tuntutan yang telahdikemukakan oleh Pembanding di dalam yang telah diajukan olehPembanding kepada Judex Factie yang memeriksa dan
837 — 363
Pst.Prosedur) dan Termohon Bantahan (Renvoi Prosedur) II telah hadirKuasa Hukumnya masingmasing tersebut diatas ;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon Bantahan(Renvoi Prosedur) telah memberikan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :TANGGAPAN UMUM1.
PARA TERMOHON BANTAHAN RENVOI PROSEDUR TELAHMENGAKUI TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHONBANTAHAN RENVOI PROSEDUR DI MUKA PERSIDANGANPADA PROSES PKPU ( sebagaimana termuat lengkap dalam suratpermohonan Pemohon Bantahan tertanggal 24 Mei 2021 halaman7 sampai halaman 8 angka 9 sampai dengan angka 14 ) ;Menimbang, bahwa terhadap Bantahan (Renvoi Prosedur) yangdiajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon Bantahan (RenvoiProsedur) telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagaiberikut :TANGGAPAN UMUM1
55 — 28
diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangundangRepublik Indonesia nomor23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa atas dakwan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakanmengerti dan tidak berkeberatan, dan melalui Penasehat Hukumnya terdakwa tidakmengajukan eksepsi;berupa:Menimbang, bahwa selain itu, diajukan pula barang bukti oleh penuntut umum1
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasanalasan dari Penuntut Umum1.Majelis Hakim tidak menerapkan unsurunsur yang terdapat dalamketentuan Pasal 113 Ayat (2) jo.