tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 April 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT060531.16/2009/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP981/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Oktober 2011,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP981/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00027/207/09/092/10Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 623/B/PK/Pjk/2021tanggal 29 Juli 2010, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya termasuk suratsurat terkait sanksi bunga dan sanksiadministratif lainnya sehubungan dengan KEP981/WPJ.19/BD.05/201 1tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2009 Nomor 00027/207/09/092/10 tanggal 29 Juli 2010;4.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor : KEP981/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Oktober 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00027

sebesar Rp NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Oktober 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.47696/PP/M.XII/99/2013, tanggal 7 Oktober 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP1474/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00027

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP1474/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidakbenar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2009, atas nama : PT.

Putusan Nomor 1592/B/PK/Pjk/2019Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Oktobersampai dengan Desember 2009, atas nama Penggugat, NPWP01.824.413.7055.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangana.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP1474/WPJ.07/2012tanggal 6 Agustus 2012 tentang

Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2009 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan

Administrasi :Bunga Pasal 14 (3) KUP 250.11Jumlah yang masih harus dibayar 6,502.80 Selanjutnya Pemohon Gugatan mengajukan Surat PermohonanPembatalan atas STP PPh Pasal 25 Masa Pajak November 2014Nomor 00027/106/14/091/15 tanggal 26 Januari 2015 yang tidak benarpertama sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP dengansurat Nomor: 044/FKPKPP/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 yangditerima oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 2015 dengan BuktiPenerimaan Surat Nomor: PEM:000559091Feb2015 yang

Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00027/106/14/091/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak November 2014atas nama Pemohon Gugatan;4.

Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00027/106/14/091/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak November 2014 atasnama Pemohon Gugatan;Dasar Pengajuan Sengketa oleh Pemohon Gugatan dan Ketentuan Formal;Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanketentuansebagai berikut:a.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban tersebut diatas dan tahunsengketa Surat Tagihan Pajak Nomor 00027/106/14/091/15tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak November 2014,ketentuan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1)huruf b dan ayat (2) dan ayat (2a) adalah berlaku atasPenghasilan Kena Pajak bagi Pemohon untuk kewajibannyapada Masa Pajak November 2014;1.9.

yang isinya menolak permohonanPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Masa Pajak November 2014 Nomor:00027/106/14/091/15 tanggal 26 Januari 2015 adalah tepatmengingat tidak terdapat kesalahan dalam penerbitan SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak November2014 Nomor: 00027/106/14/091/15 tanggal 26 Januari 2015;Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang menyatakan:Terbukti Tergugat secara yuridis salah dalam menetapkan STPMasa Pajak November

Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011tanggal 13/12/2011 seluas 865 M?.

Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011 tanggal 13/12/2011 atasnama Moe Irwan Raharja seluas 865 M?

Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011 tanggal 13/12/2011seluas 865 M?

Pinangsia tanggal 30 Maret 2012, Surat Ukur No.00027/2011 tanggal 13/12/2011 seluas 865 M? atas nama Moe IrwanRaharja.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan No. 3214/Kel. Pinangsia tanggal 30 Maret 2012, Surat Ukur No.00027/2011 tanggal 13/12/2011 seluas 865 M? atas nama Moe IrwanRaharja.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Halaman 8 dari 18 halaman.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3214/Pinangsia,Surat Ukur Nomor. 00027/2011 tanggal 13 Desember 2011 seluas 865 M?diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2012 atas nama pemegang hak MoeIrwan Raharja;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 3214/Pinangsia, Surat Ukur Nomor. 00027/2011 tanggal13 Desember 2011 seluas 865 M7? diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2012atas nama pemegang hak Moe Irwan Raharja;4.

sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembalioleh TERGUGAT dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 24 (dua puluhempat juta rupiah) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutangtanggal 27 Maret 2014 yaitu sebesar Rp.32.200.800, (Tiga Puluh DuaJuta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus rupiah); Bahwa menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT dan TERGUGAT IImenyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No : 00027

Tahun 2009 a/n Nudirsan; Bahwa Aseli SHM No : 00027 Tahun 2009 a/n Nudirsan tersebutdisimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT danTERGUGAT II lunas; Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaanPENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT dan TERGUGAT Il)sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan danmengosongkan tanah dan rumah/bangunan

Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayarlunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok +bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.18.305.971 (delapan belas jutatiga ratus lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)Apabila TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisakredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No : 00027 annudirsan kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikanberupa yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui KantorPelayanan

Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No :00027 an nudirsan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sahdan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untukkepentingan PENGGUGAT;5. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II atauSiapa Saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No :00027 tahun 2009 an nudirsan untuk segera mengosongkan obyekagunan tersebut.

Penggugattelah mengajukan surat bukti berupa: Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Yudi Heryanto dan YivipaSusanti, (Bukti P 1); Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Yudi Heryanto dan YivipaSusanti, (Bukti P 2); Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman atas nama Yudi Heryanto BinNapi'in, (Bukti P 3); Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Heryanto dan YivipaSusanti, (Bukti P 4); Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yudi Heryanto,(Bukti P 5); Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00027

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45036/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMenimbangMengingatMemutuskan: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor:00027/201/09/013/11 tanggal 15 Agustus 2011 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

21 Nomor:00027/201/09/013/11 tanggal 15 Agustus 2011 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009 diterbitkan oleh Tergugat;: bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Nomor: 00027/201/09/013/11 tanggal 15 Agustus 2011 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2009 tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalandengan Surat Nomor : 036/DIRHRD/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012, dan denganKeputusan Terbanding Nomor: KEP115/WPJ.04/2013 tanggal 01 Februari 2013permohonan

atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan sengketa ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP115/WPJ.04/2013 tanggal 01 Februari 2013, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal21 Nomor: 00027

Putusan Nomor 1729/B/PK/PJK/2017tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan Surat keputusan Tergugat NomorKEP1338/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 November 2010 yang diterimamelalui pos tanggal 22 November 2010 mengenai Penolakan atas permohonanpengurangan atau pembatalan STP PPN Nomor: 00027/107/08/413/10 tanggal15 November 2010 Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008 atasnama Penggugat dengan

PPN Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008 dengankoreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 42.615.787.152,00 yang akibatnyajuga diterbitkan STP PPN Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008;Bahwa STP tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) KUPyaitu 2% x Rp42.615.787.152,00 = Rp852.315.743,00;Bahwa kemudian dengan Surat Nomor : 036/FAD/2010 tanggal 10 Mei 2010Penggugat mengajukan permohonan pembatalan STP PPN Masa PajakOktober sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00027

Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkanselurunnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1338/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 November 2010 danSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00027/107/08/413/10tanggal 7 April 2010 Masa Pajak Oktober s.d.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatanyata Majelis HakimPengadilan Pajak dalam putusannya telah melampauikewenangannya, karena telah mengabulkan seluruhnya gugatanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1338/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor: 00027/107/08/413/10 tanggal 7 April 2010Masa Pajak Oktober s.d.

Putusan Nomor 1729/B/PK/PJK/2017Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00027/107/08/413/10 tanggal7 April 2010 Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008,atas nama: PT. MIT.

Tanah berdasarkan persil No 00027 Luas 1.560 M2 telah dibelioleh SUAMI pada tanggal 20 Januari 1992, Desa Blega olohBangkalan Jatim dengan batas batas :Utara : Haji YusufSelatan : HemahTimur : lou AstroBarat : Haji Yusuf. Tanah berdasarkan persil 00045,luas 1.350 Desa Blega olohBangkalan Jatim.yang telah dibeli tertanggal 20 Januari 1992dengan batas batas :Utara : Haji Nawawi/SuliSelatan : Muniwar/RamiTimur : MistiyahBarat : Safi.

Desa Blega,Kec BlegaBangkalan Jatim.10.Tanah Berdasarkan SPPT,NOP no 35.26.050.015.0069301.7Atas nama SUAMI, luas 2.600 m2,Persil No 00056,yang terletakdidesa Karang Nangka,Kec.Blega.Kabupaten Bangkalan JatimJawa Timur.11.Tanah Berdasarkan SPPT,NOP no 35.26.050.016.0123101.7Atas nama SUAMI, luas 1.480 m2,Persil No 00027,yang terletakdidesa Blega ,Kec.Blega.Kabupaten Bangkalan Jatim JawaTimur.12.Tanah Berdasarkan SPPT, NOP no 35.26.050.010.0033202.7Atas nama B.SARIMANA,luas 3.170 m2,Persil No 00034

Tanah berdasarkan persil No 00027 Luas 1.560 M2 telah dibelioleh SUAMI pada tanggal 20 Januari 1992, Desa Blega olohBangkalan Jatim dengan batas batas :Utara : Haji YusufSelatan : HemahTimur : lbu AstroBarat : Haji Yusuf4. Tanah berdasarkan persil 00045,luas 1.350 Desa Blega olohBangkalan Jatim.yang telah dibeli tertanggal 20 Januari 1992dengan batas batas :Utara : Haji Nawawi/SuliSelatan : Muniwar/RamiTimur : MistiyahBarat : SafiHalaman 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Dps5.

Tanah berdasarkan persil No 00027 Luas 1.560 M2 telah dibelioleh SUAMI pada tanggal 20 Januari 1992, Desa Blega olohBangkalan Jatim dengan batas batas :Utara : Haji YusufSelatan : HemahTimur : lbu AstroBarat : Haji YusufHalaman 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 193/Padt.G/2018/PA.Dps. Tanah berdasarkan persil 00045,luas 1.850 Desa Blega olohBangkalan Jatim.yang telah dibeli tertanggal 20 Januari 1992dengan batas batas :Utara : Haji Nawawi/SuliSelatan : Muniwar/RamiTimur : MistiyahBarat : Safi.

Desa Blega,Kec BlegaBangkalan Jatim.10.Tanah Berdasarkan SPPT,NOP no 35.26.050.015.0069301.7Atas nama Haji Japar,luas 2.600 m2,Persil No 00056,yangterletak didesa Karang Nangka,Kec.Blega.KabupatenBangkalan Jatim Jawa Timur.11.Tanah Berdasarkan SPPT,NOP no 35.26.050.016.0123101.7Atas nama SUAMI, luas 1.480 m2,Persil No 00027,yangHalaman 18 dari 23 hal.

Pengadilan Pajak NomorPUT113225.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikankeadilan kepada Pemohon Banding, sehingga dapat mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00062/KEB/WPJ.21/2017, tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan atas SKPN PPN Nomor 00027

mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113225.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00062/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00027

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00062/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00027/507/11/043/16 tanggal 25 Januari2016, atas nama PTI Eramas Persada Energy, NPWP31.340.273.7043.000, beralamat di Bukit Gading Raya Blok ENomor 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00062/KEB/WPJ.21/2017, tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2013, Nomor:00027

Nomor : Put.42979/PP/M.X1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027

/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal12 Januari 2011, diterbitkan dengan Pemeriksaan tanpa Pembahasan akhirhasil pemeriksaan dengan Penggugat, sehingga hakhak dari Penggugatdihilangkan secara sepihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan GugatanPendapat Majelis :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas

Surat Tergugat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 yangdiajukan

Putusan Nomor 124/B/PK/Pjk/20192008 Nomor 00027/206/08/217/13 tanggal 20 Desember 2013 seharusnyadibatalkan, dengan perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagaiberikut: Putusan Permohonan SelisihUraian Keberatan Banding (USD)(USD) (USD)Penghasilan Neto 2,353,028.00 0.00 2,353,028.00Kompensasi Kerugian 181,743.00 0.00 /181,743.00Penghasilan Kena Pajak 2,171,285.00 0.00 (2,171,285.00Jumlah PPh Terutang 649,787.00 0.00 (649,787.00Kredit Pajak 0.00 0.00 0.00PPh yang Kurang/Lebih Dibayar 649,787.00

961,685.00Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87374/PP/M.IB/15/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP276/WPJ.02/2015 tanggal12 Maret 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027

Untuk menginstruksikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untukmembatalkan, mencabut dan/atau mengubah Surat Penilaian KurangBayar atas Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/08/217/13tertanggal 20 Desember 2013 untuk tahun 2008 dan KeputusanTermohon Peninjauan Kembali Nomor KEP276/WPJ.02/2015tertanggal 12 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 April 2018, yang pada intinya

Putusan Nomor 124/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP276/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/21 7/13

Putusan Nomor 63/B/PK/Pjk/2019Tahun 2007 Nomor: 00027/506/07/217/13 tanggal 20 Desember 2013seharusnya dibatalkan, dengan perhitungan berdasarkan permohonanbanding sebagai berikut: Putusan Permohonan SelisihUraian Keberatan Banding (USD)(USD) (USD)Penghasilan Neto na ees 0.00 566,090.00Kompensasi Kerugian neon 0.00 566,090.00Penghasilan Kena Pajak 0.00 0.00 0.00Jumlah PPh Terutang 0.00 0.00 0.00Kredit Pajak 0.00 0.00 0.00PPh yang Kurang/Lebih Dibayar 0.00 0.00 0.00Sanksi Administrasi 0.00 0.00 0.00Jota

terlalu lama.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87373/PP/M.1IB/15/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP275/WPJ.02/2015 tanggal12 Maret 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Nomor: 00027

Untuk meginstruksikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untukmembatalkan, mencabut dan/atau mengubah Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/506/07/217/13 tertanggal20 Desember 2013 untuk tahun 2007 dan keputusan TermohonPeninjauan Kembali nomor KEP275/WPJ.02/2015 tertanggal 12 Maret2015;Atau, Jika Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, kamimemohon pertimbangan yang paling bijaksana (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut

menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP275/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2007 Nomor : 00027

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004334.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00189/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 2Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00027

Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00189/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00027/206/11/092/16, tanggal 21 Desember 2016, atas nama PT KresnaDuta Agroindo, NPWP 01.062.143.1092.000, alamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2, Lantai 30 Jalan M.H.

Thamrin Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, atas sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00027/206/11/092/16,tanggal 21 Desember 2016, atas nama PT Kresna Duta Agroindo,NPWP. 01.062.143.1092.000, alamat di Sinar Mas Land PlazaMenara 2, Lantai 30 Jalan M.H.

Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00189/KEB/WPuJ.19/2018, tanggal 2 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00027/206/11

sebesar Rp NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Oktober 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.47696/PP/M.XII/99/2013, tanggal 7 Oktober 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP1474/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00027

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP1474/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidakbenar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2009, atas nama : PT.

Putusan Nomor 1592/B/PK/Pjk/2019Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Oktobersampai dengan Desember 2009, atas nama Penggugat, NPWP01.824.413.7055.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangana.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP1474/WPJ.07/2012tanggal 6 Agustus 2012 tentang

Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00027/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2009 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan

Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2000 Termohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini KPP Badora) menerbitkan SKPKB PPN No.00027.287.99.053.00 (SKPKB PPN No.00027/00) sebesarRp.19.681.346.451, untuk masa pajak Desember 1999 (Bukti PK 4).Bahwa SKPKB PPN No.00027/00 tersebut diterbitkan untuk memungutPPN yang telah ditunda pembayarannya termasuk sanksi administrasibunga.

SKPKBPPN No.00027/00 tersebut telah dilunasi pada tanggal 7 Juni 2001;Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/201323.24.25.26.27.28.Bahwa Atas SKPKB PPN No.00027/00 yang diterbitkan TermohonPeninjauan Kembali tersebut diatas, pada tanggal 18 April 2000Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukanpermohonan Keberatan dengan nomor surat GXA015/04/2000 kepadaTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) (Bukti PK 5);Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Termohon Peninjauan Kembali

Kep45/WPJ.06/BD.04/2001 yang isinya menolak permohonanKeberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) danmempertahankan SKPKB PPN No.00027/00.

Pbk00073/I/VWPJ.07/KP.1003/2010tanggal 5 Februari 2010 dengan nilai sebesar Rp.19.681.346.451, yangmerupakan pemindahbukuan pembayaran PPN dari masa pajakDesember 1999 (berdasarkan pembayaran SKPKB PPN No. 00027/00)ke masa pajak Juli 2009 (berdasarkan SKPKB Nomor: 00002/2010).

Objek Pajak (Dasar Pengenaan Pajak) dan Nilai Pajak yangterutang dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 merupakanpajak terutang yang sama dengan objek Pajak (Dasar PengenaanPajak) dan Nilai Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB PPNNo.00027/00 (Vide Bukti PK 3 dan Bukti PK 4);b.

DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor.00027/407/01/056/01 tanggal 21 September 2001 yang menetapkanjumlah PPN lebih bayar sebesar Rp. 3.455.688. 735.

Kep158/WPJ.07/KP.0403/2005 tanggal 21 Nopember 2005 tentang pembetulan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPebruari 2001 Nomor. 00027/407/01/056/01 tertanggal 21 September2001, bukanlah Pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor.Put. 06568/PP/M.VIII/16/2005.Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 5 C/PK/PJK/2008.

Kep158/WPJ.07/KP.0403/2005 tanggal 21 Nopember 2005 tentangpembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PertambahanNilai (PPN) Nomor. 00027/407/01/056/01 tanggal 21 September 2001.Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 5 C/PK/PJK/2008.8. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) tersebut,kemudian oleh Termohon Peninjauankembali dilakukan pembetulan untukmasa pajak bulan Pebruari 2001 melalui surat kKeputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 sama sekalitidak ada diktum atau amar putusan yang memerintahkan kepada pihakTerbanding sekarang Termohon Peninjauankembali untuk melakukanpembetulan terhadap ketetapan pajak yang menjadi obyek sengketaPajak Pertambahan Nilai Nomor. 00027/407/01/056/01 tanggal 21September 2001 ; Juga didalam putusan Pengadilan Pajak Nomor. Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atauHal. 30 dari 33 hal. Put.

No. 5 C/PK/PJK/2008.amarnya sama sekali tidak ada membatalkan Surat Keputusan PajakPertambahan Nilai Nomor. 00027/407/01/056/01 tanggal 21September 2001, berarti secara hukum adalah tetap sah ;12.Bahwa dengan demikian maka menurut pendapat PemohonPeninjauankembali putusan Pengadilan Pajak Nomor.

Putusan Nomor 3241/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Bandingini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKBNomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Maret2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65988/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2578/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858042010 atas nama

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2578/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00027/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00121/WPJ.07/KP.0503/2014tanggal 23 September 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160858042010 atas nama PT AgronusaInvestama, NPWP 02.275.541.7057.000

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2578/WP4J.07/2014tanggal 25 September 2014, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2010 Nomor 00027

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenjualanAtas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal 8 Desember 2014, denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Terbanding Pemohon(Rp) Banding (Rp)PPnBM Kurang/(Lebih) Bayar 25.482.904.182 0Sanksi Bunga 12.231.794.007 0Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah Pajak YMH/(Lebih) Dibayar

uraian banding tanggal 29 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85872/PP/M.VA/17/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016,tanggal 2 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012 Nomor 00027

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal8 Desember 2014, atas nama PT Elite Prima Hutama, NPWP02.097.709.6062.000, alamat Eightyeight@Kasablanka Tower BLantai 20, Jalan Casablanca Raya Nomor 88, Tebet, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 132/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00014/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 2 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00027/208/12/062/14, tanggal 8 Desember 2014,atas nama Pemohon

untuk mencari jalanpenyelesaian musyawarah mengenai penyalahgunaan uang perusahaan yangdigunakan atau digelapkan oleh Tergugat namun ternyata tidak terealisir;Bahwa Tergugat mempunyai harta gono gini (harta bersama) denganTurut Tergugat (isteri Tergugat ) yaitu berupa tanah dan bangunan rumahterletak di Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar sepertitercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1054 tanggal 12 Pebruari 2001nama Pemegang Hak Tergugat (MUGIONO) luas 945 Surat Ukur Nomor :00027

adalah orangnya sama, namun tidak maumenanda tangani Surat Keterangan tersebut, dengan alasan tidakdiperbolehkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat karena menganggapTergugat dan Turut Tergugat tidak bersalah dan hingga saat ini tanah danbangunan tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;Bahwa hingga saat ini Akta Jual Beli tersebut terkatungkatung tidakdapat direalisir dan obyek tanah dan bangunan tersebut yang tercantum dalamSertifikat No.1054 tanggal 12 Pebruari 2001 Surat Ukur No.00027

masih dikuasai oleh Tergugat dan TurutTergugat tidak diserahkan kepada Penggugat ;Bahwa untuk menjamin agar supaya Penggugat tidak dirugikan lebihlanjut mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara iniberkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadaptanah dan bangunan yang ada diatasnya sebagai harta gono gini dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagai mana pada point 12 posita gugatan diatastercantum dalam Sertifikat No.1054 tanggal 12 Pebruari 2001 dan Surat UkurNo.00027

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan danmengosongkan tanah dan bangunan rumah harta bersama sebagaiobyek sengketa kepada Penggugat (sebagai pemilik PerusahaanJatinom PS dan Bali PS) yaitu tanah dan bangunan rumah terletak diDesa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1054 tanggal 12 Pebruari2001 atas nama Pemegang Hak MUGIONO (Tergugat ) luas tanah :945 surat ukur No.00027/

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah danbangunan rumah tersebut sebagaimana dalam Sertifikat No.1054tanggal 12 Pebruari 2001 atas nama Pemegang Hak MUGIONO(Tergugat ) luas : 945 surat ukur No.00027/Kanigoro/2000, tanggal01 Agustus 2000 terletak di Desa Kanigoro Kecamatan KanigoroKabupaten Blitar adalah sah dan berharga;IX.

uraian banding tanggal 15 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007531.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP02135/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Juli 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor: 00027

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP02135/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00027/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00027/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend. Sudirman No. 28,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210, terkait sengketa aquo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP02135/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor :00027