Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perencanaanpengadaan barangd/ jasa adalah:menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual,tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitiapengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;menetapkan besaran

BAP ahli nomor 36 yang menerangkan...Tugas PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 8Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun2003 adalah sebagai berikut :menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

kepada peserta terpilih;pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukanlangsung;pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan,dan pembuatan berita acara penjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;f. negosiasi baik teknis maupun biaya;g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;h. penandatanganan kontrakSedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalamLampiran Bab Huruf D Nomor 1 bagian e Keppres Nomor 80 Tahun2008, yaitu :1)Dalam penyusunan jadual

Surat VP of E & EM Engineering PT Angkasa Pura Persero No. 14.02/00/10/2012/039 tanggal15 Oktober 2012 perihal Konfirmasi atas jadual pemenuhan Aplikasi peralatan ATC Simulator ;50. Risalah rapat penyelesaian pekerjaan ATC Simulator Bandara Soekarno Hatta, Kamis 18 Oktober 2012 dan lampirannya/undangan rapat dan daftar hadir .(foto copy) ;51. Tanda terima tanggal 17 Nopember 2011/ perihal surat ke-2 klarifikasi atas pengenaan sanksi blacklist No. 124ITCP-APII/XII2011. (foto copy) ;52.

Mengubah jadual pelaksanaan.(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakuuntuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan ataubagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dariKontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan ketentuan:a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yangtercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; danb. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.(3) Penyedia Barang/JJasa

SUHARTINI(Dinas Kebakaran) ;Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 orang anggota ;Panitia Penerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.e Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985 tanggal 2 Juni2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut :e PUGUH SUSILO : Ketua ;e NILA DEWI PALUPI : Sekretaris ; IRAWAN ILHAM P : Anggota ;e WIWI WIDJANARKO : Anggota ;e SUPARMAN : Anggota ;e Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitiapengadaan adalah :1.ao SO MmMenyusun jadual

mengawasi danmemeriksapekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa,membayar pekerjaansesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepadapihak penyediabarang /jasa.Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antaralain menerimapembayaran untuk pelaksanaan pekeriaansesuai dengan hargayang telahditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikanpekerjaan sesuaidengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkandalam kontrak,menyerahkan hasil pekeriaansesuai dengan jadual

dan memeriksapekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayarpekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihakpenyedia barang / jasa.Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerimapembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalamkontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual

Jadual lelang.* Hasil evaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupunharga, kualifikasi.Bahwa saksi tidak tahu kebenaran isi dokumen tersebut karenasaksi tidak ikut melakukan pekerjaan berkaitan dengandokumendokumentersebut, karena dokumen tersebutdikerjakan untuk fisik antara sdr. ILHAM BISRI atau AGUNGBUDHIARTO.Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung denganKepala Dinas Kesehatan H. DADANG , SIP.

;e Bendahara : SRI SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota.Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual

SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota. 97 Perkara KorupsiBahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual

pembelanjaan materai yang diterima EDDY POLLATU sebesar Rp. 7.500.000,-. 55. 1(satu) lembar foto copy kwitansi No. 211 tanggal 02 Agustus 2016 untuk pembuatan spanduk Bimtek dan Sosialisasi PPD dan PPS yang diterima EDY POLATU sebesar Rp. 10.000.000,-. 56. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Oktober 2016 untuk penginapan dan makan minum Tim Inspektorat KPU RI di Sarmi yang diterima SILA YAAS sebesar Rp. 14.675.000,-57. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 Juni 2016 untuk publikasi jadual

Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 orang anggota; 113 Perkara KorupsiPanitia Penerima Barang : HENING SWASKITO (terdakwa)dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDMNomor :050/5985 tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaansebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWI PALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota.Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi selakuKetua Panitia pengadaan adalah :Menyusun jadual

SUHARTINI(Dinas Kebakaran);e Panitia Pengadaan : PUGUH SUSILO dan 4 oranganggota;e PanitiaPenerima Barang : HENING SWASKITO dan anggota.Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985tanggal 2 Juni 2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut:e PUGUH SUSILO : Ketua;e NILA DEWIPALUPI : Sekretaris;e IRAWAN ILHAM P : Anggota;e WIWI WIDJANARKO : Anggota;e SUPARMAN : Anggota. 97 Perkara KorupsiBahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku KetuaPanitia pengadaan adalah :Menyusun jadual

Eng untuk dilakukanpelelangan ulang sehingga dilakukan pelelangan ulang denganmengumumkan adanya pelelangan ulang di Koran Tempo tanggal 1Nopember 2011 dengan jadual pelelangan :1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan igl. 1 s/d 7Nopember 2011.Penjelasan dari tgl. 4 Nopember 2011 jam 09.00 s/d 12.00 wita.Batas akhir pemasukkan Dokumen Penawaran tgl. 8 Nopember 201108.00 Wita4. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 8 Nopember 2011 jam09.00 wita.

Halaman 198 dari 3543251/UN8/KU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan melanjutkanpelelangan pekerjaan pengadaan peralatan inventaris gedung baru Fakultaskedokteran dengan cara melakukan pelelangan ulang yang diumumkanpada Koran Tempo tanggal 27 Oktober 2011 dengan jadual pelelanganyaitu :1. pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan tgl. 26 Oktobers/d 2 Nopember 2011penjelasan tgl. 29 Oktober 2011 jam 09.00 s/d 12.00 witaBatas akhir pemasukkan Dokumen penawaran tgl. 3 Nopember 201108.00 wita4. pembukaan

Pasal 87 ayat (1) huruf d, yang bunyinya :Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan padasaat pelaksanaan, dengan gambar dan atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPKbersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahanKontrak yang meliputi :d. mengubah jadual pelaksanaan2.

Eng untuk dilakukanpelelangan ulang sehingga dilakukan pelelangan ulang denganmengumumkan adanya pelelangan ulang di Koran Tempo tanggal 1Nopember 2011 dengan jadual pelelangan :1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan igl. 1 s/d 7Nopember 2011.2. Penjelasan dari tgl. 4 Nopember 2011 jam 09.00 s/d 12.00 wita.3. Batas akhir pemasukkan Dokumen Penawaran igl. 8 Nopember 201108.00 Wita4. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 8 Nopember 2011 jam09.00 wita.

dimana padasaat penjelasan di tanggal 24 Oktober 2011 Panitia Lelang menemukanbahwa dokumen pengadaan lelang tidak sesuai dengan Perpres No. 54Tahun 2010 sehingga Kami melaporkan kepada KPA (Rektor Unlam)dimana KPA (Rektor) membuat Berita Acara pelelangan Nomor3251/UN8/KU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan melanjutkanpelelangan pekerjaan pengadaan peralatan inventaris gedu ng baru Fakultaskedokteran dengan cara melakukan pelelangan ulang yang diumumkanpada Koran Tempo tanggal 27 Oktober 2011 dengan jadual

atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban pajak ;Bahwa sesuai dengan Pasal 33 dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak.Perubahan kontrak dapat terjadi apabila ;1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak;2) Perubahan jadual

Sesuai dengan Pasal 1, 9,29,30,31,32, 34dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 besertaperubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Bahwa Tidak dibenarkan addendum/amandemen tidak ada Negosiasi Teknis danharga yang tidak mengacu kepada Kontrak induk, Perubahan kontrak dapatterjadi apabila :1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak ;2) Perubahan jadual pelaksanaan

memberikansaran untuk menolak atau memproses lebihlanjut permohonan kredit dari Calon Debituryang dituangkan di dalam MAR namun apabilaHalaman 101 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstdalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapatmeminta data tambahan ataupun langsungmelakukan On the spot bersamasama denganRM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divisi ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR dan FormPutusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, dan membuatagenda untuk membuat jadual

semua data penunjang.e ARK mempunyai kewenangan memberikan saran untukmenolak atau memproses lebih lanjut permohonan kreditdari Calon Debitur yang dituangkan di dalam MARnamun apabila dalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapat meminta datatambahan ataupun langsung melakukan On the spotbersamasama dengan RM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divist ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR danForm Putusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, danmembuat agenda untuk membuat jadual

HK.03.05/II/1/10615.1/2010; tanggal: 23 Juli 2010 Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pengadaan sebagai berikut:1.Menyusun Jadual dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasi pengadaan ;. Menyusun/membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);. Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) atauStandar Dokumen Lelang (SDL);. Menyiapkan dokumen pengadaan termasuk kriteria dan tatacara penilaian penawaran dan dokumen lainnya;.

80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padaPasa 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pengadaan barang/jasa adalah :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

Presiden Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal9 ayat (3) :Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kKelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :Pasal 9:(3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual