Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Pare Tanggal 9 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 8
12 — 8
Bahwa pada poin 7 Pemohon dan Pemohon II tidak memperolehBuku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltidak melaporkan perkawinan karena status Pemohon masih dalamikatan dinas Kepolisian dan Pemohon telah mendapat sangsi denganpenundaan kenaikan pangkat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti suratberupah :1.
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 11-01-2013
Putusan PA KARAWANG Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Krw Tanggal 29 Agustus 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 1
15 — 1
dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagibermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itumempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam inibertentangan dengan esensi keadilan ;Menimbang, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh ijinuntuk melakukan perceraian, namun demikian Penggugat telah membuat suratpernyataan yang isinya siap untuk menerima resiko apapun apabila ada sangsi
Register : 29-10-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 239-K/PM.II-09/AD/X/2012 Tanggal 28 Januari 2013 — ROCKEFELLER, SERSAN SATU
35 — 17
35 — 17
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafan Pancasila.
Register : 17-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 29 September 2016 — - LUKMAN NUR HAKIM
76 — 44
76 — 44
Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai,berbunyi Melakukan kredit fiktif, yaitu diantaranya melakukan transaksi kredittanpa ada fisik barang jaminan yang dikuasai/diikat, menggunakan data/dokumenpalsu atau yang dipalsukan,menggunakan Identitas nasabah yang tidak sebenarnya,membuat dan menggunakan perjanjian kredit/SBK palsu atau dipalsukan atauberupa halhal lain yang membuat suatu transaksi kredit dikategorikan fiktif,dijatuhi sangsi
SPII/PHK.Pasal 87 ayat (2) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai,berbunyi Melakukan transaksi kredit untuk dirinya sendiri denganmengatasnamakan orang lain, menggunakan kartu identitas orang lain dengansepengetahuan maupun tidak dengan sepengetahuan orang lain tersebut sehinggamenimbulkan kerugian Negara, dijatuhi sangsi SPIII/PHK.Pasal 94 ayat (1) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010
SPIII/PHK 3) Pasal 87 ayat (2) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai,berbunyi Melakukan transaksi kredit untuk dirinya sendiri denganmengatasnamakan orang lain, menggunakan kartu identitas orang lain dengansepengetahuan maupun tidak dengan sepengetahuan orang lain tersebut sehinggamenimbulkan kerugian Negara, dijatuhi sangsi SPITI/PHK.4) Pasal 94 ayat (1) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324
SPITI/PHK 3) Pasal 87 ayat (2) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai,berbunyi Melakukan transaksi kredit untuk dirinya sendiri denganmengatasnamakan orang lain, menggunakan kartu identitas orang lain dengansepengetahuan maupun tidak dengan sepengetahuan orang lain tersebut sehinggamenimbulkan kerugian Negara, dijatuhi sangsi SPITI/PHK.4) Pasal 94 ayat (1) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324
Pasal 87 ayat (2) dari Peraturan Direktur Perum Pegadaian Nomor3873/SDM/400324/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Peraturan DisiplinPegawai, berbunyi Melakukan transaksi kredit untuk dirinya sendiri denganmengatasnamakan orang lain, menggunakan kartu identitas orang laindengan sepengetahuan maupun tidak dengan sepengetahuan orang laintersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara, dijatuhi sangsi SPITI/PHK.4.
Register : 22-03-2010 — Putus : 04-05-2010 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2010/PTUN.SBY Tanggal 4 Mei 2010 — ARIE WIBOWO melawan DIREKTUR UTAMA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
44 — 29
44 — 29
Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tergugatmelakukan ijin terlebih dahulu kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial(PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3,pasal 152, pasal 153 ayat satu (1) huruf (g), danpasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan Mogok kerja adalah diikuti
oleh16seluruh Karyawan, dan sampai saat ini karyawankaryawanlainya selain pengurus SEKAR, tidakdiberikan sangsi apapun oleh Tergugat ;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hak hak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43Jo pasal
Register : 02-02-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 16-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 216-K/PM II-08/AD/VIII/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 — Prada Irfan Hidayat
37 — 19
37 — 19
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat denganaturan aturan yang harus di taati dan mempunyaikewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila haltersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindakpidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan~ karenaTerdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang112.
Register : 08-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mrk Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 33
65 — 33
Kemudian Pemohon menikah sirridengan perempuan bernama Rianti dan sudah dikaruniai 2 anak.Pemohon telah dihukum / diberi sangsi dari Kesatuan ataspernikahan sirinya dengan Rianti tersebut. Saat Pemohon diperiksadi Kendari karena menikah sirri dengan Rianti, Termohon sudahdipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, namun Termohontidak mau datang menghadap Penyidik di Kendari.
Register : 06-08-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 171-K/PM.II-09/AD/VIII/2012 Tanggal 14 Januari 2013 — KOPTU ISMAIL
55 — 19
55 — 19
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain makaMajelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatanyang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya makaakan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Secapaad danatau militer umumnya.5.
Register : 20-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0810/Pdt.G/2018/PA.Bkn Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
20 — 3
danharmonis selama 3 tahun, setelah itu. terjadi permasalahan disebabkankarena termohon berselingkuh dengan lakilaki lain;Bahwa pada bulan Juni 2016 sepulangnya pemohon dari bekerja dini harijam 02.00 pemohon tidak menemukan termohon di rumah, pemohonberusaha mencari termohon namun tidak di temukan, lalu sekitar jam 03.00wib ternyata termohon kepergok dan tertangkap oleh tetangga dirumahkosong lalu termohon bersama selingkuhannya di bawa oleh wargakekantor Desa sekijang sehingga termohon di beri sangsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 Tanggal 8 Mei 2012 — B U D I
Praka /31030232340181
Tabakpan Ru III Ton II Kipan A
Yonif 641 / Bru
78 — 38
78 — 38
Raja Grafindo, Jakarta 2003) hal. 167 sangsi harus efisien danefektif memenuhi fungsinya, sebab sangsi yang tidak proporsional teramatberat ataupun ringan dan conflicated selain akan mendorong ketidakadilanjuga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhanterhadap hukum.Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azaslegalitas yang kurang memperhatikan nilainilai keadilan, begitu juga mantanKetua Mahkamah Agung Prof.
Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 — PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTRA VS FERRY INDRA SYAHPUTRA
87 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimanadisebut dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan kewajibanmengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama sebesar keseluruhan biaya yang dikeluarkan terkait denganpelaksanaan Pendidikan di The Malaysia Insurance Institut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dikalikan dengan 500 % (lima ratus persen);2) Apabila Pihak Kedua melakukan halhal yang melanggar/bertentangandengan perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan sangsi
sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimanadisebut dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan kewajibanmengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama sebesar keseluruhan biaya yang dikeluarkan terkait denganpelaksanaan Pendidikan di The Malaysia Insurance Institut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dikalikan dengan 500 % (lima ratus persen);2) Apabila Pihak Kedua melakukan halhal yang melanggar/ bertentangandengan perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan sangsi
Register : 20-04-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0134/Pdt.G/2011/PA.Prob Tanggal 17 April 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
9 — 1
Asli surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terjadi halhal yang tidak di inginkan, makaPemohon sanggup dikenai sangsi Hukum Perundangundangan yang berlaku, bermateraicukup, lalu Hakim Ketua memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3; saksisaksi :Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan surat bukti juga mengajukan1 SAKSI P.1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi
Putus : 18-08-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 310/Pid.Sus/2014/PN.JMB Tanggal 18 Agustus 2014 — SUTARNO
31 — 6
31 — 6
mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah darifakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, surat ,oetunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dapat diketahui bahwaterakwa mengedarkan obat keras jenis pil double L dilakukan dengaan akalsehat atau daya pikir yang sehat sehingga terdakwa mengetahui bahwa yangdilakukannya adalah melanggar hukum dan dapat dikenai sangsi
Register : 27-06-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 08-09-2011
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 84/PID.SUS/2011/PTY Tanggal 4 Agustus 2011 — BAMBANG SUHARTO
84 — 98
84 — 98
Memberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;j. Mengusulkan pemberian sangsi ataspelanggaran yang dilakukan oleh sekretarisdesa kepada Bupati15Bahwa ???k. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam. Melaksanakan kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat desanyan.
Register : 15-07-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-08-2014
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 865/Pdt.G/2013/PAJU Tanggal 7 April 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
29 — 2
29 — 2
(Bukti P4)dan Pemohon justru membuat surat pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON,tanggal 27 Oktober 2013 (Bukti P5) yang isinya tidak akan menunggu surat izin danmenyatakan tidak keberatan dengan sangsi atau resiko apa pun;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas untukmemperkuat dalildalilnya Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksisaksi yangmemberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut :Saksi Pemohon:SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Putus : 25-06-2008 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT/2008 Tanggal 25 Juni 2008 — YULIANA LIBERTY, ; DJOHARA BILONDATU
70 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tilpon akan diputus dimana untuk listrik apabila tidak juga dibayar dalambulan berjalan berikutnya akan dikenai sangsi yaitu pencabutan meterpembatas, yang berakibat apabila hendak dipasang lagi dikenakan biayapemasangan baru sebesar Rp.500.000, serta harus melunasi tunggakan dandenda demikian juga Telpon apabila tidak dibayar pada bulan berjalanberikutnya akan dikenakan pemutusan dan apabila hendak diaktifkan lagiharuslah membayar biaya pemasangan baru sebesar Rp.350.000, inipun kalauada jaringan
Putus : 24-03-2009 — Upload : 11-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/MIL/2009 Tanggal 24 Maret 2009 — MUHAMAD NURHADI
263 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi dalam keadaan mabok atau tidaksadarkan diri diluar kKendalinya apa yang dia lakukan.Berdasarkan analisa diatas maka Pemohon Kasasi dengan tegasmenyatakan unsur kel dengan sengaja tanpa hak" tidak terbukti secara sahdan menyakinkan.Oleh karena unsur keI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan makaunsur keIl tidak perlu dibuktikan lagi.Karena judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya dimana letakhukum formal dan hukum administrasi bukankah ruang lingkupnya diperadilan TUMIL masalah sangsi
Putus : 02-03-2006 — Upload : 23-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 28-K/PM.II-09/AD/III/2006 Tanggal 2 Maret 2006 — Kopka SIDKON HASAN
24 — 16
24 — 16
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplindan tata tertib di kesatuan dan sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.3.
Register : 09-05-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Bjr Tanggal 3 September 2012 — - Pemohon
- Termohon
70 — 21
70 — 21
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984 padaangka (5) dan (6)Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan ijin perceraiannya kepadaatasannya, namun permohonan ijin Pemohon tersebut ditolak atasannya , Pemohontidak diijinkan untuk bercerai dengan dikeluarkannya surat keputusan penolakanpermintaan ijin perceraian yang dikeluarkan oleh wali kota Banjar sebagaimana buktiP.2.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasihati Pemohon agarmencabut perkaranya dan menjelaskan tentang sangsi
Register : 22-11-2013 — Putus : 31-12-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 238-K/PM.II-09/AD/XI/2013 Tanggal 31 Desember 2013 — KOPTU GUNANDAR
20 — 14
20 — 14
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perobuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militersetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.5.