Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Dearah) atau Dokumen lain yang dipersamakan.b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.c. Surat Tanda Setoran (STS).d. Surat Tanda Bukti Pembayaran.e. Bukti penerimaan yang sah.5.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Dearah) atau Dokumen lain yang dipersamakan.. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen lainnya yang di persamakan.Surat Tanda Setoran (STS).. Surat Tanda Bukti Pembayaran.0 a0nnd&. Bukti penerimaan yang sah.Halaman 159 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus. TPK/2018/PN Mtr5.

Menkominfo sehingga munculpedoman atau yang kita sebut SKB atas pasal tertentu di UU ITE dansalah satu pasalnya adalah pasal 27 ayat (3), semua itu dilakukankarena komitmen negara supaya fenomena dimana sekarang rakyatbanyak sekali menggunakan media sosial tidak terancam dan tidakmenjadi sasaran hukuman yang sebenamya tidak melakukan suatukejahatan, ini yang dilakukan presiden, Kapolri yang membuat atuaranHalaman 72 dari 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbkagar betulbetul diikuti oleh jajarannya di dearah

;Bahwa yang melakukan administrasi keuangan adalah bawahan saksi;Bahwa pada bagian TU terealisasi sebagian dan sisanya dikembalikanpada kas dearah ;Bahwa mekanismenya kas melalui ACC dari Kadis ;Bahwa yang tidak terealisasi adalah : kebutuhan TU, dimana mataanggaran sudah ada tetapi dananya tidak tahu ;Bahwa anggarannya tidak terealisasi, katanya pada saat itu dananyabelum cair, dan DPRD belum setuju ;Bahwa seingat saksi saat itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkanyaitu biaya operasional TU ;Bahwa

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersamaKepala Daerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggal 22Desember 2011, khusus belanja hibah

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersamaKepala Daerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah;Halaman 26 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRBahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati

Inggram atau uzi,beertatiga amunisie Bahwa benar saksi tidak menggetahui siapa yang pemilik senjata apitersebut dan dari mana asalnyae Bahwa banar saksi pada tanggal 05 April 2007 melakukanpenggerebegakan dirumah sdra.Said als Icoe Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian danbarang bukti yang diajukan dalam persidangan62 Kevin Leleury ;76Bahwa benar saksi ditugaskan / di BKO kan diwilayah Hukum Polda Sulteng khususnya diPoso sejak bulan Oktober 2006 dalam rangka tugas pengamanan dearah

dan Penyerahan Hak No.338 tanggal 26 Oktober 1995(Bukti P4), aktaakta mana kesemuanya telah dibuat dihadapanNotaris Ratna Komala Komar, SH diJakarta;3 Bahwa dari tanah seluas + 16.000 M2 (lebih kurang enam belas ribumeter persegi) tersebut diatas, sebelum Penggugat dan Tergugatmelakukan perikatan perjanjian sedang dalam proses sengketa antaraPenggugat dengan ;1 Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Walikota Jakarta Barat ;Kejaksaan Negeri Jakarta Barat; KR WY NYDinas Pekerjaan Umum Dearah

Menkominfo sehingga munculpedoman atau yang kita sebut SKB atas pasal tertentu di UU ITE dansalah satu pasalnya adalah pasal 27 ayat (3), semua itu dilakukankarena komitmen negara supaya fenomena dimana sekarang rakyatbanyak sekali menggunakan media sosial tidak terancam dan tidakmenjadi sasaran hukuman yang sebenamya tidak melakukan suatukejahatan, ini yang dilakukan presiden, Kapolri yang membuat atuaranHalaman 72 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbkagar betulbetul diikuti oleh jajarannya di dearah

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengavasanFungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas' dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PimpinanDPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoUHK

Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;3.

membuat pedomanbersama Kapolri dan Jaksa Agung dan Menkominfo sehingga munculpedoman atau yang kita sebut SKB atas pasal tertentu di UU ITE dansalah satu pasalnya adalah pasal 27 ayat (3), semua itu dilakukankarena komitmen negara supaya fenomena dimana sekarang rakyatbanyak sekali menggunakan media sosial tidak terancam dan tidakmenjadi sasaran hukuman yang sebenamya tidak melakukan suatukejahatan, ini yang dilakukan presiden, Kapolri yang membuat atuaranagar betulbetul diikuti oleh jajarannya di dearah

Permohonan IPK areal diajukan kepda Kantir WilayahDepartemen Kehutanan dan Perkebunan dengan dilengkapipersyaratan, yaitu persetujuan prinsip pelepasan/pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan danPerkebunan atau persetujuan pencadangan lahan olehGubernur Kepala Dearah Tingkai I pada APL, StudiKelayakan (FS) kegiatan non kehutanan yang disetujuiinstansi yang berwenang, bukti' telah dilaksanakantata batas areal yang dilepaskan atau yang dipinjampakaika atau areal penggunaan lain yang dicadangkan3

No. 42/Pid.SusTpk/2016/PT/PBR(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkandalam membentuk Peraturan Dearah bersama Kepala Daerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujul Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkandalam membentuk Peraturan Dearah bersama Kepala Daerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.

Sebo,Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.Bahwa izin areal lahan perkebunan Nomor 042/BPNII/1995tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat telahmemperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal/PersetujuanPrinsip dari Dinas Perkebunan Pemerintah Tingkat ProvinsiJambi sebagaimana Surat Nomor 525/1297/UT/Disbun padatanggal 13 Februari 1995, yang dikeluarkan berdasarkan suratsurat rekomendasi sebagai berikut:1) Surat Rekomendasi Bupati Kepala Dearah

Tingkat IlKabupaten Batang Hari Nomor 238/Ill/Id/1980 tanggal 12Juni 1980;2) Surat Rekomendasi Bupati Kepala Dearah Tingkat IlKabupaten Batang Hari Nomor Surat Rekomendasi Nomor593/1940/Eko tanggal 29 Juni 1989;3) Surat Rekomendasi Kepala Desa Danau Lama Nomor141/68/DL/1989 tangga 10 November 1989;4) Surat Rekomendasi Kepala Desa Sekumbung Nomor137/Skm/1989 tanggal 15 November 1989;5) Surat Rekomendasi Kepala Desa Mudo Nomor149/DSM/1989 tanggal 17 November 1989;Bahwa atas partisipasi PT.

, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.Bahwa izin areal lahan perkebunan Nomor 042/BPNII/1995 tersebutditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang hari berdasarkanpertimbangan bahwa Penggugat telah memperoleh Surat PersetujuanPenanaman Modal/Persetujuan Prinsip dari Dinas Perkebunan PemerintahTingkat Provinsi Jambi sebagaimana Surat Nomor 525/1297/UT/Disbunpada tanggal 13 Februari 1995, yang dikeluarkan berdasarkan suratSuratrekomendasi sebagai berikut:6) Surat Rekomendasi Bupati Kepala Dearah

Tingkat II KabupatenBatang Hari Nomor 238/IlI/Id/1980 tanggal 12 Juni 1980;7) Surat Rekomendasi Bupati Kepala Dearah Tingkat II KabupatenBatang Hari Nomor Surat Rekomendasi Nomor 593/1940/Eko tanggal29 Juni 1989;8) Surat Rekomendasi Kepala Desa Danau Lama Nomor 141/68/DL/1989tangga 10 November 1989;9) Surat Rekomendasi Kepala Desa Sekumbung Nomor 137/Skm/1989tanggal 15 November 1989;10) Surat Rekomendasi Kepala Desa Mudo Nomor 149/DSM/1989 tanggal17 November 1989;Bahwa atas partisipasi PT.

SAPROL.Bahwa selanjutnya awal bulan desember tahun 2018 sekira pukul 15.20Wib ABU SAPROL membuat postingan dan mengetag terdakwa diaplikasi FACEBOOK, terdakwa melihat ada yang berkomentar dipostingan tersebut nama RIDWAN berkomentar dengan kata kataakhi tolong tag ana, setelah itu terdakwa menayakan kepadaRIDWAN alamatnya ABU SAPROL dan kami membuat kesepakatanuntuk pergi bersama sama kerumahnya ABU SAPROL.Akhir bulan desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkatmenuju ke Bogor tepatnya di dearah

Peswaran TA. 2010 padahal kenyataannya (satu) unit kendaraan tersebutbelum diterima dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang Bagian PerlengkapanDan Aset Sekretariat Dearah Kab.

rupiah); Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa tidak ada tandaterimanya; Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapuramendara di BIL; Bahwa pada saat itu tidak ada barang yang diatensi di XRay HandCarry;66Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakmenyangkalnya;Menimbang, bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaansaksi melalui Teleconfrence/Skype :29.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA, dibawah sumpahmenerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Dearah

PERNYATAANPEMNDAHANPELEPASAN HAK PRIORITAS Nomor: 100/Ds2004/XK/2007,tanggal 1309 2007) dan Segala Dokumen Turunannyaadalah Tidak Sah danCacat Hukum, maka kedua Sertifikat Hak Pakai atas namaTergugat ll secaraotomatis adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum ;Bahwa perouatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat lL dengan mengeluarkanSertifikat Hak Pakai Nomor ............. atas nama Tergugat Il ( Kepolisian DaerahBanten), Bidang Tanah A seluas 193.470 M2 dan Sertifkat Hak Pakai Nomoraconasnannena atas nama Tergugat K Kepolisian Dearah

(lebih kurang enam belas ribu meterpersegi) tersebut di atas, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukanperikatan perjanjian sedang dalam proses sengketa antara Penggugatdengan;Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Walikota Jakarta Barat;Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;Dinas Pekerjaan Umum Dearah Khusus Ibukota Jakarta;Kantor Kodim Jakarta Barat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berkehendak saling mengikatkan diri dalamperjanjian untuk mengadakan kesepakatan mengurus, menyelesaikansengketa/permasalahan

(PENDULUM ANTINOMI HUKUM, Penerbit: GENTA PUBLISHING.2014, Hal. 304305).Rupanya penyusun Peraturan Prmerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Dearah, menyadari tentangkerancuan ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut yang bisa disalahtafsirkan sehingga ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut tidakHal. 99 dari 144 hal. Put.

peningkatan keamanan dan kenyamananlingkunagnkegiatan penyiapan' tenaga pengendali keamanan dankenyamanan, kepala kantor Kesbangpol pada saat itu yang di jabatoleh terdakwa menyampaikan usulan PPAS (Plafon Pagu AnggaranSementara) kepada Kepala Bappeda yang pada masa itu di jabatoleh pak ROMZI, lalu Bapeda menghimpun seluruh usulan PPAS seKabupaten OKU Selatan kemudian meneliti baik dari segipendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu di fasilitasi olehBapeda dan dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Dearah

Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU)antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRDHalaman 15dari 123 Putusan