Selain itu, antara Penggugat danTergugat telah terjalin hubungan hukum berdasarkan prinsipsyariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaandanaatautagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah danmusyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor

untuk pemohon dan separuh untuk termohon,akan tetapi harta harta tersebut bersumber dari harta bawaantermohon yaitu dari kebun coklat termohon dan dikelolalangsung oleh pemohon dan termohon.Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebutbersumber dari harta bawaan termohon, lagi pula termohonterjun langsungturut membantu. pemohon mengelola kebuntersebut, maka tidak mengurangi ketentuaan pasal tersebut,majelis hakim mempertimbangkan, bahwa pantas apabila hartabersama tersebut dapat dikwalifikasi sebagai mudharabah

Surat akad syariah mudharabah antara Mohamed Sani Bin Mohd Alidengan HISYAMULLAH terkait pembangunan dan pengembanganperumahan griya samara tertanggal 12 Desember 2017 di Hongkong;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1) Surat Pembatalan Pesanan Konsumen No.003/SPPK/VIII/2018 tanggal 4Agustus 2018.2) Rekening Koran Bank BCA Nomor: 1091473823 atas nama ErwinSaepudin;3) Brosur Perumahan Griya Samara ;4) Kwitansi PT.

sudahmelakukan pembebasan lahan sebanyak 4 hektar;Menimbang, bahwa selanjutnya melihat kepada barang bukti nomor 16s/d nomor 31 berupa akta pendirian perusahaan, akta RUPS, surat keputusanmenteri hukum dan HAM terkait pendirian perusahaan, surat keterangandomisili perusahaan, SIUP, ijin lingkungan HO dan IMB, surat aspek tata gunalahan, dan surat pertimbangan dalam rangka penerbitan ijin lokasi serta buktisurat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat perjanjian dengan investor(surat akad syarikah mudharabah

bahwa Prinsip Syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal angka12 Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsiphukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembagayang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;Menimbang, bahwa pembiayaan dalam pasal angka 25 Undangundang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:a Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah

senilai Rp. 64.000.000,-

Put.No.37/PDT/2021/PT BGLbagi hasil, dan Undang Undang Nomor 7 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai landasan hukum BankSyariah sebagai yang tertuang pada Pasal 1 Butir 13 UU Nomor 10Tahun1998 yang menyebutkan bahwa Prinsip syariah adalah aturanperjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untukpenyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnyayang dinyaatkan dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkanprinsip bagi hasil (Mudharabah

Demikian pula dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalampetitumnya bukan hanya tidak jelas dan kabur (obscuur libel) tetapi jugamembingungkan Tergugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada hurufB poin 4 halaman 4 Bahwa oleh karena tergugat merupakan LembagaPerbankan yang menganut system Syariah dan perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat menggunakan Mudharabah, sehingga dapat diduga dandisimpulkan bahwa didalamperjanjian penggugat dengan tergugat pada poinpoin terakhir mengisyaratkan

4.4. Sertifikat Deposito Mudharabah No. S xxxVIII 013686 Bank DKI senilai Rp. 50.000.000.,00 (Lima Puluh Juta rupiah) an. Baharuddin Nisab;

4.5. Sertifikat Deposito Mudharabah No. S xxxVIII 013692 Bank DKI senilai Rp. 50.000.000.,00 (Lima Puluh Juta rupiah) an. Baharuddin Nisab;

4.6. Sertifikat Deposito Mudharabah No.

Surat edaran sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) NoGSY/2007 tanggal 16 November 2007 1. Disposisi persetujuan KPP perihal LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT EnSpectrum2. Nota dinas No 1944/GSY/2007 tanggal 27 November 2007 LC UPAS BanSyariah a.n PT Energy Spectrum3. Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor : 07/PID/TPK/2013/PT.DKL46 4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 20075.

SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan BanlSyariah sebesar USD 3,400,000 Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REK,tanggal 15 Januari 2009 1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42500 PKTSQ MSN 60:diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No 2448 tanggal 23 Januari 20082.

Sapta Rezeki sesuai Nomor SK Pengesahan C2-4376.HT.01.01 TH 1988 tanggal 10 Mei 1988

Sapta Rezeki sesuai Nomor SK Pengesahan C2-4376.HT.01.01 TH 1988 tanggal 10 Mei 1988

; dan/atau4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara padaperusahaan nasabah,yang dapat disertai dengan rescheduling ataureconditioning.Bahwa selanjutnya tata cara restrukutisasi berdasarkan PBI Nomor:10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank SyariahDan Unit Usaha Syariah, pada Bab VII Pasal 15 telah pula sesuai denganTatacara Restrukturisasi Pembiayaan yang pada pokoknya menentukanpembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishnamaupun dalam bentuk mudharabah

telah melakukan restrukturisasi tidaksesuai dengan maksud seperti : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBV2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit UsahaSyariah Bab VII Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Pasal 15berbunyi,(1) Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutangistishna dapat direstruktunsasi dengan cara:a. penjadualan kembali (rescheduling);b. persyaratan kembali (reconditioning); danc. penataan kembali (restructuring).(3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah

menyatakanmelakukan Restrukturisasi pembiayaan dengan jenis Akad yang berbedayaitu AlMurabahan dengan Al Musyarakah berdasarkan ProsedurPelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Bab IN Pembiayaan Bermasalahmelalui Restrukturisasi menentukan Pembiayaan dalam bentuk piutangMurabahah dan Piutang Istinna dapat dilakukan proses restrukturisasidengan cara penataan kembali (restructuring), dengan melakukan konversipiutang murabahah kepada piutang istishna sebesar sisa kewajibannasabah menjadi ljarah muntahiyyah bitamlik atau mudharabah

Bahwa sedangkan tentang dalil Replik Penggugat menyatakan penggantiantiga Fasilitas menjadi satu dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan BankIndonesia No. 10/18/PBI/2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuanganadalah tidak berdasar Keuangan No. 11/POJK.03/2015 dengan carapenataan kembali (restructuring), dengan melakukan konversi piutangmurabahah kepada piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabahmenjadi ljarah muntahiyyah bitamlik atau mudharabah atau musyarakahsesual dengan Peraturan Bank Indonesia

BANK SYARIAH MANDIRI1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir SyaratSyarat Umum InvestasiTerikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT.

Fotokopi Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah a, periode 1Maret 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 dan periode 1 Januari 2020sampai dengan 3 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan disesuaikanaslinya, bukti P.6.i Fotokopi Rekening Koran Tabungan Mandiri Periode 1 April 2020sampai dengan 31 Desember 2020, telah bermaterai cukup dandicocokkan aslinya, bukti P.7.Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi, masingmasing bernama :1.

setelah kredit direstrukturisasi;PenjelasanDengan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat masihmemiliki Gaji/repayment memiliki Kemampuan untuk membayar.Tentunya dengan cara bertahap dan atau di cicil sampai denganlunas;Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) TantangRestrukturisasiKredit bagi Bank Umum, Restrukturisasi pembiayaan di lakukandengan cara:a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)yaitu : perubahan jadwalpembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidaktermasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah

Ganti rugi dalam pembiayaan atas dasar Mudharabah danMusyarakah, hanya boleh dikenakan oleh Bank sebagai pemilikdana (shahibul maal) apabila bagian keuntungan Bank tidak dibayaroleh nasabah sebagai pengelola dana (mudharib);f. Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secarajelas dalam perjanjian pembiayaan dan dipahami oleh nasabah"Hal. 16 dari 26 hal. Put.

Terimatanggal O07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SubsiPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Turut TergugatIl).Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Majelis Hakim Perkara No.218/PDT.G/2013/PN.TNG. memberikan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut,tidak hadil dipersidangan; Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian,secara tanpa dihadiri oleh Para Tergugat (Verstek); Menyatakan Surat Akad Syarikat Mudharabah

Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/Ingkar Janji terhadap SuratAkad Syarikat Mudharabah Antara CV. Global Mandiri Sejahtera denganPT.

Selain itu, antaraPENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI telah terjalinhubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 TentangPerbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan denganitu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentukjjarah muntahiya bittamlik;c. transaksi

seharusnyadibayarkan.4 Besar ganti rugi (ta widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss)yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugianyang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yanghilang (opportunity loss atau alfurshah aldhaPutusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg5 Ganti rugi (tawidh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yangmenimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahahdan ijarah.6 Dalam akad Mudharabah

orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.Waris dst,...1, ekonomi syariah;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankanpasal 1 ayat (13) menyebutkan Prinsip syariah adalah aturan perjanjianberdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanandana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yangdinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkanprinsip bagi hasil ( mudharabah