para Pengguggat, yaitu dengan secaradiamdiam dengan cara yang tidak bijaksana, bahkan setelahmensertifikatkan tanah milik para Penggugat, Tergugat tidak pernahmenguasai tanah tersebut, dan informasi tentang sertifikat atasnama Tergugat dirahasiakan oleh Terguggat, nanti pada tahun2017 oleh pihak salah satu pegawai Badan Pertanahan KotaBaubau, memberikan foto copy sertifikat atas nama Tergugatkepada para Penggugat;Bahwa adapun tanah yang disertifikatkan oleh Tergugatberdasarkan sertifikat nomor 00027

Bahwa untuk terjamin dan terpenuhinya gugatanPenggugat karena kekhawatiran para Penggugat, sertifikattanah milik Terguggat nomor 00027 atas nama La Bara, DesaPalabusa dengan luas 721 m2, dialinkan kepada pihak lain,dan Tergugat tidak menjalankan Putusan Pengadilan makamohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Cq MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakanSita Jaminan (CB = Conservatoir Beslaag) atas sertifikatHalaman 7 dari 52 halaman Putusan NOMOR 62/PDT/2020/PT KDI21.tanah

atas nama LaBara, Desa Palabusa dengan luas 721 m2, adalah tidaksah dan tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan hukum bahwa tanah yang disertifikatkanoleh Tergugat nomor 00027 atas namaLaBara, DesaPalabusa dengan luas 721 m2 adalah milik para Penggugat;Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di KelurahanPalabusa, Kecamatan LeaLea, Kota Baubau, dengan luaskurang lebih 391 m2 dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan Lakainda; Sebelah Baratberbatasan dengan Jalan Setapak;Sebelah Selatan

Bahwa Tergugat telah memiliki dan menguasai objek sengketadihitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00027 dengan luas721 M2 sejak tahun sertifikat diterbitkan oleh BPN/KantorPertanahnan Nasional Kabupaten Buton pada tahun 1998 hinggagugatan Para Penggugat a quo didaftarkan di Pengadilan NegeriBaubau, di bawah Register perkara Nomor12/PDT.G/2020/PN.BB, tertanggal 15 April 2020 telah berjalan + 22(dua puluh dua) tahun.

/Desa Palabusa/sekarang Kelurahan Palabusa atas nama LaBara, Desa Palabusa dengan luas 721 m2 tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum;Menyatakan hukumtanah yang disertifikatkan Tergugat sesualSertifikat Hak Milik Nomor 00027/Desa Palabusa/sekarang KelurahanPalabusa atas nama La Bara, Desa Palabusa dengan luas 721 m2adalah milik para Penggugat;.

Sertipikat Hak Milik No.38366/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00027/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas149 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.e. Sertipikat Hak Milik No.3367/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00028/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas153 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.f. Sertipikat Hak Milik No.38368/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00029/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas136 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.Hal 3 No.751/PDT/2017/PT.DKIg.

Sertipikat Hak Milik No.38366/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00027/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas149 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.c. Sertipikat Hak Milik No.3367/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00028/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas153 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.d. Sertipikat Hak Milik No.38368/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00029/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas136 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM.e.

Sertipikat Hak Milik No.38366/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00027/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas149 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM, menjadi atas namaahli waris CHAIRULLAH GULTOM, yaitu TERGUGAT ,TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV.c Sertipikat Hak Milik No.38367/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00028/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas153 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM, menjadi atas namaahli waris CHAIRULLAH GULTOM, yaitu TERGUGAT ,TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill dan

Sertipikat Hak Milik No.38366/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00027/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas149 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM, menjadi atas namaahli waris Alm.CHAIRULLAH GULTOM, yaitu TERGUGAT ,TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV.c. Sertipikat Hak Milik No.3367/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00028/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas153 M2 atas nama CHAIRULLAH GULTOM, menjadi atas namaahli waris Alm.

Pejabat Pembuat Akta Tanah) kepada pihak lain tanpaperlu persetujuan dari Ahli Waris Almarhum CHAIRULLAH GULTOMyaitu TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV,atas 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut:aSertipikat Hak Milik No.3365/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00026/Kampung Dukuh/2009 tertanggal 21 April 2009, seluas236 M2, atas nama ahli waris Almarhum CHAIRULLAH GULTOM,yaitu TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV .Sertipikat Hak Milik No.3366/Kampung Dukuh, Surat UkurNo.00027

Putusan Nomor 3320/B/PK/Pjk/2019terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP169/WP4J.19/2012,tanggal 27 Februari 2012, mengenai Keberatan Pemohon Banding atasSKPLB PPN Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00027/407/10/092/11, tertanggal16 Maret 2011, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa PemohonBanding tidak setuju dengan koreksikoreksi tersebut di atas dan oleh karenaitu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP169/WPJ.19/2012,tanggal 27 Februari 2012, harus dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada

tanggal 2 Agustus 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45457/PP/M.XIII/16/2013, tanggal 4 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP169/WPJ.19/2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa PajakJuli 2010 Nomor 00027

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP169/WPJ.19/2012, tanggal 2/7 Februari 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKPMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00027/407/10/092/11, tanggal 16 Maret2011, atas nama PT Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP01.341.857.9092.000, adalan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 3320/B/PK/Pjk/2019Dan/Atau JKP Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00027/407/10/092/11, tanggal16 Maret 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.341.857.9092.000sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp36.222.477.511,00 adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan,Penanaman, dan Pengangkutan Kayu Hutan sebesarRp6.616.595.404,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis

Uraian Banding tanggal 29 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115826.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00333/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 19Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2012 Nomor 00027

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00333/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 19 Juli2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00027/207/12/073/16tanggal 6 Juni 2016, atas nama: PT Tunggal Yunus Estate,NPWP. 01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor 00027/207/12/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor31 RT. 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00333/KEB/ WPJ.06/2017 tanggal 19 Juli 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00027

adapun penomoran meneruskan dari Tahun 2010 karenaketidakpahaman Penggugat memakai faktur pajak tahun berjalan, yaitumeneruskan seri faktur akhir tahun 2010 Nomor 010.000.10.00000191, padatahun 2011 Penggugat melanjutkan dengan Nomor 010.000.11.00000192 yangseharusnya 010.000.11.00000001;Bahwa terhadap Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2011, Penggugat telahmembayar sesuai dengan pajak yang semestinya dibayar;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Tergugat menerbitkan Surat TagihanPajak Nomor 00027

danperlu memanggil wajib pajak untuk melakukan perbaikan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60507/PP/M.XVIIIB/99/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Penggugat terhadap Surat Paksa Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Kemayoran (Direktur Jenderal Pajak) NomorSP00405/WPJ.06/KP.0504/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00027

Akibat dari penomoran dan ketidaktahuan Pemohon, Termohonmengeluarkan/menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00027/107/11/13 tanggal 20 Maret 2013 dengan denda Pasal 14 (4) KUP sebesarRp 33.967.600,00;c. Terhadap Surat Tagihan pajak tersebut pemohon mengajukanpermohonan penghapusan Surat Tagihan Pajak tersebut dengan SuratNomor 027/Reksa/IV2013 tanggal 16 April 2013;d.

benar dan surat paksa;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor SP00405/WPJ.06/KP.0504/2014 tanggal 11 Juni 2014 mengenai Keberatan atasSurat Tagihnan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00027

tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut108806.25/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01296/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2010Nomor 00027

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01296/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00027/240/10/054/15 tanggal11 Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP02.380.812.4054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S.Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat 11470, adalah telah

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP01296/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakDesember 2010 Nomor: 00027

Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon bertindak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama CHOLIDATUL RIZKY AMALIA dan SHALLA HALIA SALSABILA tersebut diatas, khusus untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Desa Gambirono Surat ukur No. 00027/Gambirono/2006, tanggal 28 September 2006, Luas 321 M2 atas nama CHOLIDATUL RIZKY AMALIA dan Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Desa Gambirono, Surat ukur No. 00002/Gambirono/2008 tanggal

KUA Kecamatan Bangsalsari;e Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Yuni Winarsih tesebut telah memperolehketurunan 2 (dua) orang anak yakni :1 CHOLIDATUL RIZKY AMALIA, Lahir di Jember pada tanggal 11 Pebruari 1999;2 SHALLA HALIA SALSABILA, Lahir di Jember pada tanggal 14 Maret 2005;e Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Yuni Winarsih tersebut juga telahmempenoleh harta bersama, diantaranya berupa 2 (dua) bidang tanah masingmasingSertifikat Hak Milik Nomor : 550 / Desa Gambirono, Surat ukur No. 00027

kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Jember untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan danselanjutnya memberikan Penetapan yang diktumnya sebagai berikute Mengabulkan Permohonan Pemohon;e Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon bertindak mewakili kepentingan hukumanak Pemohon yang masih dibawah umur bernama CHOLIDATUL RIZKY AMALIAdan SHALLA HALIA SALSABILA tersebut diatas, khusus untuk menjaminkan 2(dua) bidang tanah, masingmasing Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Desa GambironoSurat ukur No. 00027

Mengingat pasal 47, pasal 48 Undangundang No. 01 Tahun 1974, dan pasalpasallain dari undangundang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon bertindak mewakili kepentingan hukumanak Pemohon yang masih dibawah umur bernama CHOLIDATUL RIZKY AMALIAdan SHALLA HALIA SALSABILA tersebut diatas, khusus untuk menjaminkan 2(dua) bidang tanah, masingmasing Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Desa GambironoSurat ukur No. 00027

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096386.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018 tanggal 8 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2061/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00027

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2061/VVPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00027/407/12/055/14tanggal 1 April 2014, atas nama PT Alstom Power Energy SystemsIndonesia (sekarang PT General Electric Power Systems Indonesia),NPWP: 01.061.550.8055.000, beralamat di Jalan Panti Mulia Baru,Ujung, Semampir, Surabaya 60155 adalah tidak sesuai denganHalaman

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2061/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00027

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 15 Nomor 00027/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak Maret 2017, adalah batal demi hukum;4.

Putusan Nomor 2262/B/PK/Pjk/20214.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 15 Nomor 00027/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak Maret 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00914/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00027

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00027/Desa Palabusa/sekarang Kelurahan Palabusa atas nama La Bara,

Desa Palabusa dengan luas 721 m2 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46243/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00027/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP967/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25 September

sertakesimpulan Majelis tersebut di atas;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP967/WPJ.29/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00027

Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011 tanggal13/12/2011 atas nama Moe Irwan Raharja seluas 865 M? oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah selesai pemeriksaan saksi tersebut,lalu pada hari itu juga tanggal 02 Juli 2015 saksi Paulus Salim menyampaikanatau memberitahukan kepada Para Penggugat perihal Sertipikat HGBNo. 3214/Kel. Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011 tanggal 13/12/2011atas nama Moe Irwan Raharja seluas 865 M?

Pinangsia, Surat Ukur No. 00027/2011 tanggal 13/12/2011Halaman 11 dari 56 halaman.

Pinangsia tanggal 30 Maret 2012, Surat Ukur No. 00027/2011tanggal 13/12/2011 seluas 865 Matas nama Moe Irwan Raharja.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 3214/Kel. Pinangsiatanggal 30 Maret 2012, Surat Ukur No. 00027/2011tanggal 13/12/2011 seluas 865 Matas nama Moe Irwan Raharja.4.

Bahwa yang dijadikan Obyek Gugatan oleh Para Penggugat adalah SertipikatHak Guna Bangunan No.3214/Pinangsia atas nama Moe Irwan Raharja, SuratUkur No. 00027/2011 tanggal 13 Desember 2011 seluas 865 M2, terletak diHalaman 14 dari 56 halaman.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3214/Pinangsia,Surat Ukur Nomor. 00027/2011 tanggal 13 Desember 2011 seluas 865 M?diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2012 atas nama pemegang hak MoeIrwan Raharja;Halaman 54 dari 56 halaman. Putusan Nomor : 192/G/2015/PTUNJKT3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 3214/Pinangsia, Surat Ukur Nomor. 00027/2011 tanggal13 Desember 2011 seluas 865 M2?

Sertifikat Hak Milik No.2037, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24-01-2007, No.00027/18.13/2007, Luas90 M2 atas nama SUNARDI ; 2. Sertifikat Hak Milik No.2038 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24-01-2007 No.00028/18.13/2007, Luas 90 M2 atas nama SUNARDI ; 3.

Pemohon telah meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan keempatanaknya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Pakis dan dikuatkan olehKecamatan Sawahan, tanggal 16 April 2009 ;e Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, antara lain diperoleh harta bersama yangmerupakan harta Waris berupa :e Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2037,Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukurtanggal 24012007, No.00027

DEVINA, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11Januari 2002 ; AISHA RAHMAWATI, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Maret 2003 ; MARISKA REGINA MARTHA, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juli2004 ; Untuk menjual harta bersama yang menjadi hak bagian keempat anak Pemohon yaituberupa Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnya sebagaimana : Sertifikat Hak Milik No.2037, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, KecamatanWaru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24012007, No.00027

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2037, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24012007, No.00027/18.13/2007,Luas90 M2 atas nama SUNARDI, bukti P11 ;12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2038 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24012007 No.00028/18.13/2007,Luas 90 M2 atas nama SUNARDI, bukti P12 ;13.

