Ditemukan 531 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal pasca pasya paula pasma pasha paska palla
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 55/Pid.B/2019/PN. Cjr
Tanggal 9 April 2019 — ROHID ALS ACUY ALS TONI Bin SUTISNA
36 — 7
  • ;Bahwa uang yang ada di tas saksi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus riburupiah), Hand Phone merk OPPO type F1 Plus dan suratsurat penting;Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau caternya;Bahwa sebelum melaporkan ke Polisi, saksi memberitahukan dulu perihalkejadian tersebut kepada suami saksi, lalu saksi melaporkannya ke PolsekCibeber untuk ditindak lanjuti;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidakberkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;2.SaksiRifki Pasla
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
KIAGUS ANWAR, SH
Terdakwa:
JHONY Bin HALIM
34 — 10
  • Terdakwa belum pernah dihukum.Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasla 132 ayat(1) UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika serta Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana terutama dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :MENGADILI:1.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
Giri Hartono
Tergugat:
PT THAMRIN BROTHERS PALEMBANG Cq PT Thamrin Brothers Bengkulu Cq PT Thamrin Brothers Manna
44 — 16
  • Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129 K/Pdt.SusPHI/2014 Tanggal 16 April 2014 menyatakan Bahwa mediasi yangdilakukan dalam perkara a quo bukan kewenangan mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakankewenangan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota, dengan demikian anjurannya menjadi cacat hukum, sehinggasyarat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan tersebutdiatur dalam Pasla
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — PT. DIAN RAKYAT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Taginan Pajak atau suratketetapan pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau suratketetapan pajak
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1410/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 3 Desember 2018 — Penuntut Umum:
WULAN S. BESLAR, SH
Terdakwa:
1.JOKO SUHARJONO alias KEVIN bin MISENAR Alm
2.MUHAMMAD HARIYANTO alias YANTO bin BAIDI
24 — 1
  • Menetapkan Para Terakwa sebaagi penyalahguna narkoitkaGolongan bagi diri sendiri, Yang seharusnya didakwa dengan Pasla 127ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 ;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Terdakwa II secaralisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sertamohon keringanan hukuman ;Telanh mendengar tanggapan (replik)
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-12-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 09-12-2011
Putusan PN BOYOLALI Nomor 175/ Pid.B/2011/PN. Bi
Tanggal 8 Nopember 2011 — - NURUDIN bin DJUMERI
113 — 9
  • UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 ;SUBSIDI : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPAIR Pasla 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
Yordan Nauw
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
125 — 50
  • tanggal 18 September 2013 adalah sah menuruthukum, terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokokpermasalahan pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilalberalasan hukum Petitum Angka 2 (dua) tersebut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalahWanprestasi maka untuk menentukan apakah salah satu pihak telah melakukanwanprestasi atau tidak, terlebin dahulu harus dilihat agakah diantara para pihaktelah terdapat perjanjian sesuai ketentuan Pasla
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bks
Tanggal 8 Oktober 2015 — Dr. RAHMAT EFFENDI sebagai Penggugat Melawan Sdr. R.A. COOL sebagai Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat
93 — 35
  • Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,disebutkan :Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, berbunyi :1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasla 25 ayat (2) beserta petabidang atau bidangbidang tanah yang bersangkutan sebagai hasilpengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkanselama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran
    Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, berbunyi :1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasla 25 ayat (2) beserta petabidang atau bidangbidang tanah yang bersangkutan sebagai hasilpengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkanselama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Dmk
Tanggal 22 September 2016 — CHRISTIAN WIDJAJA lawan YERI PURWANTO
135 — 35
  • Penggugat hanya mendasarkan padakekhawatiran subjektif semata, tidak didukung oleh fakta yangmerupakan kekhawatiran objektif sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasla 227 HIR dan Pasal 720 Rv. Penggugat tidak menyebut rinci identitas yang melekat pada barang yangdimohonkan untuk disita. Penggugat hanya menyebut batasbatasnya,namun Penggugat tidak mengetahui siapa pemilik benda tersebut danberapa No. SHMHal 15 dari 31 Hal/Put.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
Yordan Nauw
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
85 — 39
  • tanggal 18 September 2013 adalah sah menuruthukum, terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokokpermasalahan pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilalberalasan hukum Petitum Angka 2 (dua) tersebut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalahWanprestasi maka untuk menentukan apakah salah satu pihak telah melakukanwanprestasi atau tidak, terlebin dahulu harus dilihat agakah diantara para pihaktelah terdapat perjanjian sesuai ketentuan Pasla
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Bln
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
1.ZAINAL ARIFIN als. IFIN bin SABASTIAR
2.SABIRIN MUKTAR als BIRIN bin KAMBRANI
49 — 19
  • Saksi ROMI PASLA Als ROMI Bin JOHANSYAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait pencurian.Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 5 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00Wita di JI. Provinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 146/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 23 Nopember 2010 — ESTHER FARAH; LAWAN; PT. MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA (PT. MEI);
121 — 32
  • (BuktiT7a,7b)Bahwa oleh karena tidak mengindahkan panggilan TERGUGAT sebagaimanatersebut pada point 12 atas ketidakhadiran PENGGUGAT sejak tanggal 8Agustus 2009 maka sesuai dengan bunyi ketentuan pasla 73 ayat (2.3) PKB PT.Muramoto Elektronika Indonesia periode 20072009 TERGUGAT memberikansanksi berupa Surat Peringatan keIII (tiga) dengan harapan PENGGUGAT dapatmemeperbaiki kesalahannya. ( Bukti T8)Bahwa dari serangkaian ketidakhadiran PENGGUGAT dari tanggal 8 Agustus2009 sampai dengan 26 Agustus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pdt/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — NG.GOET JENG alias LILY DEWIRATI vs YULI RANGGINA SARUNGALLO, Dk
87 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 5683 / 1993tanggal 16 Desember 1993 tanggal 16 Desember 1993 diterbitkanberdasarkan Legaat nomor 86 tanggal 18 Februari 1987, berdasarkanpasal 875 Juncto pasal 943 KUH.Perdata, tidak sah dan berdasarkan :Pasal 418 jucntis : Pasla 41 42 ov. dan pasal 913 914 KUH.Perdatademi hukum batal dan tak berharga maka SHM No. 434 tanggal 13 April1994 yang diterbitkan berdasarkan Legaat tanggal 18 Februari 1987menjadi tidak sah pula, dan demi hukum batal dan tak berharga pula.2.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 27-11-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 63/Pdt/G/2014/PN-KWG
Tanggal 1 Januari 1970 — 1. NY.SEMI binti MARTA 2. NY.SEMI binti MARTA LAWAN 1. EDI PURWANTO 2. NY. SITI HOLIPAH 3. NY. TITIN SUHARTINI 4. NY. INA SUHARTINA 5. TARUNA bin CARSINAH 6. KARI’AH binti CARSINAH
66 — 13
  • Bahwa dalil/oendapat dari penggugat yang menyatakan Akta Jual BeliNo.178/JB/09/V1I/1999, tertanggal 14 Juni 1999, adalah sah dan mempunyaikekuatan hokum, merupakan dalil yang sangat keliru, karena prosespembuatan Jual Beli tersebut adalah fiktif, dan palsu, vide Pasla 1335KUHPerdata: bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuatkarena sesuatu sebab yang palsu atau purapura, tidak mempunyai kekuatanhukum.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Pencurian
Putus : 23-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 255/PID.B/2014/PN.Dpk
Tanggal 23 Juni 2014 — SUHAIRI als. SUKUR als. BUDI bin SANUSI
31 — 25
  • menghidupkansepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan terdakwa dibonceng dibelakangnya,kemudian terdakwa dan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini melarikan dirimenuju Cikaret Cibinong dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninjatersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban Ruslan Kusumah kemudiansaksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dan Usman Als Cecep langsung ikut jugamelarikan diri menuju Cikaret Cibinong lalu sepeda motor tersebut Anton WijakaAls Okai Bin Muan dijual kepad saksi Roni Pasla
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1191/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.EKO NURLIANTO, S.H.
2.LUDY HIMAWAN, SH., MH.
3.YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, SH, MH
4.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
HAEDAR ALI ALS ALI
82 — 40
  • Tentang unsur Pemberi Fidusia ;Menimbang, bahwa unsur Pemberi Fidusia dalam Pasla ini menunjukkepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yangmemiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,sebagia pemberi fidusia.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 2/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 19 Februari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : VANANDA PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : WEKY THENY Pgl WIKY
163 — 68
  • Roni Pasla, A.Md (Anggota)5. Harmon Zamora (Anggota)e) Pengawas (Surat Perjanjian Kontrak No. : Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT.14/PPK/ pgwsnPPEs/DKPPS/V/2011 Cipta Bangung Prasaranatanggal 27 Mei 2011). Consultan.Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDGf) Pejabat Panitia Pengadaan (SKBupati 1.Edmon Dantes, SE.MMPessel No. 007.104/Kpts/BPTPS/2011 (Ketua)tanggal 24 Pebruari 2011). 2. Novi Irawan, ST (Wk.Ketua)3. Hendri Susilowati, S.Pi.M.Si (Sekretaris)4. Rudi Anwar, ST (Anggota)5.
    Adha Puputusia, Amd(Sekretaris)Novi Irawan,ST (Anggota)Roni Pasla, A.Md (Anggota)Harmon Zamora (Anggota)Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT.Cipta Bangung' PrasaranaConsultan.1. Edmon Dantes, SE.MM(Ketua)2. Novi Irawan, ST (Wk.Ketua)3. Hendri Susilowati, S.Pi.M.Si (Sekretaris)4. Rudi Anwar, ST (Anggota)5. Hasnul Karim, SH(Anggota)6. Alvina Oriza, S.Kom(Anggota)7.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 10-10-2012 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 564/Pid.B/2012/PN.Bpp
Tanggal 26 Juni 2013 — Para Terdakwa : I. Andi Untung Gafur Bin H. Abu Gafur (Alm), dan II. Andi Nureni Binti Andi Patongai (Alm)
85 — 34
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Ad.1 Tentang Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rumusan pasla iniadalah unsur pelaku,yaitu orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindakpidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak pidana yang didakwakantersebut;Menimbang, bahwa yang didudukan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini adalahTerdakwa I ANDI UNTUNG GAFUR Bin H.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 20-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN PATI Nomor 76/Pid.Sus/2012/PN.Pt
Tanggal 5 Maret 2013 — SUNOKO Bin SUYADI
244 — 124
  • Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses, pengolahan, gaya,mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau17keterangan barang dan / atau jasa tersebut.Bahwa menurut Ahli, UD MM Gemilang milik terdakwa Sunoko sudahmelanggar ketentuan dalam UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumen khususnya pasla 8 ayat (1) huruf a, e dan f yang berbunyi :Huruf a pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak