Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
25 — 36
Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
66 — 43
Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
50 — 36
50 — 36
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT:
-NI PUTU JASMAWATI;
TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.
201 — 86
201 — 86
Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
47 — 30
47 — 30
Adapun diktum petikan18surat keputusan Badan Kepegawaian Negara tersebut berbunyisebagai berikut : MEMUTUSKANMenetapkanPERTAMA Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dibawah ini sebagaiberikut:No.
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 10 Januari 2018 — Penggugat:
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 76
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
134 — 76
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Catatan Sipilyang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYANSUARTINI.3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat No.
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
308 — 120
mendapatkan PutusanPengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht Ssesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; 222 22 non ono nn nn nnn n nnn nee2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.SMGKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
25 — 7
Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
73 — 27
73 — 27
Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg. Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
108 — 50
Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
23 — 0
pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
107 — 45
lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PA MAMUJU Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Mmj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon
Termohon
59 — 19
59 — 19
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Mamuju Pemohon telahmendapatkan Surat izin perceraian, sebagaimana disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang ingin mengajukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon (surat izinterlampir);.
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 20 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 36
66 — 36
dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — MARIANTO SYAM, ST.,DKK VS BUPATI INDRAGIRI HULU;
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 25 / Pid.B / 2014/ PN-KC Tanggal 20 Februari 2014 — - LINDUNG ARITONANG Als Lindung ;
106 — 12
106 — 12
terdakwa tidak keberatan ;2.Saksi MAHDALENA Br SEBAYANG Als LENA Binti SAMAD SEBAYANG ;Bahwa saksi pada tahun 2010 yang lalu yang saksi tidak ingat lagi hari tanggal danbulannya yang mana pada saat itu saksi Lasmaria Br Harianja datang kerumah keluargasaksi dan mengatakan kepada saksi Rehulina Alias Lina dan saat itu saksi juga mendengarsaksi Lasmaria Br Harianja meyakinkan saksi dan keluarga saksi bahwa saksi Lasmaria BrHarianja bisa mengurus orang yang masih Honor untuk masuk menjadi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 1 Februari 2017 — Perdata
- Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Vs Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
43 — 15
43 — 15
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon di dampingiKuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari BupatiKabupaten Buton Utara dengan Nomor 243 tahun 2016
Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/PID/2019/PT DPS Tanggal 3 Juli 2019 — AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
139 — 80
139 — 80
(Bukti T 5);Bahwa bukti T2 sampai dengan Bukti T 5 merupakan alat bukti outentikyang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum,oleh karenanya sudah seharusnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumbatal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalammembuat Surat dakwaan sebagaimana diatur dan dtentuan dalam PasalHal 45 dari 52 hal. Putusan No.34/P!