Ditemukan 553 data
RANS FISMY, SH.
Terdakwa:
MAD TOHIR ALS BULUK BIN MADROMI
1 — 2
Nopian bin Samsuri alamat Jalan Garuda No. 242 Komplek Dikbud RT. 04/09 Desa Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
Dikembalikan kepada Sdr.
75 — 39
Makmur Anwar, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat I dan Tergugat III sedangkan yang lain saksitidak kenal;Bahwa saksi pernah menjadi ketua kelompok tani dinas Dikbud di daerah Menteng;Bahwa saksi kenal dengan pak Agau sejak tahun 2000 karena sering ketemu dalam rapat dikantor Walikota karena pak Agau juga sebagai pengelola tanah di Menteng di blok J;Bahwa tanah tersebut diperoleh dari sdr. Kukun Sukandar, Bambang Margono, Turis Silidan Ir.
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
152 — 59
Tanggal 18 Juni 2015 tentang Perubahan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 074/KPTS/DIKBUD/2015 tanggal06 April 2015 tentang penunjukan TerdakwaSelakuPejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam kegiatan pembuatan Masterplan dan DED Gedung AKNKabupaten Muratara Tahun Anggaran 2015;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 04/KPTS/DPPKAD/2016.Tanggal 04 Januari 2016.
Tanggal 18 Juni 2015 tentang Perubahan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 074/KPTS/DIKBUD/2015 tanggal06 April 2015 tentang penunjukan Terdakwa Selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam kegiatan pembuatan Masterplan dan DED GedungAKN Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2015;berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 04/KPTS/DPPKAD/2016.Tanggal 04 Januari 2016.
Tanggal 18 Juni 2015 tentangPerubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :074/KPTS/DIKBUD/2015 tanggal 06 April 2015 tentang penunjukanTerdakwaSelakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpembuatan Masterplan dan DED Gedung AKN Kabupaten MurataraTahun Anggaran 2015e berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor04/KPTS/DPPKAD/2016. Tanggal O04 Januari 2016.
80 — 7
Kandep Dikbud Kecamatan Peusangan;Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah DaerahTingkat II Aceh Utara berkedudukan di Lhokseumawe, yangditerbitkan Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara tanggal 9Nopember 1981;Akta Jual Beli antara Hj. Pocut Aminah benti T. M. Johan, Hj.Pocut Fatimah Zuhra benti T. M. Johan, Hj. Pocut Ramlah benti T.M.
86 — 30
dipersidangan telah disesuaikan denganaslinya ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat XIdipersidangan telah pula mengajukan seorang saksi yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi ISAK BITTIKAKA e Bahwa saksi dahulu sebagai Kepala STM Tagari sejak tahun 1967 sampaidengan Tahun 1971, lalu saksi pindah ke YPKT sebagai Kepala BidangPembinaan SekolahSekolah Kristen Wilayah Utara (Toraja Utara),sebelumnya saksi pegawai Dikbud
74 — 23
Putusan No. 0265/Pdt.G/2016/MSSTRpersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secararesmi dan patut, Tergugat melalui kuasanya mulai hadir pada persidangantanggal 01 Februari 2017;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor422/2963/Dikbud/2016, tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82 — 15
terdakwa diajukan ke persidangan karena permasalahan pembayaranSBPP SD tahun 2001, untuk triwulan I dan II sudah dibayar sedangkan untuktriwulan III tidak dibayar, yaitu bantuan pemerintah pusat yang diberikankepada sekolah ;Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut pertama ditentukan data tentangjumlah murid ;Bahwa dari Dinas P dan K Kabupaten, melalui pemberitahuan lewat suratmasingmasing kepala cabang disuruh mengajukan bantuan sesuai jumlahsiswa ;21e Bahwa peranan saksi selaku Kepala Cabang Dinas Dikbud
29 — 13
tanggal 10 Juni 2015 yang bertindak sebagaimediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebutgagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untukdiperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah dan ternyata ia telahmemperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang in casu Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah dengan surat Nomor422/1110/Dikbud
297 — 55
Surat Keputuan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung nomor :26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung tahun 2016 dan lampiran;3. Realisasi satuan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016;4.
Surat nomor : 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;5. Surat nomor : 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;6. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dan lampiran;7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor : 025/DPA.DAU.DAK.PAD/I/2016 dan lampiran;8.
Turut Terbanding/Tergugat : SINO
Turut Terbanding/Tergugat : RULLI NENTO
Turut Terbanding/Tergugat : MAXI RONDONUWU
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAD DJ KASIM
Turut Terbanding/Tergugat : ROSTIN DJOPI
Turut Terbanding/Tergugat : DUN RAHMOLA
Turut Terbanding/Tergugat : ANTON MAUGE
57 — 28
KEPALA DIKBUD KABUPATEN GORONTALO UTARA Cq. KEPALA SEKOLAK SMP NEGERI 1 KWANDANG
Turut Terbanding/Tergugat : SINO
Turut Terbanding/Tergugat : RULLI NENTO
Turut Terbanding/Tergugat : MAXI RONDONUWU
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAD DJ KASIM
Turut Terbanding/Tergugat : ROSTIN DJOPI
Turut Terbanding/Tergugat : DUN RAHMOLA
Turut Terbanding/Tergugat : ANTON MAUGE
Yayasan Pendidikan Pembangunan Banjarmasin.
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
156 — 57
Romlah karena dia duduk sebagai Pembina Darma Wanita Kanwil Dikbud ; Bahwa Hj. Romlah menjadi ketua Yayasaan sekitar tahun 1991 tetapi beliausudah meninggal ; Bahwa Hj. Romlah meninggal 10 tahun yang lalu ; Bahwa setelah Hj. Romlah meninggal Yayasan diketuai oleh ibu Indreswari ; Bahwa saksi mengetahui pengganti ibu Hj.
142 — 0
Dokumen-Dokumen Pencairan Anggaran Tahap I ; Permen Dikbud Nomor 57 tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan DAK 2012 untuk SMP; Catatan- catatan dari Kepsek atas penerimaan dan penyaluran Dana DAK dan penyerahan Komitmen 15 persen yang diserahkan ke UPTD ; Surat perryataan dan catatan-catatan dari UPTD atas penerimaan dan penyaluran dana DAK dan penyerahan komitmen 15 persen yang diserahkan kepada KADIS.
47 — 8
BA : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Pagawai DIKBUD Kec.Lenteng, bertempat tinggal di Jalan Pendekar I / 31A,Kelurahan Kepanjin, Kec. Kota, Kab. Sumenep, disebut sebagaiTERGUGAT XXII ;23. UJIANA FAKHROSSADID, ST ; Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DesaKalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep,disebut sebagai ZERGUGAT XXIII ;24.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. Diwakili Oleh : FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si.
148 — 80
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Surat keputusan Walikota bitung nomor 188.45/HKM/SK/97/2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 dan lampiran;
- Surat Keputuan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung nomor: 26.b/ SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung tahun 2016 dan lampiran;
- Realisasi satuan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016;
- Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
- Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
- Dokumen pelaksanaan
84 — 28
diantaranya :Standar isi : untuk membina kepsek guru untuk memahami dan menyusun kurikulum untukdilaksanakan pada suatu sekolah.Standar proses : untuk membimbing kepsek dan guru untuk melaksanakan pendidikan danpengajaran.Standar kelayakan pendidikan : untuk membantu dan mendorong agar guru gurumempunyai standar pendidik yang memenuhi syarat (S1).Standar kopetensi kelulusan : bahwa untuk persyaratan lulus siswa / siswi minimal telahsesuai dengan standar nilai yang telah ditetapkan oleh kementerian dikbud
RI.Standar sarana dan prasarana : agar setiap sekolah mempunyai sarana dan prasaranaminimal yang sudah ditetapkan oleh kementerian dikbud RI.Standar pembiayaan : agar setiap sekolah (SMP, SMA dan SMK) dapat melaksanakanpendidikan sesuai dengan dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, propinsi dankabupatenStandar penilaian : untuk melaksanakan penilaian hasil pendidikan siswa oleh guru.Standar pengelolaan : agar didalam melaksanakan pendidikan baik dari SDM dan SDAdikelola secara maksimal.Dan
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/201610.11.12.Terdakwa telah sesuai dengan Pedoman Panduan PendidikanPelayanan Khusus dan Perjanjian, hal mana dapat dibuktikan dengantidak adanya tuntutan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Dikbudkepada Terdakwa, bahkan sebaliknya Kementerian Dikbud memberikanucapan terimakasih kepada fTerdakwa~ atas keberhasilanmenyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun Tahun2012;Bahwa namun ternyata dalam perkara in casu, Jaksa Penuntut Umumtetap bersikukuh mempertahankan
Dalamperkara a quo, dasar hukum untuk menentukan seseorang telahmelanggar hukum yaitu melakukan perbuatan menguntungkan dirisendiri, orang lain, dan korporasi, tentunya terlebih dahulu harusberpedoman pada perjanjian yang dibuat antara Terdakwa denganpihak Kementerian Dikbud dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan,karena di dalam perjanjian tersebut sudah dituangkan denganjelas tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajiban diantara parapihak.
NURSIA S.Pd., MM
Tergugat:
BUPATI SIGI
156 — 77
., M.M.Nomor: 822.3/784/DIKBUD, tanggal 4 Desember 2017 (tanpaasli);5. BuktiP5 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka WaktuPenilaian 2 Januari S.D 31 Desember 2017, atas namaNursia, S.Pd., M.M. (tanpa asili);6. BuktiP6 : Permohonan Pensiun Dini atas nama Nursia, S.Pd., M.M.,tanggal 6 Januari 2018 (tanpa asli);7. BuktiP7 : Permohonan Pengunduran Diri atas nama Nursia, S.Pd.,M.M., tanggal 2 Februari 2018 (tanpa asli);8.
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
122 — 50
(Rp) disetorkan) (Rp)(Rp)1 2 3 4 5 61 Pegawai kantor dinas dikbud, 9.068 22.670.000 22.670.000Pegawai UPTD dan SatuanPendidikan Non Formal Kab.Aceh Timur2 Guru UPTD Simpang Ulim 12.708 31.770.000 12.532.753 19.237.2473 Guru UPTD Julok 8.421 21.052.500 a 21.052.5004 Guru UPDT Darul Aman 9.117 22.792.500 19.554.250 3.238.2505 Guru UPTD Idi Rayeuk 14.462 36.155.000 22.450.000 13.705.0006 Guru UPTD Rantau Peureulak 7.390 18.475.000 8.064.375 10.410.6257 Guru UPTD Peureulak 11.592 28.980.000 25.674.375
sebesar Rp.133.231.628, (Seratustiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluhdelapan rupiah), sehingga terdapat selisih iuran jasa guree yang tidakdisetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.96.225.872 (sembilan puluhenam juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluhdua rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Jumlah SelisihNo Jumlah Jumlah luran (Jumlah yangUnit Kerja Guru/PN Pemotong yang di tidakS an (Rp) Setor disetorkan)(Rp) (Rp)1 2 3 4 61 Pegawai kantor dinas dikbud
192 — 59
PERI KEJA = SYAHRI D3 KeperawatanWIJAKSANA, AMDKEPJKT YANI ANDI IRAWAN, S1 KomputerS.KOMJKT YANI/DIKBUD HARTATIK, SPD SI FKIPJKT SALAM MELATI, S.KOM S1 KomputerJKT JKT FITRI HELIA AINI, S1 KeperawatanS. KEPJKT JKT ANGGI S1 Pendidikan IslamHERDIANSYAH, SPD I 21 22 JKT JKT TRISNAWATI, SH S1 HukumJKT JKT BATRA AGUS S1 HukumSETYAWAN, SHJKT JKT FITRI HUSNA, D3 KebidananAMD KEBJKT JKT NOPRANSYAH S1 KomputerPRIADI, S.
PERI KEJA = SYAHRI D3 KeperawatanWIJAKSANA, AMDKEPJKT YANI ANDI IRAWAN, S1 KomputerS.KOMJKT YANI/DIKBUD HARTATIK, SPD SI FKIPJKT SALAM MELATI, S.KOM S1 KomputerJKT JKT FITRI HELIA AINI, S1 KeperawatanS. KEPJKT JKT ANGGI S1 Pendidikan IslamHERDIANS YAH,SPD IJKT JKT TRISNAWATI, SH S1 HukumJKT JKT BATRA AGUS S1 HukumSETYAWAN, SHJKT JKT FITRI HUSNA, D3 KebidananAMD KEBJKT JKT NOPRANSYAH S1 KomputerPRIADI, S.
145 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen PAUDNIKementerian Dikbud RI kepada Ani Nurdani Azizah, SH, MSi, dkkNomor 140/B/HK/2014 tanggal 25 Juli 2014;1 (satu) bandel fotokopi legalisir surat Kemendikbud RI perihal GugatanPerbuatan Melawan Hukum tanggal 19 November 2014 kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Relas Panggilan Sidang PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 1Desember 2014:1 (satu) bandel fotokopi legalisir Kronologis dan Analisa Yuridis atasRumah