Sertifikat Hak Milik No.2037, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, KecamatanWaru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24012007, No.00027/18.13/2007, Luas90 M2atas nama SUNARDI ;1. Sertifikat Hak Milik No.2038 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,Kecamatan Waru, Kelurahan Wedoro, Surat Ukur tanggal 24012007No.00028/18.13/2007, Luas 90 M2 atas nama SUNARDI ;2.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Agustus 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52524/PP/M.XI.B/16/2014, tanggal 14 Mei 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP184/WPJ.08/BD.06/2009,tanggal 7 Mei 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2007 Nomor 00027

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP184/WPJ.08/BD.06/2009, tanggal 7 Mei 2009, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor 00027/407/07/415/08, tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT Nikomas Gemilang,NPWP 01.386.230.5415.000, alamat Jalan Raya Serang Km. 71,Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, adalahHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP184/WPJ.08/BD.06/2009, tanggal 7 Mei 2009,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007Nomor 00027

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84683/PP/M.XVB/16/2017, 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00027

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajid Pajak Atas SKPKB PPN Nomor:00027/207/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak Maret2008, atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/201801.001.880.2.092.000, alamat : JI. Swadaya IV, Komp.Pedurenan, Kel. Rawaterate Kec.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00027

VIIIB/25/201 7, 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP523/WPJ.06/2015 tanggal 05Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakPajak 4(2)00027/240/11/023/13 tanggal 13 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2011NPWP: 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, sehinggaKurang Bayar Penghasilan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP523/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00027/240/11/023/13 tanggal 13Desember 2013 Masa Pajak Maret 2011 atas nama PT PrismaAgung Realty, NPWP: 01.387.548.9023.000, beralamat di JalanDewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 7 halaman

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP523/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00027

Putusan Nomor. 728/C/PK/PJK/2012perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbandingdengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP1271/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPN Nomor 00027/207/07/432/10 tanggal 27 Mei 2010 Masa Pajak Januari 2007,Pemohon Banding menyatakan banding atas keputusan tersebut di atas dengan alasan :berdasarkan bukti yang ada pada Pemohon Banding bahwa PPN

lainnya serta keterangan yang diperlukan agar permohonan Pemohon Bandingdapat diterima ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.36671/PP/M.VII/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1271/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat2Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00027

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonanbanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1271/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00027

No Urut027 dan NIB 00027 An Muslim AR,BA serta Surat Tertanggal 01September 2016 dengan No.194/PJT.II/IX/2016 tentang UndanganMusyawarah Bentukgantikerugian No Urut 027 dan NIB 00027 AnMuslim AR,BA.26.

Menyatakan Surat Berita Acara Penyerahaan Hasil perhitungan GantiKerugian ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung tengah(TURUT TERGUGAT II ) yang dibuat Oleh KJPP Firman Azis & Rekan(TURUT TERGUGAT IV) Tertanggal 27 Mei 2016 dengan No : 51.B/KJPPFA&R.BDG/SP/5/2016 No Urut 27 dan NIB 00027 An Muslim AR,BA( TERGUGAT ) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT6.

No.15/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 22NIB 00027 An Muslim AR,BA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMMENGIKAT8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II dan untuk menginventarisasi bidangtanah a quo.9. Memerintahakan TURUT TERGUGAT II untuk Mengajukan Apresial Ulangguna Menghitung Ganti Kerugian Tanah Materil PARA PENGGUGAT Yangterkena Jalan Tol dan menjamin KEPASTIAN HUKUM di Negara RepublikIndonesia .10.

BDG/SP/5/2016 No urut 27 dan NIB 00027 An Muslim ARBA(TERGUGAT) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.(6). Menyatakan surat panitia pelaksanaan pengadaan tanah jalan tolBakauheniTerbanggi besar Il tertanggal 25 Agustus 2016 denganNo.182/BAPJT.II/VII/2016 tentang Berita Acara Kesepakatan No urut 27dan NIB 00027 An. Muslim AR. BA (TERGUGAT) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;(7). Memerintahkan TURUT TERGUGAT Il dan untuk mengintervensibidang tanah a quo.(8).

Fotokopi Foto Gambar Situasi Peta Bidang NIB 00027 An. Muslim ArBa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P17;49. Fotokopi Foto Gambar Situasi Peta Bidang NIB 00027 dan NIB00028, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P17a;50.

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89692/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00065/KEB/WPJ.09/2016, tanggal 13Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 Nomor 00027

Putusan Nomor 2468/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00027/207/11/429/15, tanggal 30 April 2015,atas nama John Pieter, NPWP 06.885.362.1429.000, alamatsesuai Keputusan Jalan Cipamolokan Nomor 26, Cipamokolan,Kota Bandung, alamat Korespondensi Komp.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00065/KEB/WPJ.09/2016, tanggal 13Juli 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00027

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP00347/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17 Maret 2017 TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00027/207/12/093/16 tanggal 25 Januari 2016Masa Pajak Maret 2012 sebesar Rp10.126.998.935,00 (sepuluh milyarseratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribusembilan ratus tiga puluh lima Rupiah);C.

banding tanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113796.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00347/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00027

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00347/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17 Maret 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00027/207/12/093/16 tanggal 25 Januari 2016, atasnama: PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668.1093.000,beralamat di: Jalan Kramat Raya Nomor 162, Kenari, JakartaPusat 10430, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku