Pasla 64ayat (1) KUHP, SUBSIDAIR melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP DAN KEDUA PRIMAIR melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP SUBSIDAIR melanggar pasal 372 KUHP Jo.

penetapan suatu bangunan sebagai cagar budaya bisa adausulan masyarakat, bisa dari pemilik sendiri atau ahli waris lalu dikaji kalau itutingkat kabupaten maka itu SK Bupati, kalau cagar budaya tingkat propinsimaka sk Gubernur dan sampai tingkat pusat;Bahwa dalam tahap pengkajian benda tersebut dapat dikatakan sebagaicagar budaya sehingga peralihannya harus tunduk kepada Pasal 17;Bahwa obyek sengketa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugatmerupakah tindakan faktual sebagaimana dimaksud Pasla

dari suatu barangsedangkan yang dimaksud dengan unsur Melawan Hukum adalah bahwa suatuperbuatan dapat dkenakan pidana tidak hanya sematamata karena perbuatantersebut sebagaimana dengan Undang undang atau aturan tertulis namunperbuatan tersbeut juga bertentangan nilainilai kepatutan yang hidup di dalammasyarakat;e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RINo 35 tahun 2009 tentangnarkotika , yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ketentuan Pasla

Karena pertimbangan bahwa TUKAN adalah prajurit TNIyang sering berpindahpindanh, maka TUKAN kemudian mempercayakan pengelolaan tanah kebun tersebut ke Sudirman Pasla (Anakdari Ambek Rahim) ;Bahwa pada tahun 2005, TUKAN meninggal dunia.

adanyapermasalahan pengadaan tanah tidak dilakukan dengan prosedurperencanaan yang memadai, penetapan nilai pengadaan tanah di dalamdokumen pelaksanaan anggaran belum memuat tentang pengadaan yangdigunakan untuk pembangunan selain kepentingan umum, sehingga prosedurpengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), hal tersebut tidaksesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 15 dan Pasla

,M.Hum.Bahwa keahlian Saksi adalah hukum pidana;Bahwa Saksi mengetahui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional;Bahwa bila memperhatikan di Pasal 71 disini ketentuan yang diaturpelanggaran terhadap apa yang diatur dalam Pasla 62 ayat (1) yaituberkaitan satuan pendidikan formal dan non formal yang wajibmendapatkan ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sehingga dengandemikian sekalipun Pasal 62 ayat (1) itu tidak mengatur sanksi pidananyatetapi dengan adanya ketentuan pidana

Perkara: PDM194/MJN/Epp.2/02/2017 yang dibacakan dalam sidang terobuka untuk umum,pada tanggal 11 April 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yangpada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa SULISTIAWAN Bin HASYIM telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAMJABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT dandiancam pidana dalam Pasla 374 Kitab Undangundang HukumPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidandalam

tidak mengetahuinya dan tidakpernah menandatanganinya termasuk surat rekomendasi peminjaman ; Bahwa selama saksi menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 KejuruanMuda hingga saat ini seingat saksi tidak ada yang mengajukanHalaman 14 dari 68 Putusan Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNArekomendasi peminjaman kredit di Bank Aceh, kalau pun ada itu terjadidi masa sebelum saksi menjabat;Bahwa data PNS pada SMP Negeri 2 Kejuruan muda yang melakukanpinjaman di Bank Aceh adalah Amat Rifai, Ari Kusmana, Deny Pasla

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentang300kelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALAINDRA PASLA tanggal 27Juli 1991 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda denganPIV;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan yang hampirbersamaan bunyinya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :301Saksi I: NURSYAM Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi samasama bekerja dengandengan pemohon di Dinas Tarkim

PU Sumbar ; Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berkeluarga atau sudah beristeri dan setahusaksi nama isteri Pemohon bernama YENNI LAURA yang menikah di Lubuk AlungPadang Pariaman tanggal 16 Maret 1985 ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya YENNI LAURA sudah punya anakempat orang yang diberi nnmna SYLVINDO ANGGIA, JELFYNIWES, ELKYSTOPAN dan ALAINDRA PASLA ; Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA belummempunyai Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padangdisebabkan

dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakanbagian yang turut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi danmohon penetapan ;302TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk memberi izin kepadaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkanturunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukanuntuk itu tentang kelahiran anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentangkelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

UU Perkawinan bila terjadi perceraian maka Harta Bersama diatusmenurut hukumnya masingmasing artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugatberlaku KHUPerdata tetapi bila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak makahakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang wajar;Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara para pihak tidak bersepakatanuntuk mempergunakan satu hukum sehingga hakim yang akan menentukan hukumyang dipergunakan untuk menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasla

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentang301kelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALAINDRA PASLA tanggal 27Juli 1991 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda denganPIV;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan yang hampirbersamaan bunyinya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :302Saksi I: NURSYAM Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi samasama bekerja dengandengan pemohon di Dinas Tarkim

PU Sumbar ; Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berkeluarga atau sudah beristeri dan setahusaksi nama isteri Pemohon bernama YENNI LAURA yang menikah di Lubuk AlungPadang Pariaman tanggal 16 Maret 1985 ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya YENNI LAURA sudah punya anakempat orang yang diberi nnmna SYLVINDO ANGGIA, JELFYNIWES, ELKYSTOPAN dan ALAINDRA PASLA ; Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA belummempunyai Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padangdisebabkan

dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakanbagian yang turut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi danmohon penetapan ;303TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk memberi izin kepadaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkanturunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukanuntuk itu tentang kelahiran anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentangkelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentang300kelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALAINDRA PASLA tanggal 27Juli 1991 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda denganPIV;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan yang hampirbersamaan bunyinya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :301Saksi I: NURSYAM Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi samasama bekerja dengandengan pemohon di Dinas Tarkim

PU Sumbar ; Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berkeluarga atau sudah beristeri dan setahusaksi nama isteri Pemohon bernama YENNI LAURA yang menikah di Lubuk AlungPadang Pariaman tanggal 16 Maret 1985 ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya YENNI LAURA sudah punya anakempat orang yang diberi nnmna SYLVINDO ANGGIA, JELFYNIWES, ELKYSTOPAN dan ALAINDRA PASLA ; Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA belummempunyai Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padangdisebabkan

dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakanbagian yang turut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi danmohon penetapan ;302TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk memberi izin kepadaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkanturunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukanuntuk itu tentang kelahiran anak pemohon yang bernama ALAINDRA PASLA

Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untukmendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentangkelahiran seorang anak yang bernama ALAINDRA PASLA, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 27 Juli 1991 anak ke IV (empat) yang lahirdari perkwinan Pemohon SUDIRMAN dengan YENNI LAURA ;9.

Lazimnya, dalam praktekpenggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uangdisamping adanya tuntutan penggantian benda atau barangbarang yangdianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanyaperbuatan melawan hukum pelaku;Menimbang, bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasla 1365KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantiankerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib,secara teoritis penggantian kerugian sebagai

Hal ini sesuai denganketentuan pada Pasal 125 Ayat (2) dan pasla 133 HIR. Atas dasar,demikian, maka pengajuan eksepsi kompetensi relatif adalah sahmenurut hukum ;Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 574/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr..Menurut Sjarah Basar pembagian kompetensi khususnya secaradelegasi dapat dijelaskan melalui metoda Distribusi yaitu berkaitandengan pemberian wewenang, yang bersifat terinci (relatif) diantarabadanbadan yang sejenis mengenai wilayah hukum.

Pasal 11 ayat (1) PMK27/2016 menyebutkan bahwa Penjual yang akan melakukan lelang melaluiKPKNL, harus menyampaikan surat permohonan lelang dengan disertaidokumen persyaratan lelang kepada KPKNL untuk meminta jadwalpelaksanaan lelang.Bahwa Tergugat (PT Bank CIMB Niaga Cabang Bandung selaku Penjual)mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat melalui surat Nomor125/LE/PASLA/BLD/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 hal PermohonanPenetapan Jadwal Lelang dan Pengurusan SKPT deb.

Bahwa lelang dilaksanakan oleh Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat 1)setelah Terbanding (dahulu Tergugat, selaku Penjual) mengajukanpermohonan lelang melalui surat Nomor 125/LE/PASLA/BLD/II/2019 tanggal27 Februari 2019.d. Bahwa setelah menerima surat permohonan tersebut, Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat 1!)

Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPGMenimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya / ongkos perkara dibebankan kepada Negara.Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka harus memulihkan nama hak terdakwa dalam kemampuan, kKedudukan danharkat serta martabatnya.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tetap dilampirkan dalam berkasperkara.Mengingat akan pasal 191 ayat (2 dan 3) dan pasla 197 KUHAP dan Pasal Pasal dari peraturanperaturan

,MHPenjelasan :a)Bukti ini menerangkan bahwa atas nama Terdakwa Taryo,DKK didakwaoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 1998 tentag perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992tentang perbankan jo Pasal 69 UU RI nomor 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasla 64 ayat (1)KUHP atau Kedua Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat(1) KUHPBahwa dalam Surat Dakwaan

Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksiDarmawansyah tanpa melibatkan penilai independen ataupenilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RIdan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasla 63sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa kemudian mengenai adanya peyimpangan dalamkegiatan Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu tersebutjuga telah diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat

Surat permohonan dari PPTK No; 660/ /PERA/DPU&PERA/2012tanggal 24 Desember 2012, Surat Penugasan dari KPA Bidang Pera kePanitia PHO nomor : 660/ /PERA/DPU/2012 tanggal 24 Desember 2012.Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan turun kelapangan sebanyak 1 (satu) kali sekitar tanggal 24 Desember 2012. yangHalaman 89 dari 179 halaman, Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.turun adalah saksi sendiri, Onny Pasla, Staf PU dan PERA, sedangkanrekanan tidak ada, KPA/PPK tidak ikut.

Selanjutnya Timmelakukan pemeriksaan pekerjaan dengan turun ke lapangan sebanyak1 (satu) kali, karena saksi selaku anggota PPHP tidak ikut turun kelapangan mengingat pada saat itu saksi berbagi tugas untuk melakukanpemeriksaan pekerjaan lain nya dan untuk pemeriksaan PengaspalanJalan Mekarsari di lakukan oleh Ketua PPHP saksi Acep Setia Budi, STdan Anggota PPHP yaitu saksi Onny Pasla.

Pasla 56 KUHP telah terpenuhi, namunMajelis Hakim juga akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui PenasihatHukumnya sebagaimana diuraikan dalam pembelaan tertulis tertanggal 15 Juli 2010;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenaiisi pembelaan dari Terdakwa tersebut, ternyata isi dari pembelaan tersebut tidak ada halhal yang istimewa yang dapat dijadikan dasar sebagai bukti untuk menghapuskan sifatmelawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau memaafkan kesalahan