DODY JATNIKA, SE tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa daridakwaan priltialr TrSe@DUl;

./2015 Terdakwa diDakwa sebagai berikut :Primair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairMelanggar Pasal 3 jo.

berikut :Menerima perlawanan dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umumberalasan;Membatalkan Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas I A Kupang Nomor : 68/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg tanggal 29 November2016 tersebut dan memerintahkan :Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi di dalampersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAKupang;Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalampasal Primair Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaSusidair Pasal 3 Jo.pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

Rumah Tangga BKM Manunggal Pasal 4 ayat (2)menyebutkan UPK bertugas:a Melakukan verifikasi usulan kegiatan KSM;b Menyalurkan dana bergulir kepada KSM yang telah ditetapkan ataudijustifikasi oleh BKM;c Membukukan dan mengelola dana bergulir BKM;Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan negara/daerahsebesar Rp. 117.622.341, (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ributiga ratus empat puluh satu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa SIH PUJI ASTUTI, Amd., pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan perbuatan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIH PUJI ASTUTI, Amd., dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;10Oo ON WH non BP WO WNNo

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal ini bisa terjadi karena Majelis Hakim PengadilanTinggi Semarang mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dalam pertimbangannya, MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut berpendapat bahwaunsur melawan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair (Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana

., Terdakwa III Epieh Saepudin, Terdakwa IV TB Asep Subhi Bin Ahmad Baidowi dan Terdakwa V Agus Gunawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair

1. Menyatakan Terdakwa La Mohilu SE M.M bin La Gaati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

BARIUN, SH.MH tersebut diatas, telah memperkara diri sendiri, orang lain atauSuatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara (Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesarRp. 26.500.000, (Dua puluh enam juta lima ratus riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang

yaitudakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 dan dakwaan Subsidair melanggar pasal3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagimana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 #=serta akanmeperbaiki amar putusanya dengan pertimbangan hukumsebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam pertimbangan hukum dalam putusannya berpendapatpada pokoknya unsur Setiap Orang pada dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI.

tidak salingmengecualikan, akan tetapi perbuatan pidana yang diaturdalam kedua pasal tersebut berdiri sendiri dan tidaksaling berhubungan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan = alasan hukumtersebut diatas, maka terhadap Terdakwa/Pembandingtidak tepat apabila terhadap dirinya dipertimbangkandengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana dakwaanPenuntut Umum, akan tetapi yang paling tepat adalah2021haruSs dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaanAlternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan dakwaan Keduamelanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.Sehubungan dengan itu, maka dalam operkara = iniberdasarkan fakta hukum bahwa karenaTerdakwa/Pembanding tersebut berstatus sebagai AnggotaDPRD Propinsi Sultra yang berarti adalah seorangpejabat negara yang padanya melekat kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau

MUCHTARSURULLAH, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),telah merugikan keuangan negara dalam hal ini pemerintahKabupaten Luwu sebesar Rp.350.000.000,(tiga ratus lima puluhjuta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKPPropinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI594/PW.21/5/2010 tanggal25 Juni 2010 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa USMAN SAHAB,S.Ag,M.Hi Bin SAHUDE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana13turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalamPasal...Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

Menyatakan Terdakwa Dwi Haryanto bin (Alm) Partowijoyo bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Haryanto bin (Alm)Partowijoyo selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa beradadalam tahanan Rutan;3.

2 Ayat (1)Jo.

UndangUndang Nomor 20Tahun 2001;Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusundalam dakwaan Subsidaritas, yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.Dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1995 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) jo.

2 Ayat (1) Jo.

. : PDS03/Ft/ WNSARI / 08 / 2017, tertanggal 18 Agustus2017, yang pada pokoknya terdakwa didakwa melanggar pasal :Kesatu:Primair :Perbuatan terdakwa SUKOCO bin ATMO SENTONO (alm) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa SUKOCO Bin ATMO SENTONO (alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimanaHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 1/PID.SUSTPK/2018/PT YYKdalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan

Tentang pembuktian pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidaksependapat bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 1/PID.SUSTPK/2018/PT YYKUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti danbahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri

dua ributujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karenadigunakan untuk pelaksanaan di luar kegiatan PRONA maupun pengeluaranlain yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya dan/atau bertentangandengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum yang berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lairn/korporasi terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melanggar dakwaanalternatif kesatu primer yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RlNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta Tidaksependapat dengan hal tersebut, tetapi sependapat dengan Majelis HakimHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 1/PID.SUSTPK/2018

Menyatakan Terdakwa Linda Mulyani tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan yaitu :Primair : pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidiair : pasal 3 jo. Pasal 18 UU UU no. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;1.

No. 1524 K/Pid.Sus/2008Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menerapkan suatuperaturan/ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197ayat (1) huruf f dan h, karena tidak menyebutkan Pasal dakwaan JaksaPenuntut Umum yang terbukti, dan perlu dicermati serta diketahui bahwadakwaan Jaksa/Penuntut Umum menggunakan sistem subsidiaritas,dimana ada dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang No.

PidanaKorupsi, dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuanUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata Judex Factitidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya, khususnya mengenai pemidanaan.Sebagaimana diketahui dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yangmenyebutkan primair : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Berkaitan dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut,perlu kami sebutkan isi/rumusan pasalpasal yang kami dakwakan yaitusebagai berikut ;Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No.Hal. 12 dari 17 hal. Put.

., tidak terobukti melanggardakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP;; 2 2222 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn renee nen nce2. Membebaskan Terdakwa JAMALUDIN, S.IP., dari dakwaan Primair tersebut;3.

LAP 02.00.01 177/PW.15.5/2001, tanggal 22 Agustus 2001,sebesar Rp. 232.592.537,52 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilanpuluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen), atausetidaktidaknya sekitar dari jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 Sub b UndangUndangHal. 8 dari 16 hal. Put.

Bahwa putusan yang diajukan Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar serta Judex Facti telah mempertimbangkan semua unsurunsurdakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ;2.

demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana : SYAHRIAL HAMZAH tersebut harus ditolak dan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana,maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;Memperhatikan Pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 ayat 1 Sub b UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana : SYAHRIAL HAMZAH tersebut ;Hal. 15 dari 16 hal. Put.

., bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun31999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP; 22222 noo enn nnn nnn nnn nen nnn non nnn nn nn nn nn ne enn nce. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDI S.

saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:~n nn nn nnn nn nen nen nn ne nnn ne nnnnnennn1.Menyatakan Terdakwa YUSRI ALI IKO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat(2), ayat (8) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRI ALI IKO berupa hukuman penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanandengan perintah supaya

Maret 2014 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa HSSYAFRUDDIN,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaa Kesatu Primair dan tindak pidana PencucianUang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, UU RI Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Hal ini sesuai dengan Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana DesaDan Sisa Dana Pengaspalan Jalan Desa, Desa Keboromo KecamatanTayu Kabupaten Pati Tahun 2010 Tanggal 9 Juli 2012 ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Menyatakan terdakwa BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

primairterlebih dahulu, dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umumberpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini telah salah menerapkanperaturan perundangundangan terutama tentang ketentuan hukum acarapidana ; Apabila Majelis Hakim tingkat pertama konsisten terhadap dakwaanJaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas maka perbuatanmelawan hukum yang dilakukan terdakwa akan terbukti dan terdakwaakan dijatuhi pidana melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ; Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang yang dalam pertimbangannya ternyatatelah mengurangi kerugian negara

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dakwaan JaksaPenuntut Umum karena unsur melawan hukum dari pasal tersebut tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan primair

SAHAT MANAHAN SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999tentang tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atasUndang-Undang No. 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidanakorupsi,jo.