Ditemukan 864 data
64 — 3
Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imranmembawa SK tersebut diatas bersama dengan SK tenaga honorer yang lainnya yang priodeberlakunya mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ke Drs.MUDASSIR,S.M.Aguntuk ditandatangani, padahal waktu itu diketahui oleh Drs.Anwar Kasim S.Ag danMuhammad Imran bahwa Drs.MUDASSIR,S.M.Ag sudah tidak menjabat lagi sebagaiKepala Kantor Depertemen Agama Kabupaten Pangkep yang berarti sudah tidakberwenang lagi untuk menandatangai SK tenaga honorer yang disodorkan kepadanya
Pembanding/Tergugat III : Winner Sianipar Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat I : Rumondang Aritonang Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat II : Binter Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Graha Cemerlang
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kelurahan Karang Satria
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tambun Utara
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hajjah Kimiyati
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pr. Pindah Binti Lain
Turut Terbanding/Tergugat IV : Lince Gurning
66 — 34
Muhadjar;Sebelah Selatan: Hendra Setiawan/pecahannyaSebelah Barat :H.AsmawiSetelah terjadi transaksi tersebut diatas, Kantor Dinas Luar TK. lpeda BekasiDirjen Pajak Depertemen Keuangan RI pada tanggal 11 Desember 1993menerbitkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atas namaPembandingIV/Tergugat V (Vide Bukti TI,II,III,V3) terhadap sebidang tanahdengan persil 239 Karang Satria, Kec. Tambun, DT II Bekasi dengan luas 6.740M?
NOVI SUSANTI, S.H
Terdakwa:
Hendra Firdaus
81 — 51
Bahwa saksi bekerja di PT Eigerindo Multi Produksi Industrisejak tanggal 26 Februari 2018 dengan Jabatan sebagai Legal Manageryaitu memimpin Legal Depertemen PT Eigerindo Multi Produksi Industribertugas memberikan arahan, masukan, mengawasi keseluruhan aspekhukum dan mewakili perusahaan saat terjadi permasalahan yangberkaitan hukum yang ada di PT. Eigerindo Multi Produksi Industri.3.
248 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang telah mendapat pengesahan dari Depertemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C.26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 tidak mempunyai karyawan ataumantan karyawan yang saat ini menjadi para Penggugat sebanyak4.983 orang; (vide Bukti T 23);10.Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang mengambilalih sebagianpertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebutterbukti adalah tidak berdasarkan hukum, namun demikian agar yangterhomat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang
No.600 K/Pdt/201010.3.10.4.10.5.dibentuklah Tim Interdep yang terdiri dari unsur Pertamina,DKPP, Ditjen Migas Depertemen ESDM, Ditjen BinawasDepnakertrans, .PUKSPKEP FSPSI Pertamina danPerwakilan/Kuasa Hukum eks karyawan NV. NNGPM sesuaidengan Notulen Rapat tanggal 5 Oktober 2001; (vide Bukti T +25);Bahwa Tim Interdep melakukan pertemuan tanggal 10 Oktober2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 dimana menghasilkanKesepakatan Bersama tentang Formula Pembayaran Hakhak ekskaryawan NV.
85 — 49
Dulang Martapa;Bahwa berdasarkan Pasal 94 UU No: 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dalam hal terjadinya pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Direksi harus diberitahukan kepada Menteri HukumDan HAM Depertemen Hukum dan HAM bertujuan agar perubahanDireksi dicatat dalam daftar Perseroan dengan pencatatan tersebut makaDireksi yang baru tersebut telah sah menjadi Direksi dan efektif dalammenjalankan pengurusan Perseroan;Bahwa menurut M.
170 — 210
Wastukentjana No.75 dan No.77 Bandung, tertanggal 03 Nopember1961, ditujukan kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasidan Pariwisata ;: Surat dari Depertemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi danPariwisata Nomor T4/4/1 Perihal Permintaan D.K.A untuk diberikan hakatas 2 bidang tanah negara di Djl. Wastukenjana Nr.57 & Nr. 77 Bandung,tertanggal 11 Nopember 1961, ditujukan kepada J.M.
1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
221 — 82
Penggugat Tanda bukti pencatatan Dewan Pimpinan Pusat Federasi SerikatPekerja Pertanian Dan Perkebunan (DPP FSPPPSPSI) yangdikeluarkan depertemen tenaga kerja kantor kota madya Jakartaselatan dengan nomor bukti pencatatan 78/V/N/VI/2001 tanggal 26juni 2001 dan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru nomor : 05/PD.FSPPP.SPSI/R/0/2009 tertanggal 22April 2009.d.
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
./4/4/2004 tanggal 18 Desember 2004, dan dalam hasil Audit BPKP tersebuttidak ditemukan adanya penyimpangan atas transaksi sebagaimana hasil temuan Ahliinspektorat Pemda Manggarai bahwa hasil Audit BPKP tahun 2004 tersebut hanyamerekomendasikan pertanggungan jawab administrasi atas pengeluaran uang PDKomodo Jaya sebesar 60 juta yang menyangkut Pengeluaran dana untukpengambiLan Bus bantuan di Depertemen Perhubungan Jakarta.Bahwa fakta Persidangan BPKP juga telah melakukan AUDIT Kinerja PD KomodoJaya
Komodo Jaya Oleh BADAN PEMERIKSAKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) dengan nomor: LAI 4925 /PW.24./4/4/2004 tanggal 18 Desember 2004, dan dalam hasil Audit BPKP tersebuttidak ditemukan adanya penyimpangan atas transaksi sebagaimana hasil temuan Ahliinspektorat Pemda Manggarai bahwa hasil Audit BPKP tahun 2004 tersebut hanyamerekomendasikan pertanggungan jawab administrasi atas pengeluaran uang PDKomodo Jaya sebesar 60 juta yang menyangkut Pengeluaran dana untukpengambiLan Bus bantuan di Depertemen
205 — 82
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kota KendariNomor 61 Tahun 2009, tentang Persetujuan Pendirian RaudlatulAthfal, tertanggal 5 November 2009, yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Depertemen Agama Kota Kendari yang cocokdengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6);.
92 — 8
Data Nominatif Sementara (DNS);Kemudian tim tekhnis kecamatan bersama PMT melakukan validasi DNS tersebut keBP3K mengenai Gapoktan yang bersangkutan;Kemudian PMT bersama tim Tekhnis Kabupaten melakukan verifikasi data gapoktan;Kemudian jika data tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka data tersebutdibawa ke tim Tekhnis Propinsi dibawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) untuk diverifikasi;Bila data tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya data tersebutdiusulkan ke Depertemen
269 — 70
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Jbi.2002 PENGGUGAT terbukti telah memperoleh izin dan akan melakukan pengurusanlainnya terHadap lahan tersebut;Menimbang, bahwa Bukti P25 adalah Surat Depertemen KeHakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No.CUM.02.01.2154 tertanggal 18 September 2002 yang membuktikan KementerianHukum dan Ham telah menerima dan mencatat segala perubahan pemegang saham dandireksi/komisaris dalam PT.
Terbanding/Penggugat : YOSEF SOEWARTO
Turut Terbanding/Tergugat II : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
86 — 36
Gatot Soenarjo sebagai atasan Penggugatyang membawahi seluruh proyek pusat yang ada di Propinsi JawaTengah.Bahwa selanjutnya Kepala Kanwil Depertemen Pekerjaan UmumPropinsi Jawa Tengah Ir. Gatot Soenarjo membuat kebijakanmengenai ketiga bidang tanah objek sengketa kepada Penggugatsebagaimana Surat Berita Acara Pembatalan Penggunaan TanahNomor : 33/BA/W.11.1993 tanggal 9 Agustus 1993 yangditandatangani oleh Ir.
58 — 48
Deny Jaya Mobil No.23, tertanggal 15 Desember 2004,(P.49).Foto kopi Surat dari Direktorat Jendral Pajak Depertemen Keuangan RepublikIndonesia, (P.50).Foto kopi Surat Lampiran Gubernur DKI/Walikota Jakarta Timur, (P.51).52 Foto kopi Surat Pernyataan dari Deny Inggit Yudianto dan dr.
68 — 29
Komitmen dan BendaharaPengeluaran Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas PeternakanKabupaten Sumba Barat Tahun 2007;Bahwa Ketua Kelompok bertanggungjawab kepada saksi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa pertanggungjawaban Ketua Kelompok Kepada saksi dalambentuk Laporan atas apa yang telah dilaksanakan oleh kelompokatas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);Bahwa Terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada petunjukteknis dari Direktorat Perluasan Areal, Direktorat JenderalPengelolaan lahan dan Air Depertemen
130 — 80
Bahwa dalam guagatan Penggugat mendalihkan bahwa kegiatanoprasi Tergugat tidak memiliki izin dari Depertemen Kehutanansebagaimana surat Depatemen Kehutanan Direktorat JenderalInventarisasi dan tata guna hutan Nomor 898/A/VII4/1997tertanggal 23 Oktober 1997 perihal Persetujuan kegiatanpemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan dalamkawasan hutan oleh JOB Pertamina SAGA Petrolium IndonesiaJambi As, di Propinsi Sumatra Selatan dan menyatakan bahwatanah objek sengketa tidak berada dalam kawasan
126 — 88
pengutipan Putusanputusanyang tidak relevan dan mengikat Tergugat Rekonpensi;Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil Penggugat Rekonpensidalam Poin 6 huruf a s/d e dalam Pokok Perkara karena tidak benar;Bahwa menyoroti dalil Penggugat Rekonpensi dalam Poin 6 huruf a yangmengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menerbitkanSurat, terlinat disini memang Tergugat sangat panic dan gagal memahamisubstansi perkara a quo, sebab Surat Nomor : TU.220/129a/Sket/B/XII/97adalah di terbitkan olen Depertemen
95 — 14
Hutan tanpa Konpensasi antara DepartemenKehutanan dan Perkebunan dengan PT.Berau Coal, No.1446/KWL3.3/2000, tanggal 03 Mei 2000, untuk jangkawaktu 5 tahun dari tanggal 03 Mei 2000 sampai dengan23503 Mei 2005, seluas 6.486,12 Ha, dari persesuaianbukti bukti tersebut telah cukup = mendukung fakta Benar areal yang dimohonkan IPK oleh koperasiMadanai dan koperasi Beringin berada dalam arealkonsesi tambang Batubara PT.Berau Coal, seluas6.486,12 Ha, berdasarkan Perjanjian Pinjam PakaiKawasan Hutan antara Depertemen
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
TIAN LIQING.
58 — 36
Mengedarkan Psikotrapika yang berupa obatyang tidak terdaftar pada Depertemen yang bertanggungjawab dibidangkesehatan;Ad.a .Unsur Setiap orang.Halaman 106 dari 135 him. Putusan Nomor 1453 /Pid.Sus/2020/PN. Jkt.
Unsur mengedarkan Psikotrapika berupa obat yang tidak terdaftarpada Depertemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaandimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, petunjuk danbarang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satudengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan Terdakwa, yang faktafaktanyasebagaiberikut:Bahwa paada bulan
1.Tri Andarsanti Pursita
2.Jeanny Lamtiur Simanjuntak
3.Gunawan Wibisono
4.Yusnelly Suryadi D
5.Hj. ShantyWidhiyanti SE
6.Virza Syafaat Sasmitawidjaja
7.Indra
Tergugat:
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
1391 — 1765
kewenangan dan tanggung jawab sertatanggungjawab bersama dalam penanganan, pemeliharaan danpengelolaan sungai/saluran/kanal dan pintu air/sypon/saringan sampahserta waduk serta instalasi pompa yang berfungsi sebagai drainase kotayang pada lampiran salah satunya untuk Kali Mampang berada dibawahpenanganan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk kaliHalaman 100 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUNJKT.krukut serta kali cipinang berada dibawah penanganan Direktur JenderaiPengairan Depertemen
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
297 — 223
BadanInventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut hanya memuat persetujuan kepadaTurut Terlawan II untuk Membuka Kawasan Hutan seluas lebih kurang 7.500 HaEx HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutan sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimohon Turut Terlawan II dalamsurat tanggal 14 Juli 1983 Nomor XXINSIP/83.030 ;Bahwa Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut tidakmenggambarkan sedikitoun atau tidak memberi kesan sedikitpbun adanyapemberian Hak atas tanah dari Depertemen
Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek SitaEksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Bupati LampungUtara tersebut hanya memuat:1) Pemberitahnuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlLampung Utara kepada Turut Terlawan II, bahwa pembukaan arealhutan yang dimohon mendahului pelepasan areal hutan sudah dapatdilaksanakan;2) Surat Bupati Lampung Utara tersebut sebagai tindak lanjut daripelaksanaan Surat Depertemen
Surat Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna HutanNomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 (Bukti P9) Perihal permohonanpelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXIXXIll P.G.Ketapang;g.
Surat Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna HutanNomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 (Bukti P9 B) Perihal permohonanpelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXIXXIll P.G.Ketapang;g.