Untuk itu marl kita simak dan kaji secara teliti cermat alat bukti Sertifikat HGB 599,600, 601, 602 tahun 1994 (fotocopy terlampir) dan UndangUndang pokok agraria,Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Pasal 24 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak pakai atas tanah menyatakan :Ayat (1) "Hak Guns Bangunan dapat berallh den dialihkan kepada pihak lain"Ayat (3) "Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus ddaftarkan pada Kantor Pertanahan"59I beli yag dilakukan melalui

Pada haiaman pendaftaran peralihan hak/n dan pencatatan lainnya tidak ada tulisan / catatan kosong belum teradihak kepada pemilik pemegang hak pihak lain, demikian pulaterjadinya an jaminan / hipotik kepada Bank juga tidak ada, dengankata lain, Penggugat H Andi Idris Manggabarani,SE sebagai pemiliksah tanah / HGB 599, 600, 601, 602 tahun 1994.n bila kita simak dan kaji sec,ara teliti / cermat Akta Perjanjian PengikatanNo,228/L111112005 tanggal 23 Maret 2005 pada halaman 3, yang berbunyiberikut :dalam

menyatakan 7(tujuh) bidang tanah yang dimaksud dalam gugatannya merupakan tanahmilik adat dan bukan tanah negara tidaklah benar karena surat Mabes TNIAU Nomor : B/96904/21/14/ DIRPASBEKAU, tanggal 26 Oktober 1992,Berita Acara tentang penelitian tanah Cibogo dan Babakan Jeruk LanusHusein Sastranegara sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutpenghapusannya dan terhadap tanah tersebut samapi dengan sekarangmasih tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor : IKMN50504006 atau tercatat dalam SIMAK

Bukti T.Il.Intv. 7:Bukti T.Il.Intv. 8:Bukti T.I1.Intv. 9:Surat Edaran Mendagri Dirjen Agraria Nomor : 593/III/AGR,tanggal 7 Januari 1983, Perihal : Penyelesaian tanah rakyatyang diambil oleh Pemerintah Jepang ; (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/1997(fotocopy) yang memperkuat Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 72/B/PTUNBDG/1995 danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 141/B/1996/PT.TUN.JKT ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;SIMAK

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;.

RKAK/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK

Dapat kita simak Putusan(Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyebutkan: "mengenai honorariumAdvokat tidak ada sesuatu peraturan dalam H.I R yang mengharuskanseorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upahtersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab managugatan tersebut harus ditolak ;Oleh karenanya seluruh gugatan ganti rugi materil yang didalilkanPenggugat tersebut HARUS DITOLAK.Mengenai kerugian Imateriil

Dapat kita simak faktafakta dalamsidang, antara lain sebagai berikut :a. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyaSaksi1 Tommy Wibisono, Pangkat Lettu Chb, NRP219603365493477, Jabatan Sesmin Pok Banmin dtgBagpam Seskoad, Kesatuan Seskoad.b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April2013 ketika Saksi mendapatkan penempatan pertamasetelah mengikuti Secapa Reg dan berdinas di Seskoad,dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidakada hubungan keluarga.c.

Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No 04 tanggal 09 Juli2018 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, S.H.tersebut, sekilas telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata,akan tetapi dapat simak secara gambling (/ncocreto)ternyata tidak selaras dengan nilainilai kepatutan dankeadilan, hal ini seiring dengan pendapat Prof. Z.

Sutomo Nomor 103 atau Jalan Indragiri Nomor 1,Surabaya, telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMNatau Simak), sebagaimana tersebut dalam Formulir Data Tanah PoldaJatim Nomor Register 61523010 tertanggal 16 November 1992;Bahwa selain faktafakta pada poin 2 dan 3 tersebut, putusan Judex Jurisseharusnya mempertimbangkan faktafakta hukum yang lebih luas danmenyeluruh baik yang bersumber dari putusan Judex Facti (Hakim TingkatPertama) maupun putusan Judex Facti (Hakim Tingkat Banding

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli ).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas = pembantuan WISMP = 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan Matriks

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.halaman 106dari 112 hal, putusanNomor : 54/PID.SUS.K/2013/PTMDN.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.12:73.74.75.76.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan

di Jakarta pada tahun 1994;Bahwa pada mulanya sewaktu orang tua Penggugat (ANDI BERAHIM) masihhidup tanah pertanian/perkebunan di atas secara fisik benarbenar dikuasai dandimiliki serta digarap/dikerjakan beliau untuk pertanian /perkebunan secara terusmenerus, disamping itu beliau juga mempunyai alas haknya berupa Surat SegelTanah yang dibuat oleh Het Districts hoofed Tanah Boemboe Tertanggal 21September 1936, dengan keterangan doedoek tanahnya tercantum dalam Surat Segeldi atas dan "Penggugat simak

Karena apabila kita simak bersama, bahwa akibatperbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pada pihak korban PT.Taman Malibu Indah, di sini Putusan Pengadilan Tinggi belum mencerminkankeadilan;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:A. Judex Facti Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan, karena dalam memberikan putusan aquo telah kurang cukup memberikan pertimbangan;1.

Bahwa adanya katakata dari TERGUGAT sekarang PEMBANDING yangTERBANDING simak yaitu TULISAN PEMBANDING pada halaman 14( Empat belas ) pada Huruf b. yang menulis kan kata kata sepertiyang TERBANDING kutip sebagai berikut Pertimbangan HukumJudex Factie Tidak relevan dan Bahkan MENYESAT KAN kemudian dilanjut kan lagi dengan Kalimat PEMBANDING pada ALINEA KE DUApada kalimat bagian di tengah Oleh karenapertimbanganhukumJudex Factie dalam putusan nya, tidak relevan dan BAHKAN SANGATMENYESAT KAN, makaberalasan

dalamlaporannya tertanggal 27 Maret 2013 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetappada isi gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat danTergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Jawaban TergugatI:Bahwa gugatan Penggugat saya nyatakan ditolak secara keseluruhan sangattidak mendetail pada objek sengketa dan tidak mendasar pada hukum ;Bahwa setelah saya pelajari dan simak

memintanasehat kepada tante Pemohon agar memahami kewajibankewajibanapa Saja bagi seorang isteri dan menjaga sikap etika sopan santundengan orang yang lebih tua, membaur dengan keluarga besar suamidengan nasehat tersebut Termohon juga keberatan dengan melaporkepada ibu Termohon dan bagi Pemohon nasehat tante Pemohon adalahsama dengan nasehat ibu Pemohon dan di dalam keluarga kami hal itusudah biasa dan wajar saling menasehati jangan melihat siapa orangyang menyampaikan nasehat tersebut tapi lihat dan simak

pembayaran angsuran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut,Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat I dan tergugat II melakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumah yang dijadikanjaminan hutang penggugat karena penggugat mengalami keterlambatanpembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturut turut maka hal tersebutharus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diri Tergugat I1213141516Bahwa apabila kita simak

I17, T.II26,T.IIl32, dan telah masuk dan terdaftar sebagai aset Polda Malukudalam Sistim Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang MilikNegara(SIMAK BMN)yangdiperoleh sejak tanggal 1 Januari 1959 bukti T.ll14, sehinggaterbanding / Tergugat II bukan merupakan wajib pajak atas objeksengketa;f.

meriwayatkantentang latar belakang dan motif, yang diliputi oleh suasana yangmendahului, menyertai dan mengikuti peristiwa itu, yakni hubungankemanusiaan, yang didorong dengan niat karya dan pelayanan sosial,serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;Oleh karena itu, Tergugat II menilai bahwa dalil Penggugat adalah daliltanpa motif, dalil yang obscuur, absurdum, dan bahkan menyesatkan.Padahal sesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiwai danmeliputi dalildalil lain dan selebihnya;Mari kita simak

tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak

Maka apa yang diperbuat /dilakukan oleh Tergugat II TergugatIII Tergugat IV secara berjamaah /bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum ;17.Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C DesaDesa Dawuhan Lor, TergugatIV menulis/mencatat No. 34, Nomor persil144, Kelas DesadI luas tanah 0.033 da, atasnama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal

Dan bila kitasemua simak kejadian yang menimpa din pemohon di atas maka timbulpertanyaan apakah pemohonkah yang melakukan KDRT....? Atautermohonkah yang melakukan tindakan KDRT. sebagaimana dalil termohondalam jawaban poin 2 ....?

pula sebaliknya apabila ada pihak lainyang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidak dijadikan pihakberperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadap putusanpengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalamkeberatannya tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalahberalasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (Plurium Litis Consotium) harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak