KaranglewasBanyumas dan Banjarnegara ;Adil, alasannya sebagai seorang guru yg telah jadi PNS ada ketentuan hukumyang harus ditaati, karena salah satu syarat menjadi caleg adalah menjadianggota parpol, padahal seorang PNS tidak boleh menjadi anggota PNS(mungkin yang dimaksud PARPOLRed) dan itu merupakan pelanggaran,keputusan Bupati sudah benar untuk menegakkan Good Governance sebagaisalah satu reformasi di tubuh birokrasi ;Anjar, alumni UNSOED Purwokerto, tinggal di Semarang :Tidak adil Menurut saya sangsi

Itu sangsi emosionaltanpa ada alasan yang logis. Paling berat menurutku penurunan gol/pangkat.Gugat saja Bupati/Gubernur dan ekspos di media nasional surat kabar/tv.Bisa jadi headline itu. Satusatunya jalan dengan PTUN dan ekspos di medianasional. Apa lagi prestasi bagus dan masa kerja yang lama. Selamatberjuang ;Warsono, mantan Ketua DPRD Kab. Banyumas, mantan Kakansospol,Purnawirawan TNI :Saya tidak bisa menilai karena tidak paham betul dasar hukumnya. Hukumandisiplin memang sering subyektif.

Sugondho, saksi Bellyanti Luhur dan saksi DjemiOmbong) maka atas perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugatdapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasarPenggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjadan peraturan perusahaan (vide Pasal 161 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003);e Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaranterhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, meskipunPenggugat belum pernah dijatunkan sangsi surat peringatan tetapipelanggaran yang

Abdullah dikenakan sangsi adat membayar uang sebanyak Rp.500.000. atas dasar kelakuannya dalam hal pengambilan tanah tersebuttanpa ada pemberitahuan terhadap pemiliknya.4. Padi yang telah ditanam oleh Sdr. Abdullah di atas tanah tersebut makamenjadi hak milik Sdr. Sayuti setelah sidang perkara ini diputuskan.dan terhadap keputusan sidang tersebut pihak pertama yaitu saksi Sayuti AlsMuti Bin M.

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dandamai namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sudah tidak bisadipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat hiduppisah karena Tergugat mendapat sangsi pidana dan Tergugat menjalanihukuman penjara selama 15 tahun, sehingga antara Penggugat denganTergugat hidup berpisahan rumah tangga sudah mulai goyah karena seringHalaman 2 dari 10 halamanputusan Nomor 652/Pdt.G/2019/PA.Mkd5,6.terjadi perselisihan dan percekcokan

Namun Tergugat tidak memperoleh surat keterangan untuk bercerai daripejabat yang berwenang, Dan majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat akan akibatdan sangsi yang timbul.

mereka tidak mempunyaiketurunan kemudian terjadai percekcokan antaraPenggugat dengan Tergugat disamping itu karena Tergugatjarang pulang lalu timbul kecemburuan terhadapTergugat tapi saksi tidak mengetahui namanya permpuan Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkandasn pernah dipanggil melalui perangkat desa untukdinasehati agar rukun kembalai bahkan Tergugat pernahmembuat surat perjanjian yang isinya Tewrgugat2.tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kalaumengulangi lagi bisa diberi sangsi

No. 463 K/Pdt.Sus/201 2 Bahwa sebelum perjanjian ditandatangani, Termohon Kasasi sudahmengerti dan memahami apa yang diperjanjikan ; Bahwa di dalam perjanjian urutan ke 5, telah disebutkan bilamanadikemudian hari ternyata kami melanggar peraturan atau dan tata tertibyang berlaku, maka kami siap diberi sangsi oleh pihak perusahaandiantaranya diberhentikan secara sepihak tanoba memperoleh pesangonatau ganti rugi dari perusahaan meskipun kontrak kerja belum berakhir ; Bahwa ternyata pada awal bulan

Bahwa baik Pengadilan Agama Pati demikian juga Pengadilan TinggiAgama Semarang di tingkat banding, keduaduanya tidak memperhatikandan juga tidak mematuhi Surat Mahkamah Agung RI No.MA/Pemb/1154/74, Tahun 1974 selaku pembinaan peradilan, dimanadalam surat tersebut Mahkamah Agung telah memberikan sangsi untukmembatalkan setiap putusan yang tidak memuat pertimbangan hukumsecara lengkap dalam putusan;2.

Tjkdidukung alat bukti yang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi pemecatan dan atau pemberhentian dengan hormatsehubungan dengan tindakannya yang terkualifikasi sebagai pelanggaran beratyakni melakukan tindakan mogok kerja tanpa surat pemberitahuan untuk keduakalinya sehingga membuat tidak kondusif proses produksi yang menyebabkankerugian perusahaan milik Tergugat, dan jika

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakHalaman 61 dari 70 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e, terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Pimpinan UnitKerja di PUK SPL FSPMI dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua, dan Penggugat 3(Robi Fatria) adalah Pengurus Pimpinan Unit Kerja di PUK SPL FSPMI denganJabatan sebagai Wakil Sekretaris, dan setelah Majelis Hakim meneliti secaraseksama bahwa perkara ini adalah merupakan masalah pemutusan hubungankerja dan bukan perkara masalah serikat pekerja/serikat buruh, dan olehkarenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi

sangsi pembinaan dengan tahapan surat peringatan 12 dan 3, karena PKBPasal 58 Golongan VI Romawi , sudah masuk sangsi pemutusanhubungan kerja ( PHK ), dan sejak di berhentikannya Penggugat daripekerjaan TERGUGAT, telah mengeluarkan surat penetapan masa prosesPHK Nomor : 426/KHPERS/X/2014, sambil menunggu surat penentapandari pengadilan Hubungan Industrial, dan Penggugat tidak berhak atasupah proses, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (1) yangberbunyi sebagai berikut : "Upah tidak di bayar

Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor; 48/Men/IV/2004,yvang men r bahw rianjiankeriabersama yang di daftar di kantor dinas sosial, tenaga kerja dantransmigrasi, akan menjadi rujukan utamadalamhalyangterjadiperselisihan, serta pembuatan perjanjian kerja bersama yang di landasidengan itikad baik, keterbukaan, kesadaran para pihak tanpa adanyapaksaan atau ' tekanan dari pihak manapun.Bahwa benar sampai saat ini belum pernah dilakukan proses penyelidikanataupun penyidikan, kareria pengugat di beri sangsi

tidak mau membayar upahdan hakhak lainya kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan PHK ;2 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai implementasi dariPasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan 3 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidaksah harus dijatuhkan sangsi

kekeliruan yang nyatadidalam mengambil keputusannya yang membenarkan tindakan PHKyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan didasarkanpada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, makaseharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung di dalammenerapkan sangsi

Put. 99 PK/Pdt.Sus/20121selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesua peraturan perundangundangan maka sangis Pasal 65 ayat14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UndangUndang No.13 Tahun2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telah diaturdidalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.

sdraBENTO menjelaskan kalu begitu biar ku selidiki dulu status mobil bagaimana, kemudian FERIpun menerangkan kalau memang abang berminat kapan saja mobil ini mau dibeli ada danFERI pun membawa kembali mobil yang ditawarkan kepada tersangka tersebut , selanjutnyapada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib tersangka ada dihubungi olehsdra BENTO dan saat itu sdra BENTO menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah,dan akulah yang tahu gimana cerita mobil itu, abang tidak usah sangsi

sdra BENTO menjelaskan kalubegitu biar ku selidiki dulu status mobil bagaimana, kemudian FERI punmenerangkan kalau memang abang berminat kapan saja mobil ini mau dibeliada dan FERI pun membawa kembali mobil yang ditawarkan kepadaterdakwa tersebut , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekirapukul 21.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh sdra BENTO dan saat itu sdraBENTO menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah, dan akulah yangtahu gimana cerita mobil itu, abang tidak usah sangsi

Tpk/2016/PT.MKS 14 81 MIDDIN 0251348961 Rp.446.000.000, 30032012MUHAJIR82 HASAN 0251346260 Rp.446.000.000, 30032012SIJALLING83 MUHAJIR 0251337448 Rp.446.000.000, 3003201284 SUDIRMANL 0251338271 Rp.446.000.000, 3003201285 SUDARMIN 0251338883 Rp.446.000.000, 3003201286 AGUSSALIM 0252849296 Rp.446.000.000, 1804201287 SIRAJUDDIN 0252847540 Rp.446.000.000, 1804201288 SANERU 0252848011 Rp.446.000.000, 1804201289 SYAMSUDDIN H 0252848544 Rp.446.000.000, 1804201290 SANGSI DG 0252848941 Rp.446.000.000, 18042012TOJENG91

aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI

koran atas nama SUPARMAN;206 Rekening koran atas nama SYAHRIR;207 Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SJJA;208 Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;209 Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;210 Rekening koran atas nama MUHAJIR;211 Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;212 Rekening koran atas nama SUDARMIN;213 Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;214 Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;215 Rekening Koran atas nama SANERU;216 Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;217 Rekening Koran atas nama SANGSI

Tpk/2016/PT.MKS 66 338 Surat kuasa atas nama MUHAJIR;339 Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;340 Surat kuasa atas nama SUDARMIN;341 Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;342 Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;343 Surat kuasa atas nama SANERU;344 Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;345 Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;346 Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;347 Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;348 Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;349 Surat kuasa atas nama MUHAMMAD BOKO;350 Surat kuasa atas

Tpk/2016/PT.MKS7888 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;89 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;90 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI DG TOJENG;91 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR DGSITUJU;92 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama YASIR BUTUNG;93 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama M DARWIS NOJENG;94 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIHAMMAD BOKO;95 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NURDIN DG GASSING;96 1 (satu

Bahwa selama kurun waktu 4 tahun semenjak tahun 2006kami sudah pisah ranjang dan tempat tidur serta sudahtidak pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri ;Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya sebagai PegawaiNegeri Sipil siap untuk menerima sangsi dari atasan,apabila telah memutuskan gugatan talak terhadapTermohon ;10.

pernah tinggalbersama selama enam tahun, dan telah dikaruniai satu oranganak;Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidakrukun lagi;Penyebabnya Tergugat sering minumminuman keras danapabila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat,bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mengejar Penggugat kerumah saksi dan memukul Penggugat;Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan melaporkanTergugat ke Polisi, sehingga Tergugat mendapat sangsi

dansaksisaksi maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat dikenakan pelanggaranPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 secara murni tanpa mengaitkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 karena peraturan tersebut tidak mengatur bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan siri/dibawah tangan/tidakresmi perkawinan yang tidak sah menurut hukum Negara, dan oleh karenaitu dilarang oleh Negara, dan bagi penghulu yang melakukan/menikahkansecara siri mendapat sangsi

Putusan Nomor 99 K/TUN/20121414Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tidak tepat tidak profesional danmelakukan kekhilafan kesalahan dalam pengaturan format yakni terlebih dahulumencantumkan ketentuan yang menjadi ancaman sangsi hukuman disiplin(Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) yang seharusnya didahulukanadalah pencantuman ketentuan yang mengatur tentang jenis pelanggaran apa yangdilakukan seorang Pegawai Negari Sipil (Pemohon Kasasi/Penggugat) yaknidalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

JUDEX FACTI MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTIPENETAPAN DAFTAR HITAM TERHADAP TERMOHON KASASI (PASKALIS KOLIN);Bahwa Judex Facti Pendgadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkanbukti T9 tentang sangsi Daftar Hitam yang dikenakan pada penyedia jasaCV Putri Lembata, Individu yang menangani adalah Paslkalis Kolin jugaDirektur PT Sinar Lembata, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;Bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam ini

PT Sinar Lembata sudah mendapatkan sangsi Daftar Hitam danPemutusan Hubungan Kerja (bukti T9) sebagaimana diuraikan di atas;3.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh surat ijin cerai dari pejabat yangberwenang ;2 2222222 22 222Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengurus suratijin cerai tersebut dengan menunda sidang selama 6 bulan, namun Penggugat belumberhasil mendapatkannya ;Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, makaPenggugat membuat surat pernyataan tanggal 10 Juli 2010 yang berisi sanggupmenerima akibat atau sangsi

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard);Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang surat izin perceraian atasTerbanding sebagaimana Surat Izin Bupati Garut Nomor 474.2/2782/BKD tentangpemberian izin perceraian tertanggal 23 November 2011, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa hal itu telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama, lagi pula jika Terbanding menyalahi aturan yang berlaku bagi PegawaiNegeri Sipil, maka hal itu adalah merupakan sangsi

Hukum Terdakwa dalam Kontra Memoribandingnya telah mengemukakan alasanalasan, pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa dengan adanya pertimbangan yang sangat bijak danmempunyai rasa keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yangmenyatakan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampumemperhatikan laporan litmas yang di bacakan oleh petugas dari BAPASterutama pada bagian kesimpulan dan saran apabila terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, kiranya klien dapatdikenai sangsi