Ditemukan 5561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20112 2013 2012 2032 2132 20152 20122 20131 20123 2013ã 20,32 20102
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum Pencurian
Putus : 09-06-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 104/PID.B/2014/PN.DUM
Tanggal 9 Juni 2014 — MASRI NOPRIONO SINAGA ALS MASRI BIN EDI SINAGA (Alm)
105 — 51
  • Penyidik Sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari2014;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak Tanggal 30 Januari 2014 s/d 28Februaru 20144. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d Tgl 18 Maret 2014 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 7 Nopember 2014 — HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN
88 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 09-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 33/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Kis
Tanggal 20 Juni 2017 — P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Lawan HENDRA KESUMA
237 — 78
  • agunan/ jaminan konsumen HENDRA KESUMA kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 106/PMK.06/20132
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA BARU TIGA VS P.T.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
143 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dariaspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum,oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dankepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20132
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 10-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 08/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 17 Maret 2016 — Perdata - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Pinang Lawan - LASTIARNY Br TOBING
57 — 38
  • Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UndangUndang hak tanggungan UndangUndang No 4 tahun 1996yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 93/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat : I Wayan Krisna Wardana
103 — 44
  • Makaseharusnya dilakukan evaluasi setiap tiga bulan atau empat kaliHalaman 20 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGdalam setahun tetapi faktanya sejak ditetapbkan pada November2012, SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tidakpernah dievaluasi sehingga SK Bupati Manggarai Timur NoHK/107.A/2012 dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapatdigunakan sebagai dasarperhitungan kerugian negara dalamPengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas KesehatanKabupaten Manggarai Timur Tahun 20132.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 24 Januari 2014 — Ir. GUNAWAN
261 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1706 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GUNAWAN, dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) CPU yang disimpan dan dirawat di CIDO dikembalikan kepada keCIDO; 2 (dua) unit CPU yang didalamnya terdapat program/softwear Fhotoship,Audio Cad dll, dirampas untuk dimusnahkan;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 31-10-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/Pid/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — SEMAN
89 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beton Menganti Gresik disebabkan karena sakitsebagaimana SURAT KEMATIAN: 026/L/437.111.16/VIII/2013 tanggal28 Agustus 20132. RAMIN meninggal pada hari Kamis tanggal 9 April 1970 di Bibis RT.007 RW. 003 Ds. Beton Menganti Gresik disebabkan karena sakitsebagaimana SURAT KEMATIAN: 029/L/437.111.16/VIII/2013 tanggal28 Agustus 20133. RAWAT meninggal pada hari Senin tanggal 12 Juli 1970 di Bibis RT.007 RW. 003 Ds.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 09-01-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Ag/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — 1. PAPUQ SUR bin AMAQ SAHRAH, DKK VS 1. AMAQ ROHAIN bin AMAQ HAERUDIN;, DKK
68 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 62 PK/Ag/20132/.28.26.11. Rukyah binti Amagq Sahrah (anak perempuan) mendapat 7/120bagian dari 1/8 bagian (7/120 x 1/8 bagian) = 7/960 bagian;Menetapkan bagian waris Inaq Napihun (istri kedua Amaq Sahrah)sebagaimana tersebut pada diktum 26.2 di atas sebesar 1/128 bagiandibagikan kepada 6 (enam) orang anakanaknya, dengan ketentuanpembagian untuk anak lakilaki dua kali bagian anak perempuan,masingmasing sebagai berikut :27.1.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
83 — 16
  • Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari Juni tahun 2013 Madrasahlotidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20132. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli Desember Madrasah lbtidaiyahAl Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 20133. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari Juni tahun 2014 Madrasahlotidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20144.
    Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari Juni tahun 2013Madrasah lbtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20132. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli Desember Madrasahlotidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31Desember 20133. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari Juni tahun 2014Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20144.
    Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari Juni tahun 2013 Madrasahlbtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20132. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Juli Desember Madrasah lbtidaiyahAl Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 20133. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS bulan Januari Juni tahun 2014 Madrasahlbtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20144.
    Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari Juni tahun 2013Madrasah lbtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20132. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Juli Desember Madrasahlotidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 tahun 2013 pada tanggal 31 Desember20133. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOPDA bulan Januari Juni tahun 2014Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah NSM : 111235780049 pada tanggal 30 Juni 20144.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2374 K/PID.SUS/2013
Tanggal 7 April 2014 — MUHAMMAD WANIS, S.E. Bin RAJI
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2374 K/PID.SUS/20132. CV. Pikra Jaya dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 09/SPK/Diskop/V/2009tanggal 8 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 138.150kg dengan harga pupuk sebesar Rp165.780.000,00;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/Pdt/2013
Tanggal 1 April 2015 — YAYASAN PUBIAN RAGOM vs Drs. H. M. SULAIMAN, dk
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 37 K/Pdt/20132. Keuangan;3. Perkantoran;Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran;2. Administrasi;c. Nomor Data Sekolah..................:00000e dst;jelas bahwa yang diberi persetujuan adalah Yayasan Pubian Ragom, bukanYayasan Pendidikan Pubian Ragom atau Para Penggugat selaku orang yangdiberi kuasa in casu Sdr. M. Sulaiman, BA, Drs. Soeswito dan Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 16-05-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 16 Mei 2013 — 1. PT. GRAND KOTA INVESTAMA, 2. WAYAN SANTOSO, SH. terhadap IWAN DARMAWAN SOEDJADI, SE. dan 1. PT. PERTEXTILAN RATATEX, 2. HENDARMIN, 3. SOEDESON TANDRA, SH.,MH., 4. KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA Cq. POLISI DAERAH METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
352 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 39 PK/Pdt.SusPailit/20132.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
229 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Militer Kesusilaan
Putus : 28-02-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 5-K/PM.I-06/AD/ I /2014
Tanggal 28 Februari 2014 —
216 — 108
  • Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlwselaku Papera Nomor Kep/256/X1/2013 tanggal 15 Nopember 2013.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/I06/XII/2013tanggal 2 Desember 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/I06/XI1/2013tanggal 2 Desember 2013.3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I06Banjarmasin Nomor : B/51/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1575/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/P P/M. VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609/B/PK/PJK/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — PT BMW INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/20132/.28.29,peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturanperaturan pada Bukull pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap(aanvullend recht), bukan hukum keras, atau hukum = yangmemaksa,Bahwa dalam perkara a quo, pembebanan risiko bagi PemohonPeninjauan Kembali apabila tidak terlaksananya perencanaanproduksi/impor, sama sekali bukan merupakan sebab (kausa) yangterlarang.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-06-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 27 Maret 2014 — PT. AUTUM BARA ENERGI BUPATI TANAH BUMBU PT. ARUTMIN INDONESIA
140 — 85
  • Bahwa apaapa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban ini adalah jawabandari pernyataan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 20132. Bahwa Tergugat menolak dalildalil yang diajukan Penggugat yaitu bahwapenerbitan obyek sengketa adalah menindaklanjuti peta informasi pertambangan yangdikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat JenderalMineral dan Batubara Kementerian tanggal 11 Maret 20133.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TECHNOPIA JAKARTA
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 854/B/PK/PJK/20132).
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum Pencurian
Putus : 22-08-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 69/Pid.B/2013/PN.LB.BS
Tanggal 22 Agustus 2013 — - HARMAINI Pgl MONA ; - YUSMALIAR Pgl ELI ; - TRISNA DEWI SAFITRI Pgl FITRI ;
42 — 2
  • Penyidik : sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 27 Mei 20132. Perpanjangan Penuntut umum :sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 06 Juli 20133. Penuntut Umum : Sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 20134. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung : Sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 06Agustus 20135.