yangmeninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyaihubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama IslamHalaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Abdan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf bdan c Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AbhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Wariskarena azas (takhayyun) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa Ismail Batjun semasa hidupnya beragama Islam, kemudianmeninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat.

Melekatnyakedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukumkarena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih ataumenolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyurl) tidakberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan,AIMA@MNUM 00. eeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaes semasa hidupnya beragama Islam,kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2018, denganmeninggalkan karib kerabat.

::::eseeeeeeeeeeeeeeeeeeesmeninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon II dan 4 orang anak lakilaki,2 orang dari isteri pertama yang sudah wafat terlebih dahulu dan 2 orangdari isteri kedua.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukumtersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas ijbari dalamhukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukansebagai ahli waris pada saat wafatnya pewaris Almarhum adalahPemohon II (....../.....

No.1043/Padt.P/2019/PA.WtpMenimbang, bahwa peraturan perundang undangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azaskematian dimaksud bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelahadanya kematian, karena sejak saat itulan kedudukan sebagai Pewarisdengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dankedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukummemiliki hak dengan sendirinya juga melekat.

Melekatnya kedudukan bagiPewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuanazas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannyasebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa Nurhayati binti Sannai semasa hidupnya beragamaIslam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 denganmeninggalkan karib kerabat.

Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (videPasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan tentang hukumkewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas ijbari.

Arifin Amril bin Amin(Pemohon).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukumtersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas ijbari dalam hukumkewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai abhliwaris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhumah Hj.

tersebutmenyangkut harta warisan yang bukan milik murni dari Para Penggugat semata,melainkan milik kolektif seluruh ahli waris, maka permohonan Penggugat agar putusanini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak; Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ia telahberusaha menyelesaikan pembagian harta peninggalan dengan mendatangi ParaTergugat untuk musyawarah, majelis berpendapat bahwa hukum kewarisan adalahmerupakan salah satu cara pemindahan hak atas dasar ijbari

yaitu pemindahan hartaorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinyamenurut ketentuan hukum (syari), dalam lembaga ijbari, esensi yang terkandungdidalamnya adalah adanya kewajiban yaitu kewajiban untuk menerima danmelakukan pemindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai denganjumlah yang ditentukan oleh Allah.

Dalam pemahaman kontemporer, ijbari cenderungdipahami segera diadakan pembagian pewarisan setelah acara ritual kematian selesai,karena proses pembagian waris merupakan satu paket dengan penyelesaian biayaprosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang piutang dan lain sebagainya yangharus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris, jadi semestinyapembagian tersebut tidak harus menunggu sampai adanyagugatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan,maka

penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karenahubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapatkemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan keberadaan ahli waris dalam setiap generasi secara rinci, sehinggagugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan dapat menimbulkan kurang pihak(plurius litis consortium) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam dikenal asas Ijbari

(Vide PedomanPelaksaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama, Buku II, 2013 halaman 160);Menimbang, bahwa berdasarkan kepada asas ijbari tersebut maka di dalamgugatan harta waris, Penggugat harus menyebutkan semua ahli waris yang berhakmewarisi harta pewaris.

yang dimaksud denganwaris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanbagian masingmasing ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahllwaris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur!) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris) dan adanya warits (ahli waris).

Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan denganPewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi AhliWaris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari.

Melekatnya kedudukan bagiPewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuanazas ijbari, seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannyasebagai Ahli Waris karena azas (takhayyur) tidak berlaku;Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TgrMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan,Sihono bin Saleh semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggaldunia pada tanggal 27 Desember 2020, dengan meninggalkan karib kerabat.Dengan berpijak pada keberlakuan

penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yangmeninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyaihubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islamdan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf bdan c Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Wariskarena azas (takhayyun) tidak berlaku;Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.AbMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa Hj Djuhaeni binti La Ambo semasa hidupnya beragamaIslam, Kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat.

14 halaman, Penetapan Nomor Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanbagian masingmasing ahli waris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur!) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris) dan adanya warits (ahli waris).

yang dimaksud denganwaris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanbagian masingmasing ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahllwaris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur/) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris) dan adanya warits (ahli waris).

buktitersebut namun Pemohon tidak dapat melengkapi bukti tersebut danmenyatakan tetap dengan alat bukti yang ada;Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebihlanjut, Majelis Hakim terlebin dahulu) akan memberikan pertimbanganmenyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan tentang hukumkewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganutHalaman 10 dari 13 putusan Nomor 965/Pdt.P/2020/PA.GMazas kematian dan azas ijbari

adanya kematian, karena sejak saat itulahkedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggaldunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b KompilasiHukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yangditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukumseperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan sebagai Pewaris dansebagai Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari

., yang berjudul: Hukum Islam, halaman 141, menerangkan bahwa:Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandungarti bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada abhiwarisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpadigantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Majelis Hakim dapat menerima pendapattersebut, dan oleh karenanya pendapat tersebut dijadikan pendapatMajelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut bagianalmarhumah Noni binti Powori dari harta bersama tersebut secaraijbari/otomatis statusnya beralin menjadi harta warisan;Menimbang, bahwa harta warisan almarhumah Noni binti Poworisecara ijbari/otomatis beralin kepemilikannya kepada ahli warisnya.Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan semasa hidupnyaalmarhumah

Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadimenurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilihatau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyur) tidakberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan,almarhumah Nurhayati binti Jumai semasa hidupnya beragama Islam, kKemudianmeninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019, dengan meninggalkan karib kerabat,dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan

perkara ini menunjukkan bahwapada saat meninggal dunia, almarhumah Nurhayati binti Jumai meninggalkanseorang suami, dan 1 (satu) orang anak kandung lakilaki, 1 (Satu) orang anakkandung perempuan yang diperoleh dari perkawinannya dengan Totok Herdhianto,adapun kedua orangtua kandung almarhumah Nurhayati telah meninggal dunialebih dahulu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut,maka dengan mengacu pada keberlakuan azas ijbari

, Pewaris, yaitu orang yang meninggaldunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,Hal 11 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prgkedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan cKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile semasa hidupnyaberagama Islam, kKemudian meninggal dunia pada tanggal 6 November 2016dengan meninggalkan karib kerabat.

Mohamad Suharto Katili (ahli waris pengganti dari Hartati Katili) mendapat 1/7 bagian;

Bahwa pemohon telah membuat surat pernyataan yang padapokoknya 12 bagian ( pemohon yang masih hidup) dan % lagi yangobjek waris yang akan dibagi akan pemohon serahkan kembalikepada ahli waris (azas ijbari) yaitu kepada 3 (tiga) orang anakyaitu :a. Susanti Mohamad binti Nurdin Himinggilo;b. Dhet Mohamad binti Abubakar Mohamad;c.

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benarbenardari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.Menimbang, bahwa terhadap azas ijbari halmana semua bagianpemohon akan dikembalikan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu SusantiMohamad binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan), Dhet Mohamad bintiAbubakar Mohamad (anak perempuan) dan Dian Anggriani Said binti ArifinLakoro (anak perempuan), sehingga kepada 3 (tiga) orang anak tersebutmembagi sama atas bagian pemohon;Menimbang

yang dimaksud denganwaris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanbagian masingmasing ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahllwaris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur/) tidak berlaku;halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris)

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud denganwaris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanbagian masingmasing ahli waris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur/) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris) dan adanya warits (ahli waris).

penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orangyang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris danharta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (videPasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan tentang hukumkewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari

Melekatnya kedudukan bagiPewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuanazas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannyasebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakimberpendapat bahwa Buhari bin Musa semasa hidupnya beragama Islam,kemudian meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2019 denganHal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.962/Pat.P/2019/PA.Wtpmeninggalkan karib kerabat.

penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanhalaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.bagian masingmasing ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahlliwaris;Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranyayaitu asas bilateral/parental, asas ijbari

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan AhliWaris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,seseorang tidak boleh memilin atau menolak kedudukannya sebagai AhliWaris karena azas (takhayyur/) tidak berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahllwaris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanyamuwarrits (pewaris) dan adanya warits (ahli waris).