Pedoman Pemidanaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di pertimbangkan oleh Majelishakim bahwa Kerugian Keuangan Negera yang diakibatkan olehperbuatan Terdakwa (NURUL IFADAH) dalam katagori ringan dan aspekkesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa (NURULIFADAH) dalam perkara ini termasuk dalam katagori rendah;10.Bahwa Pemohon Banding / Pembanding sangat keberatan ataspenjatuhan pidana atas diri terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelishakim Pengadilan TIPIKOR

pada putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2021 Nomor: 5/PidSusTPK/2021/PN.Smg dalam perkara pidana atas nama Terdakwa: NURULHalaman 30 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PT SMGIFADAH BINTI MUZAINI yaitu:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL IFADAH Binti MUZAINI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

tidaksesuai dengan jumlah sebagaimana dalam Proposal Pengajuan PinjamanPerguliran SPP dan dokumen pencairan Pinjaman SPP, perbuatan tersebutbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X PNPM besertapenjelasan PTO X PNPM dan AD/ART Kelembagaan BKAD KecamatanPamotan jelas juga dalam fakta hukum dipersidangan tersebutdipertimbangkan Pengadilan Negeri Semarang;12.Bahwa penjatuhan Pidana atas diri Terdakwa yang telah disamakandengan Pelaku Utama SITI MUNTAFIAH Binti SUMARDI, PutusanPengadilan Tipikor

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8Oktober 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor59/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 8 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021Nomor 59/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tingg!

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasman, S.H.,M.H.

M E N GA D I L I Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiBanjarmasin tanggal 6 Oktober 2017 , Nomor : 12/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksadan mengadili perkara ini; Il. Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidangdansalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/ 2017/PN.Bjm.

/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanbahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 ; Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

NegeriBanjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6September 2017 5 nnn nnn nnn n none een nnn enn nner nnne na nnnncnanne maneAkta permintaan Banding dari Penasehat Hukum tanggal 26 Juli 2017, No.15/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanHalaman 15 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJMbahwa

Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 ; VI.

Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum tertanggal 13September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017 yangtelah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 ; Vil.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari2016 Nomor: 02/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 16Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 jenis penahanan3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartanggal 01 Maret 2016 Nomor: 02 / Tah.Ket /Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016Jenis Tahanan Rutan ;4.

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 75/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;6.

Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4123/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 02 Oktober 2016 ;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4124/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 01 November 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana dakwaan Kesatu Primair;Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016MembebaskanTerdakwa Drs.

Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwatelah memnuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado

pada Pengadilan TinggiManado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yangMenguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ManadoNomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Tid / H.

Rt.009 Kelurahan WaydadiKecamatan Sukarame, Bandar Lampung.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS Kabupaten Tanggamus.Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16September 2013;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KotaAgung sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri KotaAgung sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Halaman 1 dari halaman

Perpanjangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: DEDY MAWARDI, SH.,INDRA FIRSADA, SH. dan R. ADHITYA T. HARTANTO, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 17 Nopember 2014 No. 30/pid.SusTPK/2014/PN Tte,sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/dtanggal 16 Desember2014.4, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Desember 2014 No.30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember2014s/d tanggal 14 Pebruari 2014.5.

KemakmuranDaruba Morotai SelatanPulau Morotai berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 43/SK.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. tanggal13 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte. tanggal 17Nopember 2014 tentang penunjukan Makelis Hakim; Penetapan Majelis Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PNTtetanggal 17 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

dilakukansecara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatandan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum DaerahTobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010,pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempatdi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan LandbouwKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN Tte. Le Frans Utubulang Ketua2s Wenan Kalidu Sekretaris3s Yohanis Kitong Anggota4, Asriani S.Si, AnggotaAPT5. Linda Alvera AnggotaSumaila Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXONB.

secara terpisah), dalam proyekPengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik padaRumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumberdari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw KabupatenHalmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S,Bahwa saksi menjadi dosen Fakultas Hukum Universtitas Brawijaya sejak1986 dan sudah berkalikali menjadi ahli di persidangan tipikor ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Malang ;Bahwa dalam pasal 2 terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain berarti ada tambahan kekayaan yang diperoleh secara ilegal ataumelawan hukum.

Jika ada pengembalian kerugiannegara maka berlaku pasal 4 UU tipikor ;Bahwa kepastian hukum dalam delik formil adalah terpenuhi semua unsurdalam delik tersebut ;Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum atau melawanundangundang ;Bahwa yang dimaksud peraturan perundangan termasuk di dalamnya PP,peraturan menteri ;Bahwa Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang248pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang

Menurut ahli berdasarkanpasal 32 UU Tipikor, apabila penyidik menemukan bahwa satu atau lebih 45unsur tidak cukup bukti namun sudah ada kerugian secara nyata makapenyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepadajaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan secara perdata ataumenyerahkan pada instansi yang dirugikan untuk megajukan gugatan.Yang dimaksud secara nyata ada kerugian oleh negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung oleh instansi yang berwenang.

Karena jika tidak sesuai laporan tersebut tidakakan diterima ;Bahwa merujuk pasal 32 UU tipikor, BPKP bekerja atas perintah penyidik,sehingga jika BPKP memeriksa Terdakwa harus didampingi penyidik ;Bahwa BPKP tidak bisa memeriksa instansi swasta, dan melakukan auditpenghitungan. Atas hal tersebut, ahli tidak pernah membaca hasil auditBPKP.

Ahli membuka website BPKP ada prosedur bagaimana caramengaudit berdasarkan permintaan penyidik, dan ada audit investigasimengenai ada peristiwa yang patut diduga tipikor. Mestinya harusdilakukan audit investigasi dulu untuk memilah apakah peristiwa itu adaindikasi merugikan keuangan negara.

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan4 Juli 2014.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juli 2014Sampai dengan 2 September 2014 ;e Perp Penahanan oleh ketua Pengadilan Tigggi Tipikor Jabar sejaktanggal 03 September 2014 s.d tanggal 02 Oktober 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : (1) ANDI ROHANDI, SH,(2) DENI HIDAYATULOH, SH, (3) HERRY WARDANA, SH, dan (4) YAYATSUDRAJAT

NANA SURYANA BIN SULI (Ssudahdiputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya WetanKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung pada Pengadilan

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah dioleh PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah diPN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara ini;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

banding tersebuttelah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaanan Bandingkepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padaHal 55 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtanggal 30 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 8Desember 2016

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.dan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danHal 77 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :1 Tentang Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, namunJudex Facti Pengadilan Tipikor sebelumnya berpendapat lain.2 Judex Facti Pengadilan Tipikor Pada PT.

Pontianak Tidak HatiHati AtauKurang Cermat Menilai Alat Bukti Surat Dalam Menghukum Pemohon KasasiMembayar Uang Pengganti :a Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PT Pontianakputusan halaman 6566 membuat pertimbangan hukum terkaitdengan pengenaan hukuman uang pengganti yang berbunyi :pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya berbunyi :.... menurut Majelis Hakim tingkat

Dalam hal inisebanyakbanyak uang yang diterima atau dinikmati olehPemohon Banding adalah hanya sebesar Rp123.600.000,00 (seratusdua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkandalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PNPontianak, sebagaimana juga telah diakui oleh saksi Eko Wahyudo.A.Ma. sendiri dalam persidangan.c Bahwa akan tetapi dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tipikorpada PT Pontianak halaman 69 membuat pertimbangan hukumyang berbunyi : Dan Terdakwa mengaku

Pertimbangan hukum dimaksud jelassalah dan keliru untuk itu mohon dengan hormat agar Judex Jurisbenar benar meneliti dan menilai pertimbangan hukum dimaksudkarena terkesan Judex Facti pada PT Pontianak telah memaksakandiri membuat pertimbangan hukum yang sedemikian.b Bahwa selanjutnya termasuk yang menjadi keberatan PemohonKasasi adalah terhadap pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tipikor pada PT Pontianak dalam putusan halaman 71yang berbunyi : ....Terdakwa tidak dapat menghindar dari tanggungjawab

Begitujuga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok Tani AmongKismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untuk membantutenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uang pada acarapembagian ALSINTAN tersebut.Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/Anggota Unit TindakPidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Seluma , kemudian terdakwabeserta 5 (lima) buah amplop dan uang senilai Rp 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah) tersebut beserta barang bukti lainnya

,dibawah sumpah padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil danmenjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DinasPertanian Kabupaten Seluma sejak 5 januari 2017.e Bahwa saksi mengetahui adanya Operasi tangkap tangan(OTT) di Dinas Pertanian Kab Seluma pada hari senin tanggal 26Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Bidang PertanianKab Seluma yang dilakukan oleh pihak Unit Tipikor PoresSeluma pada salah satu pegawai Dinas Pertanian KabupatenSeluma.

NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dansarana Pertanian (PSP) Bid Pertanian Distan Kab Seluma olehUnit Tipikor Polres Seluma adalah ditemukannya Amplop yangberisi uang di dalam laci meja terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Ptsebanyak 5 (lima) amplop yang terdapat uang dengan nominalsebesar Rp. 3.200.000.

Seluma.e Bahwa Saksi mengetahui jumlah nominal uang yang adadidalam amplop tersebut setelah unit Tipikor Polres Selumameletakkan diatas meja kerja terdakwa NICK OCTAVELLY sertamembuka isi amplop tersebut, dengan jumlah keseluruhanamplop dimaksud berjumlah 5 (lima) lembar dan setelah dihitunguangnya keseluruhan berjumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah).

terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaadalah Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma akan tetapisetelah di beri penjelasan baru saksi mengetahui bahwa yangdatang dan melakukan OTT tersebut adalah dari Unit TipikorSatreskrim Polres Seluma.Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaoleh Unit Tipikor

PUTUSANNomor 87/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;.

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.181.000,Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. PaniteraA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT. Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 69 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/20121. Menyatakan Terdakwa . H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA,Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M.SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DOONG dan Terdakwa IV. JAROTEDI SUTARTO, B.Sc.

Nomor 1889 K/PID.SUS/201225/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. yang nyatanyata keliru dalam pertimbanganhukumnya sehingga Majelis Hakim Tinggi a quo telah menjatuhkan putusantersebut yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa Putusan PengadilanTinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT.Bdg., adalah putusan dariperkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding oleh ParaPembanding/Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Cirebon nomor 31/Pid.B/2010/PN.Cn., yang pertimbanganhukumnya telah menyimpang dari faktafakta hukum dan penerapan hukumyang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut merupakanputusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa keberatan kamiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung adalah sebagai berikut:Il.

KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM;Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor25/TIPIKOR/2011PT.Bdg. tampak jelas bahwa putusan Banding tersebut lebihberdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,sementara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cirebon)jelasjelas bertentangan dengan faktafakta hukum yang muncul dalampersidangan, interpretasi yang keliru dalam menilai faktafakta hukum ada dipersidangan, serta keliru dalam penafsiran

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. WAHYU AWALUDIN,SH.,MH. 2.

SUROTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Oktober 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 103/SK/TPK/2014/PN.PBRtanggal 3 November 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 3 Desember 2014 Nomor 29/Pid.SusTKP/2014/PTR tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan padatanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi

Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 28Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Ir. AZWARDI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair;2. Membebaskan terdakwa Ir.

/2014/PN.PBR beserta salinan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 beserta memoribanding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamasebagaimana yang terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benarbegitu juga pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa oleh karenanyapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim TingkatBanding mengambil alin sebagai

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;Hal. 71 dari 72. Putusan 29/Pid.SusTPK/2014/PT.PBR3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor tingkat bandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret2015 ;8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1408 / 2015 / S.424.Tah.Sus / PP / 2015 /Hal. 1 dari 31 hal. Put.

Lumme, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut sertaHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2015Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./ M.S.

Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR8

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas A padatanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding PenasihatHukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPenuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana AktaPemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl.tanggal 29 Maret 2017;Hal. 61 dari 68 halaman, Pts.Perk.

Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, sebagaimanaAkta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. tanggal 11 April 2017;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan permintaan

Terdakwa HASMIR, S.H., M.H. dan sebagaimana tersebut dalamAkta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl,tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah menyatakan mencabut permohonan banding, namun Penuntut Umumtidak mencabut permohonan bandingnya;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dantatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan

Seto Mulyadi,M.Psi.Psi. dan Psikolog Warda Lisa M.Psi.Psi), atas nama Alda WinonaNurramadhani (6 tahun), telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Oktober 2011, ...28 Oktober 2011, diberi tanda P13; 14.Fotofoto Alda Winona R sewaktu di TK Patra V Komplek Pertamina Pondok Ranji Ciputat, Jakarta Selatan, diberi tanda P14; 15.Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Surabaya Nomor: W.14.U1/895/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, Perihal: Keberatan terhadap suratPenetapan No. 776/Pdt.P/2010/PN.

bahwaPenggugat telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya bernama Alda Winona Nurramadhani;Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti bahwa dalam pemeriksaanpermohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Tergugat sebagai Pemohon,Penggugat sebagai bapak dari anaknya bernama Alda Winona Nurramadhanitidak pernah diberitahu dan tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan untuk diminta keterangannya; Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P15 berupa Surat dariPengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor