bank periode tanggal 3 Maret 2008 s/d 4 Juni 2009.Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.1. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam dibeli bulan Juni 2008.2. 1 (Satu) reciver merk matrix bulan Juni 2008.3. 1 (satu) buah karpet warna merah bergambar mini the pooh dibeli bulanSeptember 2008.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor

No. 143 PK/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan/risalah Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upayahukum banding sehingga

pemanggilan Pemohon PK oleh pihak kepolisian jelasperbuatan pidana yang disangkakan adalah Penggelapan dalam jabatan.Bahwa berdasarkan point 6 di atas jelas Pemohon PK telah melakukantindakan indisipliner yang merugikan perusahaan yaitu penyimpangan danapenerimaan samsat Bagan Siapi api dan perbuatan tersebut merupakanpidana umum yaitu tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHPidana.Bahwa berdasarkan point 7 di atas jelas bukan kompetensi absolut dariPeradilan Tipikor

PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00Bahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md, uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehTerdakwa yaitu :

Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat jutarupiah), dan dalam keterangan penarikan uang tersebut adalah PencairanAnggaran TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) , padahalPutusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.81316uang titipan Perkara Tipikor bukan merupakan anggaran oprasional kanitor,sehingga tidak dapat dicairkan untuk keperluan GU ataupun TUP;Bahwa mekanisme pencairan uang titipan Perkara Tipikor adalah :1) Harus ada surat perintah untuk pelaksanaan putusan pengadilan dansurat penarikan

CFB 407932 sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empatjuta rupiah), tertanggal 04122015;Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.145316 Ke 4 (empat) cek tersebut adalah asli tanda tangan saksi, namunsaksi tidak tahu bahwa pencairannya dari nomor rekening uang titipanperkara Tipikor Nomor : 064801000151304 ;Bahwa Terdakwa MUKMIN MARDJUN yang mengajukan cek tersebutkepada saksi untuk ditandatangani, namun terdakwa tidak menerangkancek tersebut diambil dari rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;7.

(521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an.

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

Baoen, SH; ParaAdvokad/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/L/PBHKK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang dibawah register Nomor : 78/LGS/ SK/TPK/ 2021/PN.Kpg tanggal14 Juni 2021Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tinggi tersebut ;Telah membaca:1.

Nomor34/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Kpg. dan permintaan banding tersebut telahHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September2021 Nomor : 29/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Kpg;Memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor :34/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg tanggal 13 September

Amin.Memperhatikan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 20September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori BandingHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGNomor : 34/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg tanggal 20 September 2021.Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan/ PenyerahanKontra Memori Banding

ALASANALASAN :Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Kupang Nomor : 44 / Pid.Sus TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 07September 2021 yang kurang lebih amar putusannya seperti pada yang tertulisdi atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding sepertiyang saya terdakwa terima dalam Relas Pemberitahuan / Penyerahan MemoriBanding Penuntut Umum, dimana pada dasar dan inti pokoknya bahwa JaksaPenuntut Umum belum sependapat terhadap Putusan Hakim mengenailamanya hukuman

Memori Banding ini saya (terdakwa) buat dengan segalaketerbatasan dan semoga Yang Maha Kuasa dan Maha Adil menuntun YangHalaman 45 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPGMulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan yang SEADILADILNYA.Memperhatikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor:44/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg., tanggal 28 September 2021, dan SuratPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani olehPanitera Pengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR : 14/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : GAT OT, SE.Tempat lahir : AmbonUmur / tanggal lahir =: 51 Tahun / 22 Desember 1960Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan DolokMasihul, Kabupaten

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal01 Januari 2012 ;. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi SumateraUtara sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari2012 ;Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.5.

perkara Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.MH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PTMDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SENIN, tanggal : 14 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatasdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta:

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23Pebuari 2016 s/d. itgl. 23 Maret 2016.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.4. Diperpanjang yang ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.5. Diperpanjang yang ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak igl.27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGDalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad HadiPrayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono,SH. dan Sugeng Riyadi,SH paraAdvokat yang beralamat di Jl.

,M.H dan Drs.Asadi AlMaruf, S.H, M.H, M.Si HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor.20/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Agustus 2016 oleh

diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021;Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby dariPenasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD HIDAYAT, S.Pd, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2021Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8981/HK.07/6/2021 tertanggal 2 Juni 2021 perihal: Permintaan Bantuan Kontra Memori Banding perkara Tipikor

No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas namaTerdakwa MOHAMAD NUR HIDAYAT, S.Pd; yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditandatangani oleh Penitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya;Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangipada tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa ABDUL ROHIMdkk, telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8165/HK.07/5/2020, tertanggal 19 Mei 2020 perihal: Permintaan Relaas bantuanuntuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa ABDUL ROHIM Dkk, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U1/7924/HK.07/5/2021, tertanggal

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISTYORINI TRI TJANDRASASI,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd ttd1.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

+ x nacemtna + + ne canes cave x0 4 Rp. 80.000,PNBP Panggilan.... 02.02. cc ee ee ee ee RP. 5.000,REAKSI 0.0... ee ee ee ee ee eee ee ee RIP. 5.000,Meteral ...... 0.00.0 ccecec ccc cee een nee cee eases eaenenees Rp. 6.000,JUMIAN Loci ccc ccc nec cn cee enececeseeeeeeeteneeeneesanes Rp. 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dina Mardiana (Pemohon).Banda Aceh, 25 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

Hafidh; (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, SH.NIP. 19610721 198203 1 004Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/BnaHalaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/Bna

Putusan No.227/PID/2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 9 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,Halaman 10 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSSINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 12 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 13 dari 7 hal.

PUTUSANNOMOR : 788/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

., M.S, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.

HERDIANSYAH, M.Si,Terdakwa YANSAR, M.Pd, dan AdJIl WIWEKO dapat disangkamelanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh karenaakibat dari perbuatan mereka bertiga diindikasikan terjadi kerugianHalaman 109 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.

Sedang terhadapperbuatan AJI WIWEKO dapat disangka melanggar ketentuanPasal 2 UU Tipikor, karena telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapatmerugikan keuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,yakni pengertian

SusTPK/2018/PN Smrkedudukan atau jabatan tertentu dan digaji yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk didalam unsurpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena termasukorang yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah orang yang secara insidentil diberi tugasmenjalankan pekerjaan yang bersifat

SusTPK/2018/PN Smrsebagai pegawai negeri, telah dengan sengaja memalsu bukubuku ataudaftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi kegiatanPengadaan Penggandaan Bahan Ajar (Hanjar) kegiatan PSKGJ, sehinggaperbuatannya memenuhi unsurunsur subyektif dan unsurunsur obyektifdalam Pasal 9 UU Tipikor.

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor