Bahwa, mencermati usulan PAW tersebut TERGUGAT memperolehinformasi tentang adanya gugatan perdata yang diajukan PENGGUGATmelawan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Dkk diPengadilan Negeri Sumenep dengan register perkara Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 06 Januari 2017 dengan pokok perkaramempersoalkan keabsahan usulan pemberhentian/penggantian antar waktuatas diri PENGGUGAT dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ;Bahwa, meskipun usulan PAW PENGGUGAT tidak dilatarbelakangipemberhentian

Kaderkader Partai tahu kalauKetua DPD kasih surat kepada ketua Dewan;Bahwa, saksi tahu terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep yangdiajukan Penggugat untuk membatalkan PAW, gugatan dua kali;Bahwa, pak Syarkawi adalah pengacara Penggugat di PN Sumenep;Bahwa, setahu saksi waktu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumenepbahwasanya Pengacaranya, keluarga dan perwakilan datang ke Gubernurmengajukan pemberitahuan bahwa ada sengketa;Bahwa, Penggugat keberatan dengan adanya PAW karena tidak dilakukakanproses

Sedangkan gugatanyang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono, saksi tidk tahu;Bahwa, saksi tidak tahu adanya PAW yang diajukan oleh Ahmad, setahusaksi Tergugat II Intervensi dilantik sebgai anggota dewan;Bahwa, bahwa berdasarkan AD/ART untuk pengajuan PAW harus melaluisidang pleno partai, semua kebijakan yang strategis harus diplenokan, itupunharus dihdiri DPC seluruh Kab Sumenep, ketika tidak hadir 17 orang danpengurus harian tidak hadir, tidak memenuhi quorum maka ditunda;Bahwa, saksi tidak

Ketua menyampaikan untukperiode tahun 20092014 untuk PAW adalah yang meninggal, pengundurandiri kesandung hukum, sedangkan Penggugat tidak termasuk hal tersebut,jadi alasan Penggugat di PAW saksi tidak tahu latar belakangnya;Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota dewan di komisi 3kemudian rolling ke komisi 2 yang membidangi pertanian;Bahwa, dampak diberhentikannya Penggugat ke konstituen terkaitmasyarakat di bagian pertanian karena biasanya di dapil minta konstituennyaapa yang diminta di dapil

dia menjawab bahwa itu hanyainstruksi, tetapi itu sudah melanggar aturan partai (AD/ART) karena instruksiharus punya alasan dan harus diselaikan dalam rapat harian dan rapat pleno;Bahwa, berangkat dalam musyawarah MPP muncul bahwa PAW tidak dikenaldalam AD/ART, kemudian dalam pra pencalonan para calonlegislatifmenandatangani kesepakatan tidak ada PAW tetapi yang ada kompensasi;misalnya dalam satu dapil ada 4 calon, yang menang hanya 1 maka yangsatu menang membayar ganti rugi;Bahwa, PAW hanya dikenal

IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun ;Bahwa yang menjadi alasan/ pertimbangan dikeluarkannya suratkeputusan sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah adanyatindakan/perbuatan Penggugat terkait pelanggaran Kode Etik (terlibatdalam jual beli rekrutmen pegawai di Badan Layanan Umum DaerahHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mad10.

(BLUD)) yang menurut kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandikategorikan sebagai pelanggaran berat ;Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan sebagaimanapada poin 5 adalah adanya surat permohonan dari DPC PDI PerjuanganKota Madiun No: 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yangkemudian ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur denganmengeluarkan surat Permohonan No : 1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22Maret 2018 tentang persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas

karena itu dalam tanggapan ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakan keberatan dengan adanya gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, mengingat permasalahan hukum dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018, dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW

Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugatyang pada pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018 dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, maka yang berwenangmengadili penyelesaian perkara a quo adalah Mahkamah

Anggota DPRD Kota Madiun, SuratPermohonan DPD PDI Perjuangan No :1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22 Maret2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, suratPermohonan DPC PDI Perjuangan No : 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alatbukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, setelah MajelisHakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Maka selaku anggota DPRK KabupatenAceh Tengah yang terpilin dari partai PKB merasa terzalimi atas tindakanpengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah, Karena saudaraSUKURDI baru di tetapkan menjadi SEKERTARIS pada tanggal 02 juni2017 sebagaimana surat keputusan 22904/DPPO3/VI/A.1/VI/2017. makaSaudara SUKURDI tidak dapat Menandatangani surat PAW.9.

Bahwa atas perbuatan tergugat 1 (Satu) dan tergugat Ill (Tiga)yang merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan tergugatdengan mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditujukan ke DPRK Aceh Tengah, yang intinya untuk mengisi sisa masajabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 20142019;11.

Bahwa Tergugat 1 kemudian mengajukan Surat PermohonanPergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor: 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) AcehTengah terhadap Penggugat;9. Bahwa berdasarkan pointpoint tersebut diatas Tergugat 1 secarahukum telah sesuai dengan menjalankan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) tentang taca cara Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat.;10.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mencaricari dalilpembenar dan mencaricari alasan untuk menghalanghalangi PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat;12. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar tentang dalilPenggugat yang menyatakan telah memberikan uang pembinaan partaikepada Tergugat 1 setiap tahunnya;13.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Takengon adalah upaya untuk menghalanghalangiproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten (DPRK) dengan i'tikad yang tidak baik sehinggamengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara morildiperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliyar rupiah);A.

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut :Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara,Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;:Hal Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA CleTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tangga!15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCilegon, Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.

Bahwa ke 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas 4 (empat)orang sudah meninggal dunia, yaitu ; Djaya Murbadi, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2004; Murningsih, meninggal dunia pada tanggal 03 April 2002 ;Bambang Irawan, meninggal dunia pada tanggal 08 September1989 ;Hal 2 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA. Cly Titin Mulyaningsih meninggal dunia pada tanggal 24 November 20136.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ,Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangandan telah memberikan keterangan yang cukup dan kuasa Para Pemohonmeminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melakukan perubahan padapermohonannya tersebut :Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya. paraPemohon/Kuasanya telah menyatakan akan mencabut permohonannyatersebut di persidangan .Hal 3 Dari 5 hal Penetapan PAW

Jumlah Rp. 261.000,(duat ratus enam puluh satu ribu rupiah):Hal 5 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut, Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA Cle

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriLhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasanalasan yang terdapatdalam gugatan provisi ini;Membuat putusan sela dan atau penetapan segera sebelum perkara inimemasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara denganmemerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VII untukmenyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangkaPenggantian Antar Waktu (PAW

) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII sebelumperkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untukmenyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatanapapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan ini dari Penggugat;Menyatakan Pengadilan

) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI dan Tergugat VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukonsah dan berharga;Menghukum Tergugat VII tidak meneruskan dan tidak meresmikanPenggantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII secaratanggung renteng untuk membayar segera

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill, IV,V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV, dan V: Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan

)bagi Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Menghukum Tergugat VIl/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII tidakmeneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Anggota DewanHalaman 7 dari 10 hal.

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan

Bahwa atas permintaan dari Tergugat Il, Tergugat membuat surat kepadaDewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW03/VVA.1/XV/2011tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan danPersetujuan PAW Sadr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh SalehTuahuns,S.Sos (Tergugat Il);Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013oO10..

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNomor 7175/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabutan Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;.

Bahwa sebelumnya Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan

Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP03/V/A.1/X1V2011 tertanggal 15Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenussa adalahcacat hukum sehingga batal demi hukum;. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah periode 20092014 sampai dengan akhir masa jabatannya;.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/53/DPRD/2014 tanggal 3 Maret 2014 Hal Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flotim dari PKBIB dan PMB ; e. Surat Bupati Flores Timur Nomor : Adm. Pem. 130/25/Pem. Umum /2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Permohonan Pemberhentian danPAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; f. Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/55.1/DPRD/2014 tanggal 05 Maret 2014 Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Flores Timur ; g.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor60/KPUKab.018.433980/I11/2014 tanggal 07 Maret 2014 HalPenjelasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; 5.

atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.

Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik

: Pemberhentian PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; : Foto copy surat Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timurditujukan kepada Ketua KPU Flores Timur Nomor : 170/52/DPRD/2013 Tanggal 3 Maret 2013 Perihal : PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur Partai Matahari Bangsa (sesuaidengan aslinya) ; : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur Nomor : 09/BA/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntar Waktu Anggota

bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW

berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu( PAW

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Dalil Eksepsi yangdemikian tidak benar, mengadaada, dan tidak berdasar hukum, sebabPenggugat Komi Chaniago diberhentikan sebagai anggota partai dandilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD PropinsiSumatra barat sudah merugikan kepentingan hukumnya, maka penggantianAntar Waktu (PAW) yang demikian dikualifisir sebagai perobuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II serta memperhatikan pula tanggapan Kuasa HukumPenggugat atas

yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepada PENGGUGAT lalu mengeluarkan SKPemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakilRakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012

tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPENGGUGAT adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarenajelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggarseluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakniBAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang SANKSI ORGANISASI yangberbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yang mengingkarikeputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis danorganisatoris,

bagi PENGGUGAToleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salah arah,tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ARTPartai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang PENGGUGAT lakukan baikkeluar maupun kedalam, selain itu SK PEMECATAN serta usulan PAW(Penggantian Antar Waktu) PENGGUGAT dari LEGISLATIF adalah sangat tidakprocedural karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat warning atauperingatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan

dengan DPPPPPI melaui SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentusaja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang PENGGUGAT paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara1 Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 yangtelah diputuskan oleh PARA TERGUGAT tentangPemecatan dan PAW

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugatsebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadapUndangUndang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnyayang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukanpenggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (PenggantianAntar Waktu) dimaksud;Bahwa

secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasimaupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukansebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 jo. 102 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf C, apabila:a Tidak dapat melaksanakan

kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituterbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Maka secara hukum berupa: Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III(DPP PAN); Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/I1/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanHal. 6 dari 16 hal Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TergugatIH (DPP PAN);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanRekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN Aceh);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PANAceh)

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

) yang disampaikankepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRDMamuju Utara periode 20142019 melalui surat Tergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Nomor 796 K/Pdt.SusParpol/201710.11.Mamuju Utara periode 20142019 padahal Penggugat adalah peraih suaraterbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasarioleh kesepakatan tidak diatur dalam perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 20142019 sebagaimana surat nomor 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/V1/2016tanggal 15 Juni

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami Sadr. Hi. Inwan Halim dari Partai NasDem,yang ditujukan kepada Tergugat.

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari PartaiNasDem, yang ditujukan kepada Tergugat.

Penggugat.Sehubungan hal tersebut di atas hal yang positif yang harus dibuktikanyang terdapat fakta di dalamnya, maka yang harus dibuktikan Penggugatadalah surat keberatannya atas PAW tersebut yakni bukti P.5 dan halyang bersifat negatif yakni hal atau keadaan maupun peristiwa yangdikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidakHalaman 21 dari 29 hal Put.

Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode20142018;Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III)sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi SulawesiTenggara (Tergugat Il) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihalusul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasionaldalam hal Penggugat!

sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN(Tergugat l) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat Il (DPW PAN SULTRA)kepada Tergugat Ill (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkanhukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Ill yang telah

melanggar hukum karenaproses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehinggabaik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat dan Tergugat Il yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW AnggotaHal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw10.DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugatbatal demi hukum;Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan paraPenggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah

Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian AntarWaktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;2.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas Il WangiWangi untuksegera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentangusulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat darikedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 201 42019;DALAM POKOK PERKARAHal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum kepada Tergugat Ill untuk tidak memproses kelanjutanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi putusanini6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA kemudian perbuatan IIdan Ill yang memproses penggantian Antara Waktu (PAW) terhadapPenggugat adalah perbuatan melawan Hukum.7.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang Pemberhentian KeanggotaanSdr. Azis Bustam;.

Hal ini terlihat dari permohonan Penggugat yang memintaagar menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Palopo Atas nama Sdr.

Oleh karenasecara yuridis masih ada lembaga atau institusi yang sehartusnya digugatoleh penggugat yaitu, Walikota Palopo dan Gubernur Sulawesiselatansebagai lembaga yang memproses mekanisme PAW yang dilakukan diDPRD Kab/Kota3.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No.100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang PemberhentianKeanggotaan Sdr. Azis Bustam;.

Maka olehnya itu ParaPenggugatmemohon...............memohon kiranya Tergugat melakukan penundaan pembuatan suratkeputusan pengangkatan PAW Anggota DRPD yang baru sebagaipengganti Para Penggugat;16 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannyadirugikan sebagai wakil rakyat yang sampai sekarang tidak lagimelaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pareparesejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadapdiri Para Penggugat (SK.

No. 81/G/2013/P.TUN.Mks28Bahwa saksi tahu kalau ada proses PAW antara bulan Oktober danNopember 2013;Bahwa setahu saksi kalau terjadi proses PAW di Partai PPRN, prosedurnyaantara lain kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan yaitupelanggaran AD/ART Partai, kemudian kalau yang bersangkutanmeninggal dunia dan atas permintaan sendiri.

Tetapi prosesnya mengajukanrekomendasi ke DPP, kemudian DPP mengeluarkan SK yang oleh DPDmengajukan permohonan proses PAW ke Dewan;Bahwa terhadap PAW Yusuf Nonci, setahu saksi Yusuf Nonci tidak pernahmelakukan pelanggaran partai;Bahwa Partai PPRN Parepare tidak pernah mengajukan prosespemberhentian Yusuf Nonci ke DPP karena yang bersangkutan tidakpernah mengajukan pengunduran diri;Bahwa jabatan Yusuf Nonci di partai PPRN Parepare sebagai SekretarisDPD;Bahwa saksi tahu kalau Yusuf Nonci telah pindah

, kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW Yusuf Nonci sudah ada penggantinya padabulan Desember 2013 sewaktu pengganti Yusuf Nonci dilantik;Bahwa benar pengganti Yusuf Nonci dari partai PPRN;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan pengganti Yusuf Noncitersebut karena dalam kepengurusan saksi tidak ada rekomendasi untukmelakukan PAW;Bahwa sewaktu proses pengusulan PAW tidak ada persetujuan dari partai;Bahwa benar sekarang ini saksi sudah melepas jabatan Ketua PPRNParepare sejak sekitar

PersiAsmita;Bahwa saksi tidak tahu mengenai administrasi persuratan seharihari diDPD PPRN Parepare;Bahwa mengenai pembukuan keuangan di DPD PPRN Parepare saksitidak terlalu tahu karena saksi sebagai wakil bendahara hanya status sajadan secara organisatoris saksi jarang aktif nanti kalau ada rapat barukumpul lagi;Bahwa tidak pernah ada PAW sebelumnya selain PAW Yusuf Nonciselama saksi menjadi pengurus di partai PPRN Parepare;e Bahwa saksi diberitahu oleh Yusuf Nonci kalau beliau keberatan setelahmenandatangani

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuaan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Bahwa Pemecatan dan PERGANTIAN ANTAR WATU (PAW) atasdiri PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPDDAN DPRD serta UU PARTAI POLITIK;11.

Surat DPP PDI PerjuanganNomor : 1365/IN/DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 Perihal :Persetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. 3. Surat DPDPDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016,tangal 4 April 2016 Prinal : Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 20142019, makaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo.

MembuatUsulan PAW adalah merupakan pelanggaran terhadap hakpenggugat, 3. Melakukan Pemecatan penggugat sebagai anggotaPDI Perjuangan adalah tidak sah.